Jakarta, Pemerintah bersama DPR RI resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah taktis ini diambil dengan tujuan konkret untuk menyetop dan mencegah gelombang PHK massal yang saat ini tengah mengintai para pekerja di berbagai perusahaan di Tanah Air. Hal ini menunjukkan keseriusan berbagai elemen bangsa dalam melindungi nasib kaum buruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas PHK, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah melakukan penyelamatan dini. Pemerintah langsung menyisir perusahaan mana saja yang masuk radar rawan serta membedah akar persoalan yang dihadapi agar badai pengurangan karyawan bisa dihindari.

“Kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Satgas akan memantau potensi PHK di berbagai daerah, memperkuat pertukaran informasi antarinstansi, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi perusahaan agar PHK dapat dicegah.

“Ada juga yang berpotensi terjadi PHK, dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah,” jelasnya.

Pemerintah dan DPR RI juga menyoroti kendala krusial yang dihadapi dunia usaha, salah satunya menyangkut tersumbatnya pasokan gas bagi sektor industri. Persoalan energi ini dinilai menjadi kartu mati yang harus segera diselesaikan agar mesin-mesin pabrik tidak berhenti beroperasi dan memicu pemecatan buruh.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor terkait macetnya suplai gas sudah berjalan. Pemerintah berjanji bakal segera menelurkan keputusan cepat dalam hitungan hari, sesuai dengan instruksi langsung dari Kepala Negara, demi menjaga stabilitas dan kenyamanan berproduksi di sektor industri nasional.

“Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu-dua hari ini akan diambil keputusan untuk memastikan kegiatan di sektor industri yang membutuhkan gas, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” ujar Prasetyo.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Satgas Mitigasi PHK ini tidak akan menjadi badan yang bekerja musiman. Kolaborasi antara pemerintah dan parlemen dipastikan bakal menggelar pertemuan secara berkala dan rutin guna mengawal setiap kebijakan pencegahan secara ketat.

“Koordinasi akan diagendakan melalui pertemuan rutin guna membahas masalah tersebut,” ucapnya.

Selain itu, dalam rangka memperkuat taji pengawasan dari sisi legislatif, koordinasi internal dari unsur parlemen akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

“Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun,” jelas Dasco. [*]

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.

Komitmen tersebut mengemuka menyusul kekhawatiran sejumlah daerah terhadap kemampuan membayar gaji PPPK akibat tekanan anggaran. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk merumahkan ataupun memberhentikan PPPK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Iryawan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati perlindungan terhadap status kepegawaian PPPK.

“Yang kami sepakati bersama pemerintah adalah tidak ada pemberhentian terhadap aparatur sipil negara kita, khususnya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kecuali memang mau berhenti sendiri atau telah memasuki masa usia pensiun dan ketentuan lainnya,” tegas Ahmad Iryawan.

Ia menjelaskan, PPPK tetap memiliki kepastian menjalankan masa kerja sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah diatur dalam regulasi, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, berakhirnya masa perjanjian kerja, atau melakukan pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat terus mengawal kemampuan fiskal daerah agar pembayaran gaji PPPK tetap terjamin. Pemerintah meminta daerah terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja sebelum mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.

“Prinsip dasarnya tidak boleh ada merumahkan PPPK supaya tidak menambah pengangguran,” tegas Tito.

Menurut Tito, Kemendagri akan menurunkan tim untuk memverifikasi langsung kondisi keuangan daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji PPPK. Efisiensi akan diarahkan pada belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, konsumsi, maupun pengadaan barang, sebelum pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan.

Apabila setelah efisiensi kapasitas fiskal daerah masih belum mencukupi, pemerintah akan mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang masih memiliki hak penerimaan sehingga pembayaran gaji PPPK tetap dapat dipenuhi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga mendorong percepatan penyaluran dana tersebut agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai.

“Pemerintah sudah berkomitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan,” ujarnya.

Dengan adanya jaminan tidak adanya PHK sepihak serta dukungan fiskal bagi daerah yang mengalami tekanan anggaran, para PPPK diharapkan dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pekerja di industri perbankan nasional tetap aman dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kondisi perbankan nasional dinilai stabil dan belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan tenaga kerja secara luas.

Isu pengurangan tenaga kerja yang terjadi di salah satu bank belakangan ini tidak mencerminkan kondisi industri perbankan secara keseluruhan. Aktivitas operasional dan bisnis perbankan nasional tetap berjalan normal dengan prospek pertumbuhan yang terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan hingga saat ini tidak terdapat indikasi bank-bank lain akan melakukan PHK massal.

“Kalau bank lain, apakah ada tanda-tanda PHK? Tidak ada. Itu spesifik di KB Bank,” ujarnya.

Optimisme terhadap kondisi industri juga tercermin dari hasil evaluasi OJK terhadap rencana bisnis bank. Dari 105 bank yang dievaluasi, secara umum pelaku industri masih memproyeksikan pertumbuhan usaha dan penguatan kinerja ke depan.

“Dari 105 bank itu kita evaluasi. Kalau melihat kemarin itu masih optimistis. Mudah-mudahan sih rata-rata naik ya, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya, masih belum,” jelas Dian.

Prospek usaha yang tetap positif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan lapangan kerja di sektor perbankan. Penguatan layanan, penyaluran kredit, serta pemanfaatan teknologi juga terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi industri.

OJK terus mengawasi kondisi setiap bank, termasuk kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Setiap penyesuaian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menjamin pemenuhan hak pekerja.

“Yang penting itu undang-undang tenaga kerja tidak dilanggar dan lain sebagainya. Itu yang paling penting,” tambahnya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan dinamika yang terjadi pada satu perusahaan tidak berkembang menjadi risiko terhadap industri perbankan secara keseluruhan. OJK juga memastikan langkah transformasi dan efisiensi di masing-masing bank tetap berjalan dalam koridor regulasi.

Dengan kondisi industri yang stabil, rencana bisnis yang tetap optimistis, serta tidak adanya indikasi PHK massal, pekerja perbankan nasional tetap berada dalam situasi kerja yang aman dan kondusif.

Jakarts – Pemerintah bersama serikat buruh memperkuat langkah mitigasi sebagai upaya antisipatif untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, menegaskan bahwa dialog tripartit yang solid menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” kata Said.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemetaan potensi risiko di berbagai perusahaan yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” tuturnya.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta membangun komunikasi yang intensif dengan serikat pekerja dan kalangan pengusaha guna mencari solusi terbaik sebelum PHK terjadi.

Menurutnya, intervensi dini dan keterbukaan antarpihak dapat meminimalisasi dampak buruk dari gejolak ekonomi global terhadap pasar kerja domestik.

“Pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha,” ujar Said.

Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, dan dunia usaha, pemerintah optimistis dapat merumuskan berbagai kebijakan bantalan (mitigasi).

Dengan stabilitas ketenagakerjaan yang terjaga, diharapkan daya beli masyarakat tetap stabil dan roda perekonomian nasional dapat terus berputar positif di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. [-RWA]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kolaborasi dengan Danantara Indonesia guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta, khususnya pada perusahaan yang masih memiliki prospek usaha namun menghadapi kendala permodalan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah mendorong Danantara Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam membantu perusahaan-perusahaan swasta yang sehat, tetapi mengalami keterbatasan modal kerja sehingga berpotensi melakukan PHK.

“Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah,” ujar Said Iqbal usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Jakarta.

Menurutnya, perusahaan yang dimaksud bukanlah perusahaan yang tidak layak beroperasi, melainkan perusahaan yang secara fundamental masih sehat dan memiliki peluang berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan.

Said Iqbal menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mengedepankan langkah-langkah penyelamatan lapangan kerja sebelum terjadi PHK.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan, salah satu tindak lanjut yang telah disepakati adalah komitmen Danantara untuk mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan dukungan modal kerja kepada PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin). Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, sekitar 2.700 tenaga kerja diproyeksikan dapat kembali direkrut sehingga aktivitas produksi perusahaan dapat pulih.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor agar stabilitas pasar kerja tetap terjaga.

“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan pekerja menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing industri nasional sekaligus memastikan keberlangsungan kesempatan kerja di tengah tantangan global.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani potensi PHK. Melalui penguatan koordinasi, dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang masih produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis stabilitas sektor ketenagakerjaan dapat terus terjaga dan memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun para pekerja.

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan tiga kawasan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Biak Numfor dengan nilai proyek mencapai Rp1,07 triliun. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama mitra kerja melalui skema kerja sama operasi (KSO), dengan target penyelesaian sekitar 5,5 bulan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai dimanfaatkan pada Januari 2027.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi gedung untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, kantin, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran fasilitas yang lengkap menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung pembentukan karakter generasi muda Papua.

Corporate Secretary PT Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan pihaknya siap menyelesaikan proyek sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami akan menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui pelaksanaan konstruksi yang berkualitas, penerapan inovasi, serta kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Selain meningkatkan akses pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan seluruh persiapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Wakil Bupati Jayapura Haris Yocku mengatakan seluruh aspek administrasi dan legalitas lahan terus diselesaikan agar pembangunan dapat segera dimulai.

“Tim dari pusat akan mengecek langsung lokasi pembangunan untuk memastikan seluruh administrasi sudah selesai,” kata Haris Yocku.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan Papua. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, program ini diharapkan melahirkan generasi Papua yang lebih cerdas, terampil, dan berdaya saing. Kehadiran Sekolah Rakyat sekaligus mempertegas bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia sebagai kunci utama menuju Papua yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Timika – Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi muda Papua yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Melalui sinergi pemerintah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diperkuat agar anak-anak Papua memiliki kesempatan yang semakin luas untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu membentuk karakter sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, personel Satgas TNI terus membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya para orang tua dan mama-mama Papua, guna mendorong anak-anak tetap bersekolah dan mengembangkan potensinya melalui jalur pendidikan.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan menjadi bekal untuk membentuk karakter, membuka masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Lucky.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat dan didukung berbagai program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta peningkatan akses pendidikan di berbagai wilayah Papua. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Papua melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan daerah.

Lucky juga mengungkapkan bahwa semakin banyak putra-putri asli Papua yang mampu menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Salah satu buktinya adalah keberhasilan 25 putra-putri Papua yang lolos seleksi menjadi Taruna Akademi Militer. Capaian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Papua memiliki kemampuan, daya saing, dan peluang yang sama untuk meraih prestasi serta mengabdi kepada bangsa dan negara.

Komitmen membangun manusia Papua juga ditegaskan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat menghadiri Temu Raya Persekutuan Anak Muda (PAM) ke-V GKI se-Tanah Papua di Kabupaten Sorong. Ia menekankan bahwa kemajuan Papua harus dimulai dari pembangunan manusianya melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan karakter.

“Kita ingin Papua maju. Karena itu, prioritas utama kita adalah membangun manusianya agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Elisa Kambu.

Menurutnya, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, serta pengiriman putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Selain itu, generasi muda juga didorong menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan agar mampu mengelola potensi daerah secara mandiri.

Sinergi antara pemerintah, TNI, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mencetak generasi Papua yang berkualitas. Dengan dukungan pendidikan yang semakin merata dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia, Papua diharapkan terus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan produktif sebagai penggerak pembangunan menuju Papua yang semakin maju, aman, dan sejahtera.

Merauke – Program Strategis Nasional (PSN) di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu motor penggerak ketahanan pangan nasional sekaligus pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan masyarakat, pemerintah mempercepat pembangunan pertanian modern yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan dan membuka peluang ekonomi baru di Tanah Papua.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan penanaman padi yang dilakukan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan PSN di Wanam. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam membangun Papua secara berkelanjutan.

Keberhasilan program pertanian di Wanam mendorong pemerintah memperluas pembangunan ke berbagai wilayah Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produktivitas pertanian telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk memperluas program tersebut.

“Rakyat Papua sudah menikmati peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Dan rakyat masih butuh tambahan. Silakan usulkan, kita siapkan anggaran tambahan tahun depan,” ujar Amran.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membuka lahan sawah baru, membangun jaringan irigasi, menambah bantuan alat dan mesin pertanian, serta menerapkan teknologi pertanian modern. Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3,2 triliun untuk pembangunan sektor pertanian di Papua, sementara total dukungan dalam dua tahun terakhir telah mencapai sekitar Rp5,3 triliun.

Pemerintah menilai investasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan produksi pertanian, program ini juga membuka lapangan kerja, memperluas aktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat kapasitas petani melalui penerapan teknologi yang lebih maju.

Dukungan masyarakat terhadap program ini juga terus menguat. Tokoh masyarakat Wanam, Mama Yasinta, menyampaikan bahwa pembangunan pertanian telah membawa harapan baru bagi warga. Sementara Kepala Kampung Wanam, Arnold Awalik, menegaskan masyarakat adat mendukung penuh program pemerintah karena diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemanfaatan lahan produktif milik masyarakat.

“Insyaallah selesai tahun ini. Kami kirim traktor lagi, irigasi kami bangun, dan teknologi modern kita terapkan agar masyarakat menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” kata Amran.

Keberhasilan PSN Wanam memperlihatkan komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan pertanian nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Papua.

Merauke – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara berkelanjutan. Melalui pembangunan kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perkembangan pembangunan PSN di Merauke berlangsung sangat pesat berkat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, dan masyarakat. Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan Papua memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

“Saya telah beberapa kali mengunjungi Papua Selatan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Alhamdulillah kemajuannya pesat sekali,” ujar Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Merauke.

Ia menjelaskan bahwa berbagai infrastruktur strategis telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pelabuhan telah selesai dibangun, jalan sepanjang 58 kilometer telah rampung, pembangunan ruas lanjutan terus berjalan, sementara bandara juga sedang dalam tahap penyelesaian. Pemerintah juga menargetkan pencetakan sekitar 10 ribu hingga 11 ribu hektare sawah pada tahun ini, dengan sekitar 1.200 hektare telah selesai ditanami.

Zulkifli Hasan menambahkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Merauke pada Oktober atau November 2026 untuk melaksanakan panen perdana di kawasan PSN. Menurutnya, keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak penting bagi terwujudnya Papua yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mampu memasok kebutuhan wilayah lain di Indonesia Timur.

“Kalau program ini berhasil, Papua akan mandiri pangannya, mandiri energinya, dan akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

Selain memperkuat ketahanan pangan, PSN Merauke juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan perkebunan tebu, industri gula, dan bioetanol. Hingga saat ini sekitar 3.500 tenaga kerja telah terlibat dalam pembangunan proyek, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 15.000 orang ketika proyek beroperasi penuh pada 2029.

Pemerintah juga memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dengan mengutamakan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP). Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa pemerintah daerah telah meminta seluruh perusahaan pelaksana proyek memprioritaskan OAP dalam proses rekrutmen tenaga kerja, sekaligus memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar masyarakat lokal mampu mengambil peran utama dalam perkembangan industri di daerahnya.

Kemajuan PSN Merauke menjadi gambaran bahwa pembangunan di Papua tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, proyek ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Papua yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia dari wilayah paling timur Nusantara.

JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi program prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam sejumlah aksi demonstrasi.

Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas, mengingat pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghentikan programnya.

Menurutnya, anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpeluang ditekan lebih lanjut.

“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan penyempurnaan dilakukan karena pemerintah melihat masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal implementasi.

Untuk memperkuat pengawasan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Mereka kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak memiliki dasar yang kuat.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kokoh karena didukung sumber daya alam melimpah, posisi strategis dalam rantai pasok global, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta surplus neraca perdagangan.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujarnya.

Sejumlah pengamat menilai masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang menunggangi aksi demonstrasi untuk menyebarkan disinformasi atau memperkeruh situasi.

Karena itu, publik diimbau tetap mengedepankan sikap rasional, tidak mudah terpancing provokasi, serta menjaga penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab demi memperkuat persatuan bangsa, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberlanjutan pembangunan.