Oleh : Garvin Reviano )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar mereka. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada gizi anak merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Karena itu, komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola program MBG, termasuk melalui pelaksanaan audit dan pengawasan yang ketat, menjadi bukti nyata bahwa negara serius menjaga kualitas gizi anak Indonesia.

Audit dalam program MBG memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran mekanisme audit menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran program, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Audit menjadi instrumen evaluasi yang mampu mengukur efektivitas pelaksanaan program, kualitas bahan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, berbagai potensi kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur MBG.  Mulai dari validasi data penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga kualitas layanan di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran. Selain melakukan audit dapur, pihaknya juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG yang selama ini dinilai belum mencerminkan beban kerja dan jumlah penerima manfaat secara proporsional.

Langkah pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan MBG juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Program yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagai daerah tentu membutuhkan tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi anak. Audit menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program ini dapat terus terjaga dan bahkan semakin meningkat.

Penguatan sistem pengawasan merupakan bagian penting dari keberhasilan program-program strategis nasional. Menurutnya, audit yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Pengawasan dan audit yang baik akan memperkuat akuntabilitas program serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dalam berbagai kesempatan terkait tata kelola program pemerintah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa audit bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap pelaksana program, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan kebijakan publik.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah menilai jumlah SPPG yang ada saat ini sudah memadai sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada penataan operasional. Evaluasi terhadap SPPG akan diperketat, mulai dari kondisi fasilitas, kelengkapan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan. Kebijakan tersebut diklaim Qodari menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat.

Lebih jauh, audit MBG juga memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan. Setiap temuan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyempurnakan sistem distribusi makanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan terus berupaya melakukan penyempurnaan agar program semakin tepat sasaran dan berkualitas. Semangat perbaikan berkelanjutan tersebut merupakan ciri dari tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, upaya memastikan kecukupan gizi generasi muda menjadi agenda yang sangat penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas seseorang di masa depan. Oleh sebab itu, keberhasilan program MBG akan memberikan dampak yang jauh melampaui ruang kelas. Program ini berpotensi menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif sehingga mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Audit Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti bahwa negara tidak main-main dalam menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan yang menyangkut masa depan anak bangsa. Pengawasan yang ketat, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas gizi yang baik. Dengan tata kelola yang semakin kuat dan akuntabel, program MBG tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga fondasi penting dalam membangun generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

)* Pengamat Isu Sosial

Jakarta – Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap terjaga untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari dampak kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau,” katanya.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Menurutnya, stabilitas pembiayaan perumahan akan membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang sedang merencanakan kepemilikan rumah.

“Kita ingin masyarakat memiliki kepastian dalam mengakses pembiayaan perumahan,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa skema FLPP dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan stabil. Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program rumah subsidi di tengah dinamika ekonomi.

“Program FLPP memberikan kepastian bagi masyarakat karena bunga pembiayaan tetap terjaga dan tidak mengikuti fluktuasi suku bunga pasar,” jelasnya.

Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi.

“Kami ingin lebih banyak keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas,” ungkapnya.

Selain menjaga keterjangkauan pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat pasokan rumah subsidi melalui peningkatan kerja sama dengan pengembang dan lembaga pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional.

Kebijakan bunga tetap pada KPR subsidi FLPP dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Dengan cicilan yang lebih stabil, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terlindungi dari dampak perubahan kondisi ekonomi dan suku bunga.

Melalui penguatan program FLPP, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap perumahan yang layak akan semakin luas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2026. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP saat ini berada dalam jalur yang positif dan terus mengalami peningkatan.

“Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau rumah subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif. Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi,” ujar Heru.

Heru menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, hingga asosiasi pengembang perumahan. Menurutnya, penguatan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan penyaluran FLPP berlangsung lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada jumlah penyaluran, pemerintah juga terus memastikan kualitas pemanfaatan rumah subsidi. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan monitoring keterhunian yang dilakukan BP Tapera bersama mitra daerah dan perbankan.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhamad Nauval Al-Ammari, menegaskan bahwa evaluasi keterhunian menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program.

“Monitoring dan evaluasi keterhunian dilakukan untuk memastikan rumah subsidi tidak hanya tersalurkan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni oleh penerima manfaat,” kata Nauval.

Dalam pemantauan yang dilakukan BP Tapera bersama berbagai pemangku kepentingan, tingkat keterhunian rumah FLPP di sejumlah kawasan tercatat sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lokasi pemantauan mencapai 95,65 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah subsidi yang dibangun tidak sekadar menjadi aset, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Anggota Komite Tapera, Eko D. Heripoerwanto, menilai tingginya tingkat keterhunian mencerminkan bahwa pembangunan rumah subsidi semakin memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

“Banyak penerima manfaat menyampaikan bahwa lokasi perumahan FLPP yang mereka tempati dekat dengan tempat kerja, sekolah, pasar, serta fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah subsidi yang dibangun semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko.

Menurutnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana hunian tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi keluarga sehari-hari.

Perkembangan positif penyaluran FLPP juga menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program yang tengah didorong pemerintah. Dengan semakin luasnya akses pembiayaan, keterlibatan perbankan yang lebih besar, serta pengawasan kualitas yang terus diperkuat, program rumah subsidi diyakini akan semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.***

Oleh: Indah Puspitasari*

Upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran rumah subsidi sepanjang 2026 mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau. Kehadiran skema pembiayaan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan kemampuan finansial untuk memiliki rumah pertama. Dengan dukungan subsidi dari pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit atau sekitar 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan bersubsidi yang terus diperkuat pemerintah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai tren penyaluran FLPP masih berada dalam jalur yang positif. Menurutnya, BP Tapera terus melakukan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, sekaligus memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan program tersebut.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, serta berbagai asosiasi pengembang. Penyaluran FLPP telah terealisasi di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota yang tersebar pada 35 provinsi di Indonesia.

Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total capaian nasional. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional dengan 19.088 unit atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI telah menyalurkan 6.275 unit, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri mencapai 2.755 unit. Sisanya berasal dari sejumlah bank mitra lainnya.

Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadi asosiasi dengan realisasi tertinggi melalui pembangunan 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total penyaluran. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebanyak 10.426 unit, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit, serta PI dengan 2.475 unit rumah.

Data BP Tapera juga memperlihatkan tingginya minat generasi muda terhadap program rumah subsidi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang mulai berupaya memiliki rumah pertama melalui fasilitas pembiayaan bersubsidi.

Dari sisi jenis pekerjaan, pekerja swasta masih mendominasi penerima manfaat FLPP dengan jumlah 52.592 orang atau sekitar 67,83 persen. Selanjutnya terdapat kelompok wiraswasta sebanyak 12.699 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.343 orang, kategori lainnya mencapai 4.723 orang, serta anggota TNI dan Polri sebanyak 1.175 orang.

Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran FLPP akan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan evaluasi bersama bank penyalur serta asosiasi pengembang guna memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bertemu dengan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana untuk membahas penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan berbagai program perumahan nasional.

Maruarar Sirait mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mendukung tata kelola program yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kementerian PKP semakin besar seiring meningkatnya anggaran dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi dan berbagai program pembiayaan perumahan juga terus diperkuat.

Menurut Maruarar Sirait, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah tapak bersubsidi, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai skema pembangunan rumah susun sebagai solusi atas kebutuhan hunian di kawasan perkotaan. Seluruh program tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo agar berlangsung secara efektif, cepat, serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di sektor perumahan menjadi modal penting dalam mencapai target yang lebih besar. Capaian rumah subsidi pada tahun sebelumnya bahkan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pertumbuhan positif penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan sesuai harapan. Dengan dukungan berbagai pihak serta tata kelola yang semakin baik, program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak dan terjangkau.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial

Oleh: Siti Aulia Putri*

Keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah patut mendapat apresiasi. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), semakin banyak masyarakat yang berhasil memiliki hunian layak dengan cicilan terjangkau. Bahkan, sepanjang tahun terakhir, berbagai kebijakan sektor perumahan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penyaluran rumah subsidi dan tingginya antusiasme generasi muda untuk memiliki rumah pertama mereka.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebut setara dengan 22,15 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program perumahan rakyat terus bergerak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Menariknya, kelompok usia 19 hingga 25 tahun atau kalangan Milenial dan Gen Z menjadi penerima manfaat terbesar program tersebut. Sebanyak 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran tahun ini telah dimanfaatkan oleh generasi muda. Fakta tersebut memperlihatkan tingginya kebutuhan rumah pertama di kalangan usia produktif dan semakin besarnya minat mereka terhadap program pembiayaan yang didukung pemerintah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai penyaluran bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP terus menunjukkan perkembangan yang positif. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera tidak hanya melakukan pemantauan terhadap bank penyalur dan asosiasi pengembang, tetapi juga terus memperluas sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin banyak yang dapat mengakses program tersebut.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi FLPP telah tersebar di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang pada 375 kabupaten dan kota di 35 provinsi di Indonesia. Luasnya jangkauan program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses perumahan bagi masyarakat.

Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar rumah subsidi FLPP. Hingga pertengahan Juni 2026, BTN telah menyalurkan pembiayaan bagi 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total realisasi nasional. Posisi berikutnya ditempati kelompok bank syariah nasional dengan 19.088 unit rumah atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI menyalurkan 6.275 unit rumah, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri sebanyak 2.755 unit.

Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadi asosiasi dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total realisasi FLPP. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit rumah atau 29,72 persen, diikuti Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dengan 10.426 unit atau 13,44 persen. Adapun Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) berkontribusi sebanyak 3.532 unit, sedangkan PI mencatat realisasi 2.475 unit rumah.

Dilihat dari jenis pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dengan jumlah 52.592 unit rumah atau sekitar 67,83 persen dari total penyaluran. Kelompok wiraswasta memperoleh 12.699 unit rumah atau 16,38 persen, pegawai negeri sipil sebanyak 6.343 unit atau 8,18 persen, kelompok pekerjaan lainnya mencapai 4.723 unit atau 6,09 persen, sedangkan anggota TNI dan Polri memperoleh 1.175 unit rumah atau sekitar 1,52 persen.

Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran rumah subsidi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Menurutnya, koordinasi dan pemantauan terhadap bank penyalur maupun asosiasi pengembang terus dilakukan agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen tidak akan memengaruhi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa bunga FLPP untuk rumah tapak tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor kredit, sedangkan bunga rumah susun subsidi tetap berada pada level 6 persen selama masa pinjaman.

Sri Haryati juga memastikan kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tidak akan mengganggu berbagai program perumahan bersubsidi yang dijalankan pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Selain FLPP, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan rumah susun yang dibiayai pemerintah tetap akan berjalan sesuai rencana.

Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah subsidi. Di tengah tren kenaikan suku bunga yang umumnya berdampak terhadap kredit perbankan, pemerintah tetap menjaga agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau dan stabil.

Pada akhirnya, tingginya partisipasi generasi muda dalam program rumah subsidi menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor perumahan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas, sehingga cita-cita pemerataan kepemilikan hunian bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Perumahan dan Pembangunan Daerah

Jakarta – Keberhasilan penerbitan global bond perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar dinilai sebagai prestasi finansial pemerintah yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut penerbitan obligasi tersebut berhasil melampaui target awal, menegaskan kuatnya minat dan kepercayaan pasar global terhadap perekonomian nasional.

“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan.

Antusiasme investor terlihat dalam rangkaian kunjungan Danantara ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Dalam agenda tersebut, Danantara bertemu 122 investor internasional yang menunjukkan minat besar terhadap instrumen investasi Indonesia.

Selain melampaui target, obligasi global Danantara juga mencatat imbal hasil yang kompetitif, yakni 5,35 persen untuk tenor lima tahun dan 5,95 persen untuk tenor sepuluh tahun.

Menurut Rosan, capaian ini menjadi bukti nyata kepercayaan investor terhadap Indonesia.

“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” ujarnya.

Rosan menjelaskan masing-masing tenor berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas investasi Danantara dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional.

“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnya.

Ke depan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang hingga 30 tahun.

Menurut Rosan, optimisme tersebut didorong oleh besarnya minat investor terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” pungkasnya.

Jakarta – Keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar menjadi sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Antusiasme investor yang menempatkan pesanan jauh melampaui jumlah obligasi yang ditawarkan memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi emiten dalam menentukan tingkat kupon yang kompetitif. Kondisi ini memungkinkan biaya pendanaan menjadi lebih efisien sehingga mendukung berbagai agenda pembangunan dan investasi strategis ke depan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa respons investor terhadap penerbitan global bond tersebut melampaui ekspektasi awal.

“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan.

Menurut Rosan, capaian tersebut mencerminkan keyakinan investor global terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Bahkan, sejumlah investor menyatakan kesiapan untuk mendukung penerbitan obligasi dengan tenor yang lebih panjang di masa mendatang.

“Saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik. Ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka lima tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Haryara Tambunan, menilai keberhasilan penerbitan obligasi global tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah momentum dan bukti nyata bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan diakui oleh dunia, oleh karena kami (KADIN) akan sepenuhnya mengerahkan daya serta upaya untuk menjaga kepercayaan ini agar Indonesia terus maju dan lebih baik ke depannya,” ujar Haryara.

Keberhasilan global bond Danantara menjadi indikator kuat bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat hilirisasi, dan meningkatkan daya saing investasi telah memperoleh respons positif dari pasar internasional. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang dipercaya dunia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Oleh: Rina Oktavia)*

Pembuktian Global Bond Danantara Indonesia menjadi penanda penting meningkatnya pengakuan internasional terhadap kredibilitas ekonomi nasional. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, tingginya minat investor internasional terhadap instrumen keuangan Indonesia menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan dipercaya pasar global. Capaian tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan dan kebijakan ekonomi yang kredibel.

Penerbitan obligasi global senilai USD1,5 miliar menjadi salah satu pencapaian strategis yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. Permintaan investor yang mencapai sekitar USD4,5 hingga USD4,6 miliar atau sekitar tiga kali lipat dari nilai penerbitan menunjukkan tingginya antusiasme pasar internasional. Kondisi ini mendorong peningkatan nilai penerbitan dari target awal USD1 miliar menjadi USD1,5 miliar, menandakan kuatnya keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator nyata tingginya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Melalui rangkaian kunjungan ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York, Danantara bertemu dengan 122 investor global yang menunjukkan minat besar terhadap instrumen investasi Indonesia. Respons positif tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara tujuan investasi yang memiliki tata kelola ekonomi yang baik.

Kredibilitas ekonomi nasional juga tercermin dari tingkat imbal hasil obligasi yang kompetitif. Obligasi tenor lima tahun berhasil ditutup dengan imbal hasil sebesar 5,35 persen, sedangkan tenor sepuluh tahun mencapai 5,95 persen. Tingkat pengembalian tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Keberhasilan memperoleh pendanaan dengan skema yang kompetitif semakin memperkuat citra positif Indonesia di pasar keuangan internasional.

Penerbitan obligasi tersebut terbagi ke dalam dua tenor, masing-masing senilai USD750 juta untuk tenor lima tahun dan sepuluh tahun. Proses penandatanganan yang telah dilakukan serta pencairan dana yang segera terealisasi menunjukkan bahwa kepercayaan investor telah diwujudkan dalam komitmen investasi nyata. Dana yang diperoleh melalui global bond ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan dan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Lebih jauh, tingginya permintaan investor membuka peluang bagi Danantara untuk menerbitkan surat utang dengan tenor yang lebih panjang hingga 30 tahun. Prospek tersebut menunjukkan bahwa investor global memiliki keyakinan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mampu bertahan di tengah berbagai dinamika siklus ekonomi global, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional.

Komposisi investor global juga memperlihatkan luasnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Investor dari Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar obligasi Danantara, baik untuk tenor lima tahun maupun sepuluh tahun. Pada tenor lima tahun, investor dari Amerika Serikat berkontribusi sebesar 38 persen, Eropa dan Timur Tengah sebesar 41 persen, serta Asia sebesar 21 persen. Sementara pada tenor sepuluh tahun, porsi investor Amerika Serikat meningkat menjadi 52 persen, disusul Eropa dan Timur Tengah sebesar 31 persen serta Asia sebesar 17 persen. Sebaran investor dari berbagai kawasan ekonomi utama dunia tersebut memperkuat bukti bahwa kredibilitas ekonomi Indonesia diakui secara global.

Kepercayaan investor internasional tidak terlepas dari kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama yang meningkatkan keyakinan pasar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pembangunan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu,Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan tingginya minat investor terhadap global bond Danantara mencerminkan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta meningkatkan persepsi positif pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga konsisten melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini diyakini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sehingga semakin memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara tidak hanya mencerminkan kemampuan Indonesia dalam mengakses pasar keuangan internasional, tetapi juga menjadi representasi meningkatnya kredibilitas ekonomi nasional di mata dunia. Kepercayaan investor global dibangun melalui konsistensi kebijakan pemerintah, penguatan tata kelola ekonomi, serta komitmen menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Dengan semakin besarnya partisipasi investor internasional dalam instrumen keuangan Indonesia, posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang resilien, inklusif, dan berdaya saing global semakin kuat. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara menjadi bukti konkret bahwa kredibilitas ekonomi nasional semakin kuat dan memperoleh pengakuan internasional. Tingginya minat investor global, kompetitifnya imbal hasil obligasi, serta keyakinan pasar terhadap prospek pertumbuhan Indonesia menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional berada pada jalur yang positif dan Indonesia semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi yang dipercaya dan diperhitungkan di tingkat global.

)* Penulis adalah Mahasiswa Semarang tinggal di Jakarta

Oleh Yunita Ardilla )*

Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan obligasi global melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu pencapaian strategis yang menunjukkan semakin kuatnya posisi bangsa di mata komunitas investasi internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, dan perlambatan pertumbuhan di berbagai negara, Indonesia justru mampu menghadirkan optimisme melalui instrumen pembiayaan yang memperoleh sambutan luar biasa dari investor dunia. Capaian tersebut tidak hanya memiliki makna finansial, tetapi juga menjadi bentuk diplomasi ekonomi yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang kokoh, tata kelola yang semakin baik, serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan.

Penerbitan global bond Danantara membuktikan bahwa kepercayaan internasional terhadap Indonesia tetap terjaga bahkan mengalami peningkatan. Target awal penghimpunan dana sebesar US$1 miliar ternyata mendapat respons yang jauh melampaui ekspektasi dengan total permintaan mencapai US$4,6 miliar. Tingginya minat tersebut mendorong peningkatan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar yang dibagi dalam tenor lima tahun dan sepuluh tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa investor global tidak hanya melihat situasi pasar dalam jangka pendek, tetapi juga menilai kekuatan fundamental ekonomi Indonesia sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa hasil roadshow investasi di berbagai negara memperoleh respons yang sangat positif. Menurutnya, berbagai kebijakan investasi dan arah pengelolaan Danantara diterima dengan baik oleh para pelaku pasar internasional. Rosan menegaskan bahwa tingginya minat terhadap global bond merupakan bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih berada pada level yang sangat tinggi.

Investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar baik pada tenor lima tahun maupun sepuluh tahun. Pada tenor lima tahun, investor Amerika Serikat menguasai porsi sebesar 38 persen, diikuti investor Eropa dan Timur Tengah sebesar 41 persen serta Asia sebesar 21 persen. Sementara itu, pada tenor sepuluh tahun, investor Amerika Serikat mendominasi dengan porsi mencapai 52 persen, disusul investor Eropa dan Timur Tengah sebesar 31 persen serta Asia sebesar 17 persen.

Dominasi investor Amerika Serikat dalam penerbitan global bond Danantara menjadi sinyal penting bahwa Indonesia berhasil memperluas basis investornya secara lebih beragam. Selama ini, penerbitan surat utang Indonesia cenderung didominasi oleh investor Asia. Kini, meningkatnya partisipasi investor dari Amerika Serikat serta kawasan Eropa dan Timur Tengah menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia semakin bersifat global. Hal tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat reformasi struktural, serta membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas investasi internasional.

Rosan Perkasa Roeslani juga menegaskan bahwa investor global menilai Indonesia berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia. Menurutnya, investor lebih mempertimbangkan fundamental ekonomi, stabilitas kebijakan, dan prospek pertumbuhan jangka panjang dibandingkan gejolak pasar yang bersifat sementara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang mampu memberikan rasa aman bagi investor dalam menempatkan modalnya.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara juga memperoleh apresiasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus memperkuat kepercayaan pasar melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, hingga dorongan terhadap hilirisasi dan industrialisasi nasional. Menurut Prasetyo, keberhasilan penghimpunan dana global melalui Danantara menjadi bukti bahwa investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia memberikan kepercayaan yang besar terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang patut diapresiasi sekaligus menjadi modal penting dalam mempercepat agenda pembangunan nasional.

Dukungan terhadap keberhasilan ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menilai bahwa suksesnya penerbitan obligasi global Danantara merupakan momentum yang sangat positif bagi perekonomian nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis KADIN, Haryara Tambunan, menilai keberhasilan penghimpunan dana sebesar US$1,5 miliar dengan permintaan mencapai US$4,6 miliar menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan diakui oleh dunia internasional. Menurutnya, tingginya minat investor mencerminkan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi finansial Indonesia di tingkat global. Instrumen global bond bukan sekadar mekanisme pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan kualitas tata kelola ekonomi nasional kepada investor internasional. Keberhasilan global bond Danantara menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal kepercayaan yang sangat besar di mata dunia. Diplomasi finansial yang diwujudkan melalui instrumen investasi modern seperti global bond akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di kawasan maupun di tingkat global, sekaligus membuka peluang yang lebih luas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Pemerintah memastikan tarif listrik bagi pelanggan subsidi maupun non-subsidi tetap berlaku sesuai golongan pada Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi nasional, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk periode Juni 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan tarif listrik pada kuartal II tahun 2026 yang berlaku sejak April hingga Juni.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi sebelum menetapkan tarif listrik tetap. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

“Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri Winarno dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan secara berkala berdasarkan sejumlah parameter ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Meski berdasarkan perhitungan formula tarif terdapat potensi perubahan, pemerintah memilih mempertahankan tarif yang berlaku saat ini.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing industri, memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain mempertahankan tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan 25 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan tarif. Pada saat yang sama, PLN didorong untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Ia menilai kenaikan harga energi non-subsidi, seperti Pertamax, tidak serta-merta harus diikuti dengan kenaikan tarif listrik maupun energi bersubsidi lainnya. Menurut Ateng, tantangan utama saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal negara agar subsidi energi tetap dapat dipertahankan.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” tegasnya.

Kebijakan mempertahankan tarif listrik tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.