JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan koperasi desa menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

“Mereka (SPPG) kan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu, dapur akan membeli bahan makanan bakunya dari Kopdes,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih akan menyerap berbagai komoditas dari masyarakat sekitar, mulai dari sayuran, buah-buahan, beras, hingga hasil peternakan dan perikanan, yang menciptakan rantai pasok terintegrasi dari desa hingga dapur MBG.

“Untuk membantu agar ekonomi kerakyatan ini bisa berkembang dengan baik. Intinya adalah pemberdayaan sebetulnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih juga akan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari agen pupuk, distribusi gas elpiji, penyedia sembako, hingga wadah promosi produk UMKM.

“Nanti Kopdes akan jadi agen pupuk, gas, sembako, hingga tempat pameran UMKM. Kopdes perannya penting untuk menumbuhkan ekonomi desa,” ujarnya.

Pengamat perkoperasian Iskandar Zulkarnain pun menilai program Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Iskandar, koperasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Karena itu, keberadaan Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi pusat ekosistem ekonomi desa yang mampu menggerakkan UMKM, menyerap hasil produksi masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Dalam ekonomi, implementasi Pancasila tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Indonesia sesungguhnya ditopang oleh tiga kekuatan utama, yakni BUMN sebagai representasi negara, sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta koperasi sebagai representasi ekonomi rakyat. Ketiganya harus tumbuh secara seimbang,” ujar Iskandar.

Ia menilai integrasi Kopdes Merah Putih dengan program MBG memberikan pasar yang jelas bagi hasil produksi desa sekaligus menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat lokal.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.

“Kalau lihat dari konsepnya, kebijakan-kebijakannya itu sangat inklusif. MBG, koperasi merah putih, sekolah rakyat, itu sangat inklusif. Dan itu sejalan dengan Pasal 33 dari sisi program,” kata Agun.

Dengan integrasi antara MBG dan Kopdes Merah Putih, pemerintah optimistis manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan usaha baru, memperkuat rantai pasok pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Oleh: Rina Oktavia)*

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai salah satu terobosan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini diarahkan untuk membangun perekonomian dari tingkat akar rumput atau grassroots, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konseptual Koperasi Merah Putih merupakan gagasan yang sangat baik karena menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Menurutnya, koperasi memiliki karakter yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalistik karena digerakkan oleh masyarakat secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam konsep tersebut, negara tidak hadir sebagai pelaku bisnis, melainkan sebagai regulator dan fasilitator yang mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Keterlibatan negara dinilai penting agar berbagai hambatan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat desa dapat segera diatasi. Dengan dukungan pemerintah, proses pembangunan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi dan rantai pasok (supply chain) berbagai kebutuhan masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung hasil panen petani, tetapi juga menyalurkan kebutuhan produksi seperti pupuk, bibit, dan sarana pertanian lainnya. Melalui sistem tersebut, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses pasar. Banyak hasil panen yang bergantung pada tengkulak atau perantara sehingga nilai ekonomi yang diterima petani menjadi lebih kecil. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga yang lebih baik dan berkeadilan.

Tidak hanya sektor pertanian, manfaat koperasi juga dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Nelayan, misalnya, dapat memperoleh dukungan berupa penyediaan sarana produksi, distribusi hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang lebih luas. Kehadiran koperasi akan membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan desa, koperasi berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Koperasi dapat menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan industri maupun mitra usaha yang membutuhkan. Dengan sistem tersebut, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya transaksi dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta memperkuat daya saing produk lokal.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai bahwa Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan apabila dikelola secara baik oleh negara dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meski demikian, implementasi program memerlukan penyesuaian dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi yang berbeda. Daerah pertanian memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah pesisir atau kawasan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, model koperasi perlu disusun berdasarkan pemetaan potensi lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Pendekatan berbasis ekologi ekonomi lokal menjadi penting agar koperasi dapat berkembang sesuai karakter wilayahnya. Koperasi di daerah pertanian dapat difokuskan pada pengelolaan hasil panen dan kebutuhan produksi, sedangkan koperasi di wilayah pesisir dapat mengutamakan sektor perikanan dan distribusi hasil tangkapan. Adapun di kawasan ekonomi kreatif, koperasi dapat menjadi wadah pengembangan produk kreatif dan pemasaran digital.

Selain penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung juga memiliki peran penting. Kehadiran fasilitas penyimpanan, pusat distribusi, dan toko koperasi akan meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperkuat posisi koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

Agar program berjalan optimal, pengawasan yang ketat menjadi aspek penting dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga perlu diperkuat sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana aspirasi masyarakat juga perlu diiringi dengan mekanisme komunikasi yang baik agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa menimbulkan keresahan publik. Dengan tata kelola yang baik, koperasi akan semakin dipercaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata.

Secara keseluruhan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi rakyat yang lebih kuat dan mandiri. Program ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan dukungan negara, koperasi berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Melalui pengelolaan yang profesional, pengawasan yang kuat, serta penyesuaian dengan karakteristik daerah, Koperasi Merah Putih dapat menjadi fondasi baru ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan..

)* Penulis adalah Mahasiswa Semarang tinggal di Jakarta

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah mendapat dukungan dari kalangan akademisi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago, menilai konsep KDMP sejalan dengan cita-cita pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat di tingkat desa dan daerah.

Menurut Faisal, program tersebut dirancang untuk membuka ruang baru bagi perekonomian rakyat sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di sektor-sektor produktif yang selama ini menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses pasar dan distribusi hasil produksi.

“Kalau dari hakikat program, konsep Koperasi Merah Putih itu sangat bagus sekali. Tujuannya untuk mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput atau grassroots. Harapan utamanya adalah menjadi ruang baru bagi perekonomian rakyat, termasuk di daerah-daerah dan desa,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran KDMP berpotensi menjadi penghubung utama dalam rantai pasok ekonomi desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung hasil panen petani dan tangkapan nelayan, tetapi juga menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk, sarana pertanian, hingga dukungan bagi pelaku UMKM desa.

Menurutnya, selama ini salah satu persoalan mendasar yang dihadapi petani dan nelayan adalah terbatasnya akses pasar. Akibatnya, mereka sering bergantung pada perantara yang mengambil margin besar dari hasil produksi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih bisa menjadi pembuka pasar bagi petani dan nelayan. Kehadirannya dapat memangkas mata rantai distribusi yang panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima masyarakat menjadi lebih optimal,” katanya.

Faisal menilai program ini memiliki potensi menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Bahkan, KDMP dapat menjadi alternatif model ekonomi yang memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi dominasi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada modal besar.

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi KDMP tidak dilakukan dengan pendekatan seragam di seluruh daerah. Menurutnya, karakteristik ekonomi masyarakat pesisir, pertanian, maupun ekonomi kreatif memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan desain koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.

“Pemerintah harus melakukan pemetaan yang baik. Koperasi Merah Putih di daerah nelayan tentu berbeda dengan daerah pertanian atau kawasan ekonomi kreatif. Tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan dan problematikanya berbeda,” jelasnya.

Selain itu, Faisal menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program. Ia mendorong keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga pengawas untuk memastikan KDMP berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.

“Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Konsepnya sangat baik untuk membantu ekonomi rakyat. Tantangan yang muncul adalah bagian dari dinamika pembangunan, tetapi program ini harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Faisal.

Dengan konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, KDMP dinilai berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah memiliki potensi besar untuk menjadi motor baru penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan, membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan nelayan, serta mempercepat distribusi berbagai kebutuhan produktif masyarakat.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konsep dan tujuan, Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput (grassroots). Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi fondasi pembangunan nasional.

“Tujuan utama Koperasi Merah Putih sangat baik, yaitu mendorong perekonomian rakyat dari tingkat desa. Harapan Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan koperasi sebagai ruang baru bagi tumbuhnya ekonomi rakyat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pasar,” ujar Faisyal.

Ia menjelaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus penghubung antara petani, nelayan, UMKM, dan pasar yang lebih luas. Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan lebih baik, sementara kebutuhan produksi seperti pupuk, sarana pertanian, dan kebutuhan usaha lainnya dapat tersalurkan secara lebih efektif.

“Koperasi Merah Putih dapat menjadi supply chain yang menampung dan mendistribusikan hasil panen masyarakat. Kehadirannya juga berpotensi memangkas rantai distribusi yang panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima petani dan nelayan menjadi lebih optimal,” katanya.

Faisyal menambahkan, program ini juga berpeluang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik perantara yang selama ini mengambil margin cukup besar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat lebih banyak dirasakan langsung oleh pelaku usaha di tingkat desa.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan yang kuat serta penyesuaian model koperasi dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat pesisir, pertanian, maupun ekonomi kreatif memiliki tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai.

“Jika dikelola dengan baik, diawasi secara ketat, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat desa apabila dijalankan secara tepat, adaptif, dan disertai pengawasan yang efektif. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penggerak ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu memperluas akses pasar, memangkas rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan yang sangat baik untuk membangun ekonomi dari akar rumput.

“Pada hakikatnya, konsep Koperasi Merah Putih sangat baik. Tujuannya adalah mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput dan menjadi ruang baru bagi ekonomi masyarakat di desa maupun daerah, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Faisyal.

Menurutnya, koperasi bukanlah instrumen yang bekerja dengan logika kapitalisme, melainkan ekonomi yang tumbuh dari partisipasi rakyat. Dalam konteks tersebut, negara berperan sebagai fasilitator yang mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan.

Ia menjelaskan bahwa apabila program ini berjalan optimal, Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat rantai pasok yang menampung hasil panen petani, menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk dan sarana pertanian, hingga mendistribusikan hasil produksi kepada industri maupun mitra usaha.

“Selama ini banyak petani menghadapi kendala akses pasar. Kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi pembuka pasar sekaligus mengakomodasi hasil panen agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” kata Faisyal.

Selain sektor pertanian, konsep serupa juga dinilai dapat diterapkan di wilayah pesisir untuk mendukung nelayan melalui penyediaan kebutuhan melaut serta penyaluran hasil tangkapan secara lebih efisien. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menjalankan aktivitas bisnis, tetapi menjadi instrumen yang membantu menggerakkan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Faisyal mengatakan keberadaan koperasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi yang panjang dan praktik perantara yang selama ini mengurangi keuntungan petani maupun nelayan.

“Kehadiran Koperasi Merah Putih bukan untuk berbisnis dengan rakyat, tetapi membantu perekonomian rakyat agar berjalan lebih baik. Negara hadir untuk mempercepat roda ekonomi yang selama ini terhambat,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi program tidak dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan model koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal.

“Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang matang. Kebutuhan daerah pertanian, pesisir, maupun wilayah berbasis ekonomi kreatif tentu berbeda sehingga konsep Koperasi Merah Putih harus menyesuaikan ekologi ekonomi lokal masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Faisyal menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Pengawasan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat penegak hukum sehingga tata kelola koperasi tetap akuntabel dan transparan.

Ia juga menilai mekanisme pengawasan publik harus dikelola secara baik agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik maupun media sosial.

Faisyal menyatakan optimistis bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Menurut saya, Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Berbagai tantangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan program, namun dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang baik, koperasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam menyelamatkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dari tingkat desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai konsep Koperasi Merah Putih sejalan dengan semangat membangun ekonomi dari akar rumput atau grassroots. Menurutnya, program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut membuka ruang baru bagi penguatan ekonomi masyarakat desa.

“Secara konsep dan fungsi, Koperasi Merah Putih merupakan program yang sangat baik karena bertujuan mendorong perekonomian rakyat dari tingkat desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago.

Ia menjelaskan bahwa koperasi memiliki karakter ekonomi yang digerakkan bersama oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara hadir sebagai fasilitator untuk mempercepat pergerakan ekonomi rakyat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas dan merata.

Menurutnya, apabila dijalankan secara optimal, Koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat rantai pasok (supply chain) yang menampung hasil panen, menyalurkan kebutuhan produksi pertanian, hingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat desa.

“Keberadaan koperasi dapat membantu petani dan nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai Koperasi Merah Putih berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara atau tengkulak, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh produsen di tingkat desa.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago juga menekankan pentingnya penyesuaian model koperasi berdasarkan karakteristik daerah. Menurutnya, kebutuhan wilayah pertanian, pesisir, maupun kawasan ekonomi kreatif memiliki tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan potensi lokal.

“Setiap daerah memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda, sehingga pengembangan Koperasi Merah Putih perlu disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing wilayah,” jelasnya.

Selain itu, pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dinilai penting agar implementasi program berjalan transparan dan akuntabel.

Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan sistem pembelajaran guna menciptakan pendidikan yang berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulussalam dapat selesai sesuai target meski menghadapi tantangan logistik.

Lokasi yang berada di wilayah perbatasan membuat distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

“Kita harus mengakui bahwa lokasi Subulussalam cukup menantang dari sisi logistik. Mengangkut material ke sini tidak mudah,” ujar Dody.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU menerapkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan.

“Beberapa titik yang semula direncanakan menggunakan baja akan kita evaluasi untuk sebagian diganti dengan beton agar pelaksanaan konstruksi bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan,” katanya.

Menurut Dody, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen.

“Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Di Kalimantan Barat, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dilakukan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang kita bangun adalah masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga paling rentan secara ekonomi.

Menurutnya, sekolah berasrama memungkinkan pembinaan akademik dan karakter dilakukan secara menyeluruh.

“Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini merupakan hadiah dari Presiden Prabowo bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas,” kata Gus Ipul.

Ia juga menilai perkembangan siswa sangat positif.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, kondisi fisiknya lebih baik, lebih sehat, lebih disiplin, dan semakin nyaman menjalani proses pembelajaran,” ujarnya.

Saat ini, program Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di Indonesia.

Dengan pembangunan fasilitas yang terus dipercepat serta penguatan tenaga pendidik dan pembinaan karakter siswa, pemerintah berharap program ini menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.

Program prioritas Presiden tersebut dikawal secara langsung oleh berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sembari menunggu pembangunan gedung permanen.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan pembangunan sekolah.

“Saya lihat ini sekolah rintisan. Sekolah rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Masih kita komunikasikan karena ada tanah yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan,” ujarnya.

Menurut Dudung, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini merupakan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa para siswa Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, para siswa kini lebih percaya diri, disiplin, dan berani menampilkan kemampuan mereka di depan publik.

“Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Manado.
Di Lampung Timur, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru 14 Juli 2026.

Sekolah tersebut akan menampung 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Untuk SD ada 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa. Jadi total 270 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat permanen ini,” jelas Agus Jabo.

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional, khususnya Pertalite, berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan menyusul potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi setelah adanya kenaikan harga Pertamax. Pemerintah bersama Pertamina pun terus menjaga kelancaran distribusi agar pasokan energi tetap tersedia dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite ke seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjalan normal sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Selain itu, perusahaan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan distribusi BBM di berbagai wilayah secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Ia menuturkan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan Pertalite di beberapa daerah. Koordinasi dengan berbagai unit operasional dan pemangku kepentingan juga terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Roberth, keberadaan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Apabila terjadi lonjakan konsumsi di wilayah tertentu, Pertamina akan melakukan penguatan distribusi agar ketersediaan Pertalite tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap berlangsung secara tepat sasaran. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa sistem MyPertamina berbasis QR Code masih menjadi instrumen utama dalam pengendalian penyaluran BBM subsidi.

“Antisipasi dan mitigasi pasti dilakukan. Saat ini akses pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code. Menteri ESDM juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan,” ujar Anggia.

Selain memanfaatkan sistem digital, pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan energi dari negara benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Dengan stok Pertalite yang dipastikan tersedia serta sistem distribusi yang terus diawasi, Pertamina optimistis kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Jakarta – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite, berada dalam kondisi aman dan tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian tersebut diberikan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite melalui seluruh jaringan SPBU berlangsung normal sesuai penugasan pemerintah. Proses distribusi tersebut didukung oleh sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi sehingga pasokan energi dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Menurutnya, Pertamina terus menjalin koordinasi dengan seluruh unit operasional yang tersebar di delapan regional guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Perseroan juga telah menyiapkan skema penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan permintaan di sejumlah daerah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat turut memastikan pasokan BBM berada dalam kondisi aman. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria mengatakan distribusi diprioritaskan ke SPBU dengan tingkat konsumsi yang tinggi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Saat ini kami fokus pada penjadwalan mobil tangki yang melayani SPBU dengan tingkat serapan BBM tinggi, sambil terus memantau kondisi pasokan dan menjaga distribusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Satria.

Sementara itu, penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara juga dipastikan berlangsung normal. Sales Branch Manager II Fuel Sulawesi Tenggara Didi Rushadi menyampaikan bahwa Pertamina terus memonitor kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh lembaga penyalur.

“Pertamina terus memastikan stok dan distribusi BBM dalam kondisi aman. Kami juga melakukan koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Didi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Sulawesi Lilik Hardiyanto menegaskan bahwa Pertamina tetap memprioritaskan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

“Hingga saat ini kondisi penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara terpantau aman dan kondusif,” ujar Lilik.