Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal positif bagi pemulihan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Perbaikan ini menunjukkan respons positif investor terhadap berbagai langkah stabilisasi yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai penguatan IHSG terjadi setelah berbagai isu yang sebelumnya menjadi perhatian investor mendapatkan penjelasan yang memadai.

Selain itu, munculnya wacana buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) turut memberikan sentimen positif bagi pasar.

“Alhamdulillah (IHSG) rebound. Dan kita lihat juga beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan dari investor, sudah disampaikan. Dan juga kita melihat upaya untuk buyback saham tanpa RUPS sudah mulai ada wacana untuk dilakukan,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, tekanan yang sempat terjadi di pasar saham Indonesia bukan fenomena yang berdiri sendiri.

Sejumlah bursa saham di kawasan Asia juga mengalami koreksi yang cukup dalam, termasuk Korea Selatan yang sempat memberlakukan penghentian sementara perdagangan setelah indeks Kospi anjlok lebih dari 8,5 persen.

“Kalau kita lihat kemarin di Korea itu sampai trading halt karena sudah 8,5 persen lebih mereka turun dan juga bursa-bursa lainnya,” katanya.

Penguatan IHSG juga didukung tingginya aktivitas perdagangan. Pada penutupan perdagangan, volume transaksi mencapai 45,17 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp28,01 triliun dan frekuensi perdagangan lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Optimisme serupa disampaikan Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi. Ia menilai fase terburuk pasar saham Indonesia telah berlalu. Menurutnya, penguatan rupiah yang kembali bergerak di bawah Rp18.000 per dolar AS menjadi indikator penting membaiknya sentimen pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai kenaikan IHSG merupakan perkembangan positif yang telah lama dinantikan pasar.

“Kenaikan IHSG ini merupakan sinyal positif yang telah lama dinantikan pasar, meskipun belum memadai untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan telah teratasi,” ujarnya.

Meski masih terdapat sejumlah risiko global dan domestik yang perlu diwaspadai, Hendra menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka.

Ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah, perbaikan sentimen global, serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi akan menjadi faktor penting dalam memperkuat pemulihan kepercayaan pasar pada paruh kedua 2026.

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja positif tersebut dinilai tidak terlepas dari respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah dipicu oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan.

Menurutnya, respons tersebut terlihat dari meningkatnya aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS menunjukkan keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus melakukan langkah stabilisasi baik di pasar domestik maupun offshore secara konsisten dan terukur.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai kenaikan IHSG menjadi salah satu sinyal terkuat yang muncul sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang investasi yang menarik karena valuasi saham berada pada level yang relatif murah.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Ia menilai penguatan pasar saat ini menunjukkan respons positif terhadap kombinasi dukungan kebijakan dan harapan investor terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan IHSG hari ini mungkin dapat meredakan tekanan yang dirasakan. Namun, pasar masih menantikan bukti nyata apakah ‘obat’ yang diberikan benar-benar efektif untuk menyembuhkan permasalahan yang ada,” kata Liza.

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan difokuskan pada refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta pembenahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima masyarakat semakin baik, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola program di tengah upaya efisiensi anggaran.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan fokus MBG pada tahun depan bukan lagi semata mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas makanan dan layanan tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima, tetapi juga dari kemampuan dapur-dapur MBG menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.

“Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak mengejar angka 82 juta penerima, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan mampu memberikan makanan yang benar-benar bergizi,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola dimulai melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat program. Saat ini, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.

“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, BGN menetapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional.

Kebijakan efisiensi ini juga mendapat dukungan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan program. Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan MBG tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG melalui pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh pelaksana program dituntut bekerja secara profesional demi memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dari sisi perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles kepada wartawan.

Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan berbagai pihak.

Dengan menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan, pemerintah dapat memastikan program berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru perlu dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.

“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” kata Charles.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel harus menjadi perhatian utama kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta sistem pengelolaan program MBG,” ujar Yahya.

Selain tata kelola, penguatan pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh standar operasional dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi secara ketat dan konsisten,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

[w.R]

Oleh: Yuni Sukmawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan generasi muda. Sebagai program berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran. Karena itu, langkah evaluasi menyeluruh dan pengetatan standar operasional yang kini ditempuh pemerintah menjadi upaya penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, untuk melakukan penataan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan MBG menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi program tersebut. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang besar, pendekatan efisiensi menjadi langkah yang relevan dan diperlukan. Upaya menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat mencerminkan orientasi kebijakan yang mengedepankan efektivitas penggunaan sumber daya negara.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah refocusing atau penajaman kelompok penerima manfaat MBG. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam berbagai program sosial, ketepatan sasaran selalu menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketika distribusi bantuan mampu menjangkau kelompok prioritas secara lebih akurat, maka dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih besar. Penajaman sasaran juga memungkinkan anggaran negara digunakan secara lebih produktif dan mengurangi potensi kebocoran.

Selain itu, kebijakan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orientasi ekspansi menuju penguatan kualitas. Dengan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada, memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang ditetapkan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi persebaran dapur SPPG yang belum merata. Data yang disampaikan Nanik menunjukkan bahwa dari sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi maupun sedang dalam tahap persiapan, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah besar. Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya merasakan manfaat program MBG. Oleh karena itu, fokus untuk memperluas jangkauan program ke wilayah 3T merupakan langkah strategis yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Dari perspektif ekonomi, langkah efisiensi yang direncanakan BGN juga memiliki nilai strategis yang sangat penting. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, menilai bahwa arah kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, terdapat potensi penghematan yang signifikan dari total anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Penghematan tersebut tidak berarti mengurangi manfaat program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola program sosial memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional. Efisiensi akan menciptakan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan lainnya. Tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas belanja pemerintah. Dengan demikian, reformasi tata kelola MBG tidak hanya berdampak pada sektor gizi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Dukungan terhadap langkah pembenahan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru merupakan kesempatan yang tepat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Ia menilai bahwa fokus pada kualitas merupakan arah kebijakan yang selama ini diperlukan untuk memastikan MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Charles juga menekankan perlunya perbaikan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas gizi. Aspek-aspek tersebut merupakan fondasi utama keberhasilan program MBG. Tanpa SOP yang kuat dan SDM yang kompeten, besarnya anggaran serta luasnya jaringan pelayanan tidak akan mampu menghasilkan manfaat yang optimal.

Evaluasi total dan pengetatan standar operasional merupakan bentuk penguatan yang diperlukan agar program ini semakin matang dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi, refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pemerataan layanan ke daerah 3T, serta peningkatan kualitas tata kelola merupakan rangkaian langkah yang saling melengkapi untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan fondasi tata kelola yang lebih kuat, MBG berpeluang menjadi salah satu program pembangunan manusia yang tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga unggul dalam kualitas dan dampaknya bagi masa depan Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Aditya Akbar )*

Upaya pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu langkah transformasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Rencana mengurangi jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas tidak sekadar menyangkut perubahan organisasi, melainkan mencerminkan upaya serius membangun perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan mampu bersaing dalam lanskap ekonomi yang semakin kompetitif.

Selama bertahun-tahun, struktur BUMN berkembang menjadi sangat kompleks. Di bawah perusahaan induk berdiri berbagai anak usaha, yang kemudian memiliki perusahaan turunan hingga beberapa lapis. Pada satu sisi, pola tersebut lahir dari kebutuhan ekspansi bisnis. Namun dalam praktiknya, struktur yang terlalu gemuk sering kali memunculkan tumpang tindih fungsi, proses birokrasi yang panjang, serta biaya operasional yang tidak sedikit. Akibatnya, sebagian perusahaan justru kehilangan fokus terhadap bisnis inti yang seharusnya menjadi sumber utama penciptaan nilai.

Data yang diungkapkan Danantara menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar asumsi. Dari total 1.077 entitas yang saat ini berada dalam ekosistem BUMN, sekitar 52 persen tercatat mengalami kerugian. Akumulasi kerugian yang mencapai Rp20 triliun menjadi sinyal bahwa terdapat persoalan struktural yang perlu segera dibenahi. Dalam konteks inilah kebijakan perampingan menjadi relevan dan mendesak.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa salah satu sumber inefisiensi berasal dari praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan turunan lainnya. Mekanisme tersebut membuat banyak biaya muncul tanpa menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Temuan Danantara menunjukkan bahwa inefisiensi akibat pola tersebut mencapai sekitar Rp30 triliun setiap tahun.

Gambaran konkret dapat dilihat pada langkah penggabungan sejumlah entitas di lingkungan Pertamina. Integrasi PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping dilakukan karena ketiganya berada dalam rantai bisnis yang saling berkaitan. Dengan menghilangkan berbagai lapisan transaksi internal, perusahaan mampu memangkas biaya yang sebelumnya muncul akibat fragmentasi organisasi. Menurut Dony, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan antara 600 juta hingga 700 juta dollar AS.

Temuan serupa juga ditemukan pada kelompok usaha Telkom. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum sampai kepada pelaksana. Setiap lapisan menambah biaya dan memperpanjang proses pengambilan keputusan. Dari sudut pandang bisnis modern, model seperti ini sulit dipertahankan karena mengurangi kelincahan perusahaan dalam merespons kebutuhan pasar.

Di tengah berbagai upaya efisiensi tersebut, aspek yang patut diapresiasi adalah komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Salah satu kekhawatiran yang lazim muncul dalam proses restrukturisasi korporasi adalah potensi pemutusan hubungan kerja. Namun Danantara menegaskan bahwa seluruh karyawan akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki transformasi BUMN berjalan tanpa mengorbankan pekerja. Pertimbangan ekonominya pun cukup rasional. Berdasarkan perhitungan Danantara, biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang akan dirampingkan hanya berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan potensi efisiensi yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Dengan kata lain, penghematan dapat dicapai tanpa harus menjadikan pekerja sebagai korban restrukturisasi.

Dari perspektif ekonomi, pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan pengurangan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, sumber pemborosan justru berada pada struktur organisasi yang berlebihan, proses bisnis yang berulang, serta pengambilan keputusan yang tidak efektif. Karena itu, fokus pada penyederhanaan tata kelola menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar memangkas jumlah karyawan.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari DPR. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menilai perampingan merupakan langkah tepat untuk menghilangkan potensi kerugian yang selama ini muncul akibat struktur perusahaan yang terlalu besar dan tidak efisien. Ia melihat bahwa penataan ulang perusahaan berdasarkan sektor usaha dan fungsi strategis akan membantu menciptakan BUMN yang lebih efektif dalam menjalankan perannya.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Menurutnya, penyederhanaan struktur perusahaan negara memang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kinerja korporasi. BUMN yang lebih fokus pada bisnis inti diyakini memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di pasar domestik maupun global.

Meski demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah perusahaan yang berhasil digabungkan atau dibubarkan. Tantangan terbesar justru terletak pada integrasi budaya kerja, penyelarasan sistem operasional, serta kemampuan menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan profesional. Tanpa perubahan pada aspek tersebut, perampingan berisiko hanya menjadi pengurangan jumlah entitas di atas kertas.

Karena itu, agenda yang sedang dijalankan Danantara perlu dipandang sebagai momentum untuk membangun paradigma baru pengelolaan BUMN. Tujuannya bukan semata mengejar penghematan puluhan triliun rupiah, melainkan menciptakan perusahaan negara yang lebih adaptif, sehat, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Jika transformasi ini berjalan konsisten, Indonesia tidak hanya memperoleh efisiensi fiskal, tetapi juga fondasi korporasi nasional yang lebih kuat untuk menghadapi persaingan ekonomi global pada masa mendatang.

)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi

Oleh : Sazkia Nur )*

Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang sedang dijalankan Danantara Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi ekonomi paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan aset-aset negara dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Danantara merampingkan struktur BUMN dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan dapat dipandang sebagai upaya serius untuk membangun tata kelola korporasi negara yang lebih sehat dan berdaya saing.

Yang menarik, agenda tersebut tidak hanya memperoleh dukungan dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, tetapi juga mendapat apresiasi dari DPR. Dukungan legislatif menjadi penting karena menunjukkan bahwa transformasi yang sedang berlangsung dipandang memiliki dasar ekonomi yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perampingan BUMN tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan produktivitas aset negara.

Sejak awal pembentukan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar struktur perusahaan negara yang terlalu besar dan kompleks ditata ulang. Selama bertahun-tahun, BUMN berkembang melalui pembentukan anak usaha, cucu usaha, hingga berbagai entitas turunan lainnya. Pada tahap tertentu, ekspansi tersebut memang membantu pengembangan bisnis. Namun dalam jangka panjang, struktur yang terlalu gemuk justru melahirkan persoalan baru berupa tumpang tindih fungsi, birokrasi yang berlapis, dan biaya operasional yang terus membengkak.

Data yang disampaikan Danantara memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukanlah isu kecil. Dari total 1.077 entitas yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat mengalami kerugian. Akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun menjadi indikator bahwa terdapat masalah mendasar dalam pola pengelolaan perusahaan negara. Situasi ini tentu tidak dapat dibiarkan jika Indonesia ingin memiliki BUMN yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

Dalam penjelasannya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan adanya praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan turunan yang selama ini menciptakan inefisiensi. Fenomena tersebut menyebabkan biaya transaksi meningkat tanpa menghasilkan nilai tambah yang sepadan. Danantara memperkirakan pemborosan akibat pola tersebut mencapai sekitar Rp30 triliun setiap tahun.

Di sinilah letak signifikansi program perampingan. Banyak orang memandang restrukturisasi hanya sebagai pengurangan jumlah perusahaan. Padahal esensi yang lebih penting adalah menciptakan rantai bisnis yang lebih sederhana dan efisien. Ketika berbagai lapisan organisasi yang tidak produktif dihilangkan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, biaya operasional menurun, dan fokus perusahaan terhadap bisnis inti menjadi lebih kuat.

Dukungan DPR terhadap langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan BUMN bukan lagi sekadar isu korporasi, melainkan menyangkut efektivitas penggunaan sumber daya negara. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menilai potensi kerugian yang timbul akibat struktur perusahaan yang terlalu besar mencapai lebih dari Rp50 triliun per tahun. Oleh karena itu, DPR memandang perampingan sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan negara.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa DPR melihat Danantara bukan sekadar institusi baru, melainkan instrumen penting untuk menjalankan visi transformasi yang telah digariskan Presiden Prabowo. Dukungan itu juga memberikan sinyal positif kepada publik dan pelaku usaha bahwa agenda reformasi BUMN memperoleh legitimasi politik yang cukup kuat.

Selain aspek efisiensi, terdapat faktor lain yang membuat langkah Danantara layak mendapat perhatian. Berbeda dengan banyak program restrukturisasi korporasi yang identik dengan pemutusan hubungan kerja, Danantara justru menegaskan bahwa seluruh pekerja akan tetap dipertahankan dalam perusahaan hasil konsolidasi. Sikap ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu harus dicapai dengan mengorbankan tenaga kerja.

Secara ekonomi, keputusan tersebut cukup rasional. Berdasarkan perhitungan Danantara, biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang akan dirampingkan hanya berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Artinya, sumber utama pemborosan memang berada pada struktur organisasi dan proses bisnis, bukan pada jumlah pekerja.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak akan ditentukan semata oleh berapa banyak perusahaan yang berhasil digabungkan atau dibubarkan. Tantangan terbesar justru terletak pada pelaksanaan. Penggabungan perusahaan membutuhkan integrasi budaya kerja, penyelarasan sistem operasional, serta perbaikan tata kelola agar lebih transparan dan profesional. Tanpa langkah tersebut, perampingan hanya akan menghasilkan perubahan administratif tanpa dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Karena itu, dukungan DPR terhadap Danantara perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawalan reformasi. Pemerintah melalui Danantara menjalankan misi transformasi yang diamanatkan Presiden Prabowo, sementara DPR memastikan agenda tersebut tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan publik. Jika proses ini berhasil diselesaikan secara konsisten hingga 2026, Indonesia bukan hanya memperoleh efisiensi puluhan triliun rupiah, tetapi juga memiliki BUMN yang lebih lincah, kompetitif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Dukungan terhadap langkah Danantara Indonesia merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN) terus menguat. Komisi VI DPR menilai kebijakan yang dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja perusahaan negara sekaligus menghilangkan potensi pemborosan hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan pihaknya mendukung penuh agenda transformasi yang tengah dijalankan Danantara. Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diterima DPR, struktur BUMN yang terlalu besar selama ini menimbulkan inefisiensi signifikan.

“Dari penjelasan yang disampaikan Danantara kepada Komisi VI DPR, terdapat potensi kerugian yang mencapai lebih dari Rp50 triliun per tahun dari struktur perusahaan yang terlalu besar dan tidak efisien. Karena itu, perampingan menjadi langkah yang tepat agar BUMN dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara,” kata Firnando.

Ia menjelaskan, sejak awal Presiden Prabowo telah mengarahkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah ditata ulang sehingga lebih fokus dan produktif. DPR juga menilai pengelompokan ulang perusahaan berdasarkan sektor usaha akan membuat pengelolaan korporasi negara menjadi lebih sehat dalam jangka panjang.

“Strategi Danantara dalam melakukan perampingan perusahaan sudah tepat dan kami mendukung penuh,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Menurutnya, penyederhanaan struktur BUMN akan meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan mendorong perusahaan negara memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan saat ini terdapat 1.077 entitas BUMN beserta anak dan cucu usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen tercatat mengalami kerugian dengan akumulasi mencapai Rp20 triliun.

Menurut Dony, salah satu sumber pemborosan berasal dari praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan hingga perusahaan turunan.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” ujarnya.

Danantara menargetkan jumlah entitas BUMN dapat dipangkas menjadi sekitar 200-300 perusahaan pada 2026. Melalui konsolidasi tersebut, potensi penghematan diperkirakan mencapai Rp50 triliun per tahun.

Dony menegaskan transformasi itu tetap mengedepankan perlindungan tenaga kerja. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo sangat jelas agar restrukturisasi tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” katanya.. ***

Jakarta – Transformasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) yang didorong Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah yang jelas. Melalui Danantara Indonesia, pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menciptakan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan proses perampingan tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Menurutnya, lebih dari separuh entitas BUMN saat ini berada dalam kondisi merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Ia menjelaskan, praktik transaksi berlapis tersebut selama bertahun-tahun menciptakan biaya yang tidak perlu. Karena itu, Danantara mulai melakukan konsolidasi sejumlah perusahaan yang memiliki rantai bisnis serupa.

Salah satu contohnya adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping. Langkah tersebut disebut berhasil memangkas biaya internal secara signifikan.

“Kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$600 juta-US$700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Dony menegaskan transformasi yang dijalankan tetap mengedepankan perlindungan tenaga kerja. Arahan Presiden Prabowo, kata dia, sangat jelas agar restrukturisasi tidak mengorbankan karyawan.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menilai strategi yang ditempuh Danantara sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun BUMN yang lebih sehat dan produktif.

“Strategi Danantara dalam melakukan perampingan perusahaan sudah tepat dan kami mendukung penuh,” ujar Firnando.

Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan akan memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. ***

Oleh: Citra Anindhita )*

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tidak hanya menentukan stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 75 ribu, penguatan produktivitas desa menjadi strategi yang sangat relevan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ketahanan pangan melalui berbagai program yang menyentuh langsung sektor pertanian dan pedesaan. Langkah tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih yang menempatkan desa sebagai ujung tombak keberhasilan agenda pangan nasional.

Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan peluncuran berbagai program ekonomi berbasis desa. Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya berasal dari kebijakan organisasi, tetapi juga melalui partisipasi berbagai kelompok masyarakat yang berupaya membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah masing-masing.

Komitmen memperkuat ketahanan pangan tersebut diwujudkan melalui peluncuran Utility Coin untuk keluarga desa yang diperkenalkan dalam Rakernas APDESI Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan visi seluruh desa di Indonesia untuk mendukung keberhasilan program pangan nasional sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Setelah proses konsolidasi nasional selesai dilakukan, APDESI Merah Putih berencana melakukan sosialisasi gerakan ekonomi berbasis desa ke berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dirancang menjangkau sekitar 75.266 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan nasional.

Pada tahap awal pelaksanaan, program akan difokuskan di sejumlah provinsi prioritas yang mencakup wilayah Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pemilihan daerah tersebut menunjukkan pendekatan yang terukur agar implementasi program dapat berjalan efektif sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Selain memperkuat produksi pangan, program tersebut juga diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal desa. Johan Aripin Muba menilai bahwa desa harus mampu menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dengan meningkatnya kemampuan fiskal, desa dapat membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Konsep kemandirian desa memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan pangan. Desa yang memiliki ekonomi kuat akan lebih mampu mengembangkan sektor pertanian, memperbaiki infrastruktur produksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas pertanian dan usaha pangan.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menegaskan bahwa desa tidak lagi dapat dipandang sebagai objek pembangunan semata. Menurutnya, desa harus menjadi subjek pembangunan yang aktif menggerakkan roda perekonomian nasional dari tingkat akar rumput. Pandangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang kini semakin menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.

Anwar menilai desa memiliki modal yang sangat besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jika seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, maka desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus benteng ketahanan pangan nasional.

Penguatan ekonomi desa juga perlu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pertanian, peternakan, koperasi, UMKM, serta kemitraan usaha menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi desa. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap ketahanan pangan nasional juga datang dari TNI yang selama ini aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat di sektor pertanian. Keterlibatan TNI menjadi salah satu contoh sinergi antarlembaga dalam mendukung agenda strategis pemerintah di bidang pangan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa total lahan yang masuk dalam program ketahanan pangan yang didampingi TNI mencapai sekitar 2,5 juta hektare. Lahan tersebut tidak seluruhnya merupakan aset TNI, melainkan juga mencakup lahan milik pemerintah daerah dan masyarakat yang memperoleh pendampingan dari prajurit di berbagai wilayah.

Pendekatan yang dilakukan TNI menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap menjadi pelaku utama yang mengelola lahan pertanian, sedangkan TNI berperan memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar proses produksi berjalan lebih optimal.

Pendampingan tersebut mencakup seluruh tahapan produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, masa tanam, pemeliharaan tanaman, panen, hingga distribusi hasil panen. Kehadiran TNI membantu memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan hasil pertanian dapat tersalurkan secara efektif kepada masyarakat.

Menariknya, masing-masing matra TNI juga mengembangkan fokus komoditas yang berbeda. TNI Angkatan Darat memberikan perhatian pada pengembangan padi, TNI Angkatan Laut mendukung budidaya kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara mengembangkan tanaman tebu. Pembagian fokus tersebut memperlihatkan upaya sistematis dalam mendukung diversifikasi produksi pangan nasional.

Keberhasilan agenda ketahanan pangan pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan desa dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Desa yang produktif akan menghasilkan pangan yang cukup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis