Semarang – Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jawa Tengah.

Rizal turun langsung memantau harga sejumlah komoditas strategis. Hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Rizal menegaskan bahwa pengendalian harga pangan bukan hal baru bagi BULOG. Ia menyebut pengalaman menjaga stabilitas harga pada momentum hari besar keagamaan sebelumnya menjadi bekal penting dalam mengawal Ramadan tahun ini.

“Diharapkan selama Ramadan dan saat Idulfitri nanti kondisi juga tetap stabil. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, monitoring akan terus diintensifkan sepanjang Ramadan 2026 guna memastikan kecukupan stok dan stabilitas harga tetap terjaga. BULOG juga memastikan persediaan komoditas pangan strategis dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Idul Fitri.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memasang daftar harga kebutuhan pokok sebagai acuan bagi pedagang dan konsumen.

Daftar tersebut juga menjadi instrumen kontrol bagi Satgas Pangan untuk mencegah pelanggaran HET di lapangan.

“Selain memantau, kami juga turut melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tetap menjual komoditas sesuai aturan yang berlaku serta menjaga ekosistem perdagangan yang sehat dan kondusif, tanpa merugikan konsumen maupun pelaku usaha,” pungkas Rizal.

Upaya pengawalan stabilitas pangan juga dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa hasil sidak di sejumlah kota besar menunjukkan tren harga yang stabil.

“Saya rasa semua pangan pokok stabil. Stok aman. Walau memang (harga) bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah mulai stabil dan menurun,” ujarnya.

Bapanas bersama Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan juga melakukan sidak di Jakarta dan Palembang. Hasilnya, sebagian besar harga komoditas strategis masih berada dalam rentang HET dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Dengan sidak pasar yang digencarkan di berbagai daerah serta sinergi lintas sektor antara BULOG, Bapanas, pemerintah daerah, dan aparat pengawas, stabilitas pangan selama Ramadan terus dikawal ketat.***

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Setiap memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Idulfitri, pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga melalui langkah pengawasan yang aktif dan terukur. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dipandang sebagai momentum positif yang mencerminkan perputaran ekonomi yang dinamis. Dalam kerangka tersebut, inspeksi mendadak (sidak) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Kehadiran langsung pemerintah di lapangan menegaskan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat, memperkuat transparansi rantai pasok, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional yang tangguh dan responsif.

Langkah tersebut terlihat nyata ketika Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, turun langsung melakukan pemantauan di Pasar Jonggol, yang selama ini dikenal sebagai pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Kehadiran pejabat tinggi di titik distribusi akhir menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pengawasan berbasis kondisi riil lapangan. Sarwo Edhy menegaskan bahwa selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah pembenahan akan segera dilakukan di lokasi.

Hasil pemantauan memperlihatkan mayoritas komoditas pangan strategis berada dalam kondisi relatif stabil. Harga beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Bawang merah tercatat Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras berada di kisaran Rp40.000–42.000 per kilogram, telur ayam Rp30.000–32.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp130.000–140.000 per kilogram, serta daging sapi impor sekitar Rp120.000 per kilogram. Gula kemasan dijual Rp19.000 per kilogram dan gula curah Rp18.000 per kilogram. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sistem pasokan dan distribusi berjalan cukup efektif dalam merespons lonjakan permintaan Ramadan.

Di tingkat pedagang, kondisi pasokan yang lancar menjadi faktor kunci. Sejumlah pedagang menyampaikan bahwa harga relatif terjaga karena pasokan diperoleh langsung dari sumber terdekat, seperti rumah potong hewan di sekitar pasar. Dari sisi konsumen, harga yang masih terjangkau memberikan rasa tenang dalam memenuhi kebutuhan berbuka dan sahur bersama keluarga. Stabilitas harga di pasar tradisional juga menjadi indikator bahwa intervensi pemerintah tidak hanya berdampak pada data statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada komoditas yang masih menunjukkan deviasi harga, seperti minyak goreng rakyat Minyakita. Di beberapa titik, harga ditemukan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, bahkan mencapai Rp18.000–18.500 per liter. Sarwo Edhy menjelaskan bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh harga di tingkat distributor yang sudah berada di atas Rp17.000 per liter, sehingga pengecer tidak mungkin menjual sesuai HET tanpa mengalami kerugian. Karena itu, Bapanas bersama Satgas Pangan melakukan penelusuran rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau pengambilan margin yang tidak wajar.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memainkan harga pangan. Pemerintah, menurutnya, tidak akan mentolerir praktik pengambilan keuntungan berlebih dari kebutuhan pokok masyarakat yang sedang menjalankan ibadah. Sikap tegas ini memperkuat pesan bahwa negara hadir menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Penguatan pengawasan juga dilakukan di berbagai daerah lain. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa berdasarkan sidak di sejumlah kota besar, stok pangan dinilai aman dan harga relatif terkendali hingga Idulfitri. Di Pasar Senen Jakarta, mayoritas komoditas strategis tercatat berada dalam rentang HET dan Harga Acuan Penjualan. Daging sapi segar berkisar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, daging ayam sekitar Rp40.000 per kilogram, dan harga telur ayam berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.500 per kilogram. Bahkan cabai rawit merah menunjukkan tren penurunan harga dibanding pekan sebelumnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan sidak di Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan, Semarang, untuk memastikan stabilitas pasokan selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 H. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras premium Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram, seluruhnya sesuai HET. Harga daging sapi bahkan turun menjadi Rp130.000 per kilogram dan daging ayam menjadi Rp35.000 per kilogram. Rizal menekankan bahwa Bulog memiliki pengalaman menjaga stabilitas harga pada momentum hari besar sebelumnya dan akan mengintensifkan monitoring sepanjang Ramadan guna memastikan stok tetap mencukupi.

Secara ekonomi, sidak Ramadan memiliki fungsi penting dalam mengelola ekspektasi pasar. Kehadiran pemerintah di pasar tradisional memberikan sinyal kuat bahwa mekanisme harga diawasi secara aktif. Dalam teori ekonomi, ekspektasi pelaku pasar sangat menentukan perilaku harga. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen pengawasan dan kesiapan intervensi, ruang bagi spekulasi dan penimbunan menjadi semakin sempit. Stabilitas tidak hanya dibangun melalui ketersediaan stok, tetapi juga melalui kredibilitas kebijakan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Abdul Razak )*

Pemerintah pusat hingga daerah memperkuat pengawasan harga, pasokan, dan keamanan pangan selama Ramadan 1447 H. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lonjakan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tidak memicu gejolak harga maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sejumlah pejabat turun langsung ke pasar tradisional dan sentra jajanan takjil guna memastikan stabilitas pasokan serta perlindungan konsumen tetap terjaga.

Di Pasar Jonggol, Bogor, yang menjadi pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi hingga Jakarta, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy melakukan inspeksi mendadak untuk memantau harga dan distribusi komoditas strategis. Ia menegaskan selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, pihaknya akan langsung melakukan pembenahan.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas harga pangan terpantau relatif stabil. Beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Bawang merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras berada di rentang Rp40.000–42.000 per kilogram, telur ayam Rp30.000–32.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp130.000–140.000 per kilogram, serta daging sapi impor sekitar Rp120.000 per kilogram. Sementara gula kemasan dijual Rp19.000 per kilogram dan gula curah Rp18.000 per kilogram.

Seorang pedagang daging di Pasar Jonggol, Sahril, menyampaikan bahwa harga daging sapi masih bertahan di Rp140.000 per kilogram dan dapat diberikan Rp130.000 per kilogram bagi pembeli yang menawar karena pasokan diambil langsung dari rumah potong hewan terdekat. Kondisi ini menunjukkan rantai distribusi yang relatif pendek membantu menjaga harga tetap kompetitif. Konsumen pun merasakan stabilitas tersebut. Seorang pembeli, Yulis mengaku memilih pasar tradisional karena harga lebih bersaing. Ia berharap selama Ramadan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Namun demikian, perhatian khusus diberikan pada minyak goreng rakyat Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Di Pasar Jonggol, harga Minyakita ditemukan di kisaran Rp18.000–18.500 per liter. Sarwo Edhy menjelaskan kenaikan itu dipicu harga dari distributor yang sudah berada di angka Rp17.000–17.500 per liter sehingga pengecer sulit menjual sesuai HET.

Pemerintah telah menetapkan tata kelola harga Minyakita secara berjenjang dari produsen hingga pengecer. Bapanas bersama Satgas Pangan akan menelusuri rantai distribusi hingga ke hulu guna memastikan tidak ada penyimpangan. Sarwo Edhy menegaskan rantai distribusi harus jelas dan tidak boleh ada pihak yang bermain dalam komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan Ramadan untuk memainkan harga. Ia meminta seluruh pelaku usaha mencari keuntungan secara wajar tanpa mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mentolerir praktik pengambilan keuntungan berlebihan dari kebutuhan pokok rakyat.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh BUMN pangan. Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak ke Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan di Semarang. Dari hasil pemantauan, harga beras premium tercatat Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram. Harga daging sapi turun menjadi Rp130.000 per kilogram, daging ayam di kisaran Rp35.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp32.000 per kilogram. Rizal menyampaikan bahwa pengalaman menjaga stabilitas harga pada periode Natal dan Tahun Baru menjadi modal untuk memastikan kondisi tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri. BULOG ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar sesuai ketentuan serta menjamin kecukupan stok hingga hari raya.

Selain aspek harga dan pasokan, pengawasan keamanan pangan juga diperketat di berbagai daerah. Di Banda Aceh, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan sidak ke Pasar Takjil Ramadan di kawasan Baiturrahman. Tim melakukan pengambilan sampel dan uji cepat untuk mendeteksi kemungkinan kandungan formalin, boraks, maupun pewarna tekstil berbahaya.

Langkah serupa dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama 14 puskesmas yang melaksanakan sidak selama tiga hari dengan mengambil ratusan sampel jajanan takjil. Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan, Maysaroh, menjelaskan pengawasan rutin dilakukan karena masih ditemukan bahan kimia berbahaya pada sejumlah produk di tahun-tahun sebelumnya. Empat zat yang menjadi fokus pengawasan adalah formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.

Ia memaparkan formalin kerap disalahgunakan pada mie basah dan tahu agar tahan lama, boraks pada bakso dan jajan sempol untuk tekstur kenyal, serta pewarna tekstil pada jajanan dengan warna mencolok. Jika hasil uji cepat menunjukkan indikasi positif, sampel akan diuji ulang di laboratorium kesehatan daerah dan ditindaklanjuti hingga ke sumber produksi. Pedagang yang produknya dinyatakan aman akan diberikan stiker khusus sebagai bentuk apresiasi sekaligus informasi kepada konsumen.

Dengan pengawasan yang diperketat dan distribusi yang terkontrol, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idulfitri dengan rasa aman, nyaman, serta terhindar dari gejolak harga maupun risiko pangan berbahaya.

)* Penulis adalah Analis Kebijakan

JAKARTA — Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah memastikan berbagai langkah telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan APBN dalam meredam dampak konflik, khususnya terhadap sektor energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo.

Ia menegaskan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini bertujuan menjaga konsumsi domestik agar tidak terganggu.

“Langkah ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang momentum Idulfitri guna menjaga stabilitas harga dan daya beli.

Dari sisi energi, PT Pertamina memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri. Berdasarkan pengalaman tahun 2025, Pertamina juga menyiapkan alternatif jalur pelayaran untuk menjaga rantai pasok minyak dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” ujar Haryo.

Di sisi moneter, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Haryo menyebut posisi cadangan devisa per Januari 2026 mencapai 154,6 miliar dollar AS dan dinilai relatif aman sebagai instrumen stabilisasi.

Bank Indonesia juga menegaskan kesiapan merespons tekanan pasar akibat sentimen global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea, memastikan otoritas moneter akan bertindak sesuai kebutuhan.

“Bank Indonesia akan terus mencermati pergerakan pasar secara seksama dan merespons secara tepat,” ujar Erwin.

BI menyiapkan strategi triple intervention melalui transaksi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta intervensi di pasar luar negeri melalui Non-Deliverable Forward (NDF) guna meredam volatilitas rupiah.

Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu sentimen risk-off di pasar keuangan global dan menekan mata uang sejumlah negara berkembang, termasuk rupiah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkirakan operasi militer terhadap Iran dapat berlangsung hingga empat pekan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan fondasi ekonomi nasional tetap kuat dan berbagai instrumen fiskal serta moneter siap digunakan untuk menjaga stabilitas.

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional menyusul dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut mendorong peningkatan volatilitas pasar energi dan keuangan global. Pemerintah merespons dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga serta ketahanan nasional tetap kuat.

Pemantauan jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz dilakukan secara intensif guna mengantisipasi gangguan pasokan global. Penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi yang terukur, serta pengamanan fiskal menjadi bagian dari strategi komprehensif yang ditempuh. Langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Kebijakan yang responsif dan terkoordinasi sangat penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, dan penjagaan likuiditas perusahaan merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan sektor riil.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia memastikan komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu. “Kami memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamentalnya dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegasnya.

Instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dioptimalkan untuk meredam volatilitas berlebihan serta menjaga kepercayaan pasar.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. “APBN harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan,” jelasnya.

Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, pemerintah menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur. Respons cepat, koordinatif, dan berbasis fundamental memastikan Indonesia tetap tangguh, stabil, dan kompetitif dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh: Asep Faturahman)*

Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memunculkan dinamika baru dalam perekonomian global. Ketegangan geopolitik tersebut diproyeksikan memberi tekanan terhadap sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, sektor fiskal, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah merespons situasi ini dengan memperkuat strategi fiskal guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, mengatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu regional, melainkan guncangan eksternal yang berdampak langsung terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Dalam situasi meningkatnya risiko global, perilaku investor cenderung berubah ke arah penghindaran risiko atau risk-off. Dana portofolio global biasanya beralih dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman.

Perubahan arus modal tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, premi risiko negara juga bisa meningkat seiring memburuknya persepsi pasar terhadap stabilitas global. Namun demikian, tekanan yang muncul lebih banyak dipicu oleh sentimen dan persepsi risiko global ketimbang perubahan fundamental domestik Indonesia yang mendadak.

Dari sisi fiskal, dampak konflik tercermin pada sektor energi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia menghadapi potensi pelebaran defisit neraca migas apabila harga minyak dunia meningkat. Kenaikan harga energi global juga berdampak pada kebutuhan devisa yang lebih besar untuk membiayai impor. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri demi mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Konsekuensinya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus memainkan peran sebagai penyangga utama. Ruang fiskal perlu dikelola secara hati-hati agar tetap mampu meredam gejolak harga tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Prioritas belanja negara pun diarahkan pada stabilisasi harga dan perlindungan masyarakat, alih-alih ekspansi ekonomi yang agresif.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga datang dari dua sisi sekaligus. Pertama, keluarnya modal akibat perpindahan portofolio global menuju dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valuta asing domestik untuk membiayai impor energi dan bahan baku. Kombinasi faktor eksternal dan domestik ini menuntut koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas fiskal dan moneter.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas jangka pendek untuk menjaga kepercayaan pasar. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.

Di sektor perdagangan luar negeri, dampaknya berpotensi bersifat asimetris. Kenaikan harga energi hampir pasti meningkatkan nilai impor, sementara peningkatan ekspor belum tentu terjadi apabila pertumbuhan ekonomi global melemah akibat konflik. Risiko penyempitan neraca perdagangan pun perlu diantisipasi, terutama bagi industri manufaktur yang menghadapi kenaikan biaya produksi dan potensi penundaan investasi baru.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memperkuat peran APBN sebagai shock absorber. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal mampu meredam transmisi gejolak global, terutama pada sektor energi dan pangan. Fokus utama kebijakan adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Langkah konkret yang ditempuh antara lain percepatan penyaluran bantuan pangan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Distribusi beras dan minyak goreng dilakukan untuk memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Selain itu, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 H/2026 M dimanfaatkan untuk memperkuat bantalan ekonomi domestik melalui kebijakan yang mendorong konsumsi.

Koordinasi erat juga dilakukan dengan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Ketahanan eksternal yang kuat memberikan ruang bagi otoritas untuk mengelola volatilitas pasar secara terukur.

Di sisi pasokan energi, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar penyusunan skenario alternatif jalur pelayaran guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak. Langkah antisipatif ini penting untuk memastikan stabilitas harga energi domestik tetap terjaga di tengah dinamika global.

Secara keseluruhan, strategi fiskal pemerintah diarahkan pada tiga pilar utama: menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan pasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terukur dan terkoordinasi lintas lembaga.

Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi risiko geopolitik sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental domestik dan efektivitas kebijakan. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan jaring pengaman sosial, serta pengelolaan energi yang hati-hati, Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk meredam dampak eksternal.

Di tengah eskalasi konflik global, strategi fiskal yang adaptif dan responsif menjadi instrumen utama menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi internasional secara cermat dan menyiapkan langkah lanjutan yang diperlukan demi memastikan ekonomi nasional tetap tangguh, stabil, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Ketegangan geopolitik global kembali memuncak setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan Israel. Eskalasi konflik di kawasan strategis Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan rantai distribusi pangan dunia. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di jalur yang terkendali.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi. Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan APBN dalam meredam transmisi dampak konflik, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap gejolak global. Menurut Haryo, berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Intervensi ini dirancang untuk menahan tekanan harga bahan pokok yang berpotensi meningkat akibat gangguan distribusi global. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang momentum Idulfitri guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi musiman.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Haryo memastikan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 mencapai US$ 154,6 miliar, angka yang dinilai relatif aman sebagai instrumen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketahanan cadangan devisa ini menjadi tameng penting dalam menghadapi potensi tekanan eksternal dan arus modal keluar yang kerap menyertai ketidakpastian global.

Di sisi keamanan nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut menyoroti dampak konflik global terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, karena gejolak geopolitik diyakini memiliki efek rambatan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, Listyo menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diiringi dengan optimisme dan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, menjaga iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan, aktivitas ekonomi akan terganggu dan kepercayaan investor melemah. Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.

Listyo juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung program Astacita serta agenda hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi dinilai sebagai strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan memperkuat nilai tambah di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan agar pemerintah tidak meremehkan potensi dampak lanjutan dari konflik tersebut. Menurutnya, eskalasi di sekitar Selat Hormuz dapat berkembang menjadi gelombang geoekonomi yang menghantam perekonomian nasional melalui lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong langkah luar biasa yang cepat dan terarah.

Langkah pertama yang disarankan adalah realokasi anggaran. Pemerintah diminta menyisir proyek-proyek yang dinilai kurang strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai energi serta subsidi pangan. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat bawah ketika tekanan harga mulai terasa. Dengan penguatan perlindungan sosial, dampak langsung terhadap kelompok rentan dapat diminimalkan.

Langkah kedua menyangkut diplomasi energi. Pemerintah didorong untuk mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang berisiko terganggu. Diversifikasi pasokan energi menjadi strategi penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan energi dalam negeri tetap terjaga.

Langkah ketiga berkaitan dengan kebijakan moneter. Amin meminta Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif. Kebijakan suku bunga yang terlalu ketat dikhawatirkan dapat menekan pertumbuhan kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyadari besarnya tantangan global yang sedang dihadapi. Namun di balik tantangan, terdapat peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Koordinasi fiskal dan moneter, penguatan perlindungan sosial, stabilitas keamanan, serta percepatan transformasi ekonomi menjadi pilar utama dalam menghadapi gejolak global.

Indonesia bukanlah negara yang pasif terhadap dinamika global. Dengan cadangan devisa yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta dukungan seluruh elemen bangsa, ekonomi nasional diyakini mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah tekanan eksternal. Di tengah bayang-bayang konflik, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

*) Pemerhati ekonomi

JAKARTA – Langkah hilirisasi di Papua memasuki fase yang semakin konkret. Berbagai inisiatif strategis digulirkan secara terintegrasi, mulai dari komoditas unggulan melalui sinergitas pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan investor internasional. Pendekatan ini tidak lagi sebatas penguatan produksi, melainkan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan perluasan akses pasar global.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, bersama Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan 21 investor Eropa dengan perwakilan tiga kabupaten penghasil kakao, yakni Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan. Forum tersebut membahas pengembangan industri kakao dari hulu hingga hilir serta potensi ekspor ke pasar internasional.

“Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan otonomi khusus. Untuk Papua Produktif, dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao bisa berjalan,” ujar Billy Mambrasar.

Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan komitmen penguatan ekonomi produktif Papua dalam kerangka otonomi khusus.

“Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah serta memperkuat peran otonomi khusus Papua melalui sektor ekonomi produktif. Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi,” tegas Sumule Tumbo.

Optimisme juga disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, yang menilai kakao sebagai komoditas bersejarah sekaligus masa depan ekonomi daerah.

“Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan, petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkap Roi Palunga.

Selain kakao, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong hilirisasi sagu sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy A.Y. Thesia, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Produk mereka pasarnya sudah ada, tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi pasar. Kita harus melihat dari hulu sampai ke hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, sampai ke bisnis proses dan inkubator bisnisnya,” ujar Jimmy A.Y. Thesia.

“Kita tidak perlu menanam lagi. Cukup tebang satu pohon, akan tumbuh sekitar 12 tunas sagu dengan sendirinya. Artinya, kita punya produk dan habitat yang sudah tersedia,” tambah Jimmy A.Y. Thesia.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan hilirisasi Papua bergerak dalam satu arus kebijakan yang terpadu. Dengan penguatan nilai tambah, kepastian pasar, dan dukungan lintas sektor, komoditas unggulan Papua diproyeksikan menjadi pilar ekonomi daerah yang berdaya saing global sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus mendorong pembangunan hilirisasi komoditas prioritas perkebunan sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan berbasis nilai tambah.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah daerah setelah pihaknya menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan hilirisasi komoditas prioritas perkebunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kegiatan tersebut membahas arah kebijakan dan langkah konkret dalam mempercepat pengolahan komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI melalui penguatan sektor perkebunan nasional yang nantinya kami lakukan di Papua Pegunungan, khususnya Jayawijaya,” ujar Atenius Murib.

Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar program pengolahan hasil perkebunan, melainkan upaya komprehensif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Dengan pengolahan yang lebih optimal, komoditas perkebunan yang selama ini dijual dalam bentuk mentah diharapkan dapat diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki daya saing lebih tinggi.

“Rapat ini menegaskan pentingnya langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan nasional,” katanya.

Atenius menambahkan bahwa potensi komoditas perkebunan di Jayawijaya sangat besar dan tersebar di 328 kampung pada 40 distrik. Jika dikelola secara maksimal melalui pendekatan hilirisasi, potensi tersebut diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

“Hilirisasi tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi program hilirisasi. Dukungan kebijakan, pendampingan teknis, hingga akses permodalan dan pasar menjadi faktor penting agar petani dan pelaku usaha perkebunan dapat bertransformasi dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pelaku industri berbasis komoditas lokal.

“Dengan adanya dukungan pemerintah pusat melalui program hilirisasi, kami berharap hasil perkebunan masyarakat tidak hanya dijual mentah, tetapi juga dapat diolah untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani,” kata Atenius.

Kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat hilirisasi perkebunan berbasis potensi lokal. Langkah ini bukan hanya memperkokoh struktur ekonomi daerah, tetapi juga memastikan nilai tambah dinikmati di dalam wilayah, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan meningkat secara berkelanjutan.

Oleh: Yohan Yikwa *)

Lanskap ekonomi di wilayah Papua sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, bergerak dari sekadar penyedia bahan mentah menuju pusat pertumbuhan industri berbasis nilai tambah. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat kini menemukan resonansi kuat di tingkat daerah, menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Transformasi ini bukan sekadar retorika pembangunan, melainkan langkah konkret untuk memastikan kekayaan alam Papua memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta penguatan pendapatan asli daerah. Dengan mengintegrasikan seluruh proses dari hulu hingga hilir, Papua sedang membangun fondasi kedaulatan ekonomi yang tangguh di wilayah timur Indonesia.

Salah satu fokus utama yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan adalah optimalisasi komoditas sagu. Sagu bukan hanya sekadar pangan fungsional bagi masyarakat Papua, tetapi merupakan aset strategis yang memiliki potensi pasar internasional luar biasa. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy A.Y. Thesia, menjelaskan bahwa pengembangan sagu kini diarahkan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah guna memperkuat seluruh rantai nilai, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga proses inkubasi bisnis. Melalui pendekatan ini, produk olahan sagu asal Papua mulai membidik pasar mancanegara seperti Jepang, Australia, dan Jerman. Potensi regenerasi alami pohon sagu yang sangat tinggi menjadi keunggulan komparatif yang harus dikelola secara profesional melalui standardisasi produk dan legalitas usaha yang difasilitasi penuh oleh pemerintah.

Strategi hilirisasi ini juga diperkuat dengan rencana pembangunan infrastruktur industri yang merata. Pemerintah Provinsi Papua telah merancang pembangunan rumah produksi sagu di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen sebagai sentra utama pengolahan. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Anton Yoas Imbenai, menekankan bahwa keberlanjutan stok merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar internasional. Tantangan alih fungsi lahan yang mengancam keberadaan dusun sagu menjadi perhatian serius yang memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Dengan menjaga ekosistem hutan sagu, Papua sebenarnya sedang mengamankan masa depan ketahanan pangan sekaligus komoditas ekspor unggulan.

Di sisi lain, pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua Tengah turut memberikan akselerasi pada semangat kewirausahaan muda. Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Papua Tengah, Yoti Gire, mendorong pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang menempatkan masyarakat adat sebagai partisipan aktif dalam pembangunan. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri menjadi prioritas utama. Melalui promosi komoditas seperti Kopi Arabika dari Paniai, Moanemani, dan Timika dalam forum investasi nasional, para pengusaha muda membuktikan bahwa produk lokal Papua memiliki daya pikat global. Digitalisasi ekonomi dan kemudahan perizinan melalui sistem daring menjadi katalisator bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Transformasi ini semakin terlihat nyata pada sektor kelautan dan perikanan yang menunjukkan performa impresif. Ekspor ikan tuna seberat 17,8 ton ke Los Angeles, Amerika Serikat, baru-baru ini menjadi bukti bahwa kualitas pengolahan hasil laut Papua telah memenuhi standar global. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua, Iman Djuniawal, menyatakan bahwa pengiriman produk dalam bentuk potongan yang telah dikemas rapi menunjukkan keberhasilan proses nilai tambah di dalam daerah. Keberhasilan ekspor ini tidak hanya menyumbang pada pendapatan daerah, tetapi juga memberikan efek domino pada kesejahteraan para nelayan sebagai pemasok utama bahan baku.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini dan mengingatkan bahwa keberadaan industri pengolahan di Papua harus mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Dengan adanya pabrik pengolahan di Jayapura, dampak positif ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Sektor perkebunan dan peternakan di wilayah pegunungan juga tidak luput dari sentuhan modernisasi. Program satu juta bibit kopi dan pengembangan peternakan babi modern dengan nilai investasi yang signifikan menunjukkan semangat pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi di wilayah pedalaman. Meki Nawipa meyakini bahwa dengan menanam komoditas unggulan hari ini, pemerintah sedang menyiapkan masa depan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi dan manajemen profesional yang dapat diadopsi oleh para peternak dan petani lokal.

Agenda hilirisasi di Papua merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk melepaskan ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Integrasi antara sektor hulu yang lestari dan sektor hilir yang inovatif akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar global. Dukungan penuh terhadap kebijakan ini adalah harga mati demi memastikan bahwa setiap tetes kekayaan alam Papua benar-benar mengalir untuk kemakmuran masyarakatnya. Dengan sinergi lintas sektor, penguatan modal manusia, dan pembangunan infrastruktur industri yang tepat sasaran, Papua kini sedang melangkah menjadi mercusuar ekonomi baru di kawasan Pasifik.

*) Analis Isu Strategis asal Papua