Jakarta — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan sebagai wadah kolaborasi antara koperasi desa, ritel modern, dan distributor guna memperkuat jaringan usaha mikro dan UMKM di tingkat desa.

“Sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” kata Mendag.

Menurut Budi Santoso, KDMP bukan dibentuk untuk menyaingi ritel modern maupun toko kelontong yang telah lebih dulu hadir di tengah masyarakat. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai simpul distribusi yang menjembatani kebutuhan barang pokok dan produk lainnya agar lebih mudah dijangkau masyarakat desa.

“Pada dasarnya KDMP atau biasa disebut Kopdes ini dibentuk untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, melalui pola kemitraan yang terstruktur, KDMP dapat memperpendek rantai pasok, menekan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM desa. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, produk-produk lokal diharapkan memiliki daya saing lebih kuat.

Melalui KDMP, katanya, rantai pasok menjadi lebih ringkas karena distributor dapat menyalurkan barang secara langsung ke koperasi desa, yang kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol.

Budi menambahkan, kolaborasi ini juga akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan saling menguatkan, bukan saling mematikan. Ritel modern, distributor, dan koperasi desa dapat berperan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat.

“KDMP juga bisa berfungsi sebagai apotek, sebagai klinik, dan juga salah satu sebagai eksportir,” ucap Mendag Budi.

Dengan konsep kolaboratif dan distribusi yang lebih efisien, KDMP diharapkan memperkuat ekosistem perdagangan desa, mendukung UMKM, serta memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat secara stabil, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah optimistis, melalui sinergi tersebut, KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. [-RWA]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan terus diperkuat dari sisi standar gizi dan tata kelola anggaran. Pemerintah memastikan pelaksanaan program unggulan ini tetap memenuhi prinsip kualitas, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan dana negara di tengah meningkatnya jumlah penerima manfaat secara signifikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan mutu MBG selama Ramadan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan polemik di ruang publik.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Dadan juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra BGN untuk memperhatikan kualitas kemasan. Menu MBG, kata dia, tidak boleh hanya dikemas plastik sederhana, melainkan harus menggunakan wadah yang higienis dan mampu menjaga mutu makanan hingga diterima penerima manfaat.

Selain itu, BGN menekankan kepatuhan terhadap pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dadan mencontohkan pemilihan bahan pangan harus mempertimbangkan nilai gizi, harga, dan penerimaan masyarakat.

“Kacang relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.

Dukungan terhadap penguatan MBG juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengingatkan masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus mendukung keberhasilan program MBG.

“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.

Indah juga berharap keberadaan dapur SPPG dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ia menegaskan pengawasan program membutuhkan peran bersama dan membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara konstruktif.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2026, realisasi penggunaan dana MBG telah mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari total alokasi Rp335 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah penerima MBG terus meningkat, dari 53,8 juta orang di akhir 2025 menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah SPPG melonjak menjadi 23.678 unit, menandai perluasan layanan MBG secara nasional. (*)

Jakarta, – Pemerintah memulai proses evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah perbaikan tata kelola sekaligus memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah, dengan fokus pada standar gizi, keamanan pangan, distribusi, serta transparansi anggaran.

Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Seiring perluasan cakupan penerima manfaat sepanjang 2025 hingga awal 2026, pemerintah memandang perlu dilakukan penyempurnaan sistem secara berkala agar pelaksanaannya semakin efektif dan akuntabel.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa evaluasi adalah bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik.

“Program sebesar ini pasti menghadapi tantangan di lapangan. Yang terpenting adalah pemerintah tidak menutup mata dan segera melakukan perbaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Presiden

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa berdasarkan data distribusi nasional, jutaan porsi makanan telah tersalurkan dengan tingkat insiden yang relatif rendah dibandingkan skala program.

Namun demikian, Kepala Negara mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengawasan teknis di sejumlah daerah yang perlu segera dibenahi melalui pengetatan standar operasional dan audit berkala.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah memperkuat sistem pengawasan dapur mitra dan memperbarui standar keamanan pangan.

“Kami menargetkan zero incident melalui peningkatan kontrol kualitas, pelatihan ulang mitra penyedia, serta pengawasan berlapis di daerah,” kata Dadan Hindayana.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Evaluasi turut mencakup perbaikan mekanisme distribusi dan pelaporan agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diluruskan berdasarkan data yang valid. Pemerintah menilai dinamika opini publik merupakan bagian dari pengawasan sosial yang penting, namun harus diimbangi dengan komunikasi resmi yang jelas dan berbasis fakta.

Dalam pelaksanaannya, kementerian teknis bersama pemerintah daerah akan melakukan pemantauan berkala serta menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tujuan utama MBG, yakni peningkatan kualitas gizi dan penguatan fondasi generasi masa depan Indonesia, tetap berjalan sesuai sasaran.

Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi bukanlah indikasi kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan optimal. Dengan penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, pemerintah optimistis program MBG akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Oleh: Dwi Saputri*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga representasi komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan produktif. Memasuki bulan Ramadan, pelaksanaan MBG menghadapi tantangan adaptif yang tidak ringan, mulai dari penyesuaian waktu distribusi, komposisi menu, hingga pengawasan kualitas pangan. Dalam konteks ini, penguatan standar gizi dan tata kelola yang transparan menjadi krusial agar program tetap berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.

Momentum Ramadan sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kualitas layanan MBG. Pengawasan lintas sektor, keterlibatan ahli gizi, serta mekanisme distribusi yang higienis dan tepat sasaran harus diperkuat agar program tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar berdampak pada ketahanan gizi anak. Tanpa tata kelola yang adaptif dan pengendalian mutu yang ketat, tujuan besar MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berisiko tereduksi oleh persoalan teknis di lapangan.

BGN sebagai leading sector teknis yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program MBG berkomitmen terus meningkatkan mutu untuk menanggapi banyaknya pemberitaan terkait menu dalam program MBG pada awal Ramadhan yang dinilai masyarakat masih belum memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, dan transparan dari sisi penggunaan anggaran. Serta mengingatkan agar mitra tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang sudah dalam kondisi kurang baik karena persoalan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan menu MBG kini diganti menjadi menu kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka. Pihaknya memastikan menu kering dalam program MBG selama Ramadan 1447 Hijriah tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, karena setiap setiap paket MBG harus mengandung unsur gizi penting seperti protein, karbohidrat, dan serat, yang telah dihitung berdasarkan standar kebutuhan gizi oleh tim ahli di masing-masing SPPG.

Perubahan bentuk menu dilakukan untuk menjaga daya tahan dan keamanan pangan hingga waktu berbuka, tanpa mengabaikan prinsip kecukupan gizi. Dengan berbagai penegasan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa adaptasi teknis selama Ramadan tidak menggeser tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pun terus dilakukan agar program ini tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola menjadi aspek yang tidak kalah penting dibandingkan substansi menu itu sendiri. BGN tidak hanya dituntut memastikan kecukupan gizi secara normatif, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel di setiap mata rantai pelaksanaan program. Mulai dari proses perencanaan anggaran, pengadaan bahan baku, pengolahan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi kepada penerima manfaat, seluruhnya memerlukan standar operasional yang jelas dan mekanisme kontrol yang konsisten.

Tata kelola yang baik juga mensyaratkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta mitra penyedia. Tanpa sinkronisasi yang kuat, potensi ketidaksesuaian standar, keterlambatan distribusi, maupun perbedaan kualitas menu di lapangan dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi krusial, termasuk pelibatan tenaga ahli gizi dalam verifikasi menu serta audit berkala terhadap mutu dan keamanan pangan.

Upaya memperkuat tata kelola tersebut turut mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana korupsi pada program-program strategis pemerintah, termasuk MBG. Ketua KPK Agus Joko Pramono, menjelaskan KPK akan melakukan penilaian risiko korupsi guna memastikan sistem kontrol berjalan efektif serta mampu mengidentifikasi potensi celah korupsi dalam implementasi program tersebut. Hasil pengawasan KPK juga akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat dan menjadi jembatan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

Di sisi lain, transparansi informasi kepada publik perlu terus diperluas agar masyarakat memahami dasar perhitungan gizi, alasan perubahan menu, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah disinformasi yang dapat mengaburkan tujuan program. Dengan tata kelola yang adaptif, profesional, dan partisipatif, pelaksanaan MBG selama Ramadan tidak hanya mampu menjawab tantangan teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi program sebagai kebijakan strategis pembangunan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari tersalurkannya paket makanan, melainkan dari sejauh mana program tersebut dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ramadan menjadi momentum pembuktian bahwa kualitas gizi dan tata kelola yang baik dapat berjalan beriringan demi memastikan setiap intervensi negara benar-benar berdampak nyata bagi generasi penerus bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Sosial dan Ekonomi

Oleh: Agus Jauhari (*

Komitmen pemerintah untuk membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai wujud tata kelola yang akuntabel dan responsif. Dalam perspektif gizi masyarakat, evaluasi menyeluruh bukan hanya bagian dari kontrol administratif, tetapi merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi pangan benar-benar memberikan dampak optimal bagi tumbuh kembang anak.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG pada awal Ramadan yang sempat menjadi sorotan publik. Evaluasi tersebut mencakup aspek kemasan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk perbaikan sistemik.

Dalam kajian kesehatan masyarakat, aspek kemasan memiliki implikasi langsung terhadap keamanan pangan. Permintaan agar mitra tidak lagi menggunakan kantong plastik sederhana merupakan bentuk peningkatan standar higienitas. Arahan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai mengadakan peralatan vacuum sealer juga mencerminkan keseriusan menjaga mutu makanan hingga sampai ke tangan siswa. Teknologi pengemasan vakum membantu mempertahankan kualitas, mencegah kontaminasi, serta menjaga nilai gizi tetap stabil selama proses distribusi.

Selain itu, perhatian terhadap komposisi bahan pangan agar sesuai dengan pagu bahan baku yang ditetapkan menjadi langkah krusial dalam menjaga konsistensi kualitas. Dalam praktik penyelenggaraan makanan institusi, ketidaksesuaian antara rencana menu dan realisasi di lapangan kerap menjadi celah penurunan mutu. Karena itu, kewajiban bagi setiap SPPG untuk menyusun penjelasan rinci terkait AKG dan harga masing-masing bahan pangan dalam setiap menu merupakan terobosan penting dalam transparansi. Publik dapat mengetahui bahwa setiap porsi yang diterima anak benar-benar memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral sesuai standar ilmiah.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menilai program MBG sebagai agenda strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. SPPG sebagai ujung tombak pelayanan dinilai harus dikelola secara profesional dan mengikuti seluruh standar kesehatan yang ditetapkan BGN. Penekanan ini penting karena kualitas pelaksanaan di tingkat operasional sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan.

Dorongan agar pelanggaran terhadap standar kesehatan dan kelayakan menu diberikan sanksi secara tegas, proporsional, dan transparan menunjukkan komitmen terhadap disiplin mutu. Dalam kebijakan publik berskala nasional, mekanisme pengawasan dan penegakan aturan menjadi elemen tak terpisahkan dari sistem yang sehat. Gagasan penguatan kelembagaan BGN melalui sistem monitoring terintegrasi secara nasional, dengan supervisi berbasis standar kesehatan dan pemenuhan nilai gizi, juga memperkuat fondasi program agar berjalan konsisten di seluruh wilayah.

Dukungan politik terhadap MBG menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Penempatan program gizi sebagai prioritas nasional menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Investasi pada asupan gizi anak sekolah merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas belajar, produktivitas, dan daya saing bangsa.

Pandangan konstruktif turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, yang menekankan pentingnya sosialisasi gizi seimbang serta peran masyarakat dalam pengawasan program. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat modern, partisipasi publik menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi. Orang tua, guru, dan komunitas memiliki posisi strategis untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga sesuai standar.

Ia juga menyinggung adanya tantangan pada fase awal pelaksanaan, termasuk indikasi kesalahan penyajian akibat proses memasak yang terlalu cepat sebelum distribusi. Namun, evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan menunjukkan bahwa program ini bersifat adaptif dan dinamis. Respons cepat terhadap temuan lapangan akan mempercepat proses penyempurnaan sistem.

Penekanan pada pemenuhan gizi sejak usia dini, semakin menegaskan urgensi intervensi gizi yang terstruktur. Periode emas tersebut menentukan perkembangan otak dan kapasitas kognitif anak. Dengan dukungan asupan bergizi yang konsisten pada usia sekolah, fondasi kualitas generasi mendatang akan semakin kokoh.

Secara keseluruhan, komitmen evaluasi terbuka yang dijalankan BGN mencerminkan tata kelola yang transparan dan berbasis bukti. Transparansi AKG, peningkatan standar kemasan, penguatan monitoring, serta penegakan sanksi menjadi indikator bahwa kualitas program menjadi prioritas utama.

Pada akhirnya, program MBG merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Dukungan publik yang konstruktif sangat dibutuhkan agar evaluasi yang berjalan mampu menghasilkan penyempurnaan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan bersama, program MBG diyakini akan semakin baik, semakin tepat sasaran, dan semakin mampu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas gizi yang layak demi terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan unggul.

(* Penulis merupakan Pemerhati Gizi dan Kesehatan

Jakarta – Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menandatangani kerjasama dengan perusahaan semikonduktor asal Inggris, ArmLimited. Kerjasama ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing di panggung teknologi global terutama pada bidang industri semikonduktor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengungkapkan kerja sama ini diproyeksikan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kemandirian nasional dalam pengembangan teknologi strategis, khususnya di bidang semikonduktor.

“Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain” ujar Airlangga.

Seperti yang diketahui, merupakan salah satu perusahaan yang mendominasi pasar semikonduktor untuk sektor otomotif global. Arm Limited menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

“Ini merupakan kerja sama agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah dalam memperkokoh fondasi ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani juga menyampaikan bahwa kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia. Program tersebut akan direalisasikan melalui pengiriman tenaga ahli untuk mengikuti pelatihan di luar negeri, sekaligus menghadirkan pengajar dari Arm ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus.

“Memang akan ada enam industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini dan rencananya juga seperti yang sampaikan Pak Menko ada 15 ribu engineer kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya,” ungkap Rosan.

Kemitraan strategis ini sekaligus menandai langkah Indonesia bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tinggi dalam rantai pasok global. Pemerintah menilai teknologi dapat berperan sebagai penggerak utama bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi kekuatan ekonomi dunia, dengan mengintegrasikan potensi besar sumber daya manusia dan kekayaan alam nasional ke dalam sistem produksi berdaya saing tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah strategis dalam mendorong penguasaan teknologi hulu industri semikonduktor guna meningkatkan daya saing global. Upaya ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Limited yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris.

Arm diketahui merupakan pemain utama global dalam desain chip, dengan penguasaan sekitar 96 persen teknologi chip sektor otomotif serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (AI). Dominasi tersebut menjadikan kemitraan ini dinilai strategis untuk membuka akses Indonesia terhadap teknologi inti.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kemitraan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat penguasaan teknologi strategis nasional, khususnya desain chip semikonduktor yang merupakan fondasi utama inovasi digital modern.

“Kerja sama ini diarahkan agar Indonesia mampu menguasai teknologi chip design sebagai bagian hulu industri semikonduktor,” kata Teddy.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15.000 insinyur Indonesia dalam ekosistem Arm. Program ini mencakup transfer teknologi, penguatan kurikulum, serta integrasi talenta nasional ke dalam jaringan global industri semikonduktor.

“Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan SDM unggul yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan dan menguasai intellectual property (IP) di sektor chip,” lanjut Teddy.

Pemerintah menilai kolaborasi Danantara–Arm menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok global.

“Ini merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu memperkuat posisi global melalui penguasaan teknologi dan inovasi,” tutur Teddy.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional. Pemerintah menempatkan teknologi sebagai pilar penting yang melengkapi ketahanan pangan dan energi dalam membangun kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi “leapfrog” Indonesia dalam ekosistem digital global.

“Penguasaan desain chip menjadi kunci untuk masuk ke rantai nilai tertinggi industri semikonduktor,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kemitraan ini akan memperkuat kedaulatan teknologi nasional sekaligus mendorong transformasi industri berbasis inovasi.

“Ke depan, pengembangan chip nasional akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, termasuk otomotif, internet of things (IoT), pusat data, perangkat rumah tangga, hingga teknologi masa depan seperti kendaraan otonom dan komputasi kuantum.” ujarnya.

Melalui penguatan sektor hulu industri semikonduktor, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi berbasis teknologi tinggi dan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (*/rls)

Oleh Mary Sofiana )*

Transformasi ekonomi berbasis teknologi kini menjadi arah strategis pembangunan nasional Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan inovasi digital. Dalam konteks tersebut, langkah Badan Pengelola Investasi Danantara menjalin kerja sama dengan Arm Limited menandai titik penting dalam upaya membangun kedaulatan teknologi nasional. Kolaborasi ini bukan sekadar kesepakatan investasi, melainkan pijakan fundamental bagi perubahan struktur ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan, riset, dan penguasaan teknologi inti.

Kerja sama Danantara dengan Arm Limited secara strategis menempatkan Indonesia masuk ke industri semikonduktor global dari sisi paling hulu, yakni desain chip. Selama ini, Indonesia lebih sering berada pada posisi hilir sebagai pengguna dan pasar teknologi. Padahal, dalam rantai industri semikonduktor, desain merupakan tahap paling fundamental karena menentukan arah inovasi, nilai tambah, serta kendali atas rantai pasok global. Penguasaan desain chip menjadi kunci agar Indonesia memiliki posisi tawar dan tidak selamanya bergantung pada teknologi asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kemandirian nasional dalam pengembangan teknologi strategis, khususnya semikonduktor yang menjadi elemen dasar berbagai inovasi digital. Arm Limited dipandang sebagai mitra strategis karena menguasai mayoritas desain chip global, terutama untuk sektor otomotif, pusat data, dan kecerdasan buatan. Dengan bermitra pada tahap hulu industri, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi utama ekonomi digital modern.

Dimensi strategis kerja sama ini juga ditekankan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memandang penandatanganan framework agreement tersebut sebagai langkah penting pemerintah dalam mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor nasional. Ia menilai dominasi Arm dalam desain chip global menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menguasai teknologi chip design sebagai bagian hulu industri semikonduktor. Melalui kemitraan ini, Indonesia diarahkan agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bertransformasi menjadi pengembang dan pemilik desain intelektual yang menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern, mulai dari otomotif pintar hingga pengembangan artificial intelligence.

Dari sisi implementasi, kerja sama ini memprioritaskan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kedaulatan teknologi. Indonesia menargetkan pelatihan terhadap 15.000 insinyur dalam ekosistem Arm agar mampu menguasai teknologi desain chip dan pengembangan generasi berikutnya dari semikonduktor. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun dengan menghadirkan pelatih Arm langsung ke Indonesia menggunakan modul pelatihan khusus. Skema ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan transfer teknologi berjalan nyata dan berkelanjutan.

Keterlibatan dunia akademik menjadi elemen penting dalam pembangunan ekosistem ini. Sejumlah perguruan tinggi terkemuka seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia telah disiapkan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kemampuan perangkat lunak dan desain chip. Kolaborasi yang dipersiapkan hampir dua tahun ini menegaskan kesadaran bahwa kedaulatan teknologi tidak dapat dicapai tanpa fondasi sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Indonesia juga akan mengembangkan enam desain chip nasional yang difokuskan pada kepemilikan intellectual property strategis. Bidang yang menjadi opsi pengembangan mencakup teknologi otomotif, internet of things, data center, peralatan rumah tangga, kendaraan otonom, hingga komputasi kuantum. Pemilihan sektor ini akan menentukan arah pembangunan industri chip nasional ke depan. Kepemilikan IP oleh Indonesia menjadi instrumen penting agar nilai ekonomi, inovasi, dan kendali strategis tetap berada di tangan negara.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguasaan teknologi sebagai pilar strategis nasional yang sejajar dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dalam ekonomi digital, semikonduktor berfungsi sebagai infrastruktur inti yang menopang seluruh ekosistem, mulai dari kendaraan listrik, peralatan rumah tangga pintar, hingga pusat data dan kecerdasan buatan. Tanpa penguasaan teknologi ini, kemandirian ekonomi nasional akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap dinamika global.

Saat ini, tahap manufaktur chip global masih didominasi perusahaan besar seperti TSMC, NVIDIA, dan SK Hynix. Namun, dengan membangun fondasi desain dan ekosistem SDM yang kuat, Indonesia membuka peluang untuk menarik investasi manufaktur di masa depan. Kerja sama Danantara dan Arm dapat dilihat sebagai fondasi jangka panjang untuk membangun rantai industri semikonduktor yang utuh, dari desain, pengembangan IP, hingga produksi.

Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal dalam perlombaan teknologi global. Tantangan tentu besar, mulai dari pendanaan, konsistensi kebijakan, hingga keberlanjutan pengembangan talenta. Namun, momentum ini menggeser pertanyaan besar dari apakah Indonesia mampu masuk ke industri semikonduktor menjadi seberapa konsisten dan serius negara membangun ekosistemnya. Jika dijalankan dengan disiplin dan visi jangka panjang, satu dekade ke depan Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta dan pemilik teknologi semikonduktor yang menopang transformasi ekonomi berbasis teknologi.

)* penulis merupakan pengamat teknologi

Oleh : Gavin Asadit )*

Langkah Indonesia memasuki arena industri semikonduktor global memasuki babak baru pada 2026 melalui kemitraan strategis antara Danantara Indonesia dan Arm Limited. Kerja sama yang diteken di London itu dipandang sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia pada sisi paling hulu industri, yakni desain chip dan penguasaan intellectual property (IP). Di tengah persaingan teknologi yang semakin tajam dan dinamika geopolitik rantai pasok global, penguasaan aspek hulu dinilai jauh lebih menentukan dibanding sekadar menjadi basis perakitan.

Selama ini, industri semikonduktor dunia dikuasai oleh segelintir negara dan perusahaan yang mengontrol desain, lisensi arsitektur, serta hak kekayaan intelektual. Arm dikenal luas sebagai pemain dominan dalam desain prosesor berbasis arsitektur hemat daya yang digunakan pada miliaran perangkat, mulai dari ponsel pintar hingga pusat data. Dengan menggandeng Arm, Indonesia tidak hanya membidik transfer teknologi, tetapi juga pembangunan fondasi jangka panjang agar mampu merancang chip secara mandiri untuk kebutuhan strategis nasional.

Fokus utama kolaborasi ini adalah pengembangan ekosistem desain chip nasional yang mencakup enam kategori prioritas, antara lain otomotif, Internet of Things, kecerdasan buatan, pusat data, perangkat pintar, dan sistem otonom. Pendekatan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa masa depan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kemampuan merancang komponen inti perangkat keras. Tanpa penguasaan desain dan IP, nilai tambah terbesar akan tetap berada di luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat penguasaan teknologi inti semikonduktor. Menurut Airlangga Hartarto, desain merupakan bagian paling hulu dan paling strategis dalam rantai nilai industri chip, sehingga penguatan kapasitas nasional pada sektor ini menjadi prioritas. Ia menyebut bahwa kemitraan dengan Arm membuka akses terhadap standar teknologi global yang selama ini menjadi referensi industri dunia.

Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Selain aspek teknologi, kerja sama ini menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama. Program pelatihan yang disiapkan menargetkan sekitar 15.000 insinyur Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi dan pengalaman teknis di bidang desain chip berbasis arsitektur Arm. Skema pelatihan dirancang dalam dua jalur, yakni pembelajaran langsung di pusat teknologi Arm di luar negeri serta pelatihan terstruktur di dalam negeri dengan dukungan modul dan mentor internasional. Model ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan sekaligus membangun komunitas perancang chip domestik yang solid.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kemitraan ini bukan hanya tentang pelatihan, melainkan tentang membangun kedaulatan teknologi jangka panjang. Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa penguasaan desain dan IP akan menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri hilir, termasuk manufaktur, integrasi sistem, hingga pengembangan produk berbasis semikonduktor di dalam negeri. Ia menekankan bahwa efek berantai dari penguatan desain chip dapat mendorong pertumbuhan sektor otomotif listrik, perangkat pintar, hingga pertahanan berbasis teknologi tinggi.

Strategi menguasai hulu juga dinilai lebih realistis dibanding langsung membangun fasilitas fabrikasi berskala besar yang membutuhkan investasi ratusan miliar dolar AS. Industri foundry memang penting, tetapi tanpa desain yang kuat, sebuah negara akan tetap bergantung pada lisensi dan teknologi luar. Dengan membangun kompetensi desain lebih dulu, Indonesia dapat menciptakan portofolio IP sendiri yang memiliki daya tawar tinggi dalam kerja sama global.

Sejumlah pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin naik kelas dalam rantai pasok teknologi dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti TSMC, Nvidia, dan SK Hynix disebut berpotensi melirik Indonesia apabila ekosistem desain dan talenta teknologinya berkembang pesat. Keberadaan SDM terlatih dalam jumlah besar menjadi faktor penting bagi investor global dalam menentukan lokasi ekspansi riset dan pengembangan.

Langkah strategis melalui Danantara menunjukkan bahwa pendekatan investasi negara kini tidak lagi terbatas pada sektor sumber daya alam atau infrastruktur fisik, melainkan juga pada teknologi inti yang menentukan masa depan ekonomi. Transformasi ini mencerminkan perubahan orientasi pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan. Dalam konteks global yang semakin terdigitalisasi, kemampuan merancang chip sendiri bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut daya saing dan keamanan nasional.

Ke depan, keberhasilan strategi menguasai hulu industri semikonduktor akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesinambungan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor. Jika ekosistem desain dan IP nasional benar-benar terbentuk dan berkembang, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain baru yang diperhitungkan dalam industri teknologi global. Namun jika tidak dijaga dengan komitmen jangka panjang, momentum ini bisa terhenti di tengah jalan.

Kerja sama Danantara dan Arm menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar teknologi, tetapi mulai membangun fondasi untuk menciptakan teknologi itu sendiri. Di tengah persaingan global yang kian kompleks, penguasaan hulu industri semikonduktor menjadi strategi yang bukan hanya ambisius, tetapi juga strategis bagi masa depan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan Program Gentengisasi pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan program ini memberikan dampak ekonomi langsung, khususnya bagi pelaku UMKM yang rumahnya juga difungsikan sebagai tempat usaha.

“Program ini bukan hanya mengganti atap, tetapi menata kawasan agar lebih sehat, produktif, dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi warganya,” ujar Sri Haryati.

Ia menambahkan bahwa model percontohan di Menteng Tenggulun akan menjadi referensi untuk implementasi di berbagai daerah lain dengan karakteristik serupa.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, bertujuan mengganti atap berbahan seng atau material sejenis dengan genteng yang lebih layak, sejuk, dan tahan lama, serta mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih sehat dan tertata.

Pelaksanaan tahap awal Program Gentengisasi dimulai di kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, sebagai proyek percontohan nasional. Sebanyak 52 rumah menjadi sasaran awal penataan, tidak hanya melalui penggantian atap seng menjadi genteng yang lebih layak, tetapi juga melalui pembenahan sanitasi, pencahayaan, dan tata lingkungan. Pemerintah menilai pendekatan berbasis kawasan ini penting agar intervensi yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berdampak jangka panjang.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan visi besar gentengisasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Ia menyampaikan bahwa penggunaan atap seng yang panas dan mudah berkarat tidak lagi sesuai dengan konsep hunian yang nyaman dan berestetika.

“Saya ingin semua atap Indonesia memakai genteng. Jadi ini nanti gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui sektor perbankan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyatakan bahwa BRI siap mendukung Program Gentengisasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Ia menjelaskan bahwa perbankan akan berperan sebagai fasilitator pembiayaan antara pengrajin genteng UMKM dengan pengembang maupun pengguna akhir, sehingga rantai pasok dapat berjalan efektif dan terstruktur.

“Kalau sudah ada kontrak antara pengrajin dan pembeli atau penggunanya, BRI akan berada di tengah sebagai fasilitator pembiayaan,” ujar Hery.

Program Gentengisasi menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas hunian, pemberdayaan UMKM, serta dukungan pembiayaan perbankan, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat.