Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diyakini menjadi langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian desa sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Melalui penguatan aktivitas ekonomi berbasis koperasi, program ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa KDKMP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung sehingga tidak relevan jika disamakan dengan program lain yang bergantung pada pembiayaan negara.

“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun usai menghadiri peluncuran buku Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo di Universitas Paramadina, Jakarta.

Menurutnya, skema pembiayaan KDKMP dirancang melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya.

Misbakhun menjelaskan bahwa program yang baru berjalan pada tahun ini masih berfokus pada kualitas operasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan unit yang telah dibangun, operasionalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan usaha koperasi.

“Kan ini baru berjalan, baru tahun ini KDMP itu dijalankan. Pak Ferry mengatakan ada 11.000 yang sudah dibangun, kemudian dioperasionalkannya baru 1.000 dan ini kan harus kualitatif bukan kuantitatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menilai KDKMP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi rakyat dari praktik distribusi yang tidak sehat.

“Koperasi itu sebagai bentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi kemasyarakatan. KDMP menjadi sebuah kebijakan negara, dioperasionalkan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan oleh negara tapi untuk kepentingan masyarakat yang luas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyebut program ini berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja apabila target pembangunan 80.000 unit KDKMP tercapai pada 2029. Menurutnya, setiap koperasi akan menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus sumber pekerjaan bagi warga setempat.

“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” ujar Qodari.

Dengan skema tersebut, KDKMP diharapkan menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta membuka jutaan peluang kerja baru di seluruh Indonesia.

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan mengatakan bahwa pendidikan dan pembinaan dasar karakter menjadi kunci mencetak pengelola Koperasi Merah Putih yang profesional dan berintegritas. Hal itu menjadi penting agar pengelola Koperasi Merah Putih dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ernawan saat bertemu awak media di Jakarta.

Ia menambahkan pendidikan dasar kemiliteran bagi manajer koperasi desa merah putih tidak hanya berorientasi pada aspek kedisiplinan, tetapi juga membangun mental kepemimpinan, tanggung jawab, dan etos kerja yang kuat. Nilai-nilai tersebut diperlukan agar pengelola koperasi mampu menjalankan amanah secara transparan, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui koordinasi yang kuat, program pendidikan dasar kemiliteran tersebut harus mampu mencetak SDM unggul, berkarakter, dan siap mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menjelaskan alasan para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fisik, kepemimpinan, dan bela negara yang terafiliasi dengan Komponen Cadangan (Komcad).

Menurut Menkop, pengelola KDMP memiliki korelasi kuat dengan tugas manajerial di tingkat desa. Diklat semimiliter ini sengaja disiapkan agar para manajer baru memiliki modal dasar kepemimpinan yang tangguh di lapangan.

Disisi lain Ferry menyebutkan urgensi penggemblengan fisik bagi para calon pengelola KDMP adalah untuk aspek bela negara bukanlah sesuatu yang patut diperdebatkan secara negatif.

“Ada dong (korelasinya). Sebenarnya pengetahuan tentang kepemimpinan, fisik, itu kan perlu. Di mana-mana juga harusnya begitu. Nggak apa-apa,” tutur Ferry.

Ferry Juliantono mengungkapkan, pembekalan karakter ini menjadi benteng krusial agar para manajer muda memiliki daya tahan tinggi, integritas, serta jiwa kepemimpinan yang kuat saat mengelola aset ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kewajiban mengikuti pelatihan Komcad merupakan rangkaian dari program rekrutmen masif Kementerian Koperasi dalam mencetak puluhan ribu manajer koperasi desa dari kalangan anak muda dan lulusan baru (fresh graduate)’, pungkasnya.

Ferry mengaku tetap optimistis dengan potensi generasi muda. “Kita harus punya niat untuk membangun SDM kita. Meskipun mereka fresh graduate, kami yakin setelah mendapatkan pelatihan dan pendidikan mereka pasti bisa. Anak-anak muda sekarang hebat-hebat,” tegas dia.

Jakarta, Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Program ini mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia apabila target pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih tercapai pada 2029.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Kopdes Merah Putih selain menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kehadiran Kopdes Merah Putih juga membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan. Sebab, selain seorang manajer yang direkrut melalui proses seleksi nasional, setiap unit juga mempekerjakan 17 warga lokal untuk menjalankan operasional koperasi.

“Setiap gerai Kopdes Merah Putih melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya para pekerja lokal tersebut mengisi berbagai posisi, mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugas simpan pinjam, petugas gudang, sopir, hingga petugas keamanan. Skema ini dirancang agar manfaat ekonomi Kopdes Merah Putih tidak hanya dirasakan melalui aktivitas usaha koperasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

“Melalui Kopdes Merah Putih, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk sukses,” jelasnya.

Selain menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru di perdesaan, kehadiran Koperasi Merah Putih juga membawa angin segar bagi stabilitas keuangan rumah tangga. Koperasi ini memiliki potensi besar untuk menghemat pengeluaran masyarakat Indonesia dengan akumulasi nilai fantastis mencapai Rp33,02 triliun per tahun.

“Penghematan massal ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok berkualitas tinggi dengan banderol harga yang jauh lebih terjangkau dan stabil dibandingkan harga yang berlaku di pasar bebas,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi, terdiri atas 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Seluruhnya diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 titik telah rampung secara fisik dan tengah memasuki tahap persiapan operasional,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih terus dipercepat. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 23.010 titik Kopdes Merah Putih saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sekitar 20.000 unit ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang, sementara keseluruhan target 80.000 unit diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

“Dari informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang,” pungkas Qodari. [*]

JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat tanpa memberikan beban tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah satu dari sekian program strategis pemerintah yang dijalankan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Farida.

Program ini, lanjutnya, dirancang sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Menurut Farida, kehadiran Koperasi Merah Putih bukan sekadar program bantuan, melainkan upaya membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Kehadiran KDMP tersebut juga difasilitasi pemerintah dan memiliki dampak dalam mengelola potensi daerah bagi masyarakat desa ataupun kelurahan,” tuturnya.

Melalui fasilitasi dan pendampingan yang diberikan negara, koperasi didorong untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara produktif sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

“Melalui fasilitasi negara, koperasi ini membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Farida.

Model pengembangan koperasi tersebut memungkinkan masyarakat desa mengoptimalkan berbagai potensi daerahnya sendiri, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Farida Farichah menanggapi pendapat bahwa program KDMP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut bahwa anggapan tersebut hanya sebatas asumsi yang tidak dapat dibuktikan maupun diukur lewat data yang didapat dari hasil kalkulasi secara matematis.

“Anggapan itu kan perspektif. Kalau anggapan enggak bisa diukur,” tekan Farida.

Melalui pengelolaan yang profesional dan partisipatif, koperasi diharapkan mampu membuka lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Negara hadir untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi desanya sendiri dalam bentuk fasilitasi bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Program ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan dari bawah, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi investasi strategis pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa membebani APBN, sekaligus mendorong kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [-RWA]

Pemerintah mempercepat penguatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjalin kemitraan dengan swasta. Instrumen strategis ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, serta membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa kemitraan strategis antara swasta dan koperasi menjadi kunci untuk saling melengkapi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

“Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor,” ujar Ferry

Koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen ekonomi yang menjembatani kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat. Di tengah upaya banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut Ferry, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Salah satu implementasinya adalah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang kini telah memiliki sekitar 83.000 badan hukum di seluruh Indonesia.

Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses ekonomi yang lebih dekat, usaha warga semakin berkembang, serta tercipta nilai tambah yang lebih besar di daerah.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah, Zulnahar Usman, mengatakan bahwa Kadin mendukung berbagai program kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Menurut dia, salah satu bentuk kemitraan yang saat ini sedang berjalan adalah kerja sama antara PT Energi Absolute Green X Indonesia dan Kementerian Koperasi dalam mendukung kemandirian energi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun Strategic Alliance for Indonesia Sustainable Future, yakni aliansi yang menghubungkan modal, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini dibangun atas keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat. Kopdes/Kel Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan koperasi desa menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

“Mereka (SPPG) kan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu, dapur akan membeli bahan makanan bakunya dari Kopdes,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih akan menyerap berbagai komoditas dari masyarakat sekitar, mulai dari sayuran, buah-buahan, beras, hingga hasil peternakan dan perikanan, yang menciptakan rantai pasok terintegrasi dari desa hingga dapur MBG.

“Untuk membantu agar ekonomi kerakyatan ini bisa berkembang dengan baik. Intinya adalah pemberdayaan sebetulnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih juga akan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari agen pupuk, distribusi gas elpiji, penyedia sembako, hingga wadah promosi produk UMKM.

“Nanti Kopdes akan jadi agen pupuk, gas, sembako, hingga tempat pameran UMKM. Kopdes perannya penting untuk menumbuhkan ekonomi desa,” ujarnya.

Pengamat perkoperasian Iskandar Zulkarnain pun menilai program Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Iskandar, koperasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Karena itu, keberadaan Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi pusat ekosistem ekonomi desa yang mampu menggerakkan UMKM, menyerap hasil produksi masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Dalam ekonomi, implementasi Pancasila tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Indonesia sesungguhnya ditopang oleh tiga kekuatan utama, yakni BUMN sebagai representasi negara, sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta koperasi sebagai representasi ekonomi rakyat. Ketiganya harus tumbuh secara seimbang,” ujar Iskandar.

Ia menilai integrasi Kopdes Merah Putih dengan program MBG memberikan pasar yang jelas bagi hasil produksi desa sekaligus menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat lokal.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.

“Kalau lihat dari konsepnya, kebijakan-kebijakannya itu sangat inklusif. MBG, koperasi merah putih, sekolah rakyat, itu sangat inklusif. Dan itu sejalan dengan Pasal 33 dari sisi program,” kata Agun.

Dengan integrasi antara MBG dan Kopdes Merah Putih, pemerintah optimistis manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan usaha baru, memperkuat rantai pasok pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Oleh: Rina Oktavia)*

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai salah satu terobosan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini diarahkan untuk membangun perekonomian dari tingkat akar rumput atau grassroots, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konseptual Koperasi Merah Putih merupakan gagasan yang sangat baik karena menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Menurutnya, koperasi memiliki karakter yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalistik karena digerakkan oleh masyarakat secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam konsep tersebut, negara tidak hadir sebagai pelaku bisnis, melainkan sebagai regulator dan fasilitator yang mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Keterlibatan negara dinilai penting agar berbagai hambatan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat desa dapat segera diatasi. Dengan dukungan pemerintah, proses pembangunan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi dan rantai pasok (supply chain) berbagai kebutuhan masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung hasil panen petani, tetapi juga menyalurkan kebutuhan produksi seperti pupuk, bibit, dan sarana pertanian lainnya. Melalui sistem tersebut, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses pasar. Banyak hasil panen yang bergantung pada tengkulak atau perantara sehingga nilai ekonomi yang diterima petani menjadi lebih kecil. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga yang lebih baik dan berkeadilan.

Tidak hanya sektor pertanian, manfaat koperasi juga dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Nelayan, misalnya, dapat memperoleh dukungan berupa penyediaan sarana produksi, distribusi hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang lebih luas. Kehadiran koperasi akan membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan desa, koperasi berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Koperasi dapat menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan industri maupun mitra usaha yang membutuhkan. Dengan sistem tersebut, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya transaksi dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta memperkuat daya saing produk lokal.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai bahwa Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan apabila dikelola secara baik oleh negara dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meski demikian, implementasi program memerlukan penyesuaian dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi yang berbeda. Daerah pertanian memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah pesisir atau kawasan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, model koperasi perlu disusun berdasarkan pemetaan potensi lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Pendekatan berbasis ekologi ekonomi lokal menjadi penting agar koperasi dapat berkembang sesuai karakter wilayahnya. Koperasi di daerah pertanian dapat difokuskan pada pengelolaan hasil panen dan kebutuhan produksi, sedangkan koperasi di wilayah pesisir dapat mengutamakan sektor perikanan dan distribusi hasil tangkapan. Adapun di kawasan ekonomi kreatif, koperasi dapat menjadi wadah pengembangan produk kreatif dan pemasaran digital.

Selain penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung juga memiliki peran penting. Kehadiran fasilitas penyimpanan, pusat distribusi, dan toko koperasi akan meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperkuat posisi koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

Agar program berjalan optimal, pengawasan yang ketat menjadi aspek penting dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga perlu diperkuat sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana aspirasi masyarakat juga perlu diiringi dengan mekanisme komunikasi yang baik agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa menimbulkan keresahan publik. Dengan tata kelola yang baik, koperasi akan semakin dipercaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata.

Secara keseluruhan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi rakyat yang lebih kuat dan mandiri. Program ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan dukungan negara, koperasi berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Melalui pengelolaan yang profesional, pengawasan yang kuat, serta penyesuaian dengan karakteristik daerah, Koperasi Merah Putih dapat menjadi fondasi baru ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan..

)* Penulis adalah Mahasiswa Semarang tinggal di Jakarta

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah mendapat dukungan dari kalangan akademisi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago, menilai konsep KDMP sejalan dengan cita-cita pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat di tingkat desa dan daerah.

Menurut Faisal, program tersebut dirancang untuk membuka ruang baru bagi perekonomian rakyat sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di sektor-sektor produktif yang selama ini menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses pasar dan distribusi hasil produksi.

“Kalau dari hakikat program, konsep Koperasi Merah Putih itu sangat bagus sekali. Tujuannya untuk mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput atau grassroots. Harapan utamanya adalah menjadi ruang baru bagi perekonomian rakyat, termasuk di daerah-daerah dan desa,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran KDMP berpotensi menjadi penghubung utama dalam rantai pasok ekonomi desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung hasil panen petani dan tangkapan nelayan, tetapi juga menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk, sarana pertanian, hingga dukungan bagi pelaku UMKM desa.

Menurutnya, selama ini salah satu persoalan mendasar yang dihadapi petani dan nelayan adalah terbatasnya akses pasar. Akibatnya, mereka sering bergantung pada perantara yang mengambil margin besar dari hasil produksi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih bisa menjadi pembuka pasar bagi petani dan nelayan. Kehadirannya dapat memangkas mata rantai distribusi yang panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima masyarakat menjadi lebih optimal,” katanya.

Faisal menilai program ini memiliki potensi menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Bahkan, KDMP dapat menjadi alternatif model ekonomi yang memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi dominasi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada modal besar.

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi KDMP tidak dilakukan dengan pendekatan seragam di seluruh daerah. Menurutnya, karakteristik ekonomi masyarakat pesisir, pertanian, maupun ekonomi kreatif memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan desain koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.

“Pemerintah harus melakukan pemetaan yang baik. Koperasi Merah Putih di daerah nelayan tentu berbeda dengan daerah pertanian atau kawasan ekonomi kreatif. Tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan dan problematikanya berbeda,” jelasnya.

Selain itu, Faisal menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program. Ia mendorong keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga pengawas untuk memastikan KDMP berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.

“Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Konsepnya sangat baik untuk membantu ekonomi rakyat. Tantangan yang muncul adalah bagian dari dinamika pembangunan, tetapi program ini harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Faisal.

Dengan konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, KDMP dinilai berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah memiliki potensi besar untuk menjadi motor baru penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan, membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan nelayan, serta mempercepat distribusi berbagai kebutuhan produktif masyarakat.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konsep dan tujuan, Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput (grassroots). Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi fondasi pembangunan nasional.

“Tujuan utama Koperasi Merah Putih sangat baik, yaitu mendorong perekonomian rakyat dari tingkat desa. Harapan Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan koperasi sebagai ruang baru bagi tumbuhnya ekonomi rakyat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pasar,” ujar Faisyal.

Ia menjelaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus penghubung antara petani, nelayan, UMKM, dan pasar yang lebih luas. Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan lebih baik, sementara kebutuhan produksi seperti pupuk, sarana pertanian, dan kebutuhan usaha lainnya dapat tersalurkan secara lebih efektif.

“Koperasi Merah Putih dapat menjadi supply chain yang menampung dan mendistribusikan hasil panen masyarakat. Kehadirannya juga berpotensi memangkas rantai distribusi yang panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima petani dan nelayan menjadi lebih optimal,” katanya.

Faisyal menambahkan, program ini juga berpeluang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik perantara yang selama ini mengambil margin cukup besar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat lebih banyak dirasakan langsung oleh pelaku usaha di tingkat desa.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan yang kuat serta penyesuaian model koperasi dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat pesisir, pertanian, maupun ekonomi kreatif memiliki tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai.

“Jika dikelola dengan baik, diawasi secara ketat, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat desa apabila dijalankan secara tepat, adaptif, dan disertai pengawasan yang efektif. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penggerak ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu memperluas akses pasar, memangkas rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, mengatakan bahwa secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan yang sangat baik untuk membangun ekonomi dari akar rumput.

“Pada hakikatnya, konsep Koperasi Merah Putih sangat baik. Tujuannya adalah mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput dan menjadi ruang baru bagi ekonomi masyarakat di desa maupun daerah, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Faisyal.

Menurutnya, koperasi bukanlah instrumen yang bekerja dengan logika kapitalisme, melainkan ekonomi yang tumbuh dari partisipasi rakyat. Dalam konteks tersebut, negara berperan sebagai fasilitator yang mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan.

Ia menjelaskan bahwa apabila program ini berjalan optimal, Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat rantai pasok yang menampung hasil panen petani, menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk dan sarana pertanian, hingga mendistribusikan hasil produksi kepada industri maupun mitra usaha.

“Selama ini banyak petani menghadapi kendala akses pasar. Kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi pembuka pasar sekaligus mengakomodasi hasil panen agar memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” kata Faisyal.

Selain sektor pertanian, konsep serupa juga dinilai dapat diterapkan di wilayah pesisir untuk mendukung nelayan melalui penyediaan kebutuhan melaut serta penyaluran hasil tangkapan secara lebih efisien. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menjalankan aktivitas bisnis, tetapi menjadi instrumen yang membantu menggerakkan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Faisyal mengatakan keberadaan koperasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi yang panjang dan praktik perantara yang selama ini mengurangi keuntungan petani maupun nelayan.

“Kehadiran Koperasi Merah Putih bukan untuk berbisnis dengan rakyat, tetapi membantu perekonomian rakyat agar berjalan lebih baik. Negara hadir untuk mempercepat roda ekonomi yang selama ini terhambat,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi program tidak dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan model koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal.

“Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang matang. Kebutuhan daerah pertanian, pesisir, maupun wilayah berbasis ekonomi kreatif tentu berbeda sehingga konsep Koperasi Merah Putih harus menyesuaikan ekologi ekonomi lokal masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Faisyal menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Pengawasan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat penegak hukum sehingga tata kelola koperasi tetap akuntabel dan transparan.

Ia juga menilai mekanisme pengawasan publik harus dikelola secara baik agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik maupun media sosial.

Faisyal menyatakan optimistis bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Menurut saya, Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Berbagai tantangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan program, namun dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang baik, koperasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam menyelamatkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia,” pungkasnya.