Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengambil langkah tegas terhadap temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang ketat dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas persoalan kualitas makanan yang ditemukan di lapangan.

“SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi,” kata Dadan.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan langkah sepihak, melainkan bagian dari sistem pengawasan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Durasi penghentian berbeda-beda, bergantung pada tingkat pelanggaran atau persoalan yang ditemukan. Jika kasus dinilai berat, masa evaluasi akan berlangsung lebih panjang.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan MBG. Pemerintah memastikan setiap laporan diverifikasi secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.

Dadan menegaskan bahwa BGN kini memperkuat sistem pengendalian kualitas, mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan, hingga standar penyajian di setiap SPPG. Selain itu, setiap satuan pelayanan diminta lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait menu makanan, nilai gizi, serta harga komponen bahan.

Ia juga menekankan bahwa bahan pangan dalam program MBG tetap mengutamakan sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, distribusi diminta untuk ditunda daripada memaksakan penyaluran makanan dengan mutu yang diragukan. BGN, lanjutnya, tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa hingga hari ke-9 pelaksanaan Ramadan, sebanyak 47 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya.

“Kami tidak menolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang oleh tim pengawasan wilayah. Evaluasi tidak hanya mencakup produk makanan, tetapi juga manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.

Langkah tegas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak kompromi terhadap kualitas dan keamanan pangan. Dengan pengawasan yang diperketat, MBG diharapkan tetap menjadi program unggulan yang menjamin kesehatan generasi muda sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola program nasional.

Oleh : Muhammad Nanda Pratama )*

Langkah tegas pemerintah menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kualitas layanan publik. Kebijakan tersebut bukan sekadar respons administratif atas temuan di lapangan, melainkan cerminan dari upaya menjaga kredibilitas program strategis nasional yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, ketegasan terhadap SPPG bermasalah menjadi fondasi penting agar intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah ditemukan persoalan kualitas makanan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan penerima manfaat. Penegasan bahwa lamanya penghentian bergantung pada tingkat pelanggaran memperlihatkan pendekatan proporsional dan berbasis tingkat risiko. Artinya, pemerintah tidak bersikap reaktif semata, tetapi menerapkan mekanisme korektif yang terukur demi memastikan standar mutu pangan benar-benar terpenuhi sebelum layanan kembali berjalan.

Data yang disampaikan BGN mengenai puluhan kejadian gangguan kesehatan pada periode sebelumnya menjadi alarm bahwa sistem pengawasan harus diperkuat. Meski angka kejadian menunjukkan tren penurunan setelah dilakukan perbaikan, fakta tersebut tetap menuntut konsistensi pembenahan. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga standar penyajian merupakan keniscayaan dalam program berskala nasional. Apalagi MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat dan produktif.

Ketegasan serupa juga tampak di daerah. Satuan Tugas MBG Kota Salatiga, di bawah koordinasi pemerintah daerah, menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang bekerja tidak sesuai ketentuan. Ketua Satgas MBG Salatiga, Nina Agustin menyatakan bahwa teguran hingga rekomendasi penindakan kepada BGN akan diberikan apabila dalam masa evaluasi tidak terdapat perbaikan. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan terintegrasi hingga daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Satgas, memang tidak ditemukan persoalan mendasar pada komposisi menu. Namun masih terdapat catatan terkait ketepatan gramasi atau berat porsi makanan yang berkaitan langsung dengan kecukupan gizi. Temuan ini menegaskan bahwa detail teknis memiliki implikasi besar terhadap kualitas intervensi. Standar gizi bukan hanya soal jenis makanan, tetapi juga tentang takaran yang tepat sesuai kebutuhan penerima manfaat. Bahkan kualitas bahan seperti kurma yang digunakan pun menjadi perhatian, karena mutu tidak boleh ditawar dalam program publik yang menyasar kesehatan anak.

Selain persoalan gramasi, aspek pengelolaan limbah di sejumlah SPPG juga menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan tidak hanya berkutat pada produk akhir berupa makanan siap santap, tetapi juga menyentuh tata kelola lingkungan dan kebersihan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, sanitasi dan pengelolaan limbah merupakan bagian integral dari keamanan pangan. Dengan demikian, penindakan terhadap SPPG bermasalah bukanlah bentuk penghukuman semata, melainkan mekanisme perbaikan menyeluruh demi memastikan rantai pelayanan tetap steril dari potensi risiko.

Langkah BGN yang meminta setiap SPPG mencantumkan informasi menu, nilai gizi, dan harga komponen makanan juga patut diapresiasi sebagai wujud transparansi. Keterbukaan informasi memudahkan proses evaluasi dan memperkuat akuntabilitas. Publik dapat mengetahui secara jelas standar yang diterapkan, sementara pengawas memiliki instrumen yang lebih objektif dalam menilai kepatuhan. Transparansi ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MBG.

Dalam dinamika kebijakan publik, selalu ada tantangan pada fase implementasi. Program berskala nasional dengan jangkauan luas hampir pasti menghadapi perbedaan kapasitas pelaksana di lapangan, baik dari sisi manajemen, sumber daya, maupun kepatuhan terhadap standar. Namun, justru pada titik inilah kredibilitas pemerintah diuji secara nyata. Keberanian untuk menghentikan sementara layanan yang tidak memenuhi standar menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kualitas dan keselamatan penerima manfaat di atas target kuantitatif semata. Sikap ini penting untuk menegaskan bahwa urgensi sosial sebuah program tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi penurunan mutu.

Penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan harus dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem, bukan sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Evaluasi, penghentian sementara, hingga pemberian sanksi justru menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang bekerja dan keseriusan negara dalam menjaga kualitas implementasi. Dalam kerangka kebijakan publik yang sehat, koreksi terhadap pelaksanaan di lapangan adalah langkah yang wajar, bahkan diperlukan, agar program dapat terus diperbaiki dan diperkuat. Dengan demikian, respons tegas terhadap pelanggaran dapat dibaca sebagai upaya pembenahan kelembagaan yang memperkokoh keberlangsungan MBG dalam jangka panjang.

Kredibilitas MBG selain diukur dari seberapa luas jangkauan penerima manfaat, juga dari seberapa terjamin kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Ketegasan BGN dan satgas daerah menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menjaga marwah program sekaligus melindungi kesehatan generasi penerus. Komitmen ini perlu terus diperkuat melalui pengawasan yang semakin ketat, transparansi yang diperluas, serta penerapan sanksi yang konsisten dan adil. MBG berpotensi menjadi model intervensi gizi nasional yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga akuntabel, adaptif, dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Antonius Utomo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai intervensi besar pemerintah untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita. Program ini bukan sekadar pembagian makanan rutin, melainkan bagian dari strategi nasional membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Namun, seperti halnya kebijakan besar lainnya, upaya implementasi di lapangan menuntut tata kelola yang sangat baik agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tujuan sosialnya dapat tercapai optimal.

MBG dilaksanakan melalui jaringan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)  yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar. Standar ini mencakup aspek gizi, keamanan pangan, higiene, serta prosedur operasional yang transparan dan akuntabel. Ketika tata kelola dan standar tersebut diabaikan, dampaknya tidak hanya terhadap kesehatan penerima manfaat, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program itu sendiri. Di sinilah letak urgensi penegakan standar SPPG-MBG sebagai fondasi keberlangsungan program jangka panjang.

Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik kembali tertuju pada masalah kualitas makanan dalam program ini. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementara 47 SPPG yang menu MBG-nya ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan layak konsumsi. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan keputusan penghentian itu diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan pengawasan dari tim regional. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian mutu bekerja, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan di lapangan masih nyata dan serius.

Penegakan standar memang bisa menimbulkan friksi di awal, tetapi itulah fondasi kredibilitas program sosial. Tanpa tindakan tegas atas temuan menu tidak layak konsumsi, kepercayaan publik akan runtuh. Konsistensi standar, transparansi pengawasan, dan keberanian menindak pelanggaran menjadi kunci. Keputusan BGN menghentikan operasional SPPG bermasalah menunjukkan komitmen menjaga hak anak-anak dan kelompok rentan atas makanan yang aman dan bergizi.

Tidak hanya penegakan standar kualitas makanan, pengawasan juga melibatkan aspek lain yang tak kalah penting, seperti higiene penyajian serta gizi makanan. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, bahkan mengingatkan SPPG agar menjaga kehigienisan dan kandungan gizi dari makanan yang disajikan. Ia menekankan bahwa proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi harus dilakukan dengan standar tinggi karena faktor kebersihan peralatan turut menentukan keamanan pangan MBG. Penegasan semacam ini menunjukkan bahwa standar SPPG-MBG bukan sekadar dokumen prosedur, melainkan praktik yang langsung berdampak pada keseharian dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Seiring dengan upaya penegakan standar di lapangan, pemerintah juga mendorong aspek sertifikasi lain yang menjadi bagian dari kepercayaan publik, yaitu sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama LPPOM MUI telah menggelar bimbingan teknis untuk mempercepat sertifikasi halal bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah. Langkah ini tak hanya memenuhi kebutuhan hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya moral untuk memastikan setiap aspek makanan yang disajikan sesuai dengan keyakinan masyarakat. Akses halal yang kuat akan meningkatkan rasa aman dan keyakinan orang tua terhadap makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.

Berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, Badan Gizi Nasional menerapkan prinsip “5 Pas” agar seluruh proses MBG dari pendataan hingga evaluasi berjalan disiplin dan terukur. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen membangun program yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Ketika tata kelola dijalankan konsisten, kepercayaan publik pun menguat karena hasilnya terlihat nyata di lapangan.

Selain itu, anggaran MBG yang sangat besar dengan 93 persen dialokasikan langsung ke daerah lewat mitra pelaksana menjadikan transparansi penggunaan dana sebagai aspek yang tidak bisa ditawar. Besarnya anggaran semestinya diikuti dengan pengelolaan yang akuntabel dan dipantau secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Dengan sistem pengawasan internal yang kuat serta evaluasi berkala, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan berdampak langsung kepada kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat.

Membangun kepercayaan publik memang merupakan proses panjang. Ada masa-masa ketika kritik muncul, ketika standar belum terpenuhi, atau ketika praktik di lapangan belum sepenuhnya ideal. Namun yang terpenting adalah respons yang cepat, tegas, dan terukur dari pihak penyelenggara program. Penegakan standar SPPG-MBG melalui penghentian sementara operasional SPPG yang melanggar, penguatan pengawasan kualitas, peringatan tentang higiene dan gizi, serta dorongan sertifikasi halal merupakan langkah-langkah krusial yang saling mendukung dalam memperkuat kredibilitas program.

Kita semua tentu berharap bahwa MBG terus berkembang menjadi program yang betul-betul memenuhi harapan rakyat; makanan yang aman, bergizi, halal, dan dikelola secara profesional. Ketika standar ditegakkan tanpa kompromi dan pengawasan berlangsung secara transparan, publik pun akan melihat bahwa program ini bukan sekadar slogan politik, tetapi sebuah janji yang dipenuhi dengan bukti nyata di lapangan. Dengan begitu, kepercayaan publik akan tetap terjaga bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Langkah tegas diambil Pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup sementara 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah.

Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), kebijakan ini diberlakukan hingga hari kesembilan Ramadan sebagai bagian dari upaya penegakan standar mutu dan jaminan keamanan pangan bagi para siswa penerima manfaat. Penghentian operasional dilakukan sembari menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap sistem produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan di masing-masing dapur.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang berjalan sistematis dan berkelanjutan.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, setiap temuan langsung kami tindak dengan penghentian sementara dan evaluasi komprehensif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat dan transparan agar standar yang telah ditetapkan benar-benar dipatuhi oleh seluruh pengelola SPPG.

Menurut Nanik, evaluasi tidak hanya difokuskan pada produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, sanitasi ruang produksi, penyimpanan bahan baku, hingga penguatan prosedur kontrol kualitas. Dalam beberapa insiden, makanan yang terindikasi tidak layak bahkan berhasil ditarik sebelum dikonsumsi siswa, sebagai bentuk respons cepat tim pengawasan di lapangan.

“Kami ingin memastikan standar mutu benar-benar ditegakkan sebelum layanan kembali dibuka. Tidak ada kompromi terhadap kualitas,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah penutupan SPPG bermasalah juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, yang menilai bahwa seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, serta tata kelola yang akuntabel.

“Program ini menyasar anak-anak sekolah. Tidak boleh ada kelalaian sekecil apa pun. Jika dapur tidak memenuhi standar, harus segera dievaluasi dan ditindak tegas,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya audit rutin dan inspeksi mendadak untuk memastikan ribuan SPPG yang telah berjalan baik tidak terdampak oleh kelalaian segelintir pihak. Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan dapur dan konsistensi menjaga mutu.

“Ini soal keselamatan dan masa depan generasi kita. Standar tidak boleh ditawar,” pungkasnya.

Dengan penutupan sementara dan pembenahan menyeluruh, standar mutu MBG ditegakkan secara konsisten. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Oleh: Ahmad Fajar Ramadhan

Keterlibatan TNI dalam pengawasan dan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai masih berada dalam koridor aturan dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelibatan tersebut dipandang sebagai bagian dari dukungan institusi pertahanan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan ketahanan nasional dari akar rumput.

Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menilai keterlibatan TNI dari struktur pusat hingga tingkat Babinsa merupakan bentuk kesiapan dan komitmen institusi tersebut dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurut dia, dukungan itu tidak keluar dari mandat konstitusional dan tetap berada dalam bingkai tugas yang diatur perundang-undangan.

Mayyasari menjelaskan, TNI memiliki daya jangkau yang luas hingga ke pelosok daerah melalui aparat teritorial. Dengan jaringan tersebut, proses pembangunan koperasi—mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung hingga operasional di lapangan—dapat dipantau secara sistematis. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan bukan dalam kapasitas politik, melainkan sebagai bagian dari dukungan terhadap stabilitas dan kelancaran program pemerintah.

Elaborasi atas pandangan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aparat teritorial di desa justru memperkuat tata kelola dan akuntabilitas program. Pengawasan berlapis dinilai dapat meminimalkan hambatan teknis, mempercepat koordinasi lintas sektor, serta memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi pedesaan. Dalam kerangka hubungan sipil-militer modern, dukungan terhadap pembangunan nasional melalui skema operasi militer selain perang (OMSP) merupakan mandat yang sah dan diatur secara jelas.

Mayyasari juga menanggapi isu yang menyebut program Koperasi Merah Putih sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu. Ia berpandangan bahwa kehadiran Wakil Panglima TNI dalam kegiatan percepatan pembangunan koperasi merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden, bukan manuver politik menuju jabatan tertentu.

Menurut dia, peran yang dijalankan Wakil Panglima lebih pada fungsi koordinasi antara TNI dan instansi terkait agar proses pembangunan koperasi di berbagai daerah berjalan efektif dan tidak terhambat. Dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas lembaga memang menjadi kunci keberhasilan program berskala nasional, terlebih yang menyasar ribuan desa.

Ia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni bertujuan mendukung penguatan ekonomi nasional. Dalam perspektif OMSP, membantu tugas pemerintah daerah dalam program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi TNI di luar tugas tempur.

Framing tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang mengajak masyarakat mendukung dan menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Usai melakukan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Misbakhun menyampaikan bahwa koperasi desa diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menilai, di tengah tekanan dinamika global dan geopolitik internasional, pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Melalui koperasi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berputar di wilayah sendiri. Jika ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional diyakini ikut terdorong.

Pandangan tersebut mempertegas bahwa program KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan strategi struktural membangun ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah keterlibatan TNI dipahami sebagai faktor pendukung stabilitas dan efektivitas implementasi, bukan sebagai bentuk intervensi politik.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Ia berpandangan bahwa generasi masa depan Indonesia harus dibekali gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara lain. Meski anggaran yang dialokasikan tidak kecil, ia menilai kebijakan tersebut sebagai komitmen negara dalam menyiapkan generasi unggul.

Terkait kritik yang muncul, Misbakhun berpendapat bahwa evaluasi sah dilakukan selama bersifat konstruktif dan tidak merusak tujuan utama program. Ia juga menepis anggapan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, dengan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan berkontribusi bagi bangsa.

Ia menambahkan, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia akan terus mendukung program prioritas Presiden, termasuk Koperasi Merah Putih dan MBG. Dalam setiap kegiatan serap aspirasi, ia menggelar dialog interaktif guna menyerap masukan masyarakat agar implementasi program tepat sasaran.

Dengan demikian, dukungan politik di parlemen, penguatan di tingkat desa, serta keterlibatan TNI dalam kerangka OMSP membentuk satu ekosistem kebijakan yang saling menopang. Selama berada dalam koridor aturan dan fungsi yang diatur undang-undang, keterlibatan TNI dalam pengawasan pembangunan koperasi desa dinilai sebagai bagian dari sinergi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ke depan, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi koordinasi antar-lembaga, transparansi pelaksanaan di daerah, serta partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pelaku utama koperasi. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan TNI yang proporsional dan sesuai mandat dipandang sebagai instrumen pendukung stabilitas dan percepatan, sehingga tujuan besar menjadikan koperasi desa sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

*) Analis Strategi Pembangunan Nasional

Oleh: Arisetya Gunawan *)

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi perdesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan langkah afirmasi yang patut diapresiasi. Sebagai instrumen penggerak ekonomi akar rumput, koperasi memerlukan dukungan infrastruktur logistik yang mumpuni agar rantai pasok dari petani ke pasar tidak lagi terhambat oleh biaya tinggi atau ketiadaan armada. Dalam konteks ini, langkah PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan pengadaan 105.000 unit kendaraan pikap dari produsen India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, muncul sebagai keputusan taktis yang didasari pada realitas industri dan kebutuhan mendesak agenda nasional.

Perdebatan mengenai pilihan impor sering kali terjebak pada sentimen proteksionisme sempit tanpa melihat gambaran besar kapasitas produksi dan efisiensi anggaran negara. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, telah mengklarifikasi bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses yang transparan terhadap produsen lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas produksi di dalam negeri. Jika seluruh kebutuhan KDMP dipaksakan mengambil jatah produksi lokal yang rata-rata berada di angka 70.000 unit, maka risiko gangguan pada industri logistik nasional secara keseluruhan menjadi sangat nyata. Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas distribusi barang pokok di sektor lain demi memenuhi satu program, sehingga diversifikasi sumber pengadaan menjadi solusi paling rasional.

Aspek efisiensi anggaran juga menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan. Dalam pengelolaan dana publik, prinsip fair price money value harus ditegakkan. Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan bahwa terdapat selisih harga yang sangat signifikan, di mana unit dari India bisa didapatkan dengan harga hampir setengah dari harga kompetitor lokal untuk spesifikasi yang setara. Dalam pengadaan skala besar atau bulk purchase, sangat wajar jika pemerintah mengharapkan harga khusus yang lebih ekonomis. Ketika produsen lokal tetap menerapkan skema harga per unit tanpa fleksibilitas yang memadai, maka melakukan impor menjadi langkah penyelamatan anggaran agar program KDMP dapat menjangkau lebih banyak desa dengan jumlah armada yang maksimal.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari sisi regulasi perdagangan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan pikap ini telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kendaraan bermotor masuk dalam kategori barang yang tidak memerlukan persetujuan impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Kepastian hukum ini menunjukkan bahwa agenda penguatan logistik desa ini dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan tidak menabrak aturan yang ada, sekaligus memberikan sinyal positif bagi iklim investasi bahwa Indonesia adalah pasar yang terbuka dan kompetitif.

Selain faktor harga, durabilitas kendaraan menjadi pertimbangan teknis yang vital bagi operasional di medan perdesaan yang sering kali berat. CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd., Nalinikanth Gollagunta, menyatakan bahwa kendaraan yang disiapkan seperti Scorpio Pik Up memang dirancang untuk kondisi ekstrem dengan biaya operasional minimal. Hal ini selaras dengan kebutuhan para petani dan pengurus koperasi di pelosok yang membutuhkan kendaraan tangguh namun murah dalam perawatan. Keandalan ini juga diakui oleh Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, Asif Shamim, yang menekankan bahwa kepercayaan terhadap kendaraan komersial asal India terus meningkat secara global karena kemampuannya beroperasi di berbagai kondisi geografis yang menantang.

Namun, narasi bahwa pengadaan ini mematikan industri dalam negeri adalah sebuah kekeliruan. Sebaliknya, volume pengadaan yang masif ini justru menjadi daya tarik bagi investasi manufaktur baru di Indonesia. Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi bahwa dalam kontrak kerja sama, terdapat komitmen investasi dari pihak Mahindra untuk membangun pabrik produksi di Indonesia yang diproyeksikan mulai berjalan pada 2027 hingga 2028. Penjajakan lokasi di Subang, Jawa Barat, yang berdekatan dengan Pelabuhan Patimban, menunjukkan keseriusan pihak investor untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi masa depan. Ini berarti, dalam jangka panjang, pengadaan ini justru akan melahirkan transfer teknologi, pembukaan lapangan kerja baru, dan penguatan ekosistem otomotif nasional.

Langkah ini juga tidak sepenuhnya menutup pintu bagi industri yang sudah mapan di tanah air. PT Agrinas Pangan Nusantara tetap menyerap produksi dari pemain lokal yang mampu menyanggupi permintaan sesuai kapasitas mereka. Sebagai contoh, Kramayudha tetap menyuplai sekitar 20.600 unit Mitsubishi Fuso, sementara Hino Motor turut berkontribusi hingga 10.000 unit setelah melakukan koordinasi kapasitas produksi. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tetap memprioritaskan industri lokal selama kapasitas dan kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan tercapai. Pengadaan dari India hanyalah pengisi celah (gap filler) atas ketidakmampuan kapasitas total industri domestik dalam memenuhi permintaan yang meledak dalam waktu singkat.

Kehadiran 105.000 unit pikap ini akan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi pangan nasional. Dengan armada yang memadai, koperasi desa dapat memangkas peran tengkulak yang selama ini mengambil keuntungan dari kesulitan transportasi petani. Efisiensi logistik ini pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa dan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen perkotaan. Pemanfaatan teknologi mesin diesel seperti yang diusung Mahindra dengan torsi besar namun efisien, memastikan bahwa mobilitas hasil bumi tidak lagi terhambat oleh kendala teknis kendaraan yang rapuh.

*) Konsultan Strategi Logistik Nasional/Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Bintang Aditya )*

Kopdes Merah Putih menjadi wadah kolaborasi antara koperasi desa dengan ritel modern dan distributor, memperkuat jaringan usaha mikro dan UMKM di desa. Inisiatif ini menandai arah kebijakan pemerintah yang tidak menempatkan koperasi sebagai pesaing jaringan besar, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat, efisien, dan berkeadilan. Di tengah dinamika industri ritel yang semakin kompetitif, pendekatan kolaboratif menjadi pilihan rasional untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki ruang tumbuh yang proporsional.

Pemerintah memahami bahwa ritel modern telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan kelancaran distribusi barang. Namun, desa sebagai basis produksi dan konsumsi nasional juga memerlukan penguatan kelembagaan agar tidak sekadar menjadi pasar pasif. Kehadiran Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperpendek rantai pasok, menekan biaya distribusi, serta memastikan ketersediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa.

Dalam konteks tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih bukan untuk menyaingi minimarket atau toko kelontong. Ia menyampaikan bahwa koperasi desa justru menjadi simpul distribusi yang dapat bekerja sama dengan distributor dan ritel modern untuk menyalurkan produk secara lebih efisien. Menurutnya, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi distributor untuk menjangkau pasar desa melalui jalur yang lebih singkat, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan tanpa mengurangi margin usaha secara tidak wajar.

Skema ini memperlihatkan bahwa pemerintah mendorong persaingan berbasis kemitraan, bukan konfrontasi. Pola kerja sama antara distributor dan toko kelontong selama ini telah berjalan secara organik. Melalui Kopdes Merah Putih, model tersebut diperkuat dalam skala yang lebih terstruktur dan terorganisir. Koperasi dapat menghimpun kebutuhan masyarakat secara kolektif, sementara distributor memperoleh kepastian volume dan jaringan yang lebih luas.

Lebih jauh, Kopdes Merah Putih memiliki potensi menjadi agregator produk unggulan desa. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa koperasi dapat menghimpun hasil pertanian dan produk olahan lokal untuk dipasarkan secara kolektif, bahkan menembus pasar ekspor. Dengan pendekatan ini, UMKM desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu payung kelembagaan yang memiliki daya tawar lebih kuat. Peran koperasi yang juga dapat berkembang menjadi pusat layanan seperti apotek atau klinik mempertegas fungsinya sebagai simpul ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Penguatan koperasi desa juga menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekspansi ritel modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar koperasi desa Merah Putih tumbuh sebagai pemain ritel modern di tingkat desa dengan dukungan regulasi yang adil. Ia memandang negara perlu mengatur pertumbuhan jaringan ritel agar tidak terjadi ekspansi yang berpotensi meminggirkan usaha rakyat. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup gerai yang telah beroperasi, melainkan memastikan ruang usaha di desa tetap terbuka bagi koperasi dan UMKM.

Pandangan ini mencerminkan prinsip bahwa persaingan yang sehat memerlukan kehadiran negara sebagai pengatur, bukan penghalang. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai bahwa tanpa regulasi yang tepat, potensi monopoli ekspansif dapat muncul dan merugikan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, koperasi desa diposisikan sebagai instrumen afirmatif untuk menciptakan keseimbangan struktur pasar sekaligus memperluas akses distribusi bagi produk lokal.

Selama ini, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala untuk masuk ke jaringan ritel modern karena berbagai persyaratan teknis dan skala produksi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa keluhan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan Kopdes Merah Putih sebagai etalase utama produk lokal. Dengan model ini, koperasi desa memprioritaskan barang yang diproduksi masyarakat setempat sehingga nilai tambah ekonomi tetap berputar di wilayahnya sendiri.

Secara strategis, Kopdes Merah Putih juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru di desa. Pengelolaan ritel modern berbasis koperasi membutuhkan tenaga profesional, sistem manajemen yang baik, serta adaptasi teknologi digital. Kondisi ini menciptakan ruang partisipasi bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi lokal tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat persaingan sebagai pertarungan bebas tanpa aturan, melainkan sebagai proses yang harus ditata agar menghasilkan manfaat kolektif. Ritel modern tetap tumbuh dan beroperasi, distributor tetap menjalankan perannya, dan toko kelontong tetap menjadi bagian dari jaringan perdagangan. Namun, koperasi desa memperoleh posisi strategis sebagai jembatan yang menghubungkan seluruh elemen tersebut dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih merepresentasikan model pembangunan ekonomi yang inklusif. Kolaborasi antara koperasi, ritel modern, dan distributor memperkuat jaringan usaha mikro dan UMKM di desa, memperpendek rantai pasok, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan keadilan dalam persaingan usaha nasional.

)* Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Ahmad Dante

Isu monopoli kerap muncul setiap kali negara meluncurkan program ekonomi berskala besar. Kecurigaan itu wajar, sebab publik khawatir kebijakan yang niatnya baik, tetapi praktiknya bisa menekan pelaku kecil. Namun, menempelkan label monopoli pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/Kopdes Merah Putih) sejak awal justru berisiko menutup pembacaan yang lebih jernih bahwa program ini dirancang sebagai hub dan wadah kolaborasi, bukan pemain tunggal yang menyingkirkan ritel modern maupun toko kelontong.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sudah menegaskan KDMP tidak dihadirkan untuk menyaingi ritel modern atau toko kelontong. Ia memosisikan KDMP sebagai kanal kolaborasi agar distribusi barang ke desa menjadi lebih efisien sehingga jalur pasok dipersingkat, harga lebih rasional, dan ketersediaan lebih stabil. Dalam bahasa sederhana, KDMP bukan datang untuk mengambil pasar warung, tetapi membantu warung mendapatkan barang dengan biaya logistik yang lebih kecil.

Logika ini sejalan dengan penjelasan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang melihat Kopdes Merah Putih sebagai “hub” yang memasok barang ke warung kelontong dan pedagang kaki lima dengan harga lebih terjangkau. Di titik ini, desainnya jelas bahwa KDMP berperan sebagai agregator di hulu-distribusi, sementara warung dan pelaku kecil tetap menjadi ujung tombak layanan ritel di tingkat kampung. Jadi yang diperkuat adalah ekosistem, bukan dominasi tunggal.

Jika ada yang khawatir KDMP akan mematikan toko kelontong, kekhawatiran itu perlu diuji pada mekanismenya. Dalam praktik rantai pasok desa, masalah klasiknya bukan kekurangan pembeli, melainkan biaya distribusi yang panjang seperti barang melewati beberapa tangan, ongkos bertumpuk, lalu harga naik saat tiba di desa. Di situ KDMP masuk sebagai pemotong mata rantai, distributor dapat menyalurkan produk ke koperasi desa, lalu koperasi menyalurkan ke warung atau langsung ke anggota. Model seperti ini justru mirip pola kemitraan yang sudah lama ada antara distributor dan toko kelontong, hanya saja kini ditata lebih kolektif dan punya daya tawar.

Karena itu, isu monopoli sering kali terbalik sasaran. Yang perlu diwaspadai bukan kehadiran koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, melainkan ekspansi yang terlalu lepas dari ritel modern di desa. Negara bisa hadir bukan untuk menutup kompetisi, melainkan untuk memastikan kompetisi tidak menjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pemain besar. Di sisi lain, KDMP juga bukan model seragam yang dipaksakan. Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, mengingatkan pengembangan Kopdes Merah Putih perlu menyesuaikan potensi dan kearifan lokal agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan usaha yang sudah ada. Ia mendorong tata kelola yang transparan, partisipatif, dan disosialisasikan masif agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama. Hal ini krusial untuk menutup celah tudingan monopoli, dan koperasi yang sehat harus tumbuh dari kebutuhan warga, bukan dari template usaha yang mengabaikan ekosistem setempat.

Narasi bahwa ‘KDMP ingin menguasai semuanya’ juga melemah ketika kita melihat orientasinya yang justru membuka pasar lebih luas bagi desa. Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyatakan Kemendag siap memfasilitasi Kopdes Merah Putih menembus pasar ekspor yang artinya koperasi diproyeksikan sebagai agregator produk unggulan desa, bukan hanya sebagai toko di kampung. Bagi UMKM desa, skala kolektif inilah yang sering hilang, produk bagus ada, tetapi volume, konsistensi, dan akses pasar tidak pernah cukup kuat untuk masuk rantai pasok yang lebih besar. Koperasi hadir untuk mengisi ruang itu.

Dukungan politik juga menempatkan KDMP sebagai pusat penggerak ekonomi desa dan tidak sebagai instrumen pemusatan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengajak masyarakat mendukung KDMP sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal yang mampu menggerakkan kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, dan pemasaran produk UMKM di desa. Bila perputaran ekonomi bisa tinggal di desa, maka yang terjadi justru kebalikan dari monopoli, yakni nilai tambah menyebar, bukan tersedot keluar.

Satu isu lain yang ikut memantik kecurigaan publik adalah pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Kopdes Merah Putih. Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil-Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Raj Mayyasari Timur Gondokusumo menilai pelibatan tersebut masih sesuai koridor dan arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada aspek pengawasan agar pembangunan dan operasional berjalan tertib. Dalam perspektif tata kelola, pengawasan yang jelas justru bisa menjadi pagar agar program tidak diselewengkan menjadi alat rente atau kartel baru di daerah.

KDMP bukan proyek untuk menyaingi ritel modern atau menggusur toko kelontong, melainkan instrumen memperbaiki rantai pasok, memperkuat daya tawar usaha mikro, dan memutar ekonomi agar tidak bocor keluar desa. Kuncinya ada pada desain kolaboratif, dengan distributor, dengan ritel modern, dengan warung, dan tata kelola transparan yang benar-benar mengakar pada kebutuhan lokal. Maka tuduhan monopoli runtuh dengan sendirinya, karena yang dibangun KDMP bukan panggung untuk satu pemain, melainkan arena bersama tempat ekonomi rakyat desa naik kelas.

*) Pegiat UMKM

Jakarta – Pemerintah menegaskan strategi baru dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang tidak hanya disiapkan agar bisa bersaing, tetapi juga berkolaborasi dengan jaringan ritel modern.

Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus membuka ruang sinergi dengan pelaku usaha besar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah tidak memandang keberadaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis jika dikelola dalam kerangka kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak sekaligus memperluas akses konsumsi di desa.

“Program Kopdes Merah Putih memberi peluang besar bagi produk lokal untuk tersebar lebih luas dan menjangkau konsumen di seluruh pelosok negeri. Ini bukan sekadar soal bersaing, tetapi soal membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dan adil,” ujar Ferry.

Hal serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang menegaskan bahwa ritel modern justru bisa menjadi mitra dalam menyalurkan produk-produk yang dipasarkan melalui koperasi.

Menurut Budi, pola kerja sama dengan jaringan minimarket dan distributor bukan sekadar mungkin, tetapi bisa menjadi peluang untuk memperkuat distribusi produk lokal melalui koperasi.

“Ini kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor, untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” kata Budi menyambut positif gagasan integrasi tersebut.

Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan Kopdes Merah Putih tidak hanya tumbuh dalam kompetisi, tetapi juga memperluas jaringan pasar secara bersama dengan pelaku ritel modern tanpa mengekang fungsi ekonomi desa.

Sejalan dengan itu, pemerintah tengah memperkuat dukungan bagi koperasi desa melalui pembangunan fisik unit-unit Kopdes yang telah menjangkau ribuan lokasi. Targetnya, ribuan koperasi telah siap beroperasi dan menjadi titik distribusi ekonomi di tingkat lokal, menyokong pemerataan pertumbuhan ekonomi desa serta sekaligus memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang.

Dengan demikian, kebijakan negara tidak hanya mengarahkan koperasi agar bisa bersaing sehat di pasar, tetapi juga mendorong keterlibatan ritel modern sebagai bagian dari ekosistem yang saling menguatkan demi pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menempatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa. Perannya tidak hanya mendukung distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi simpul utama perputaran usaha lokal, termasuk menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai hub distribusi yang menghubungkan produsen, warung, pedagang kaki lima (PKL), hingga pelaku UMKM dalam satu ekosistem terpadu.

“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Ferry.

Menurutnya, Kopdes akan berperan sebagai agen distribusi yang memastikan barang kebutuhan pokok dan produk lokal dapat beredar lebih efisien di desa. Skema ini diharapkan memangkas rantai pasok dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.

“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.

Ia menambahkan, koperasi desa sejak awal dirancang terintegrasi dengan BUMDes, pasar tradisional, warung, dan UMKM agar tercipta sirkulasi ekonomi yang saling menguatkan di tingkat lokal.

Dukungan politik terhadap penguatan Kopdes Merah Putih juga datang dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Ia menyebut koperasi sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi desa di tengah tekanan global.

“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun.

Program ini turut melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, dan BTN untuk memperluas akses pembiayaan hingga pelosok.

“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.

Selain memperkuat ekonomi desa, Kopdes juga diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung MBG, terutama dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan berbasis produksi lokal. Dengan model tersebut, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pasar, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru. ***