JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penerapan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional, khususnya dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengelolaan yang baik dinilai menjadi faktor penting agar program berskala besar ini berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, penerapan prinsip good governance menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan penerapan prinsip good governance, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Alfatehan.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar di dunia. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Jika program ini berjalan secara penuh, jumlah penerima manfaat diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari,” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur SPPG di berbagai daerah. Saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur SPPG atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah secara nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Setiap dapur SPPG diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ke depan, standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) juga akan diterapkan guna memperkuat sistem pengawasan mutu makanan.

Alfatehan menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. “Penguatan standar operasional ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, program MBG diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, pelaksanaan program ini membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review, Alfatehan Septianta, menilai bahwa pengelolaan program berskala besar seperti MBG harus didukung sistem pengawasan dan standar operasional yang kuat.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Menurutnya, skala program ini bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penerima manfaat terbesar di dunia dalam program makan sekolah. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua secara global.

Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai sekitar 64 juta orang setiap hari. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah.

“Jika program MBG telah berjalan secara penuh atau full scale, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang per hari,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, kualitas bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Alfatehan menjelaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi dan standar keamanan pangan agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Dapur SPPG diwajibkan memenuhi berbagai standar keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan Sistem Laik Higiene Sanitasi atau SLHS, serta direncanakan menerapkan standar keamanan pangan internasional seperti HACCP,” katanya.

Selain penerapan standar operasional yang ketat, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan secara serius. BGN menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan melalui evaluasi berkala terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.

“BGN menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur dan operasional,” ujarnya.

Menurut Alfatehan, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berkompromi terhadap kualitas program yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Di sisi lain, ia juga menilai program MBG memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membeli bahan pangan dari pemasok lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur,” pungkasnya.

Dengan tata kelola yang semakin kuat dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan cakupan yang sangat luas, pelaksanaan program ini menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal serta menjaga kepercayaan publik.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR), Alfatehan Septianta menyampaikan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi fondasi utama agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar kedua di dunia. Program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.

“Jumlah tersebut berada di bawah program midday meal di India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari. Namun jika program MBG berjalan penuh, Indonesia diperkirakan bisa menjangkau sekitar 80 juta penerima manfaat setiap hari,” jelasnya.

Untuk mendukung operasional program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini sekitar 24 ribu dapur telah beroperasi, atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ke depan diarahkan untuk menerapkan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

“Sebagian besar dapur SPPG sudah memenuhi standar tersebut, sementara dapur yang masih dalam proses terus dibina dan diawasi agar operasionalnya sesuai dengan ketentuan,” kata Alfatehan.

BGN juga menunjukkan ketegasan dalam pengawasan dengan menghentikan sementara sekitar 1.542 dapur yang belum memenuhi persyaratan infrastruktur maupun operasional. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pengawasan program terus diperkuat melalui pendekatan reward and punishment.

“BGN bahkan menerapkan sistem rating A, B, dan C dengan skor hingga 100 untuk mendorong dapur berlomba meningkatkan kualitas layanan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG juga memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.

“Orang tua, siswa, maupun masyarakat bisa melaporkan temuan melalui media sosial, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh BGN,” ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Operasional ribuan dapur tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.

Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional ini dinilai membutuhkan sistem pengelolaan yang akuntabel mengingat skala penerima manfaatnya yang sangat besar di seluruh Indonesia.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG memiliki skala yang sangat luas sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional guna menjaga kepercayaan publik.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.

Menurutnya, penerapan prinsip good governance menjadi faktor kunci agar program tersebut dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua di dunia dalam program makan sekolah.

Alfatehan menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai sekitar 64 juta orang setiap hari. Angka tersebut berada di bawah program midday meal di India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari.

“Jika program MBG telah berjalan secara penuh atau full scale, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari,” katanya.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat operasional dapur SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur SPPG atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

BGN, lanjut Alfatehan, telah menerapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Dapur SPPG juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi dan standar keamanan pangan, seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta direncanakan menerapkan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Menurut Alfatehan, program MBG yang baru berjalan sekitar satu tahun masih terus mengalami proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola. BGN juga menggandeng perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membantu merumuskan sistem pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, implementasi program dilakukan dengan pendekatan reward and punishment, yakni memberikan apresiasi kepada dapur yang beroperasi dengan baik serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar standar.

Di sisi lain, program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Sebagian besar anggaran program digunakan untuk membeli bahan pangan dari pemasok lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur, sehingga turut menggerakkan ekonomi masyarakat,” tutup Alfatehan. (*)

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Mengingat cakupannya yang sangat besar, implementasi program ini membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Radio Elshinta bertajuk “Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Profesional Dalam Operasional SPPG Sebagai Bagian Dari Implementasi Program MBG”.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa skala program MBG menuntut pengelolaan yang profesional serta pengawasan yang kuat.

“Program MBG memiliki cakupan yang sangat besar sehingga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar kedua di dunia. Program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari. “Angka tersebut masih berada di bawah program midday meal India yang menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat per hari,” kata Alfatehan.

Menurutnya, apabila program MBG telah berjalan secara penuh, jumlah penerima manfaat di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari.

“Ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya pemenuhan gizi anak di Indonesia,” jelasnya.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah.

Alfatehan menyebutkan bahwa BGN juga telah menerapkan berbagai standar operasional untuk menjaga kualitas pelayanan dan keamanan pangan.

“Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, serta direncanakan menerapkan standar HACCP,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat.

“Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program ini juga menggerakkan ekonomi lokal karena kebutuhan bahan pangan dipasok dari petani dan pelaku usaha lokal serta membuka lapangan kerja di operasional dapur,” tutupnya.

Jakarta – Penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Program yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah ini juga diyakini berkontribusi pada berbagai aspek pembangunan jika dijalankan dengan pengelolaan yang baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta dalam dialog interaktif di Radio Elshinta yang membahas tata kelola serta dampak program MBG terhadap masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Alfatehan menjelaskan bahwa program MBG memiliki potensi memberikan dampak terhadap berbagai target Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menyebut setidaknya terdapat sejumlah tujuan pembangunan yang berkaitan langsung dengan implementasi program tersebut.

“Program ini memiliki dampak terhadap setidaknya tujuh tujuan SDGs, salah satunya adalah no poverty atau pengurangan kemiskinan. Dengan adanya MBG, orang tua bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi menyiapkan makan siang anaknya di sekolah, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain, ditabung, atau dialihkan ke kebutuhan keluarga lainnya,” ujar Alfatehan.
Menurutnya, tata kelola yang baik dalam pelaksanaan MBG akan membuat manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Selain berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, program MBG juga dinilai berperan dalam mengatasi persoalan kelaparan dan kekurangan gizi pada anak. Alfatehan menilai masih terdapat anak-anak di sejumlah daerah yang belum mendapatkan asupan makanan bergizi secara memadai setiap hari.

“Program ini juga berkaitan dengan zero hunger. Masih ada anak-anak yang makan hanya sekali sehari atau hanya nasi dengan lauk sederhana. Melalui MBG, setiap anak mendapatkan porsi makanan yang jelas, misalnya satu anak mendapatkan satu telur atau satu protein hewani yang cukup,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan program MBG juga dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan.

Makanan yang disediakan di sekolah dapat menjadi insentif bagi anak-anak untuk tetap datang dan mengikuti kegiatan belajar.
“Ketika ada program MBG, anak-anak memiliki insentif untuk datang ke sekolah. Orang tua juga merasa lebih tenang karena setidaknya ketika anaknya hadir di sekolah, mereka pasti mendapatkan makanan,” kata Alfatehan.

Dalam dialog interaktif tersebut, dua pendengar Radio Elshinta turut menyampaikan pandangannya mengenai program MBG. Salah satu pendengar bernama Surya menilai program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, meskipun menurutnya masih terdapat sejumlah catatan terkait pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, pendengar lainnya, Hadi, menyampaikan bahwa program MBG akan memberikan manfaat besar apabila dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan awalnya, terutama dalam memastikan kualitas makanan serta distribusi yang merata.

Menanggapi pandangan tersebut, Alfatehan menegaskan bahwa program makan di sekolah pada dasarnya telah banyak diterapkan di berbagai negara dan terbukti memberikan dampak yang luas jika dikelola secara baik.

“Program makan di sekolah di seluruh dunia bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Bahan pangan dibeli dari produksi lokal, petani dan pelaku usaha kecil ikut terlibat, sehingga ekonomi lokal juga bergerak,” pungkasnya.

Ia menambahkan, dengan tata kelola yang tepat, program MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga menjangkau 14 juta anak pada tahun 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi promotif dan preventif pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental anak serta mencegah berbagai risiko gangguan kesehatan jiwa, termasuk bunuh diri pada usia remaja.

Ia menjelaskan bahwa dari tujuh juta anak yang telah mengikuti skrining kesehatan, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu anak terdeteksi memiliki gejala kecemasan _(anxiety)._Selain itu, sebanyak 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.

“Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder). Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Menkes Budi.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi kondisi psikologis anak, termasuk konflik keluarga maupun pola asuh yang tidak tepat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas skrining kesehatan mental melalui program CKG agar potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini. Pemerintah juga mendorong peran tenaga pendidik untuk membantu mengidentifikasi tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa.

“Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat. Jadi kalau mereka mengalami mereka bisa call kita,” katanya.

Dalam mendukung program ini, pemerintah juga memperkuat fasilitas layanan kesehatan mental di tingkat layanan primer. Puskesmas akan dilengkapi dengan tenaga profesional yang mampu melakukan penanganan medis bagi anak yang membutuhkan tindak lanjut perawatan kesehatan jiwa.

“Dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti) agar di sekolah juga bisa dibantu. Untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah,” katanya.

Pemerintah juga mendorong edukasi terkait keterampilan hidup (life skill) serta konsep Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) agar anak-anak mampu menghadapi tekanan hidup dengan cara yang sehat.

Melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis hingga menjangkau 14 juta anak pada 2026, pemerintah berharap upaya deteksi dini dan penanganan kesehatan mental dapat berjalan lebih komprehensif.

Program ini diharapkan mampu membangun sistem perlindungan kesehatan jiwa yang kuat bagi anak-anak Indonesia sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis secara optimal.***

[w.R]

Oleh : Abdul Razak)*

Transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan bernilai tambah terus didorong oleh pemerintah. Selama ini, sebagian besar komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum dimaksimalkan. Melalui kebijakan hilirisasi, rantai nilai komoditas pertanian diharapkan dapat diperpanjang di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani.

Upaya tersebut kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertanian bernilai tinggi. Melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan teknologi, serta peremajaan kebun rakyat, potensi ekonomi sektor pertanian diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan ditargetkan mampu menghasilkan nilai tambah hingga Rp5.000 triliun bagi perekonomian nasional. Potensi tersebut dinilai dapat tercapai apabila komoditas perkebunan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tinggi sebelum dipasarkan ke luar negeri. Menurutnya, nilai tambah tersebut dapat diperoleh dari pengolahan komoditas seperti kelapa, gambir, hingga minyak sawit mentah. Selama ini, banyak komoditas unggulan Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan baku sehingga nilai ekonominya dinikmati oleh negara lain yang melakukan proses pengolahan lanjutan.

Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk industri, mulai dari bahan pangan, produk kosmetik, hingga bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, nilai ekonomi komoditas tidak lagi berhenti di tahap produksi bahan mentah, tetapi terus bertambah melalui proses pengolahan di dalam negeri. Sebagai contoh, potensi hilirisasi komoditas kelapa dinilai sangat besar. Selain diolah menjadi santan atau minyak kelapa, produk turunan seperti air kelapa, serat kelapa, hingga bahan baku kosmetik dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tinggi. Apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, nilai ekonomi yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai ribuan triliun rupiah.

Hal serupa juga terlihat pada komoditas gambir. Indonesia saat ini diketahui menguasai sekitar 80 persen pasar gambir dunia. Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Apabila proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dinilai akan jauh lebih besar. Kebijakan hilirisasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan industri pengolahan dalam negeri. Dengan adanya industri hilir yang kuat, komoditas pertanian Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga sebagai sumber produk bernilai tinggi di pasar global.

Selain meningkatkan nilai ekspor, pengembangan industri hilir juga diperkirakan dapat membuka lapangan kerja baru. Aktivitas produksi, pengolahan, hingga distribusi produk olahan akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas di berbagai daerah. Untuk mendukung strategi tersebut, penguatan sektor hulu juga dilakukan melalui program peremajaan kebun rakyat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp10 triliun untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan melalui peremajaan tanaman.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada periode 2025 hingga 2027. Pendekatan bertahap tersebut dilakukan karena proses penyediaan bibit membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum dapat ditanam secara luas di kebun rakyat. Program peremajaan ini ditargetkan mencakup sekitar 870.000 hektare kebun rakyat dengan berbagai komoditas unggulan. Selain kelapa, komoditas lain yang menjadi fokus antara lain kakao, kopi, mete, pala, lada, serta gambir. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki permintaan pasar global yang tinggi serta potensi nilai ekonomi yang besar bagi petani.

Peremajaan kebun dinilai penting karena banyak tanaman perkebunan di Indonesia yang telah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun. Melalui program ini, kualitas dan jumlah produksi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga petani mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Di sisi lain, pengembangan industri hilir juga disiapkan melalui skema investasi yang diperkirakan mencapai Rp371 triliun. Investasi tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui keterlibatan badan usaha milik negara, sektor swasta, serta kerja sama dengan petani. Dengan model ekosistem investasi tersebut, pembangunan pabrik pengolahan komoditas pertanian diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Transformasi sektor pertanian juga didorong melalui pemanfaatan teknologi modern. Berbagai inovasi tengah diuji coba untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung keselamatan kerja petani. Beberapa di antaranya adalah alat panjat kelapa yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta mesin pengering jagung portabel dari Institut Teknologi Bandung. Teknologi tersebut diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mempermudah proses kerja di lapangan.

Penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian juga terlihat pada pengembangan industri pengolahan hasil panen. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, ke pabrik penggilingan beras modern PB Sehati di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Dalam kunjungan tersebut, proses pengolahan gabah menggunakan teknologi modern disaksikan secara langsung, mulai dari tahap pengeringan, penggilingan, hingga pengemasan beras siap distribusi. Fasilitas pengolahan seperti ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

Dengan integrasi antara peningkatan produksi, modernisasi teknologi, dan penguatan industri hilir, transformasi menuju pertanian yang lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi petani semakin terbuka lebar.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Ricky Rinaldi

Transformasi sektor pertanian menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, sektor ini sering dipandang sebatas penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru diperoleh pada tahap pengolahan dan distribusi. Karena itu, hilirisasi pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam proses tersebut, konsep triple helix—sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri—menjadi kunci utama untuk mendorong inovasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

Pertanian modern tidak lagi dapat berjalan hanya dengan pendekatan produksi semata. Tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga kompetisi pasar internasional menuntut sistem pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku industri memungkinkan lahirnya inovasi yang mampu menjawab tantangan tersebut secara lebih efektif.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi nasional. Penguatan produksi pangan harus diiringi dengan pengembangan industri pengolahan agar hasil pertanian tidak berhenti pada tahap bahan mentah. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian dapat dinikmati secara lebih luas di dalam negeri.

Peran pemerintah dalam model triple helix terletak pada penyediaan kebijakan, infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kondusif. Negara berfungsi sebagai fasilitator yang membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan sektor industri. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, inovasi yang dihasilkan dari penelitian dapat lebih mudah diimplementasikan dalam skala industri.

Di sisi lain, kalangan akademisi memiliki peran penting dalam menciptakan pengetahuan baru dan teknologi pertanian yang lebih efisien. Penelitian mengenai bibit unggul, teknologi pengolahan pangan, hingga sistem pertanian berkelanjutan menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas sektor ini. Hasil riset yang terhubung dengan kebutuhan industri akan mempercepat proses hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian nasional.

Sementara itu, sektor industri berperan sebagai penggerak utama dalam proses komersialisasi inovasi. Industri mampu mengubah hasil penelitian menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dipasarkan secara luas. Melalui investasi pada teknologi pengolahan, produk pertanian dapat diubah menjadi berbagai komoditas bernilai tambah, seperti pangan olahan, bahan baku industri, maupun produk ekspor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan hilirisasi pertanian menjadi bagian penting dalam strategi meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya industri pengolahan yang berkembang, hasil panen tidak lagi bergantung sepenuhnya pada harga bahan mentah di pasar. Nilai tambah yang tercipta dari proses pengolahan memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi petani serta memperluas lapangan kerja di sektor agroindustri.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri juga membuka peluang pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern. Penerapan teknologi digital, sistem pemantauan berbasis data, hingga penggunaan mesin pertanian cerdas menjadi bagian dari transformasi menuju pertanian yang lebih efisien. Inovasi semacam ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat faktor cuaca atau ketidakpastian pasar.

Selain memberikan nilai ekonomi, hilirisasi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi. Produk pertanian lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.

Penerapan model triple helix menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian membutuhkan pendekatan kolaboratif. Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan. Ketika kebijakan pemerintah selaras dengan inovasi akademik dan investasi industri, ekosistem pertanian yang kuat dapat terbentuk secara alami.

Di masa depan, keberhasilan hilirisasi pertanian akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri pangan dan agroindustri. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama dalam satu visi pembangunan.

Melalui sinergi triple helix, sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional yang tertinggal. Sebaliknya, pertanian dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka jalan bagi terciptanya sistem pertanian yang lebih produktif, modern, dan berdaya saing tinggi.

Hilirisasi pertanian pada akhirnya bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga upaya membangun kemandirian bangsa. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi triple helix menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi tersebut menuju masa depan pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah strategis dalam mendorong hilirisasi riset nasional agar berbagai hasil penelitian tidak berhenti pada tahap laboratorium, tetapi mampu berkembang menjadi inovasi yang diterapkan langsung oleh dunia industri. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar hasil riset nasional tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah semata. Menurutnya, pemerintah mendorong ekosistem inovasi yang mampu membawa hasil penelitian menuju tahap komersialisasi.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi kunci agar hasil penelitian tidak berhenti di meja laboratorium, tetapi dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional,” ujarnya.

Melalui berbagai program riset prioritas dan skema kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta dunia usaha, pemerintah berupaya mempercepat proses transformasi hasil penelitian menjadi produk dan teknologi yang bernilai ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara hasil riset akademik dengan kebutuhan nyata industri.

Pada tahun 2026 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkuat berbagai program riset prioritas nasional yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi aplikatif. Program tersebut menekankan kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pelaku industri agar hasil penelitian dapat langsung dimanfaatkan oleh sektor produksi.

Selain penguatan program riset, pemerintah juga mendorong skema kemitraan langsung antara perguruan tinggi dan sektor industri. Melalui skema ini, industri dapat menyampaikan kebutuhan teknologi atau inovasi tertentu yang kemudian dijawab melalui riset kolaboratif oleh para peneliti di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman menyampaikan bahwa hilirisasi riset merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing nasional. Ia menilai bahwa hasil penelitian di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk industri bernilai tambah.

“Hilirisasi riset menjadi motor penggerak inovasi nasional. Dengan sinergi antara dunia akademik dan industri, hasil penelitian dapat berkembang menjadi teknologi dan produk yang mampu memperkuat perekonomian,” kata Fauzan.

Pemerintah menilai selama ini masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian dan kebutuhan industri. Oleh karena itu berbagai kebijakan terus disiapkan untuk membangun ekosistem riset yang terintegrasi, mulai dari dukungan regulasi, penguatan pendanaan riset, hingga pemberian insentif bagi industri yang memanfaatkan hasil penelitian dalam negeri.

Ke depan, pemerintah menargetkan semakin banyak inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga riset yang mampu menembus pasar industri dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi. Dengan penguatan hilirisasi riset, Indonesia diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta meningkatkan daya saing di tingkat global.