Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi desa.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan sistem pelatihan yang nantinya juga menjadi acuan bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih.

Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program SPPI. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme seleksi kesehatan peserta, pengawasan medis selama pelatihan, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, hingga sistem komunikasi dan pelaporan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa setiap proses evaluasi dilakukan untuk menghadirkan penyelenggaraan program yang semakin baik dari waktu ke waktu.
“Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program agar ke depan berjalan lebih baik, aman, profesional, dan akuntabel,” ujar Rico Ricardo Sirait.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap program, termasuk dalam pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pendekatan mitigasi tidak dapat disamaratakan karena setiap program memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.

“Ya apa mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu,” kata Juri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menangani setiap insiden yang muncul secara optimal tanpa menghambat keberlangsungan program. Menurut Juri, evaluasi yang dilakukan justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas implementasi kebijakan sehingga tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Dengan evaluasi teknis yang komprehensif, pemerintah optimistis pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih akan semakin profesional, adaptif, dan mampu mencetak SDM yang siap mengembangkan koperasi sebagai fondasi penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. (*)

Oleh : Antonius Utomo

Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola ekonomi digital, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang dirancang agar lebih sederhana, adil, dan tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil.

Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada rencana penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026. Dalam mekanisme tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan bertindak sebagai pemungut pajak atas transaksi pedagang yang memenuhi ketentuan tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan agar administrasi perpajakan di sektor digital menjadi lebih efisien dan transparan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru. PPh yang dipungut melalui marketplace pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang selama ini sudah berlaku. Dengan mekanisme pemungutan melalui marketplace, pemerintah berharap pengawasan dan administrasi perpajakan sektor digital menjadi lebih terintegrasi.

Di tengah munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat, pemerintah juga memberikan penegasan bahwa kebijakan ini tetap berpihak kepada pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun. Kelompok usaha ini tidak dikenai pemungutan PPh sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk menyampaikan pernyataan mengenai omzet kepada marketplace. Dengan demikian, pedagang berskala mikro tetap memperoleh ruang untuk berkembang tanpa dibebani kewajiban pajak sebagaimana pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas usaha lebih besar.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kepatuhan perpajakan dan perlindungan terhadap UMKM. Selama ini, sebagian besar penjual di marketplace merupakan pelaku usaha kecil yang baru merintis bisnis. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha agar mereka tetap dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

Selain memberikan perlindungan melalui batas omzet, pemerintah juga menegaskan bahwa tarif PPh sebesar 0,5 persen yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan bukanlah tambahan beban baru. Tarif tersebut merupakan bagian dari skema perpajakan yang telah berlaku sebelumnya bagi UMKM. Perbedaannya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan melalui marketplace sehingga pelaporan menjadi lebih praktis dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan sistem yang lebih otomatis, pelaku usaha diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa harus menghadapi proses administrasi yang rumit.

Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan penyelenggara marketplace sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem sehingga implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur digital dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti Setiap potongan pajak yang dilakukan oleh e-commerce akan diterbitkan bukti potongnya secara resmi. Bukti potong tersebut akan otomatis masuk ke akun Coretax milik masing-masing seller dan dapat digunakan sebagai pengurang pajak (kredit pajak) saat pelaporan SPT Tahunan.

Bagi para penjual kecil, kepastian mengenai perlindungan omzet hingga Rp500 juta memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Mereka tetap dapat memanfaatkan marketplace sebagai sarana memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, sekaligus membangun rekam jejak usaha yang lebih baik. Bahkan, kepatuhan administrasi perpajakan dapat menjadi nilai tambah ketika pelaku usaha ingin memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, mengikuti program pemerintah, maupun menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital Indonesia yang semakin matang. Pertumbuhan transaksi e-commerce memerlukan tata kelola yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Perlindungan terhadap pedagang kecil melalui batas omzet dan penyederhanaan administrasi menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang tidak menghambat pertumbuhan UMKM, melainkan mendukung formalisasi usaha secara bertahap.

Dengan perlindungan bagi penjual kecil, penyederhanaan mekanisme pemungutan, serta koordinasi yang terus dilakukan bersama marketplace, pemerintah berusaha memastikan bahwa transformasi ekonomi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan keberpihakan kepada usaha mikro, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Meisya Julian Putri

Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul pula kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola perpajakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kebijakan pemerintah mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui marketplace belakangan memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Sebagian pelaku usaha menganggap kebijakan tersebut sebagai jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban usaha. Padahal, pemahaman tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu optimisme pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital.

Pada dasarnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 bukanlah penambahan tarif pajak baru bagi pedagang daring. Pemerintah hanya menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak dengan perkembangan pola perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui platform digital. Marketplace ditugaskan sebagai pemungut pajak sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tetap menjadi kredit pajak milik wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui platform tidak hilang, melainkan dapat diperhitungkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme baru ini tidak menimbulkan beban ganda bagi para pelaku usaha.

Hal penting lainnya yang perlu dipahami masyarakat adalah adanya perlindungan bagi pelaku UMKM kecil. Pemerintah tetap memberikan pengecualian kepada pelaku usaha orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kelompok usaha tersebut tidak dikenakan pemungutan PPh sebesar 0,5 persen sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace yang digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas usaha dan keberlangsungan UMKM skala mikro.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang konvensional dan pedagang daring. Selama ini, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara fisik telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perdagangan digital juga memerlukan sistem administrasi yang sejalan agar tercipta keadilan dalam ekosistem usaha nasional.

Kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik sebagian besar disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan digital. Istilah pemungutan pajak oleh marketplace sering kali dipersepsikan sebagai tambahan pungutan baru. Padahal, kewajiban perpajakan atas penghasilan telah berlaku sejak lama, baik bagi pelaku usaha yang berjualan secara langsung maupun melalui platform elektronik. Perubahan yang terjadi hanyalah pada mekanisme pemungutannya.

Di sisi lain, digitalisasi perpajakan justru dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih tertib dan akurat. Pelaku UMKM dapat lebih mudah mengetahui jumlah pajak yang telah dibayarkan serta melakukan pelaporan tahunan secara lebih sederhana. Transparansi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian usaha dan mendorong kepatuhan sukarela.

Pemerintah juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai platform digital dan asosiasi industri untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Keberadaan ekonomi digital yang terus berkembang memerlukan sistem perpajakan yang modern dan adaptif. Dengan semakin banyaknya transaksi yang berlangsung melalui marketplace, media sosial, maupun siaran langsung, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi negara mampu mengikuti perubahan pola ekonomi masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Yang perlu dihindari adalah munculnya narasi yang menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku UMKM. Informasi yang tidak utuh berpotensi membuat sebagian pelaku usaha enggan memanfaatkan platform digital atau bahkan menganggap pemerintah menambah beban usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Padahal, substansi kebijakan menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil tetap mendapatkan perlindungan dan kemudahan.

Oleh karena itu, penguatan literasi perpajakan digital menjadi agenda yang sangat penting. Pemerintah, marketplace, asosiasi UMKM, akademisi, dan media massa perlu bersinergi memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Edukasi yang tepat akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

Pada akhirnya, kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace merupakan bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Kebijakan ini bukanlah pajak baru, tidak menaikkan tarif pajak, serta tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dengan omzet kecil. Dengan pemahaman yang benar, pelaku UMKM dapat terus memanfaatkan ruang digital untuk berkembang tanpa dihantui kekhawatiran yang tidak berdasar. Meluruskan informasi mengenai pajak e-commerce menjadi langkah penting agar transformasi digital dan pertumbuhan UMKM dapat berjalan beriringan menuju ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform e-commerce tidak akan menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini dijadwalkan mengudara secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang.

Skema baru tersebut justru dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan tanpa mengubah besaran pajak yang selama ini berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati menegaskan pemungutan pajak oleh marketplace bukan merupakan jenis pajak baru maupun pungutan ganda. Menurutnya, platform digital hanya bertindak sebagai pemungut sehingga penjual tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak secara mandiri.

“Tidak ada pemotongan double. Bahkan sebetulnya maksudnya itu platform membantu para seller, kamu enggak usah repot-repot lagi bayar pajak sendiri,” kata Inge.

Ia menjelaskan kewajiban perpajakan pelaku usaha tetap sama, baik berjualan secara langsung maupun melalui berbagai platform digital. Seluruh transaksi akan dihitung secara terintegrasi sehingga pelaporan menjadi lebih akurat dan transparan. Bagi UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, tarif PPh final tetap sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

“Misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan kebijakan tersebut tidak mengubah tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Menurutnya, sistem baru justru memberikan kemudahan karena proses penghitungan dan penyetoran dilakukan langsung oleh platform yang telah terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

“Sekarang platform wajib mengutip pajak dan berhubungan langsung dengan DJP dengan sistemnya. Begitulah setiap transaksi yang terjadi, sudah bisa dihitung pajaknya berapa nih,” ujar Temmy.

Pemerintah berharap mekanisme baru ini mampu menciptakan sistem perpajakan digital yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Dengan administrasi yang semakin mudah, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan usaha, memperluas pasar digital, serta meningkatkan daya saing tanpa terbebani proses perpajakan yang rumit. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk penjual yang berjualan melalui platform e-commerce dan marketplace, tetap tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta per tahun.

Penegasan ini sekaligus memberikan kepastian kepada jutaan pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya tanpa kekhawatiran terhadap informasi yang keliru mengenai kebijakan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa pelaku usaha yang mencatatkan omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun tidak boleh dikenai pemotongan pajak oleh pihak platform.

“Kalau memang omzetnya belum sampai Rp 500 juta ya, sama, platform tidak boleh menarik pajak penghasilannya, nggak boleh,” ujar Inge.

Kebijakan penarikan pajak terhadap ekosistem digital ini mengacu pada regulasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan beleid tersebut, marketplace wajib memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto para pedagang yang bertransaksi di dalam platform.

“Jadi, setiap seller ini diharapkan sebetulnya jujur. Kalau memang dia omsetnya masih di bawah Rp 500 juta, dia harus memberikan keterangan kepada platformnya. Saya masih di bawah Rp 500 juta omset saya, sehingga kalian tidak perlu memotong pajak dari penghasilan yang saya terima,” jelas Inge.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana mengatakan pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pembebasan PPh bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

“Pembebasan pajak ini diberikan untuk memberikan ruang tumbuh bagi usaha mikro, mewujudkan prinsip keadilan perpajakan sesuai kapasitas ekonomi wajib pajak, serta mendukung UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Reghi menjelaskan, penyempurnaan kebijakan melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 juga bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan agar berbagai kebijakan afirmatif benar-benar diterima oleh UMKM yang berhak.

Kepastian tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pelaku UMKM terhadap ekosistem perdagangan digital nasional.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian dukungan kepada pelaku usaha kecil agar semakin naik kelas, produktif, serta mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh: Nizam Ahmad )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman disinformasi, hoaks, pencurian data, hingga serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi tersebut menempatkan resiliensi media sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat pertahanan semesta bangsa.

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan tersebut melalui penguatan sistem keamanan siber nasional sekaligus menjaga kualitas ekosistem informasi publik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional agar transformasi digital berjalan seiring dengan terciptanya ruang informasi yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sistem keamanan siber nasional. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor utama agar setiap ancaman digital dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu sehingga tidak berkembang menjadi gangguan terhadap kepentingan nasional.

Urgensi penguatan tersebut tercermin dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam hingga 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebut juga berlanjut pada awal 2026 dengan lebih dari 1,5 miliar serangan yang terjadi hanya dalam kurun Januari hingga pertengahan April.

Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berupa upaya peretasan sistem pemerintahan, tetapi juga meliputi pencurian data pribadi, penipuan digital, penyebaran hoaks, hingga propaganda melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional kini tidak hanya datang dari ruang fisik, tetapi juga dari ruang siber yang semakin kompleks.

Dudung menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi situasi tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Penguatan ketahanan informasi juga memerlukan sistem keamanan digital yang kokoh. Karena itu, BSSN terus mendorong setiap daerah menjadikan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut diyakini mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi maupun mendigitalisasi dokumen. Menurutnya, seluruh proses tersebut harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.

BSSN mencatat sekitar 93 persen dari 5,5 miliar anomali trafik siber sepanjang 2025 merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan dengan upaya pencurian data dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang dan berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan publik apabila tidak diantisipasi secara sistematis.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BSSN memberikan asistensi kepada aparatur pemerintah daerah melalui bimbingan teknis keamanan siber dan persandian. Program tersebut mencakup pengelolaan aset teknologi informasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, hingga perlindungan data pribadi.

Selain penguatan keamanan siber, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap ketahanan media sebagai benteng utama dalam menghadapi disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media profesional menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tantangan yang dihadapi industri media saat ini tidak lagi semata berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat berdampak langsung terhadap kualitas informasi publik dan kesehatan demokrasi digital.

Disrupsi teknologi telah mengubah pola distribusi informasi sekaligus menggeser pendapatan media ke platform digital. Kehadiran kecerdasan artifisial juga memperbesar tekanan terhadap industri media melalui penurunan trafik yang berimbas pada berkurangnya pendapatan perusahaan pers.

Nezar mengungkapkan laporan Asosiasi Media Siber Indonesia menunjukkan penggunaan fitur AI pada mesin pencari menyebabkan trafik sejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Kondisi tersebut memicu efisiensi di berbagai perusahaan media, termasuk media lokal yang selama ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di daerah.

Meski demikian, pemerintah memandang persoalan yang lebih mendasar adalah menjaga kualitas informasi publik. Menurut Nezar, ruang informasi tidak boleh didominasi oleh sumber-sumber yang menyebarkan informasi manipulatif maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berpotensi memperbesar penyebaran disinformasi.

Atas dasar itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem media melalui berbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya dengan mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan media dengan platform digital global sehingga keberlangsungan jurnalisme berkualitas tetap terjaga.

Kolaborasi antara pemerintah, media, lembaga keamanan siber, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman disinformasi yang terus berkembang. Sinergi tersebut akan memperkuat pertahanan semesta bangsa karena keamanan nasional pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga ruang informasi tetap aman, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

.*) Pemerhati Literasi Digital Dan Ketahanan Informasi

Oleh: Nazira Billa Putri )*

Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dari informasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruang digital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media dan peningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap menjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi global.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dan disinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangi komitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap produk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengah ledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadi kebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahami berbagai peristiwa.

Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesional menjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagi berkembangnya informasi yang menyesatkan.

Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasional terhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasi digital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaian tersebut menunjukkan kualitas inovasi digital Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya, keberhasilan sejumlah program masuk dalam jajaran WSIS Champions mencerminkan kemajuan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif.

Tiga inovasi yang memperoleh pengakuan internasional meliputi Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), Rumah Pendidikan, dan Anugerah Bug Bounty. Ketiganya menghadirkan solusi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Nezar menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut memiliki manfaat nyata karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain mempercepat transformasi digital, keberhasilan itu juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menghadirkan layanan publik berbasis teknologi yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian khusus adalah Jakarta Lawan Hoaks. Platform tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan kecerdasan artifisial generatif membuat informasi palsu semakin menyerupai informasi autentik sehingga semakin sulit dikenali oleh masyarakat umum.

Dalam pandangan Nezar, perkembangan teknologi tersebut menuntut hadirnya sistem verifikasi informasi yang semakin kuat. Platform seperti Jalahoaks dinilai mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang benar sekaligus mempersempit ruang penyebaran hoaks di ruang digital.

Penguatan ketahanan nasional juga didukung melalui inovasi Anugerah Bug Bounty yang berfokus pada keamanan siber. Program tersebut dinilai berhasil mendorong keterlibatan komunitas teknologi untuk membantu mengidentifikasi kerentanan sistem sekaligus mengembangkan budaya keamanan digital yang lebih kuat.

Melalui pendekatan tersebut, kemampuan digital generasi muda diarahkan pada aktivitas yang produktif dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas teknologi memperlihatkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ruang siber.

Sementara itu, Rumah Pendidikan menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi digital di sektor pendidikan. Platform tersebut memperluas akses layanan pendidikan melalui sistem yang terintegrasi sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layanan pendidikan secara lebih mudah dan merata.

Keberhasilan ketiga inovasi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital Indonesia berjalan seiring dengan upaya memperkuat kualitas layanan publik. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga memastikan teknologi tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nezar menilai capaian Indonesia di ajang WSIS Prizes 2026 menjadi bukti bahwa adopsi teknologi digital telah berkembang di berbagai sektor strategis. Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, resiliensi media menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Media yang profesional akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, sementara inovasi digital pemerintah menghadirkan instrumen yang mendukung proses verifikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

*) Analis Komunikasi Publik Dan Media Digital.

Jakarta – Media berkualitas semakin memegang peran strategis sebagai garda depan pertahanan semesta bangsa di tengah meningkatnya ancaman siber dan perang informasi.

Arus disinformasi, hoaks, hingga propaganda digital tidak hanya mengancam keamanan ruang siber, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan nasional apabila tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar berbagai ancaman digital dapat direspons secara cepat dan efektif.

“Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dudung.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan 2020–2024.

Hingga pertengahan April 2026, Indonesia kembali mencatat 1,52 miliar serangan siber yang meliputi pencurian data, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga propaganda digital.

Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman tersebut.

“Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

BSSN juga menilai penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menegaskan jika igitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi.

“Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan digitalisasi dokumen, tetapi juga harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat.” ujar Andri.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi media nasional kini telah berkembang menjadi persoalan kualitas informasi publik.

Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat membuka ruang bagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegas Nezar.

Karena itu, penguatan media berkualitas menjadi bagian penting dari pertahanan semesta bangsa.

Kehadiran media yang profesional, didukung keamanan siber yang kuat dan literasi digital masyarakat, akan memperkokoh ketahanan informasi sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman di ruang digital.

Resiliensi media menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, dan perkembangan teknologi digital yang membuat penyebaran informasi palsu semakin sulit dikenali.

Di tengah derasnya arus informasi, media yang profesional dan kredibel dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan pers merupakan benteng utama dalam menghadapi perang informasi.

Menurutnya, pemerintah dan insan pers memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik.

“Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi,” ujar Fifi.

Ia mengingatkan bahwa percepatan penyebaran informasi tidak boleh mengorbankan prinsip jurnalistik.

“Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” katanya.

Fifi juga menegaskan produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik.

“Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi.” tegas Fifi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.

Menurutnya, pers tetap menjadi rujukan utama masyarakat di tengah ledakan informasi yang terjadi saat ini. Informasi yang dibutuhkan publik harus berasal dari sumber yang terpercaya sehingga mampu memperkuat kepercayaan dan menjaga kohesi sosial.

Upaya memperkuat ketahanan informasi juga diwujudkan melalui inovasi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut tiga inovasi Indonesia yang meraih pengakuan dalam ajang WSIS Prizes 2026 menunjukkan transformasi digital nasional semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya melihat yang jadi nomine dan pemenang di WSIS tahun ini bobotnya makin kuat sejak tiga tahun terakhir,” ujar Nezar.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), yang dinilai semakin relevan menghadapi maraknya disinformasi berbasis kecerdasan artifisial.

“Hoaks makin lama makin canggih, terlebih dengan adanya generative AI. Bisa dibuat hoaks yang sangat mirip dengan sesuatu yang otentik,” ungkapnya.

Nezar menilai platform verifikasi informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap informasi palsu.

“Inisiatifnya sangat baik, sangat useful, juga impactful untuk mendorong transformasi digital dalam layanan publik,” katanya.

Penguatan media yang berintegritas, didukung inovasi digital dan budaya verifikasi informasi, menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perang informasi yang semakin kompleks.

Oleh : Loa Murib

Persatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampu menyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya tersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.

Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menegaskan bahwa keberadaan enam provinsi tidak boleh melahirkan sekat-sekat baru yang justru menghambat kemajuan. Semangat satu Papua harus tetap menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Pandangan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Namun apabila setiap daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergi, maka berbagai potensi pembangunan tidak akan berkembang secara maksimal. Persatuan menjadi modal sosial yang mampu menyatukan berbagai kepentingan menuju tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua.

Meki Nawipa juga menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua, mulai dari keterbatasan data pembangunan hingga lemahnya kolaborasi antardaerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Setiap provinsi memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam kerangka kerja sama yang kuat.

Papua membutuhkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, sinkronisasi program antarpemerintah daerah, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak berjalan parsial dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, forum koordinasi antardaerah harus terus diperkuat sebagai wadah untuk menyusun prioritas pembangunan secara bersama.

Persatuan masyarakat juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas keamanan. Sejumlah tokoh adat Papua menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan. Menurutnya, kondisi yang aman memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.

Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa pembangunan hanya dapat berjalan dalam situasi yang kondusif. Pedagang dapat berusaha dengan tenang, petani dapat berkebun secara produktif, dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak apabila keamanan tetap terjaga. Sebaliknya, konflik sosial dan tindakan kekerasan hanya akan menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.

Penolakan terhadap tindakan perusakan fasilitas publik yang disampaikan para tokoh adat juga menjadi pesan penting. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kerusakan terhadap fasilitas tersebut bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Esau Saweri, turut mengajak pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Tokoh adat menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat. Sementara pemerintah berperan sebagai penggerak kebijakan pembangunan. Kolaborasi seluruh elemen tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu konflik dan memperlemah persatuan. Oleh karena itu, literasi informasi dan penguatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan sosial di Papua.

Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang secara optimal apabila dibangun di atas fondasi persatuan. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para kepala daerah, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi modal berharga untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.

Persatuan Papua pada akhirnya bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendasar bagi keberhasilan pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat mampu mengesampingkan ego sektoral, memperkuat sinergi, dan menjaga kedamaian, maka percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih akan semakin nyata. Papua yang aman, bersatu, dan sejahtera akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang sekaligus memperkokoh posisi Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa  Timur