Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu alokasi anggaran kementerian lain, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait pembiayaan program prioritas tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alokasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dicatat dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk 2026, BGN menganggarkan Rp 24 triliun dalam fungsi tersebut.

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp 24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Dadan.

Ia menambahkan, skema serupa berlaku pada kelompok anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan, yang masuk dalam fungsi pendidikan. Dadan memastikan alokasi tersebut tidak mengurangi pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp 223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Ia juga memastikan transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap meningkat.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan.

“Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ujarnya.

Ia menegaskan anggaran pendidikan tetap 20 persen APBN atau Rp 769,1 triliun dan telah disepakati pemerintah bersama DPR RI.***

JAKARTA – Komitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia kembali ditegaskan melalui persetujuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah secara bulat menyetujui alokasi program tersebut sebagai bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa persetujuan anggaran MBG merupakan hasil pembahasan komprehensif antara DPR dan pemerintah sejak penyusunan APBN 2025 hingga 2026. Seluruh fraksi di parlemen memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, mencerminkan soliditas politik dalam mendukung agenda pembangunan yang berorientasi pada masa depan generasi bangsa.

“Anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said.

Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi kualitas anak-anak Indonesia. Program MBG dipandang sebagai intervensi strategis guna memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai, sehingga mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan, dan produktivitas di masa depan.

Said juga menegaskan bahwa DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan tersebut. Dukungan legislatif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sinergi kuat antara cabang eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, senilai Rp 769,1 triliun, telah melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama DPR. Ia menegaskan bahwa program MBG menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui pendekatan yang holistik.

Menurut Teddy, MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, dengan memastikan kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi secara optimal. Pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai prasyarat penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

Persetujuan bersama atas anggaran MBG dalam APBN 2026 mencerminkan komitmen kolektif negara dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan dukungan politik yang solid dan perencanaan anggaran yang terukur, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang unggul melalui penguatan kualitas manusia sejak usia sekolah.

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menegaskan bahwa dana zakat tidak digunakan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik terkait sumber pendanaan program tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

“Zakat hanya disalurkan kepada delapan asnaf sesuai syariat dan tidak digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Nasaruddin.

Senada dengan itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas, Rizaludin Kurniawan, memastikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat tidak dialihkan untuk membiayai program pemerintah.

“Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat sepenuhnya disalurkan sesuai ketentuan agama dan tidak dialihkan untuk pendanaan program pemerintah,” ujar Rizaludin.

Di sisi lain, pendanaan MBG telah disepakati melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama DPR. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa alokasi anggaran MBG telah disetujui dalam APBN 2026.

“Banggar DPR menyetujui besaran anggaran program MBG dalam APBN 2026 sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM bangsa. Program MBG yang disahkan bersama pemerintah dan DPR mencerminkan dukungan legislatif terhadap peningkatan gizi anak sekolah,” kata Said.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga membantah isu bahwa program tersebut memangkas anggaran pendidikan.

“Program MBG tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan yang sudah ada,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Ia menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi masa depan Indonesia karena menyasar gizi sejak dalam kandungan hingga usia sekolah, sehingga generasi Indonesia nantinya lebih sehat dan produktif. Anggaran pendidikan tahun 2026 malah naik dan MBG tidak memangkas anggaran pendidikan, sehingga program pendidikan tetap kuat sambil memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa,” ujarnya.

Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan dana zakat tetap dikelola sesuai ketentuan agama, sementara pendanaan MBG bersumber dari APBN yang telah dibahas dan disetujui bersama DPR secara transparan dan akuntabel.

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak multidimensi bagi pembangunan nasional. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, MBG juga dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus memperkuat sektor pendidikan secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang memiliki desain komprehensif. “MBG ini didesain bukan hanya untuk fokus pada kesehatan, tetapi juga pemberdayaan perekonomian dan pendidikan. Nah, karena itu Kemendagri fokusnya adalah untuk memastikan agar Bapak-Ibu, para kepala daerah semua ini terus bersinergi,” kata Bima.

Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, khususnya peran aktif pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat 17 peran Pemda yang mendukung program ini, mulai dari penguatan ekosistem pangan, jaminan keamanan pangan, pendataan penerima manfaat, hingga edukasi dan pemantauan kesehatan. Seluruh peran tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Bima menekankan pentingnya penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan. Penguatan ini diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

“Agar juga Dinas atau OPD yang lain bisa dilibatkan di sini. Bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga ketahanan pangan, dan juga berkoordinasi dengan BPOM. Jadi Surat Edaran dari Pak Mendagri ini nanti akan fokus pertama ke SLHS yang lebih detail, yang kedua adalah penguatan rantai pasok,” ujarnya.

Penguatan rantai pasok ini sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, pelaku UMKM, hingga koperasi daerah dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG menciptakan siklus ekonomi yang produktif. Dengan demikian, anggaran yang digelontorkan negara tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi anak, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam aspek pendidikan, MBG diyakini mampu meningkatkan konsentrasi dan partisipasi belajar siswa. Asupan gizi yang memadai akan berdampak langsung pada daya tangkap dan stamina anak di sekolah, sehingga kualitas pembelajaran ikut terdongkrak.

Bima juga menekankan pentingnya pemantauan status gizi anak secara berkala sebagai bagian dari evaluasi program. “Kita harus pikirkan mekanisme teknisnya, apakah di BGN, apakah di Dinas Kesehatan, atau masuk dalam cek kesehatan gratis tadi. Jadi setiap tiga bulan itu kita bisa pantau anak-anak kita,” tambahnya.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, MBG hadir bukan hanya sebagai program bantuan makanan, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia. Melalui penguatan gizi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan dukungan terhadap kualitas pendidikan, MBG menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia yang lebih maju.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan dampak positif yang semakin nyata bagi dunia pendidikan nasional. Program ini telah dinikmati oleh puluhan juta peserta didik di berbagai daerah dan dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesehatan, kesiapan belajar, serta pembentukan karakter anak sejak usia dini. Kehadiran MBG tidak hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program makan bergizi merupakan ikhtiar strategis negara dalam menyiapkan kualitas manusia sejak dini. Menurutnya, anak-anak yang terpenuhi kebutuhan gizinya akan memiliki fondasi yang kuat untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang secara optimal.

“Program makan bergizi adalah ikhtiar menyiapkan kualitas manusia sejak dini, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi,” tegas Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan bahwa MBG dirancang tidak semata sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan sebagai bagian dari pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Anak-anak yang sehat secara fisik diyakini lebih siap menerima pembelajaran, memiliki konsentrasi yang lebih baik, serta mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal di sekolah.

Dalam perspektif nilai, Abdul Mu’ti mengaitkan arah MBG dengan konsep Islam bastatan fil ‘ilmi wal jism, yakni keunggulan ilmu pengetahuan yang berjalan seiring dengan ketangguhan raga. Ia merujuk pada kisah Thalut sebagai pemimpin yang dipilih bukan karena kekayaan materi, melainkan karena kekuatan fisik dan kebijaksanaan intelektual yang dimilikinya.

“Tafsir-tafsir modern menyebut bahwa amanah besar menuntut daya lahir dan batin yang dipandu iman, ilmu, serta upaya pendidikan yang sistematis. Kontekstualisasi hari ini menempatkan ilmu sebagai seluruh pengetahuan yang bermanfaat, dan jism sebagai kesehatan, kebugaran, ketahanan mental, serta kecakapan hidup,” jelasnya.

Menurut Abdul Mu’ti, kerangka pemikiran tersebut menegaskan bahwa MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi semata, tetapi menjadi pintu masuk pembentukan karakter peserta didik. Generasi yang kuat, kata dia, membutuhkan tubuh yang terawat agar ilmu dapat bertumbuh dan diwujudkan dalam kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir Program Makan Bergizi Gratis adalah melahirkan generasi yang siap belajar, siap bekerja, dan siap memikul tanggung jawab sosial. Pada titik ini, makanan bergizi dipandang bukan sekadar intervensi kesehatan, melainkan bagian integral dari upaya membangun kualitas manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.

Dengan jangkauan yang telah menyentuh puluhan juta peserta didik, MBG diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Program ini diyakini akan berkontribusi besar dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (*)

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda nasional memerlukan tata kelola data yang kuat, mulai dari ketepatan sasaran hingga efisiensi logistik serta akuntabilitas.

Saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang mengembangkan model pemetaan zona tangkap udang, ikan, rumput laut berbasis AI untuk mendukung optimalisasi MBG. Pemetaan potensi laut berbasis artifisial dengan tingkat akurasi 94% untuk memastikan ketahanan protein.

Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi, BRIN Esa Prakasa mengatakan, integrasi data geospasial dan tata kelola satu data membuka peluang kolaborasi pemanfaatan data pemerintahan digital guna mendukung MBG melalui inisiatif Satu Peta Nasional MBG.

“Kami ulas kebutuhan dan tantangan integrasi data produksi, stok, distribusi, harga, serta data lokasi yang relevan dengan operasional MBG,” ujar Esa.

pelaksanaan MBG membutuhkan data akurat dan terpadu, termasuk data spasial lokasi dapur dan penyedia layanan. Tanpa tata kelola data dan mekanisme verifikasi yang kuat, penentuan lokasi berbasis geolocation berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan.

“Dengan BGN kami ingin memperoleh terkait kebutuhan data, proses validasi, serta peran pemerintah daerah sebagai produsen data,” ujarnya.

“Dengan kolaborasi ini kami berharap menghasilkan rekomendasi konkret penguatan pemerintahan digital dalam kerangka Satu Peta Nasional MBG hingga mendorong tindak lanjut riset terapan untuk mendukung keberhasilan program MBG secara transparan, akuntabel, dan berbasis bukti,”

Sedang Peneliti BRIN pencetus ide peta protein ikan untuk MBG, Rezza Eko Caraka menyampaikan riset bertujuan memetakan potensi laut Indonesia sebagai alternatif sumber gizi dalam disversifikasi pangan MBG.

Hasil riset ini berpotensi diintegrasikan ke dalam dasbord nasional guna mendukung pengambilan keputusan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Integrasi dan spasial dan AI diharapkan menjadi fondasi ilmiah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi protein laut Indonesia untuk menunjang program MBG.

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Mensos Gus Ipul setelah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor BGN Jakarta.

“Hari ini saya berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof Dadan untuk mematangkan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Saya bersyukur karena konsepnya makin matang dan sudah ketemu kira-kira bagaimana bentuk kerjasamanya,” ujar Gus Ipul

Menurutnya, program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas ini melanjutkan dari program “Permakanan” yang selama ini telah dijalankan Kemensos. Sebelumnya, bantuan makanan siap santap bagi lansia dan penyandang disabilitas telah disalurkan melalui para pendamping sosial dan kelompok masyarakat (Pokmas) di daerah.

“Kini, skema MBG nasional akan dipadukan agar cakupannya lebih luas dan standar gizinya lebih terukur,” tuturnya.

Gus Ipul menjelaskan, penyediaan makanan akan memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik BGN yang tersebar di daerah. Sementara penjangkauan kepada penerima manfaat tetap dilakukan melalui mekanisme layanan sosial Kemensos yang sudah berjalan.

“Nanti yang melayani tetap SPPG, sementara yang mengantar nanti dari Pokmas atau dari caregiver,” pungkasnya.

Sasaran program ini adalah lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1-5. Diprioritaskan bagi lansia rentan serta penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga memerlukan dukungan pemenuhan gizi secara langsung, jelasnya.

Terima kasih Prof Dadan, selama ini telah membimbing kami untuk menyusun satu konsep, sehingga ini sudah terintegrasi dengan MBG secara menyeluruh,” tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai sinergi tersebut akan mempermudah jangkauan layanan bagi kelompok rentan, terutama karena jaringan SPPG sudah tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.

“Saya kira apa yang sebenarnya jadi tugas Mensos selama ini dengan hadirnya SPPG di setiap wilayah itu akan dipermudah, karena SPPG ada di setiap wilayah di Indonesia di radius rata-rata 4 Km,” kata Dadan.

Ia menambahkan, pembagian peran antara BGN dan Kemensos membuat proses penyediaan hingga distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif.

“Penyediaan makanan bisa diambil dari SPPG, kemudian yang mengantarkan tetap petugas dari Kementerian Sosial yaitu Pokmas atau caregiver. Jadi ini sinergi yang bagus mengoptimalkan fasilitasnya,” tutupnya.

Medan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menunjukkan dampak positif nyata karena telah dinikmati oleh puluhan juta peserta didik di berbagai daerah. Dukungan terhadap program ini kembali ditegaskan oleh Muhammadiyah dalam peresmian Tahap 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampus IV Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga merupakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG bukan sekadar pernyataan, melainkan telah diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan BGN pada momentum Tanwir Muhammadiyah di Kupang.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Muhammadiyah dalam menyiapkan generasi yang kuat secara intelektual dan fisik.

“Program makan bergizi adalah ikhtiar menyiapkan kualitas manusia sejak dini, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi,” tegasnya.

Prof. Abdul Mu’ti mengaitkan arah MBG dengan konsep Islam bastatan fil ‘ilmi wal jism, yakni keunggulan ilmu dan ketangguhan raga yang berjalan beriringan.

Ia merujuk kisah Thalut yang dinilai layak memimpin bukan karena faktor material, melainkan kekuatan fisik dan kebijaksanaan intelektual.

“Tafsir-tafsir modern menyebut bahwa amanah besar menuntut daya lahir dan batin yang dipandu iman, ilmu, serta upaya pendidikan yang sistematis. Kontekstualisasi hari ini menempatkan ilmu sebagai seluruh pengetahuan yang bermanfaat, dan jism sebagai kesehatan, kebugaran, ketahanan mental, serta kecakapan hidup,” jelas Mu’ti.

Menurutnya, kerangka tersebut menempatkan MBG tidak semata sebagai program pemenuhan gizi, melainkan sebagai pintu masuk pembentukan karakter dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Generasi kuat membutuhkan tubuh yang sehat agar ilmu dapat berkembang dan diwujudkan dalam kerja nyata.

Prof. Abdul Mu’ti juga menyerahkan buku berjudul Makan Bergizi Gratis Perspektif Islam dan Pendidikan kepada para tokoh yang hadir, sebagai bagian dari penguatan rujukan gagasan dan narasi publik mengenai pentingnya gizi serta pendidikan karakter dalam menyiapkan generasi Indonesia yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. #

JAKARTA – Penjelasan mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipertegas dalam pernyataan resmi antara DPR dan pemerintah. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengamini keterangan Sekretaris Kabinet bahwa program MBG tidak mengurangi maupun menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dipahami sebagian pihak.

“Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said Abdullah.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran dilakukan secara transparan dan kolektif melalui mekanisme konstitusional. MBG ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia tanpa mengurangi porsi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai amanat undang-undang.

“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” tegas Said Abdullah.

Ia menambahkan bahwa dukungan DPR terhadap MBG sejalan dengan komitmen memperkuat kualitas generasi muda melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN,” tambah Said Abdullah.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada angka 20 persen dari APBN sesuai ketentuan konstitusi dan tidak mengalami pengurangan akibat program MBG.

“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Ia memastikan bahwa seluruh komponen belanja telah dibahas dan disepakati bersama DPR, termasuk dalam forum Badan Anggaran.

“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR,” tegas Teddy Indra Wijaya.

Lebih lanjut, MBG disebut sebagai program pendukung yang memperkuat fondasi pendidikan melalui peningkatan status gizi peserta didik.

“Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” tutup Teddy Indra Wijaya.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah dan DPR memastikan bahwa MBG berjalan tanpa mengurangi anggaran pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. (*)

Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendukung langkah evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) selama Ramadan 2026.

Evaluasi ini meliputi pembenahan kemasan makanan, penyesuaian komposisi gizi, peningkatan sistem distribusi, serta penguatan transparansi anggaran. Ini penting guna memastikan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan sesuai standar kesehatan dan prinsip perlindungan konsumen.

Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Evaluasi ini adalah langkah korektif yang penting agar Program MBG benar-benar menjamin pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi penerima manfaat,” ujar Mufti di Jakarta.

Pelaksanaan MBG selama Ramadan, BGN menyesuaikan pola distribusi dengan menyediakan paket makanan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga asupan gizi tetap terpenuhi meski pola konsumsi masyarakat berubah.

“Kualitas kemasan juga diperkuat guna memastikan keamanan pangan selama proses pengiriman dan penyimpanan. Komposisi menu dievaluasi juga agar tetap memenuhi standar gizi nasional,” katanya.

BPKN mengungkapkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan tata kelola anggarannya.

“Program MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, serta kualitas makanan harus dijaga,” imbuh Mufti.

BPKN juga mendorong BGN untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas, dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif dan, tapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, jadi diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas,” ucap Mufti.

Menurutnya, komitmen terhadap standar gizi, keamanan pangan, dan transparansi anggaran akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.

“Pengawasan yang konsisten, sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program,” pungkasnya.

Evaluasi yang dilakukan BGN mencakup aspek kemasan makanan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran, guna memastikan Program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan tepat sasaran.

Dengan evaluasi MBG Ramadan 2026 ini, pemerintah dinilai menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan mutu layanan publik sekaligus memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor pangan. [*]