Jakarta – Aksi unjuk rasa terkait kondisi perekonomian nasional merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.

Namun, berbagai pihak mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat, menyebarkan disinformasi, maupun mengganggu stabilitas nasional yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah terus bekerja keras melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo Hadi.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital yang berpotensi memperkeruh situasi saat aksi demonstrasi berlangsung.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa verifikasi karena media sosial kerap menghadirkan ilusi algoritma yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” kata Meutya.

Ia juga menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi sarana untuk memperbesar provokasi.

Meutya menambahkan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai dan tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengingatkan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa agar tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi demonstrasi.

“Kami mengingatkan adik-adik mahasiswa maupun elemen lainnya agar memperhatikan sekitar kiri dan kanan. Jangan sampai ada kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi penyampaian pendapat ini,” ujar Budi.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan kehadiran aparat bertujuan memastikan aksi berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Oleh: Emil Persada )*

Stabilitas nasional merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaan hak tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hukum, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun keresahan.

Penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun harapan kepada pemerintah.

Pada saat yang sama, setiap aksi juga perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar substansi aspirasi. Risiko muncul ketika provokasi, disinformasi, atau ajakan melakukan kekerasan ikut menyusup dan menggeser tujuan utama penyampaian pendapat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun informasi yang disampaikan tanpa konteks yang utuh.

Meutya menjelaskan bahwa perkembangan media sosial membuat masyarakat berhadapan dengan fenomena ilusi algoritma, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima jenis informasi tertentu berdasarkan pola interaksi digital yang dilakukan sebelumnya.

Meutya menilai kondisi tersebut dapat membentuk persepsi yang tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa informasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum menarik kesimpulan ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain.

Meutya juga mengingatkan bahwa ruang digital seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya provokasi maupun hasutan yang dapat memicu konflik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Perkembangan berbagai isu nasional belakangan turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan sambil terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pelaksanaan efisiensi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tanpa menghentikan program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara sehingga manfaat program tetap terjaga.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada tahap awal implementasi. Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran akan diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Purbaya menambahkan bahwa hasil pemantauan akan menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Purbaya juga menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dapat diterapkan apabila rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti. Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dipandang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Pembahasan mengenai kondisi ekonomi nasional juga berkembang bersamaan dengan meningkatnya aktivitas di ruang digital. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai berbagai narasi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak didukung oleh indikator ekonomi yang memadai.

Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kontribusi besar terhadap sejumlah komoditas penting dunia.

Mukhamad Misbakhun juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, keanggotaan Indonesia dalam G20, dan surplus neraca perdagangan selama beberapa periode menjadi indikator yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kondisi ekonomi nasional.

Perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Namun, perbedaan pandangan akan lebih bermanfaat apabila didasarkan pada informasi yang akurat, argumentasi yang rasional, serta penghormatan terhadap hukum. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi memperbesar kesalahpahaman dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa perhatian publik tidak hanya perlu tertuju pada pelaksanaan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan disinformasi atau mendorong kepentingan tertentu. Kondisi seperti itu memerlukan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat agar substansi aspirasi tidak tertutupi oleh tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyampaian aspirasi yang damai, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang damai. Stabilitas nasional dan kebebasan berpendapat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan berdampingan apabila seluruh pihak mengedepankan tanggung jawab, dialog, serta komitmen untuk menolak provokasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

*) Analis Kebijakan Publik

Oleh: Yussita Yesi )*

Iklim investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan investor untuk menanamkan modal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pasar dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta konsistensi kebijakan pemerintah.

Karena itu, menjaga stabilitas nasional menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan jangka panjang.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Demonstrasi menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun masukan terhadap kebijakan publik.

Namun, berbagai pihak mengingatkan bahwa pelaksanaan demonstrasi perlu tetap berlangsung secara damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menyebarkan provokasi, disinformasi, atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons berbagai tantangan yang memengaruhi perekonomian nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja secara intensif dalam menangani berbagai persoalan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyelesaian berbagai tantangan tersebut membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh elemen bangsa agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan informasi di ruang digital menjadi perhatian tersendiri ketika aksi demonstrasi berlangsung. Arus informasi yang bergerak sangat cepat membuka peluang munculnya hoaks, manipulasi informasi, maupun potongan video yang tidak menggambarkan situasi secara utuh.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami fenomena ilusi algoritma di media sosial. Menurut penjelasan Meutya Hafid, konten yang terus muncul pada linimasa belum tentu mencerminkan kondisi secara menyeluruh karena dipengaruhi oleh pola interaksi pengguna. Oleh sebab itu, masyarakat didorong untuk memeriksa informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan.

Meutya Hafid juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Meutya Hafid menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tidak disertai tindakan yang membahayakan masyarakat maupun fasilitas umum.

Kondisi yang aman dan tertib juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor ketika menilai prospek suatu negara. Stabilitas politik, kepastian regulasi, dan keamanan operasional memberikan keyakinan bahwa investasi dapat berjalan sesuai rencana dalam jangka panjang.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan kepada investor dari berbagai negara. Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi salah satu modal dalam membangun kepercayaan investor internasional.

Hashim Djojohadikusumo juga menerangkan bahwa pemerintah berupaya menjamin perlindungan terhadap aset maupun kegiatan usaha investor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, keterbukaan Indonesia terhadap investasi tidak dibatasi oleh asal negara investor sehingga berbagai pelaku usaha internasional memiliki kesempatan yang sama untuk berinvestasi.

Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa stabilitas politik, keamanan, ketertiban, dan kepastian terhadap pelaksanaan kontrak merupakan faktor yang akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Faktor-faktor tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor. Potensi sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta pasar domestik yang besar menjadi keunggulan yang terus menjadi perhatian pelaku usaha internasional.

Keberhasilan menjaga iklim investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana yang kondusif. Penyampaian aspirasi yang berlangsung damai, penghormatan terhadap hukum, serta sikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang stabil bagi aktivitas ekonomi.

Demokrasi dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila hak menyampaikan pendapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, sementara seluruh pihak tetap menjaga ketertiban umum dan menolak penyebaran hoaks maupun tindakan provokatif yang berpotensi memicu konflik.

Dengan kondisi yang aman, tertib, dan didukung kepastian hukum, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hukum, dan penyebaran informasi yang akurat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan daya saing investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penurunan bunga kredit program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa bunga kredit Mekaar yang sebelumnya mencapai 22 persen per tahun diturunkan menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyediaan pembiayaan yang lebih adil dan inklusif. Penurunan bunga kredit dinilai akan meningkatkan daya tahan usaha mikro, memperbesar peluang pengembangan usaha produktif, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa masyarakat kecil tidak seharusnya dibebani bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk memangkas bunga kredit Mekaar agar manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan oleh keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro.

“Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan terintegrasi dengan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, koperasi akan menjadi sarana penyaluran kredit mikro dan supermikro, distribusi kebutuhan pokok, hingga mendukung rantai pasok hasil pertanian, perikanan, dan usaha produktif lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan penurunan bunga kredit Mekaar juga dipandang sebagai upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, pelaku usaha mikro memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan yang tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Melalui penurunan bunga Kredit Mekaar, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dukungan pembiayaan yang lebih murah diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha mikro yang lebih tangguh, berdaya saing, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui penyempurnaan skema kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera sehingga mampu mendorong produktivitas usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses permodalan yang adil bagi pelaku usaha mikro.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga PNM Mekaar hingga di bawah 9 persen. Menurutnya, pelaku usaha mikro tidak seharusnya menanggung beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar.

“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa negara harus menghadirkan sistem pembiayaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai penyempurnaan skema pembiayaan bagi masyarakat kecil merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi.

“Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kindaris, menyampaikan bahwa PNM siap mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih ringan bagi pelaku usaha ultra mikro. Menurutnya, PNM tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha agar nasabah mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.

“PNM akan terus memperkuat pembiayaan dan pendampingan agar para pelaku usaha mikro dapat berkembang dan naik kelas,” katanya.

Kindaris menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, PNM, dan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai kebijakan penurunan bunga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan pembiayaan yang semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro,” ungkapnya.

Selain meringankan beban pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan ekosistem usaha mikro melalui peningkatan akses pelatihan, digitalisasi, serta perluasan pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Melalui kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar, pemerintah optimistis semakin banyak pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, denyut nadi perekonomian akar rumput kembali mendapat hembusan napas segar. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan skema pembiayaan Program Mekaar melalui PT PNM, khususnya lewat pemangkasan suku bunga, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Langkah strategis ini merupakan sinyal kuat akan keberpihakan negara, membuka pintu perluasan akses permodalan yang lebih ramah bagi jutaan perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi tulang punggung usaha ultra mikro di Indonesia.

Program Mekaar selama lebih dari satu dekade telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara berkelompok, jutaan perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan membangun dan mengembangkan usaha produktif. Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga peningkatan kapasitas kewirausahaan, kedisiplinan pengelolaan keuangan, serta penguatan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Pemerintah melihat bahwa keberhasilan Program Mekaar menunjukkan akses pembiayaan yang mudah harus diiringi dengan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan skala usahanya secara bertahap.

Kebijakan penurunan bunga pembiayaan pada 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan biaya modal usaha semakin ringan bagi nasabah Mekaar. Dengan beban pembiayaan yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan modal sebagai sarana meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun melakukan inovasi usaha. Pemerintah meyakini bahwa semakin rendah biaya pembiayaan, semakin besar pula peluang usaha ultra mikro untuk berkembang secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat daya tahan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah sehingga mereka tetap mampu menjaga produktivitas dan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro menjadi salah satu prioritas karena sektor tersebut merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Ia menilai penguatan akses pembiayaan yang lebih terjangkau melalui Program Mekaar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penyesuaian bunga pembiayaan dilakukan sejalan dengan transformasi layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah. Menurutnya, PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga terus memperkuat program pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga digitalisasi UMKM. Berbagai inovasi tersebut bertujuan agar nasabah Mekaar mampu meningkatkan kualitas usahanya serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital. Arief menilai keberhasilan Program Mekaar tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan nasabah meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara Program Mekaar dengan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya. Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan, pelaku usaha mikro memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, sertifikasi produk, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembiayaan tidak berhenti pada pemberian modal semata, melainkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat. Pemerintah meyakini bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan akses pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ia menilai penurunan bunga Mekaar menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang semakin inklusif dan terjangkau. Maman juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses terhadap pasar domestik maupun global.

Kebijakan penurunan bunga Mekaar bukan sekadar pelonggaran finansial, melainkan fondasi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Agar dampaknya maksimal, pembiayaan yang ringan ini harus terus diiringi dengan pendampingan intensif dan transformasi digital, sehingga pelaku usaha ultra mikro mampu beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kesuksesan visi besar ini tentu bertumpu pada sinergi yang solid antara pemerintah, Kementerian BUMN, PNM, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui ekosistem pemberdayaan yang komprehensif dan kolaboratif inilah, terbuka kesempatan yang setara bagi masyarakat prasejahtera untuk mengangkat derajat keluarganya, sekaligus memastikan sektor UMKM tumbuh semakin tangguh sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Kemampuan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil bagi pelaku ekonomi kecil menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di samping nilai investasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, keputusan pemerintah menurunkan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari 22% menjadi 8% menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan kepada sektor usaha paling bawah terus diperkuat.

Kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian angka bunga, melainkan koreksi terhadap hambatan yang selama ini membatasi ruang tumbuh pelaku usaha ultra mikro. Ketika biaya modal semakin ringan, peluang masyarakat untuk memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakin terbuka, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penurunan bunga PNM Mekaar berlaku bagi seluruh nasabah, termasuk mereka yang sebelumnya masih memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui masa transisi agar seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh jutaan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.

Langkah tersebut memperlihatkan cara pandang baru pemerintah terhadap pembiayaan mikro. Selama ini, tantangan terbesar pelaku usaha bukan semata memperoleh akses pinjaman, melainkan memastikan biaya pembiayaan tetap berada pada tingkat yang memungkinkan usaha berkembang tanpa terbebani cicilan yang terlalu tinggi.

Akses terhadap pembiayaan murah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hanya menambah modal kerja. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, hingga memperkuat ketahanan usaha ketika menghadapi gejolak ekonomi.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal semata. Pendekatan pembangunan UMKM semakin diarahkan agar pembiayaan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan penguatan ekosistem bisnis.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu naik kelas. Menurutnya, akses pembiayaan perlu disertai penguatan kapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Hal itu sejalan dengan realitas bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan pencatatan keuangan, penguasaan teknologi digital, hingga akses terhadap jaringan pemasaran. Karena itu, pembiayaan murah akan memberikan hasil yang optimal apabila dipadukan dengan proses pendampingan yang berkelanjutan.

Model inilah yang selama bertahun-tahun dikembangkan melalui Program Mekaar. Pembiayaan kelompok, pendampingan rutin, serta edukasi mengenai pengelolaan usaha menjadi kombinasi yang membuat program tersebut mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan keuangan formal.

Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai indikator. Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari sekitar Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, disertai kenaikan kemampuan pengembangan usaha hampir 29%. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disertai pendampingan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi rumah tangga prasejahtera.

Kepercayaan masyarakat terhadap PNM juga tidak lahir secara instan. Hingga kini, program tersebut telah melayani sekitar 23,3 juta perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang mudah dijangkau sekaligus terpercaya.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh tata kelola perusahaan yang dijalankan secara konsisten dari tingkat pusat hingga petugas lapangan. Ia menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan jutaan nasabah yang selama ini menggantungkan pengembangan usahanya melalui program Mekaar.

Penegasan itu penting karena keberlanjutan program pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nasabah akan merasa aman memanfaatkan layanan keuangan apabila institusi penyelenggara mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan secara konsisten.

Dengan demikian, kebijakan penurunan bunga Mekaar menjadi 8% merupakan bagian dari strategi yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat. Negara berupaya mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala utama pelaku usaha mikro untuk berkembang.

Kini akses modal semakin terjangkau, pendampingan semakin kuat, dan tata kelola terus diperbaiki, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya. Dari penurunan bunga 22% menjadi 8%, tersirat pesan bahwa perlindungan terhadap usaha mikro bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program konversi LPG 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menambah beban biaya rumah tangga. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan harga jual CNG Merah Putih akan disimulasikan setara dengan harga LPG bersubsidi yang berlaku saat ini. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen tanpa mengurangi keterjangkauan energi bagi masyarakat.

“Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya masih disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen. Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini,” ujar Laode di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemanfaatan CNG didukung melimpahnya cadangan gas alam C1 dan C2 di Indonesia, berbeda dengan LPG yang sebagian besar bahan bakunya masih bergantung pada impor. Selain memperkuat kemandirian energi nasional, penggunaan CNG diperkirakan mampu menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 30–40 persen dibandingkan LPG 3 kilogram.

“Biaya penggunaan CNG lebih murah dibanding LPG dan tidak perlu mengganti kompor,” kata Bahlil. Ia menambahkan, sistem CNG Merah Putih dirancang plug and play, sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan tabung CNG pada kompor yang telah dimiliki tanpa memerlukan modifikasi.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pakar migas sekaligus anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo. Menurutnya, distribusi CNG akan lebih mudah karena dapat memanfaatkan jaringan pangkalan LPG 3 kilogram yang telah tersebar di berbagai daerah.

“Sangat bisa menggunakan rantai pasok dan distribusi yang sudah ada, seperti Gas Melon. Konsepnya plug and play,” ujar Hadi.

Pemerintah menargetkan implementasi program dilakukan secara bertahap dengan prioritas wilayah yang telah memiliki jaringan pipa gas, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Saat ini, uji coba tabung CNG komposit ringan tipe 4 telah memasuki tahap ketiga di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Kementerian ESDM bersama SKK Migas juga memastikan kesiapan pasokan gas agar program CNG Merah Putih dapat berjalan optimal, menjadi solusi energi yang lebih efisien, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya diversifikasi energi nasional melalui pengembangan CNG Merah Putih sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram atau gas melon. Pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang bersumber dari gas bumi domestik dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, meningkatkan efisiensi anggaran subsidi, serta mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang besar sehingga harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik sebagai alternatif pengganti LPG akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Kita memiliki sumber daya gas yang melimpah. Karena itu, pemanfaatannya harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara,” ujar Bahlil.

Pemerintah menilai pengembangan CNG Merah Putih tidak hanya akan memperkuat kemandirian energi, tetapi juga menciptakan sistem distribusi energi yang lebih efisien. Selama ini sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga berpengaruh terhadap besarnya anggaran subsidi energi. Dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, pemerintah berharap pengeluaran devisa dapat ditekan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa PGN siap mendukung pengembangan ekosistem gas bumi nasional melalui perluasan infrastruktur distribusi dan peningkatan pemanfaatan gas untuk berbagai sektor, termasuk rumah tangga. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila didukung oleh jaringan distribusi yang semakin luas dan andal.

“PGN terus berkomitmen membangun infrastruktur gas bumi agar pemanfaatan energi domestik semakin optimal dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat maupun sektor usaha,” jelas Arief.

Pemerintah bersama BUMN energi dan pelaku industri akan terus mempercepat pembangunan jaringan distribusi gas, stasiun pengisian CNG, serta infrastruktur pendukung lainnya agar implementasi CNG Merah Putih dapat berjalan secara bertahap. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan alternatif energi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

Pengembangan CNG Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi berbasis sumber daya domestik. Dengan memanfaatkan cadangan gas bumi nasional secara optimal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor LPG, meningkatkan efisiensi subsidi energi, serta menciptakan sistem energi nasional yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Oleh Rianti Anissa )*

Konversi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke compressed natural gas (CNG) 3 kilogram atau CNG Merah Putih patut menjadi langkah strategis yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyentuh tiga kepentingan besar sekaligus, yaitu penghematan anggaran negara, penguatan ketahanan energi nasional, dan perlindungan keselamatan masyarakat. Karena itu, pengujian ketat terhadap tabung CNG Merah Putih menjadi fondasi utama agar transformasi energi berjalan dengan aman, kredibel, dan diterima publik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan bahwa transisi dari LPG ke CNG berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp30 triliun. Perhitungan itu berangkat dari selisih harga CNG yang dinilai 30 hingga 40 persen lebih murah dibandingkan LPG bersubsidi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kisaran Rp86 triliun sampai Rp90 triliun. Jika skema konversi berhasil dijalankan secara luas tanpa menambah beban baru di sisi distribusi dan keselamatan, maka pemerintah bukan hanya menurunkan tekanan subsidi energi, tetapi juga membuka ruang anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, karena program ini menyasar kebutuhan rumah tangga dan menyentuh ruang privat masyarakat, pemerintah tidak mau tergesa-gesa. Sikap hati-hati yang disampaikan Bahlil menjadi penanda bahwa negara memahami sensitivitas isu energi rumah tangga. Bahlil menegaskan bahwa program CNG Merah Putih masih berada pada tahap uji coba ketiga dan implementasi baru akan diputuskan apabila seluruh pengujian dinyatakan berhasil. Penekanan pada aspek keamanan sangat beralasan, mengingat tabung CNG bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tabung LPG 3 kilogram konvensional.

Publik perlu diyakinkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dibayar dengan risiko keselamatan di tingkat rumah tangga. Tidak ada penghematan subsidi yang sepadan jika di kemudian hari muncul kerentanan baru akibat desain tabung, katup, atau distribusi yang belum matang. Keputusan untuk menuntaskan rangkaian pengujian sebelum pengumuman implementasi menunjukkan adanya kesadaran bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui bukti keselamatan yang terukur, bukan sekadar janji efisiensi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberikan gambaran lebih rinci mengenai kesiapan teknis program ini. Pemerintah sedang memproses belasan unit prototipe tabung CNG Merah Putih untuk diuji pada Juli, dengan target implementasi pada 2026 apabila seluruh tahapan berjalan baik. Penjelasan Laode mengenai penggunaan tabung Tipe 4 berbahan komposit juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar memindahkan gas dari satu tabung ke tabung lain, tetapi mencoba menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan pengguna rumah tangga. Pilihan pada material komposit yang lebih ringan penting karena faktor kenyamanan penggunaan akan sangat menentukan penerimaan masyarakat.

Laode menyebut bahwa pengadaan awal tabung dilakukan melalui impor dari China dan akan diuji di Lemigas, khususnya terkait kekuatan tekanan, keamanan katup, serta integrasi antara tabung dan valve. Keterbukaan pemerintah menunjukkan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program ini. Dari sisi kebijakan harga, keputusan untuk menyamakan harga jual CNG Merah Putih dengan LPG bersubsidi pada tahap awal juga layak dipandang sebagai strategi transisi yang realistis.

Menurut Laode, meski harga kepada masyarakat disamakan, negara tetap bisa menurunkan subsidi hingga sekitar 30 persen berkat sumber energi yang lebih murah. Pendekatan ini penting untuk menghindari guncangan di tingkat konsumen. Transisi energi pada sektor rumah tangga tidak akan berhasil bila masyarakat merasa dipaksa menanggung biaya adaptasi yang tinggi.

Di sisi lain, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengusulkan agar penerapan awal CNG Merah Putih diprioritaskan di wilayah yang dekat dengan sumber gas atau jaringan gas yang infrastrukturnya telah tersedia. Usulan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Distribusi CNG, sebagaimana diingatkan Kholid, tidak tepat dilakukan secara serentak ke seluruh Indonesia, melainkan bertahap dan berbasis klaster. Pendekatan klaster akan memudahkan pengawasan, menekan biaya distribusi, dan memberi ruang evaluasi pada tahap awal.

Proyek CNG Merah Putih akan dinilai bukan hanya dari besarnya penghematan subsidi, tetapi dari kemampuannya menghadirkan transisi energi yang aman, adil, dan masuk akal bagi masyarakat. Negara memang membutuhkan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan memaksimalkan gas bumi domestik. Namun terobosan yang baik selalu berpijak pada dua hal, yaitu keselamatan publik dan kesiapan sistem. Jika pengujian tahap ketiga yang ditekankan Menteri ESDM mampu membuktikan keamanan tabung, katup, distribusi, dan tata kelola pasokannya, maka CNG Merah Putih bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan energi dijalankan secara hati-hati tetapi visioner.

Dengan mengutamakan uji ketat, pemerintah sedang menunjukkan bahwa efisiensi fiskal, kedaulatan energi, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan seiring. Itulah syarat dasar agar sebuah inovasi energi layak diterima sebagai kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan nasional.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan energi nasional