Penulis: restiana818@gmail.com

  • Program Papua Terang Perkuat Akses Air Bersih dan Listrik Demi Kesejahteraan Masyarakat Pegunungan

    Jakarta – Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan program papua terang yang diimplementasikan di Wamena Papua Pegunungan untuk memperkuat akses air bersih dan listrik agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pegunungan. Selain itu juga, program tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat bertemu awak media di Jakarta.

    Menurut KASAD, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua melalui pembangunan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga. Salah satunya adalah penyediaan akses air bersih dan listrik yang kini tengah dipersiapkan TNI Angkatan Darat di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Ditambahkannya, untuk mendukung program tersebut, TNI AD telah mengirim berbagai peralatan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Peralatan itu akan digunakan untuk membangun titik-titik sumber air bersih serta sumber energi listrik bagi masyarakat.

    “Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Air dan Papua Terang”, katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peralatan telah dikirim untuk mendukung pembangunan sumber air bersih, di antaranya satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya.

    Selain itu, TNI AD juga mengirim dinamo dan turbo generator untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah sasaran.

    “Setelah infrastruktur listrik terpasang, TNI AD berencana mengirim berbagai perangkat elektronik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, sosial, maupun keagamaan”, tuturnya.

    “Pengiriman berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat,” ucapnya.

    Maruli menjelaskan bahwa pengiriman perangkat elektronik tersebut akan dilakukan pada penerbangan berikutnya karena keterbatasan kapasitas pesawat yang digunakan sebelumnya.

    Melalui program ini, TNI AD berharap masyarakat di wilayah Papua, khususnya Wamena dan sekitarnya, dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap air bersih dan listrik sehingga mendukung kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan warga.

  • Gubernur Meki: Papua Tengah Jadi Provinsi Pertama di Tanah Papua Yang Anggarkan Biaya Pendidikan Gratis

    Nabire, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan program pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

    “Tahun ini kami membiayai 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah di Papua Tengah dengan anggaran Rp77,8 miliar,” kata Meki saat membuka Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tahun 2026 di Nabire, Papua Tengah.

    Meki menyatakan bahwa Papua Tengah menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan gratis dalam jumlah besar untuk menjangkau peserta didik di seluruh wilayah provinsi.

    “Dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah karena terkendala biaya pendidikan,” tegas Meki.

    Pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Pada 2025 telah memfasilitasi sertifikasi bagi 801 guru. Pada 2026, pemerintah kembali menargetkan 1.000 guru memperoleh sertifikasi, dan jumlah yang sama akan didanai pada 2027.

    “Dalam tiga tahun kami membiayai hampir 3.000 guru untuk mendapatkan sertifikasi. Kami juga memberikan tambahan insentif bagi para guru,” jelasnya.

    Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam upaya memajukan mutu pendidikan di Papua Tengah. Diharapkan seluruh program yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, guru, maupun sekolah penerima manfaat.

    “Kami ingin anak-anak Papua Tengah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kejujuran, integritas, dan semangat untuk terus maju,” tambahnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah Nawipa mengatakan program pendidikan gratis ini menjangkau 148 SMP serta 132 SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.

    “Sudah menjangkau semua sekolah dan pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah penerima,” jelasnya.

    Nurhaidah juga menilai bahwa kebijakan pendidikan gratis yang dibarengi dengan bantuan biaya kuliah telah memberikan dampak positif dalam menekan angka putus sekolah di Papua Tengah.

    “Kebijakan ini membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya,” pungkas Nurhaidah/

    Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis bagi siswa jenjang SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah pada tahun 2026. Program ini merupalam salah satu program prioritas Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley yang mulai dijalankan sejak 2025 lalu. [*]

  • Percepat Kesejahteraan Masyarakat Papua Pemerintah Cetak 2000 hektar Sawah

    Pemerintah menargetkan perluasan cetak sawah seluas 2.000 hektar sawah di Papua Pegunungan. Langkah ini diambil untuk mendukung stok pangan di dalam negeri. Pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. 

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujarnya.

    Pengembangan sawah di Papua merupakan langkah nyata Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan hak ulayat yang berlaku.

    Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan pengembangan sawah di Papua Pegunungan merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegasnya.

    Hermanto berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh kelompok tani dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

    “Tolong dijaga sawahnya supaya sawah ini terus dimanfaatkan. Jangan ditinggalkan. Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

    Program cetak sawah di Papua Pegunungan merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengembangan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah diselesaikan sebelumnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas areal sawah hingga total 2.000 hektar pada tahun ini.

  • MBG di Papua Perluas Lapangan Kerja Baru dan Gerakkan Ekonomi Secara Transparan

    Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, terus menunjukkan dampak nyata, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini telah menyerap 658 tenaga kerja, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP), sekaligus menciptakan perputaran ekonomi lokal yang signifikan.

    Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan kehadiran MBG memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.

    Para pekerja memperoleh penghasilan antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan. Dari pembayaran upah tersebut, program MBG diperkirakan menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire sebesar Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.

    Marsel menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi peserta didik maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini juga mampu membuka lapangan kerja sekaligus membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran.

    Ia mencontohkan perubahan positif yang terjadi di SPPG Wadio Gerbang Sadu. “Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan,” katanya. Seluruh tenaga kerja yang terlibat juga telah memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Platform ini memungkinkan masyarakat memantau perencanaan, penggunaan anggaran, hingga distribusi layanan secara lebih transparan.

    Menurut Marsel, kehadiran SIAP-MBG menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan MBG. “Sistem ini menjawab harapan agar pelaksanaan MBG berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dilengkapi dasbor berbasis peta digital yang menyajikan informasi mengenai perencanaan, kondisi keuangan, serta lokasi distribusi makanan bergizi. Keterbukaan informasi ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

    “Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” tegas Marsel.

    Dengan menggabungkan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transparansi berbasis teknologi, MBG di Nabire menjadi contoh bagaimana program pemerintah mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

  • Pemerintah Tegaskan Swasembada Pangan Berkelanjutan sebagai Pilar Kedaulatan Nasional

    Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan nasional dan menjaga ketahanan bangsa di tengah tantangan global. Keberhasilan meningkatkan produksi pangan dinilai bukan sebagai tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan ketersediaan pangan nasional secara berkesinambungan.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada pangan dalam jangka pendek, tetapi ingin mempertahankannya secara berkelanjutan. Menurut Presiden, menjamin kebutuhan pangan bagi ratusan juta penduduk merupakan tantangan besar yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

    “Kita tidak akan swasembada satu tahun, tapi seterusnya. Kita ingin swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Presiden.

    Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan pencapaian bersejarah yang harus terus dijaga agar Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Komitmen tersebut didukung oleh kesiapan Perum Bulog dalam menjaga cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok beras nasional yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,36 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan kapasitas penyimpanan sekitar 6,2 juta ton.

    Menurut Rizal, cadangan beras yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau. Bulog akan terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi,” kata Rizal.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif pemerintah, petani, penyuluh, dan seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa dukungan Presiden, modernisasi alat mesin pertanian, penguatan teknologi, pembangunan irigasi, serta perluasan akses pembiayaan menjadi faktor utama peningkatan produksi nasional.

    Amran menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian saat ini. Menurutnya, swasembada pangan harus terus dijaga agar mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika global, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terpelihara dalam jangka panjang.***

  • Presiden Prabowo Dorong Swasembada Pangan Berkelanjutan hingga Tingkat Desa

    Gorontalo – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda sehingga negara harus memastikan ketersediaannya bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penguatan pangan di sektor pertanian dan perikanan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan.

    “Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor, kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia, beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar,” ujar Presiden.

    Keberhasilan tersebut, lanjut Presiden, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memainkan peran sebagai salah satu penopang ketahanan pangan global.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan berbagai capaian sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tingkat kesejahteraan petani mencatat prestasi tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

    “NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” ujar Amran.

    Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Angka tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan sektor pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir.

    Melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, serta perluasan peran Indonesia di pasar global, pemerintah optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus diwujudkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang berakar kuat dari desa dan sektor pertanian.

  • Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Bukti Produktivitas Petani Indonesia

    Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

    Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting pembangunan nasional di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam situasi tersebut, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi modal strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Karena itu, berbagai upaya penguatan sektor pertanian terus dilakukan melalui peningkatan produksi, modernisasi teknologi, dan pemberdayaan petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

    Transformasi pertanian nasional semakin terlihat dalam penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Presiden Prabowo melakukan peninjauan terhadap penerapan Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS) serta kawasan Gelar Teknologi yang menampilkan beragam inovasi di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung ketahanan pangan.

    Presiden Prabowo menyaksikan secara langsung implementasi teknologi budidaya padi modern yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. PM-AAS menjadi salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan sebagai wujud transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi yang semakin maju.

    Seusai peninjauan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap berbagai terobosan yang berhasil dikembangkan di bidang pertanian dan menilai kemajuan teknologi pertanian saat ini telah menghadirkan perubahan yang sangat signifikan. Penerapan teknologi modern terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara nyata. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi pertanian bukan lagi sekadar konsep, melainkan telah menjadi praktik yang memberikan hasil konkret bagi petani.

    Kemajuan ini juga menjadi bukti kemampuan petani Indonesia dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan sarana produksi, mekanisasi, benih unggul, dan sistem budidaya yang lebih modern, petani mampu meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki efisiensi usaha tani. Produktivitas yang terus meningkat memperlihatkan bahwa sektor pertanian nasional sedang bergerak menuju pola produksi yang lebih maju dan berdaya saing.

    Peningkatan produktivitas tersebut tercermin dari capaian produksi pangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Produksi beras yang meningkat tidak hanya memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan nasional. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta kerja keras jutaan petani di berbagai daerah.

    Presiden juga menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia berada pada arah yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta membuka peluang untuk menjadi salah satu pusat produksi pangan dunia. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sistem pertanian dan terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui adopsi teknologi yang semakin berkembang. Kemajuan sektor pertanian nasional yang terus menunjukkan penguatan merupakan modal strategis dalam menjaga ketahanan dan kemandirian bangsa di masa depan.

    Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme terhadap masa depan sektor pangan nasional. Keberhasilan meningkatkan produksi tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan inovasi yang terus berkembang, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga stabilitas nasional.

    Selain peningkatan produksi, kesejahteraan petani juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Ketika pendapatan petani meningkat, kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi baru, memperluas usaha tani, dan meningkatkan kualitas produksi juga semakin besar. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan dapat berjalan secara beriringan.

    Direktur Utama Perum BULOG (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan PENAS 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pelaku sektor pangan dalam mendukung agenda besar swasembada pangan berkelanjutan.

    Ia menegaskan BULOG akan terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

    Melalui partisipasi pada PENAS XVII Tahun 2026, BULOG juga menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional.

    Peran BULOG dalam menyerap hasil panen dan menjaga stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan adanya jaminan penyerapan hasil produksi serta penguatan cadangan pangan nasional, petani memperoleh kepastian yang lebih baik dalam menjalankan usaha taninya.

    Keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan merupakan hasil dari kombinasi antara kebijakan yang tepat, pemanfaatan teknologi modern, penguatan kelembagaan pangan, dan kerja keras petani Indonesia. Berbagai capaian yang terlihat saat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian nasional memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan cadangan pangan, dan kesejahteraan petani menjadi bukti bahwa Indonesia sedang membangun sistem pangan yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan untuk masa depan.

    *) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

  • Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Jalan Besar Kemandirian Indonesia

    Oleh : Rivka Mayangsari*)

    Ketahanan pangan semakin menjadi isu strategis di tengah meningkatnya tantangan global yang memengaruhi rantai pasok pangan dunia. Berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, serta meningkatnya jumlah penduduk dunia. Dalam situasi tersebut, Indonesia memilih mengambil langkah progresif dengan memperkuat swasembada pangan sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa sekaligus pilar penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

    Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan dengan melibatkan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian sebagai bentuk penegasan bahwa sektor pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Presiden, bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak global.

    Dalam pandangan Presiden, persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Ketika dunia menghadapi ancaman kelangkaan pangan, kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kebutuhan rakyatnya menjadi ukuran penting ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan negara.

    Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan, Indonesia mulai menunjukkan kapasitas untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia di tengah meningkatnya ancaman krisis global. Perkembangan ini menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan dampak nyata.

    Menurut Presiden, berbagai capaian yang dilaporkan Menteri Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia bahkan mulai membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.

    Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian negara lain terhadap kapasitas produksi Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia bahkan menghubunginya secara langsung terkait surplus pupuk yang dimiliki Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai tampil sebagai pemain penting dalam sektor pangan dan pertanian regional.

    Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Seluruh kebijakan pertanian harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan sektor pangan. Ketahanan pangan yang kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup para petani dan nelayan.

    Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Mewakili petani Indonesia, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

    Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen. Kebijakan ini dinilai sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan keuntungan usaha tani. Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses terhadap sarana produksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

    Tidak berhenti pada aspek produksi, pemerintah juga mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu di lahan seluas 870 ribu hektare. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja hingga tahun 2029. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

    Di sisi lain, peran lembaga pangan nasional juga semakin diperkuat. Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa BULOG terus menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

    Program tersebut mencakup penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Melalui langkah ini, BULOG tidak hanya berperan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan harga tetap stabil sehingga menguntungkan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

    Penguatan swasembada pangan juga mendapat dukungan dari kalangan petani dan nelayan. Ketua KTNA Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan.

    Keberhasilan membangun swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus mendorong inovasi teknologi, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pangan.

    Pada akhirnya, swasembada pangan berkelanjutan merupakan jalan besar menuju kemandirian Indonesia. Ketika petani semakin sejahtera, produksi meningkat, distribusi berjalan lancar, dan cadangan pangan nasional terjaga, maka Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Dengan fondasi tersebut, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera semakin berada dalam jangkauan.

    *) Pemerhati kebijakan pemerintah

  • Sekolah Rakyat Bentuk Karakter Anak Prasejahtera Makin Berdaya Saing

    Jakarta – Pengamat Sosial, Moh Habibi menilai Program Sekolah Rakyat berasrama memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan daya saing anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Pendidikan berasrama dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan karakter karena siswa mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Penilaian tidak cukup hanya pada aspek pengetahuan. Harus ada keseimbangan antara knowledge, skill, dan attitude agar siswa siap menghadapi tantangan setelah lulus,” kata Habibi.

    Menurut Habibi, pendekatan pendidikan berbasis capaian atau Outcome Based Education (OBE) menjadi salah satu model yang relevan diterapkan dalam Sekolah Rakyat.

    Melalui pendekatan tersebut, proses pembelajaran mendorong pengembangan keterampilan praktis dan pembentukan sikap yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.

    Sejalan dengan penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga terus memperkuat pembinaan siswa Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial bersama TNI saat ini tengah menyiapkan program pembentukan karakter yang melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan pembinaan kepada siswa di berbagai Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pembinaan tersebut penting untuk mendukung perubahan perilaku siswa menuju kebiasaan yang lebih tertib dan teratur.

    “Karena memang kita butuh. Sejak awal Pak Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) itu justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Dan sejak awal kita sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu. Jadi kalau kemudian kedepan nanti kita melaksanakan ini ya enggak ada masalah, itu (sesuai) Inpres (Inpres Nomor 8 Tahun 2025),” jelasnya.

    Pembinaan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek kedisiplinan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Habibi menilai kombinasi antara pendidikan akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan praktis akan menjadi modal penting bagi siswa Sekolah Rakyat untuk meningkatkan daya saing mereka di masa depan.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari orang tua dan masyarakat agar program ini dapat berjalan optimal. Menurutnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

    “Orang tua perlu memahami bahwa pendidikan merupakan jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, karena itu, semua pihak perlu mendukung program ini,” katanya.

    [w.R]

  • Program Sekolah Rakyat Dorong Pembiasaan Hidup Bersih, Mandiri, dan Gotong Royong

    JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui pembiasaan hidup bersih, mandiri, disiplin, dan gotong royong. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    Komitmen tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    “Sekolah Rakyat ini program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” ujar Agus Jabo.

    Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus diperkuat dengan program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

    “Saya berkomitmen sama Pak Menteri, kalau kemudian bansos terus-menerus dipertahankan ini tidak produktif. Kita mau hijrah. Masyarakat miskin yang masih produktif kita intervensi, kita berdayakan,” katanya.

    Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa dibimbing untuk menerapkan pola hidup bersih, menjaga kesehatan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari pembentukan karakter.

    Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

    “Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi emas yang unggul dan berkualitas,” ujar Arifah.

    Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak melalui pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai menjadi fondasi penting dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan.

    Melalui pembentukan karakter yang menekankan hidup bersih, kemandirian, dan gotong royong, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

    (*/rls)