Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, serta efisiensi pelaksanaan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa evaluasi program difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal,” ujar Qodari.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengarahkan penyempurnaan program untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif dan berkualitas.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang akan terus dijalankan dengan berbagai penyempurnaan agar semakin efisien dan tepat sasaran.

“MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari optimalisasi program.

“Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.

Selain efisiensi, Purbaya memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala sehingga tata kelola program semakin akuntabel.

Berbagai langkah penyempurnaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan standar layanan, serta efisiensi pelaksanaan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh penerima manfaat.

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil tidak akan berhenti dan program tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. MBG merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto yang akan terus dijalankan sampai tujuannya tercapai.

“Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil. Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan,” ujar Hashim saat ditemui awak media di Jakarta.

Menurut Hashim, program MBG merupakan gagasan Prabowo sejak sekitar tahun 2006. Program itu lahir dari cita-cita Prabowo untuk memperbaiki kesehatan anak-anak Indonesia, terutama yang terdampak stunting. MBG juga menjadi janji kampanye Prabowo jauh sebelum terpilih sebagai Presiden.

“Ini suatu janji kampanye Prabowo Subianto sejak tahun 2009, waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya yang menghendaki akan dapat makanan bergizi gratis, supaya kondisi yang sangat-sangat berat, yaitu stunting bisa kita tanggulangi,” katanya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk anggota Srikandi Jaga Desa harus ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

“Program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana, ya,” ucap Hashim.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak berhenti dan terus berjalan. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Qodari menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan dan tata kelola MBG.

Penegasan tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik. Evaluasi bukan berarti program gagal. Evaluasi justru menjadi cara pemerintah memastikan MBG berjalan dengan standar yang lebih baik. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, hingga keterlibatan vendor lokal.

“Dengan demikian, kritik terhadap MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan manfaat yang sudah dirasakan jutaan anak Indonesia. Kritik lebih tepat ditempatkan sebagai dorongan agar pelaksanaan program semakin tertib, transparan, dan berkualitas. Program sebesar MBG tentu memiliki tantangan di lapangan, tetapi tantangan itu tidak boleh membuat negara mundur dari upaya memperbaiki gizi generasi muda,” jelasnya.

MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata. Pemerintah membenahi sistemnya karena kualitas tetap menjadi prioritas. Anak-anak tetap makan, sementara tata kelola terus diperkuat. Inilah pesan utama yang perlu disampaikan kepada publik: MBG tidak dihentikan, tetapi dievaluasi agar semakin aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah membuka peluang yang luas bagi UMKM untuk berpartisipasi sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan.

“Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok di tingkat daerah,:” kata Adhy Karyono.

Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan dinilai mampu memperkuat rantai pasok sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

“Program ini melahirkan kesempatan pekerjaan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat juga meningkat,” ungkap Adhy Karyono.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan program sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi.

Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal, pelaku usaha memperoleh peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Satuan Tugas MBG yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Satgas tersebut bertugas memantau pelaksanaan program setiap hari, mulai dari kualitas makanan bergizi, keamanan pangan, hingga distribusi bahan baku,” jelas Adhy.

Menurut Adhy, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan1 Itahun 2026 mencapai 5,96 persen. Angka tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi dari UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan I sudah mencapai 5,96 persen. Salah satunya karena kontribusi ekonomi yang meningkat dari UMKM akibat ekosistem rantai pasok Program MBG,” tuturnya.

Melalui penguatan ekosistem UMKM dalam Program MBG, pemerintah optimistis tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. [-RWA]

Oleh: Dimas Yanuardi)*

Demonstrasi mahasiswa menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Sejak era reformasi, kampus berperan sebagai ruang lahirnya berbagai gagasan kritis yang mendorong perubahan kebijakan publik sekaligus menjadi penyeimbang dalam kehidupan bernegara sehingga kehadiran mahasiswa di ruang publik pada dasarnya mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup dan memberi ruang bagi partisipasi warga negara.

Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif. Kritik yang disampaikan melalui jalur konstitusional perlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, sementara penyelenggara negara berkewajiban memastikan ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka tanpa mengabaikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai forum komunikasi, audiensi, serta mekanisme penyampaian aspirasi terus diperkuat agar setiap masukan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan publik. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, transparansi, dan kolaborasi menjadi landasan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki diri. Menurutnya, kritik merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang dijalankan.

Presiden Prabowo tidak menempatkan kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik. Sikap terbuka terhadap masukan menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa demokrasi harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang justru merusak kehidupan berbangsa. Ia menegaskan bahwa kritik perlu disampaikan secara bertanggung jawab tanpa mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban, memecah persatuan, atau merusak institusi demokrasi itu sendiri.

Pandangan tersebut sesungguhnya menegaskan dua prinsip yang berjalan beriringan. Negara wajib melindungi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab menjaga agar kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan bersama.

Karena itu, demonstrasi seharusnya dipahami sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aksi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, berbasis data, serta membuka peluang lahirnya solusi, bukan sekadar memperbesar polarisasi di ruang publik.

Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai dialog antara pemerintah dan mahasiswa perlu terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membantu memperkecil kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.

Pendekatan dialogis memang menjadi salah satu karakter penting demokrasi modern. Ketika ruang komunikasi tersedia secara terbuka, aspirasi masyarakat dapat disampaikan lebih efektif, sementara pemerintah memiliki kesempatan menjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan yang diambil.

Dialog juga memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar meredakan ketegangan sesaat. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah dan kelompok masyarakat dapat membangun pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan strategis yang sedang dihadapi bangsa.

Di sisi lain, kualitas demokrasi juga tercermin dari bagaimana aparat negara menjalankan tugasnya saat mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.

Pengamat politik Boni Hargens menilai pendekatan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi belakangan menunjukkan kecenderungan yang semakin humanis. Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.

Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasi memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika aparat mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, maka legitimasi institusi negara juga akan semakin kuat di mata publik.

Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa telah berkali-kali menunjukkan perannya sebagai agen perubahan yang membawa gagasan besar bagi bangsa. Peran tersebut akan semakin bermakna apabila kritik yang disampaikan menawarkan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan publik, serta disampaikan dengan cara yang baik.

Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar tentang hak untuk berbicara, melainkan juga kesediaan untuk mendengar. Pemerintah perlu terus membuka ruang dialog, sementara masyarakat dan mahasiswa perlu memanfaatkan ruang tersebut secara bertanggung jawab agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang kontraproduktif.

Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Selama dijalankan secara damai, menghormati hukum, dan direspons melalui komunikasi yang terbuka, demonstrasi justru menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh, matang, dan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan, dialog, dan kepentingan nasionalTop of Form

Bottom of Form

)* Mahasiswa Magister Ilmu Sosial dan Politik di Jakarta

Oleh: Rita Nurwati)*

Demokrasi yang sehat tercermin dari adanya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan maupun intervensi. Kondisi tersebut saat ini dinilai masih terjaga di Indonesia, terutama melalui ruang terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati seluruh aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat maupun mahasiswa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sikap ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi nasional.

Plt. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana mengatakan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap aksi demonstrasi, termasuk berbagai aksi yang berkaitan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tudingan mengenai adanya pengondisian pemerintah terhadap demonstrasi tersebut tidak benar.

Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses pembangunan kebijakan publik yang lebih baik.

Kurnia Ramadhana juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Sikap pemerintah yang menghormati kedua belah pihak, baik pendukung maupun pengkritik kebijakan, dinilai menjadi cerminan demokrasi yang berjalan sehat. Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dan tetap membuka ruang dialog secara terbuka.

Di tengah berbagai dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan Program MBG, pemerintah juga terus melakukan pembenahan agar program tersebut dapat berjalan semakin efektif dan tepat sasaran. Upaya penyempurnaan tata kelola dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan publik. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan nasional. Dengan demikian, demonstrasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian pendapat, tetapi juga bagian dari mekanisme demokrasi yang konstruktif.

Pemerintah memastikan seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat dan dipertimbangkan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan publik. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta mengatakan gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat dan dinamis. Aksi mahasiswa merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Keberadaan demonstrasi tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, melainkan sebagai indikator bahwa ruang partisipasi publik masih terbuka luas di Indonesia.

Ia menilai hubungan antara negara dan masyarakat sipil selama ini berlangsung harmonis. Meski terdapat kritik maupun ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, kondisi tersebut merupakan bagian alami dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan mahasiswa dinilai dapat menjadi masukan positif bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.

Selain itu, keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi diyakini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan masukan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat kualitas kebijakan nasional.

Anis Matta juga mengapresiasi mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki peran penting sebagai representasi suara publik terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara damai menunjukkan bahwa budaya demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan baik. Demonstrasi yang berlangsung tertib dan sesuai aturan mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi.

Keterbukaan ruang demokrasi mencerminkan semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyampaian aspirasi, diskusi publik, maupun demonstrasi yang berlangsung secara damai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan sebagai mekanisme formal, tetapi juga hidup dalam praktik kehidupan berbangsa, di mana pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, sementara masyarakat dan mahasiswa memanfaatkan ruang tersebut secara bertanggung jawab. Hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong kebijakan yang lebih aspiratif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Demokrasi yang sehat ditandai oleh terjaganya keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan sipil. Penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, disertai keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan, menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Dengan menjaga ruang dialog yang sehat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu membangun demokrasi yang semakin dewasa, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

YAHUKIMO – Peristiwa penembakan yang menewaskan pilot Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, disertai pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memicu kecaman dari berbagai kalangan. Insiden tersebut tidak hanya menyisakan duka bagi dunia penerbangan, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menegakkan hukum. Berbagai tokoh menilai proses hukum yang profesional diperlukan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan pelayanan kemanusiaan di Papua tetap berjalan.

Penerbangan perintis selama ini menjadi penghubung utama bagi masyarakat di daerah pedalaman Papua. Melalui jalur udara, distribusi tenaga kesehatan, guru, rohaniwan, obat-obatan, hingga kebutuhan pokok dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses. Karena itu, gangguan terhadap penerbangan sipil dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditoleransi.

“Pembunuhan terhadap pilot sipil dan pembakaran pesawat merupakan tindak kriminal yang harus diproses sesuai hukum. Negara akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan profesional,” tegas Djamari Chaniago.

Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas instansi untuk mendukung proses penyelidikan, pengamanan wilayah, serta menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Koordinasi bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus dilakukan agar penanganan kasus berjalan optimal serta situasi keamanan tetap terjaga,” ujar Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS.

Dukungan terhadap langkah penegakan hukum juga datang dari berbagai tokoh Papua. Ketua Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua, Dr. Methodius Kossay, menilai tindakan penembakan terhadap pilot sipil bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan penerbangan.

“Pelaku harus diproses melalui mekanisme hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel agar keadilan dapat diwujudkan,” tambah Dr. Methodius Kossay.

Senada dengan itu, Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, mengajak seluruh pihak mengedepankan penyelesaian secara damai.

“Kekerasan bukan solusi. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog dan penegakan hukum agar keamanan masyarakat tetap terjaga,” ujar Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.

Dukungan serupa disampaikan Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, yang menilai perlindungan terhadap penerbangan kemanusiaan merupakan kepentingan bersama.

“Tindakan terhadap penerbangan sipil hanya memperbesar penderitaan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan rasa aman,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Sementara itu, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu menekankan pentingnya investigasi yang kredibel agar mampu menghadirkan keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

“Investigasi harus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga hasilnya dapat diterima semua pihak,” kata Pendeta Ronald Rischard Tapilatu.

Dari dunia penerbangan, Direktur PT Associated Mission Aviation, Bob Kayadu, menegaskan bahwa seluruh penerbangan AMA berorientasi pada pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat pedalaman.

“Keselamatan penerbangan sipil harus menjadi perhatian bersama karena layanan ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil,” tegas Bob Kayadu.

Solidaritas juga datang dari Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt. Muammar Reza Nugraha, yang menilai keamanan penerbangan menjadi syarat utama agar distribusi logistik dan pelayanan publik dapat terus berlangsung.

“Perlindungan terhadap awak pesawat dan penerbangan sipil harus diperkuat agar misi kemanusiaan dapat berjalan tanpa gangguan,” tutup Capt. Muammar Reza Nugraha.

Kesamaan sikap pemerintah, tokoh agama, pegiat hak asasi manusia, dan komunitas penerbangan menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap penegakan hukum atas tragedi tersebut. Harapan yang mengemuka adalah terwujudnya proses hukum yang adil, terciptanya rasa aman bagi masyarakat, serta terjaminnya keberlanjutan pelayanan kemanusiaan dan pembangunan di Papua.

YAHUKIMO – Peristiwa penembakan yang menewaskan pilot Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menuai kecaman luas dari berbagai kalangan. Tragedi tersebut tidak hanya meninggalkan duka bagi dunia penerbangan, tetapi juga memunculkan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku melalui penegakan hukum yang profesional. Berbagai tokoh menilai keamanan penerbangan sipil harus menjadi perhatian bersama mengingat perannya yang vital dalam mendukung pelayanan kemanusiaan di Papua.

Pemerintah memastikan penanganan kasus dilakukan secara serius melalui koordinasi lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditoleransi.

“Pembunuhan terhadap pilot sipil dan pembakaran pesawat merupakan tindakan kriminal yang harus diproses sesuai hukum. Negara akan menegakkan hukum secara tegas dan profesional,” tegas Djamari Chaniago.

Upaya tersebut diperkuat dengan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan proses penyelidikan berjalan efektif sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, mengatakan seluruh pihak terus bersinergi dalam menangani insiden tersebut.

“Koordinasi bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus dilakukan agar penanganan berjalan optimal serta keamanan masyarakat tetap terjaga,” ujar Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS.

Dukungan terhadap pengusutan kasus juga datang dari Ketua Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua, Dr. Methodius Kossay, yang menilai penembakan terhadap penerbangan sipil bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

“Pelaku harus diproses melalui mekanisme hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel agar keadilan dapat diwujudkan,” tambah Dr. Methodius Kossay.

Kecaman serupa disampaikan Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, yang mengajak seluruh pihak mengedepankan penyelesaian damai.

“Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan yang menghilangkan nyawa manusia. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur damai dan sesuai hukum,” ujar Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.

Hal senada diungkapkan Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, yang menilai kekerasan terhadap penerbangan sipil hanya akan memperbesar dampak bagi masyarakat.

“Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar masyarakat memperoleh rasa aman dan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Dari kalangan gereja Protestan, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu mendorong investigasi yang kredibel.

“Investigasi harus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia agar hasilnya dipercaya masyarakat,” kata Pendeta Ronald Rischard Tapilatu.

Sementara itu, Dr. A.G. Socratez Yoman menilai pengungkapan kasus secara terbuka penting untuk menghadirkan keadilan.

“Peristiwa ini perlu diusut secara terbuka sehingga kebenaran dapat diketahui dan keadilan dapat ditegakkan,” tutup Dr. A.G. Socratez Yoman.

Dari pihak operator, Direktur PT Associated Mission Aviation, Bob Kayadu, menegaskan bahwa penerbangan AMA selama ini berfokus pada pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman.

“Seluruh penerbangan AMA difokuskan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan. Keselamatan penerbangan sipil harus menjadi perhatian bersama,” tegas Bob Kayadu.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt. Muammar Reza Nugraha, menilai perlindungan terhadap awak pesawat menjadi syarat utama bagi keberlanjutan distribusi logistik dan layanan publik.

“Keamanan penerbangan sipil harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat di Papua dapat terus berjalan tanpa hambatan,” tutup Capt. Muammar Reza Nugraha.

Kesamaan sikap berbagai tokoh tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan sekaligus mendukung pengusutan tuntas terhadap pelaku. Dukungan lintas elemen diharapkan semakin memperkuat terciptanya keamanan yang kondusif sehingga pelayanan kemanusiaan dan pembangunan di Papua dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Oleh: Yosua Jikwa )*

Peristiwa penembakan yang menewaskan pilot Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah memantik keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Di balik duka yang mendalam, tragedi tersebut juga memperlihatkan satu kesamaan sikap yang menguat di Papua, yakni penolakan terhadap segala bentuk kekerasan serta dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Kesamaan pandangan itu menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan pelayanan kemanusiaan tetap dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman.

Serangan terhadap penerbangan sipil bukan sekadar tindak kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang. Dampaknya jauh lebih luas karena penerbangan perintis merupakan urat nadi pelayanan bagi masyarakat Papua. Selama bertahun-tahun, pesawat sipil telah menjadi sarana utama untuk mengangkut tenaga kesehatan, guru, rohaniwan, obat-obatan, logistik, serta berbagai kebutuhan pokok menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ketika penerbangan kemanusiaan menjadi sasaran kekerasan, masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah warga di wilayah terpencil yang bergantung pada layanan tersebut.

Pemerintah menunjukkan respons cepat melalui koordinasi lintas sektor dan komitmen untuk mengusut tuntas pelaku. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pembunuhan pilot sipil dan pembakaran pesawat merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi. Ia berpandangan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, yang menjelaskan bahwa pemerintah terus membangun koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar proses evakuasi, penyelidikan, serta pengamanan wilayah berjalan secara efektif. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani insiden tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keselamatan masyarakat.

Dukungan terhadap langkah pemerintah datang dari berbagai tokoh Papua. Ketua Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua, Dr. Methodius Kossay, mengecam tindakan penembakan pilot dan pembakaran pesawat karena bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai kemanusiaan. Ia menilai pesawat AMA selama ini menjalankan pelayanan kemanusiaan yang membantu masyarakat pedalaman melalui distribusi tenaga kesehatan, guru, rohaniwan, obat-obatan, serta logistik. Oleh sebab itu, ia mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel.

Nada kecaman yang sama disampaikan Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, yang memandang pembunuhan pilot dan pembakaran pesawat sebagai tindakan yang tidak memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui cara-cara damai dan sesuai koridor hukum sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga.

Sikap serupa juga ditunjukkan Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, yang mengecam tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata terhadap penerbangan sipil. Ia berpandangan bahwa kekerasan terhadap misi kemanusiaan hanya akan memperbesar penderitaan masyarakat Papua sehingga penegakan hukum yang tegas menjadi langkah yang diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Dari kalangan gereja Protestan, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu mengutuk segala bentuk kekerasan di Papua dan berpandangan bahwa proses penyelesaian harus dilakukan melalui investigasi yang kredibel dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, penegakan hukum yang profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya negara dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Dr. A.G. Socratez Yoman juga mengecam keras pembunuhan pilot AMA dan mendorong investigasi independen terhadap peristiwa tersebut. Meskipun memiliki pandangan tersendiri mengenai mekanisme investigasi, sikap tersebut tetap menunjukkan adanya kesamaan penolakan terhadap tindakan kekerasan yang merenggut nyawa seorang pilot sipil yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan.

Dari pihak operator penerbangan, Direktur PT Associated Mission Aviation, Bob Kayadu, mengecam keras insiden tersebut dan menegaskan bahwa pesawat AMA selama ini beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Ia juga membantah berbagai tudingan mengenai pengangkutan logistik militer serta menegaskan bahwa seluruh aktivitas penerbangan difokuskan pada pelayanan kemanusiaan. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa korban sedang menjalankan tugas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

Komunitas penerbangan nasional pun menunjukkan solidaritas. Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt. Muammar Reza Nugraha, mengecam pembunuhan terhadap pilot sipil dan menilai bahwa penguatan keamanan penerbangan harus menjadi prioritas. Ia berpandangan bahwa keselamatan awak pesawat merupakan syarat utama agar distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan dapat terus berlangsung tanpa gangguan.

Kesamaan sikap para tokoh tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap kekerasan telah menjadi komitmen bersama yang melampaui perbedaan latar belakang maupun organisasi. Dukungan terhadap penegakan hukum juga memperlihatkan adanya harapan agar setiap tindakan kriminal diproses secara adil sehingga keamanan masyarakat dan pelayanan publik tetap terjamin. Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi modal penting dalam membangun stabilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

)*

Oleh: Yohanes Wandikbo )*

Tragedi penembakan yang menewaskan pilot pesawat Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah memunculkan duka mendalam sekaligus keprihatinan dari berbagai kalangan. Peristiwa tersebut bukan hanya menghilangkan nyawa seorang pilot sipil yang tengah menjalankan misi kemanusiaan, tetapi juga mengganggu pelayanan publik yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Di tengah situasi tersebut, dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan menegakkan hukum justru semakin menguat. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemanusiaan, hingga komunitas profesi penerbangan menyampaikan sikap yang sejalan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah bergerak cepat merespons insiden tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, mengecam keras pembunuhan pilot dan pembakaran pesawat AMA yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransi setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil maupun tenaga kemanusiaan serta memastikan aparat keamanan akan melakukan penegakan hukum secara tegas agar masyarakat memperoleh rasa aman dan pelayanan publik tetap berjalan.

Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, menjelaskan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait sejak awal kejadian guna memastikan proses evakuasi korban, penyelidikan, serta pengamanan wilayah berlangsung secara cepat, terukur, dan profesional. Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi masyarakat Papua dari dampak aksi kekerasan.

Ketua Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua, Dr. Methodius Kossay, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Nicholas F. Goselin sekaligus mengutuk tindakan kriminal terhadap pilot dan pesawat yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Ia berpandangan bahwa penerbangan AMA selama ini berkontribusi besar dalam mengangkut tenaga kesehatan, guru, rohaniwan, obat-obatan, serta kebutuhan masyarakat pedalaman sehingga serangan terhadap pesawat tersebut secara langsung merugikan masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayanan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pelaku secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Gelombang dukungan terhadap penegakan hukum juga disampaikan oleh para pemimpin gereja di Papua. Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, mengecam keras pembunuhan pilot dan pembakaran pesawat karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan mengancam keselamatan masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbangan. Ia memandang bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak boleh ditempuh melalui kekerasan, melainkan melalui penghormatan terhadap kehidupan manusia dan penegakan hukum yang adil.

Pandangan senada disampaikan Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, yang menilai pelaku sebagai kelompok kriminal bersenjata yang telah melakukan tindakan brutal terhadap penerbangan sipil. Menurutnya, kekerasan terhadap pilot yang sedang menjalankan misi kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak memiliki pembenaran sehingga aparat negara perlu mengambil langkah tegas demi memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di Papua.

Dari kalangan gereja Protestan, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu juga mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi di Papua. Ia berpandangan bahwa setiap peristiwa yang menghilangkan nyawa manusia harus diusut melalui proses investigasi yang kredibel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Baginya, penegakan hukum yang profesional menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi pembangunan Papua.

Sementara itu, Dr. A.G. Socratez Yoman turut mengutuk keras pembunuhan terhadap pilot AMA dan mendorong adanya investigasi independen terhadap peristiwa tersebut. Terlepas dari pandangan mengenai mekanisme investigasi, sikap tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen bahwa pembunuhan terhadap pilot sipil merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta harus memperoleh penyelesaian melalui proses hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penegasan mengenai misi kemanusiaan penerbangan AMA juga disampaikan Direktur PT Associated Mission Aviation, Bob Kayadu, yang mengecam keras insiden tersebut sekaligus membantah berbagai tudingan bahwa pesawat AMA digunakan untuk mengangkut logistik militer. Ia menjelaskan bahwa selama ini penerbangan AMA berfokus pada pelayanan kemanusiaan melalui pengangkutan tenaga medis, guru, rohaniwan, logistik, serta berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Penjelasan tersebut semakin mempertegas bahwa korban sedang menjalankan tugas kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

Dukungan terhadap penguatan perlindungan penerbangan sipil juga datang dari komunitas profesi. Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt. Muammar Reza Nugraha, mengecam keras pembunuhan terhadap pilot sipil dan menilai bahwa penguatan keamanan penerbangan harus menjadi prioritas nasional, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Menurutnya, jaminan keamanan bagi awak pesawat merupakan syarat utama agar distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan dapat terus berlangsung tanpa gangguan.

Menguatnya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemanusiaan, hingga komunitas profesi menunjukkan bahwa penegakan hukum atas tragedi Yahukimo bukan semata menjadi kepentingan pemerintah, melainkan kebutuhan bersama demi menjaga rasa aman masyarakat Papua. Kesamaan sikap lintas elemen tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap misi kemanusiaan merupakan nilai universal yang harus dijaga oleh seluruh komponen bangsa.

)* Penulis merupakan Pembangunan Papua

Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat perang melawan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar bangsa.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari berbagai praktik ekonomi ilegal, terutama korupsi dan penyelundupan kekayaan negara.

“Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama pembangunan.

“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi.” ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.

Komitmen tersebut diperkuat pemerintah melalui pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperkuat agar setiap program berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” kata Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga berada dalam pengawasan rutin, sementara Presiden secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Di sisi penegakan hukum, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan empat tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi penjualan BBM secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup periode 2009–2012.

Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri Komisaris Besar, Ahmad Yusuf, menyatakan, jika penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan.

“Penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui perubahan mekanisme kerja sama yang justru semakin menguntungkan pihak pembeli meski memiliki riwayat tunggakan pembayaran.” ujar Ahmad.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD30,37 juta atau sekitar Rp486 miliar.

Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemberantasan korupsi berjalan konsisten demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.