Oleh: Yulianus Wenda*

Papua saat ini tengah memasuki babak baru pembangunan yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pengembangan sumber daya manusia, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan kemajuan yang merata hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Dalam konteks tersebut, stabilitas keamanan menjadi faktor yang sangat penting karena menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan keberhasilan seluruh agenda pembangunan di Tanah Papua.

Keamanan yang kondusif bukan sekadar menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, meningkatnya pelayanan publik, serta berkembangnya investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru. Ketika situasi daerah aman dan damai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, mulai dari berkebun, melaut, berdagang, hingga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan Papua melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pendekatan tersebut merupakan langkah strategis yang mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tokoh perempuan adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, menilai bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Papua harus dipahami sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak harus dipandang sebagai proses yang terpisah dari nilai-nilai adat dan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan semacam ini menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang tengah dilaksanakan pemerintah.

Stabilitas keamanan juga memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Keberhasilan program-program tersebut tentu sangat ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, menegaskan bahwa kedamaian merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, situasi keamanan yang terjaga memungkinkan masyarakat menjalankan berbagai aktivitas produktif dengan lebih baik. Mama-mama Papua dapat berjualan di pasar dengan nyaman, para petani dapat berkebun secara optimal, dan anak-anak dapat belajar dengan tenang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah.

Pernyataan Yakonias menggambarkan bahwa keamanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin kondusif situasi keamanan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kedamaian harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, hingga generasi muda Papua.

Di sisi lain, kemajuan Papua juga memerlukan dukungan dari kalangan pelaku usaha dan dunia ekonomi. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, menilai bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha asli Papua akan mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas keamanan akan menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan investasi di Papua memiliki arti strategis karena mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat melalui pola kemitraan yang transparan juga dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing pengusaha asli Papua. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan saat ini terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua berlangsung secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berbagai program pendidikan, layanan kesehatan gratis, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi bukti nyata bahwa Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ke depan, stabilitas keamanan harus terus dijaga sebagai modal sosial yang sangat berharga bagi kemajuan Papua. Kehadiran suasana yang damai akan mempercepat transformasi pembangunan, memperluas peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Papua memiliki potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia yang sangat besar. Dengan dukungan keamanan yang stabil, semangat persatuan yang kuat, serta kolaborasi seluruh komponen bangsa, Papua diyakini akan terus berkembang menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Stabilitas keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi energi positif yang memperkuat optimisme menuju Papua yang semakin maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua

WAMENA, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan lebih merata di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan pada segala sektor.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pembangunan harus dilakukan merata di seluruh Tanah Papua, terutama di Provinsi Papua Pegunungan yang masih baru.

“Pembangunan di Tanah Papua harus lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah,” kata Abdul Malik di Wamena beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan masih baru sehingga sistem regulasi dan perizinan di semua sektor harus dipermudah supaya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat melalui investor.

“Di daerah lain itu sudah over regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di sini tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa wilayah Papua yang terdiri dari enam provinsi harus dapat memanfaatkan kekhususannya melalui otonomi khusus atau Otsus supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP).

“Dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk,” ucap Abdul Malik.

Abdul Malik juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai meningkat 5,11 persen pada tahun 2025, dan tahun ini terus meningkat. Dan pada tahun 2027 pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7,5 persen.

“Dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua,” jelas Malik.

Abdul Malik menilai masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya harus belajar dari wilayah Papua Pegunungan yang sejak dulu hidup dalam tingkat kemahalan. Ke depan pembangunan harus lebih merata sehingga masyarakat di wilayah timur juga dapat merasakan campur tangan pemerintah pusat

“Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok (bapok) naik, tetapi masyarakat di Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan,” pungkasnya. [*]

Timika – Kolaborasi lintas sektor antara media, pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat resiliensi media sekaligus mendukung percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan literasi digital serta budaya verifikasi informasi juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan ruang informasi yang sehat di Tanah Papua.

Tokoh Media Papua sekaligus Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui penyebaran informasi yang edukatif dan konstruktif.

Menurut Misbah, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan platform digital.

“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik,” ujar Misbah dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua.

Ia menegaskan, informasi yang akurat dan berbasis data memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di Papua. Di tengah berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang terus digencarkan, ekosistem informasi yang sehat diyakini dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” katanya.

Misbah juga menekankan pentingnya pendekatan riset dalam produksi konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, sebuah dokumenter tidak cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung oleh data yang valid, narasumber yang kredibel, pemahaman konteks persoalan, serta menghadirkan perspektif solusi.

“Ke depan, kerja advokasi harus selalu dibangun di atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara media, peneliti, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Papua yang maju, damai, dan sejahtera.

“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan berdampak,” pungkas Misbah.

Jayapura – Sejumlah tokoh adat Papua mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Menurut mereka, suasana yang aman menjadi prasyarat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengimbau masyarakat Papua Tengah agar bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menegaskan bahwa kondisi yang kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.

“Dengan situasi yang aman, mama-mama dapat berjualan dengan tenang di pasar, bapak-bapak dapat berkebun dan bekerja dengan nyaman, serta anak-anak dapat bersekolah untuk mempersiapkan masa depan dan membangun Papua,” ujar Yakonias.

Ia juga menegaskan penolakannya terhadap berbagai aksi pembakaran maupun perusakan fasilitas negara dan fasilitas umum karena tindakan tersebut hanya merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kerusakan fasilitas publik akan menghambat pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

Yakonias mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan dan menyerahkan penanganan persoalan keamanan kepada aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kedamaian itu sangat penting. Jika tidak ada kedamaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak seluruh pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan Papua.

Menurut Esau, seluruh elemen masyarakat perlu menyikapi dinamika sosial secara bijaksana dengan menyaring setiap informasi secara selektif agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Ia menilai persatuan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Papua.

Seruan para tokoh adat tersebut menegaskan bahwa kedamaian merupakan modal utama untuk mewujudkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor perikanan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir di Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti cold storage, pabrik es, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu dari hulu hingga hilir.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Namun, hasil tangkapan nelayan masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi akibat faktor cuaca dan perubahan iklim. Melalui penguatan infrastruktur rantai dingin, kualitas hasil tangkapan diharapkan tetap terjaga sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Imam Djuniawal mengatakan pembangunan fasilitas cold storage menjadi bagian penting dalam mendukung hilirisasi perikanan di Papua.

“Produksi perikanan tidak selalu stabil. Ada masa tertentu hasil tangkapan melimpah, tetapi di waktu lain mengalami penurunan akibat faktor alam. Karena itu, dibutuhkan dukungan sarana seperti pabrik es dan cold storage agar kualitas ikan tetap terjaga hingga ke pasar,” tegas Imam Djuniawal.

Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin tidak hanya menjaga mutu hasil tangkapan, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan untuk memasarkan ikan dalam kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, proses hilirisasi tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, melainkan berlanjut hingga penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kawasan yang mengintegrasikan seluruh aktivitas usaha perikanan. Mulai dari pendaratan ikan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran disiapkan dalam satu ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan Papua.

Penguatan hilirisasi juga dilakukan melalui pembentukan koperasi nelayan yang diharapkan mampu memperkuat tata niaga hasil perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi masyarakat pesisir.

“Dengan hadirnya koperasi nelayan yang ada nantinya diharapkan berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pasar sehingga terdapat kepastian pembelian hasil tangkapan masyarakat pesisir,” ujar Imam Djuniawal.

Koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. Melalui sistem pemasaran yang lebih terintegrasi, hasil tangkapan dapat terserap secara optimal sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Pemerintah memandang keberhasilan hilirisasi perikanan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya produksi, tetapi juga oleh terbangunnya rantai usaha yang mampu menciptakan nilai tambah di setiap tahapan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi, dan sistem distribusi terus didorong agar berjalan secara terpadu.

“Pembangunan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga harus membangun mata rantai usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar potensi perikanan Papua dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Imam Djuniawal.

Melalui penguatan hilirisasi perikanan yang didukung pembangunan cold storage, pabrik es, koperasi nelayan, dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berupaya menciptakan sistem perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan Papua sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Papua – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program cetak sawah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujar Amran.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan perluasan cetak sawah, salah satunya hingga 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026 yang diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan menghormati hak masyarakat adat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegas Hermanto.

Menurutnya, pengembangan sawah tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembangunan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Selain pembangunan lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian, hingga subsidi bahan bakar minyak bagi petani agar kegiatan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya,” ujar Hermanto.

Ia berharap keberadaan sawah baru dapat menjadi aset jangka panjang bagi masyarakat.

“Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Distrik Douw dan Wari, Kabupaten Tolikara. Tokoh pemuda setempat, Yusak Fruaro, menilai pembukaan lahan sawah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh program pembukaan sawah 300 hektare di Distrik Douw dan Wari karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Program ini akan membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Dukungan serupa disampaikan tokoh perempuan Distrik Douw dan Wari, Anace Fruaro. Menurutnya, peningkatan produksi pangan akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan keluarga.

“Kami para perempuan mendukung penuh program ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika produksi pangan meningkat maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

Perwakilan gereja Distrik Douw dan Wari, Beth Fruaro, juga menilai pembangunan sektor pertanian menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

“Gereja mendukung program sawah 300 hektare karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.

Sementara itu, pelajar dan mahasiswa asal Douw dan Wari menyatakan kesiapan mereka mengawal pelaksanaan program tersebut dan berharap pembangunan pertanian menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda Papua.

MANOKWARI – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.

“Pembangunan sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden,” kata Wapres Gibran ketika Ketika membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan terus digencarkan di Papua, mulai dari pembangunan rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, Trans Papua, program Makan Bergizi Gratis, hingga Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Disisi lain, Wapres Gibran mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk masyarakat Papua membutuhkan situasi yang kondusif dan damai.

Wapres kemudian menyampaikan apresiasinya terhadap pesan perdamaian dan persaudaraan dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV yang diselenggarakan di Papua Barat.

“Ini sangat relevan dan patut kita dukung bersama,” ucap Wapres Gibran.

Wapres menegaskan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

“Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan menempatkan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia. [-RWA}

Jayapura – Pembangunan infrastruktur jalan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Papua. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antardaerah guna memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Dalam peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

Di Papua, program tersebut telah menghadirkan lima ruas jalan strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal ke pusat-pusat perdagangan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Atas nama kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua yang terlewati akses Jalan Inpres ini, kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini masyarakat sudah dapat menikmati akses jalan tersebut,” kata Matius Fakhiri.

Ia menambahkan bahwa konektivitas merupakan kebutuhan mendasar bagi Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru agar akses antarwilayah semakin terbuka.

“Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan baru lagi. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Presiden dapat membantu membuka akses tersebut. Kolaborasi yang baik dan saling mendukung dalam pembangunan jalan menjadi kunci untuk membuka konektivitas Papua yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa capaian program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 telah mencapai 1.151 kilometer dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer pada kurang lebih 37 provinsi, dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody Hanggodo.

Pemerintah berharap pembangunan jalan yang berkelanjutan di Papua tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Jayapura – Tokoh adat Papua menilai dialog dan komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung kemajuan Papua secara berkelanjutan.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mendukung agenda pembangunan dengan mengedepankan persatuan, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta penyelesaian setiap persoalan melalui musyawarah.

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak masyarakat, tokoh intelektual, dan pengusaha asli Papua untuk bersama-sama mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah demi menciptakan iklim investasi dan sosial yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua memerlukan fondasi keamanan yang kuat serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar setiap program dapat berjalan optimal.

“Sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, saya meminta seluruh pengusaha Papua, tokoh intelektual dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah bagi kemajuan Papua,” ujar Esau.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi dinamika sosial yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

“Mari kita menyaring setiap informasi dengan baik dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang berkembang yang hanya akan menguras energi kita,” imbuhnya.

Selain pentingnya menjaga stabilitas sosial, Esau menilai pembangunan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memprioritaskan keterlibatan kontraktor lokal melalui mekanisme kemitraan maupun subkontrak yang transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh pengusaha asli Papua.

Di sisi lain, Esau mengingatkan agar setiap pelaksanaan proyek tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk keputusan pemilik hak ulayat sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan hukum adat menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

“Kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pihak akan mempermudah pencapaian target pembangunan jangka panjang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Esau menegaskan bahwa persatuan dan semangat persaudaraan merupakan modal utama dalam mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Ia berharap setiap dinamika yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

“Karena melalui komunikasi yang sehat maka pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua dapat berjalan optimal, aman, serta berkelanjutan,” tandas Esau.

Papua Selatan – Berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan seperti akademisi hingga masyarakat adat saat ini dilibatkan secara bersama – sama untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan yang ada .

Hal tersebut terungkap saat berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.

Komitmen untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal didukung oleh beberapa elemen masyarkat dan organisasi yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC),
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat Papua.

“Juknis Orang Asli Papua sebagai supplier pangan lokal serta inisiatif pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah-langkah konkret yang berpotensi mengubah tatanan kebijakan pangan daerah secara signifikan.” ujar Agustinus saat bertemu dengan awak Media.

Agustinus menjelaskan pihaknya menghimpun berbagai masukan, gagasan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan dalam menyusun dan memperkuat kebijakan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berada pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan,”kata dia.

Menurutnya, pemerintah provinsi mengapresiasi kepada seluruh mitra pelaksana yang telah menginisiasi dan mendukung terbangunnya sistem pangan lokal yang berbasis pada masyarakat.

“Provinsi Papua Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional seperri kondisi geografis yang didominasi dataran rendah, kawasan rawa dan gambut yang estetik”, tuturnya.

Posisi rawa pura dan hamparan hutan sagu serta kaya akan keanekaragaman hayati, menempatkan Papua Selatan sebagai salah satu penyangga ekosistem paling penting di Indonesia.

Ia mengatakan, sistem pangan nasional yang kaya bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, Ikan dan berbagai hasil hutan lainnya.

Lanjutnya, bukan hanya kayu yang telah menjadi bahagian penting dari kehidupan dan sosial budaya serta ekonomi selama ini atau turun temurun.

Menurut dia, sistem pangan lokal ini bukan sekedar warisan budaya tetapi instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Ia menyebut, kerangka regulasi nasional dan daerah memberikan landasan afirmatif yang kuat untuk mendorong agenda ini yakni Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 junto UU Nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021, UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) 2025-2045 serta Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP) tahun 2025-2029 semuanya membuka ruang luas bagi penguatan hak perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP)

Termasuk, kata dia, pengakuan masyarakat hukum adat dan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat adat.

RPJPM Papua Selatan 2025-2029 pun secara deskriptif menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat.

Sehingga masyarakat adat sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan kelompok produktif melalui sistem informasi pembangunan Papua Selatan.

Tapi juga memperkuat pentingnya integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi iklim kedalam satu platform perencanaan dan pantauan pembangunan yang terpadu.