Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dari tingkat desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai konsep Koperasi Merah Putih sejalan dengan semangat membangun ekonomi dari akar rumput atau grassroots. Menurutnya, program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut membuka ruang baru bagi penguatan ekonomi masyarakat desa.

“Secara konsep dan fungsi, Koperasi Merah Putih merupakan program yang sangat baik karena bertujuan mendorong perekonomian rakyat dari tingkat desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago.

Ia menjelaskan bahwa koperasi memiliki karakter ekonomi yang digerakkan bersama oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara hadir sebagai fasilitator untuk mempercepat pergerakan ekonomi rakyat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas dan merata.

Menurutnya, apabila dijalankan secara optimal, Koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai pusat rantai pasok (supply chain) yang menampung hasil panen, menyalurkan kebutuhan produksi pertanian, hingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat desa.

“Keberadaan koperasi dapat membantu petani dan nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai Koperasi Merah Putih berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara atau tengkulak, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh produsen di tingkat desa.

Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago juga menekankan pentingnya penyesuaian model koperasi berdasarkan karakteristik daerah. Menurutnya, kebutuhan wilayah pertanian, pesisir, maupun kawasan ekonomi kreatif memiliki tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dengan potensi lokal.

“Setiap daerah memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda, sehingga pengembangan Koperasi Merah Putih perlu disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing wilayah,” jelasnya.

Selain itu, pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dinilai penting agar implementasi program berjalan transparan dan akuntabel.

Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan sistem pembelajaran guna menciptakan pendidikan yang berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulussalam dapat selesai sesuai target meski menghadapi tantangan logistik.

Lokasi yang berada di wilayah perbatasan membuat distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

“Kita harus mengakui bahwa lokasi Subulussalam cukup menantang dari sisi logistik. Mengangkut material ke sini tidak mudah,” ujar Dody.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU menerapkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan.

“Beberapa titik yang semula direncanakan menggunakan baja akan kita evaluasi untuk sebagian diganti dengan beton agar pelaksanaan konstruksi bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan,” katanya.

Menurut Dody, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen.

“Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Di Kalimantan Barat, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dilakukan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang kita bangun adalah masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga paling rentan secara ekonomi.

Menurutnya, sekolah berasrama memungkinkan pembinaan akademik dan karakter dilakukan secara menyeluruh.

“Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini merupakan hadiah dari Presiden Prabowo bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas,” kata Gus Ipul.

Ia juga menilai perkembangan siswa sangat positif.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, kondisi fisiknya lebih baik, lebih sehat, lebih disiplin, dan semakin nyaman menjalani proses pembelajaran,” ujarnya.

Saat ini, program Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di Indonesia.

Dengan pembangunan fasilitas yang terus dipercepat serta penguatan tenaga pendidik dan pembinaan karakter siswa, pemerintah berharap program ini menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.

Program prioritas Presiden tersebut dikawal secara langsung oleh berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sembari menunggu pembangunan gedung permanen.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan pembangunan sekolah.

“Saya lihat ini sekolah rintisan. Sekolah rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Masih kita komunikasikan karena ada tanah yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan,” ujarnya.

Menurut Dudung, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini merupakan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa para siswa Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, para siswa kini lebih percaya diri, disiplin, dan berani menampilkan kemampuan mereka di depan publik.

“Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Manado.
Di Lampung Timur, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru 14 Juli 2026.

Sekolah tersebut akan menampung 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Untuk SD ada 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa. Jadi total 270 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat permanen ini,” jelas Agus Jabo.

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional, khususnya Pertalite, berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan menyusul potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi setelah adanya kenaikan harga Pertamax. Pemerintah bersama Pertamina pun terus menjaga kelancaran distribusi agar pasokan energi tetap tersedia dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite ke seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjalan normal sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Selain itu, perusahaan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan distribusi BBM di berbagai wilayah secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Ia menuturkan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan Pertalite di beberapa daerah. Koordinasi dengan berbagai unit operasional dan pemangku kepentingan juga terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Roberth, keberadaan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Apabila terjadi lonjakan konsumsi di wilayah tertentu, Pertamina akan melakukan penguatan distribusi agar ketersediaan Pertalite tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap berlangsung secara tepat sasaran. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa sistem MyPertamina berbasis QR Code masih menjadi instrumen utama dalam pengendalian penyaluran BBM subsidi.

“Antisipasi dan mitigasi pasti dilakukan. Saat ini akses pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code. Menteri ESDM juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan,” ujar Anggia.

Selain memanfaatkan sistem digital, pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan energi dari negara benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Dengan stok Pertalite yang dipastikan tersedia serta sistem distribusi yang terus diawasi, Pertamina optimistis kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Jakarta – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite, berada dalam kondisi aman dan tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian tersebut diberikan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite melalui seluruh jaringan SPBU berlangsung normal sesuai penugasan pemerintah. Proses distribusi tersebut didukung oleh sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi sehingga pasokan energi dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Menurutnya, Pertamina terus menjalin koordinasi dengan seluruh unit operasional yang tersebar di delapan regional guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Perseroan juga telah menyiapkan skema penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan permintaan di sejumlah daerah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat turut memastikan pasokan BBM berada dalam kondisi aman. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria mengatakan distribusi diprioritaskan ke SPBU dengan tingkat konsumsi yang tinggi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Saat ini kami fokus pada penjadwalan mobil tangki yang melayani SPBU dengan tingkat serapan BBM tinggi, sambil terus memantau kondisi pasokan dan menjaga distribusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Satria.

Sementara itu, penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara juga dipastikan berlangsung normal. Sales Branch Manager II Fuel Sulawesi Tenggara Didi Rushadi menyampaikan bahwa Pertamina terus memonitor kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh lembaga penyalur.

“Pertamina terus memastikan stok dan distribusi BBM dalam kondisi aman. Kami juga melakukan koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Didi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Sulawesi Lilik Hardiyanto menegaskan bahwa Pertamina tetap memprioritaskan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

“Hingga saat ini kondisi penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara terpantau aman dan kondusif,” ujar Lilik.

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal positif bagi pemulihan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Perbaikan ini menunjukkan respons positif investor terhadap berbagai langkah stabilisasi yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai penguatan IHSG terjadi setelah berbagai isu yang sebelumnya menjadi perhatian investor mendapatkan penjelasan yang memadai.

Selain itu, munculnya wacana buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) turut memberikan sentimen positif bagi pasar.

“Alhamdulillah (IHSG) rebound. Dan kita lihat juga beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan dari investor, sudah disampaikan. Dan juga kita melihat upaya untuk buyback saham tanpa RUPS sudah mulai ada wacana untuk dilakukan,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, tekanan yang sempat terjadi di pasar saham Indonesia bukan fenomena yang berdiri sendiri.

Sejumlah bursa saham di kawasan Asia juga mengalami koreksi yang cukup dalam, termasuk Korea Selatan yang sempat memberlakukan penghentian sementara perdagangan setelah indeks Kospi anjlok lebih dari 8,5 persen.

“Kalau kita lihat kemarin di Korea itu sampai trading halt karena sudah 8,5 persen lebih mereka turun dan juga bursa-bursa lainnya,” katanya.

Penguatan IHSG juga didukung tingginya aktivitas perdagangan. Pada penutupan perdagangan, volume transaksi mencapai 45,17 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp28,01 triliun dan frekuensi perdagangan lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Optimisme serupa disampaikan Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi. Ia menilai fase terburuk pasar saham Indonesia telah berlalu. Menurutnya, penguatan rupiah yang kembali bergerak di bawah Rp18.000 per dolar AS menjadi indikator penting membaiknya sentimen pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai kenaikan IHSG merupakan perkembangan positif yang telah lama dinantikan pasar.

“Kenaikan IHSG ini merupakan sinyal positif yang telah lama dinantikan pasar, meskipun belum memadai untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan telah teratasi,” ujarnya.

Meski masih terdapat sejumlah risiko global dan domestik yang perlu diwaspadai, Hendra menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka.

Ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah, perbaikan sentimen global, serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi akan menjadi faktor penting dalam memperkuat pemulihan kepercayaan pasar pada paruh kedua 2026.

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja positif tersebut dinilai tidak terlepas dari respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah dipicu oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan.

Menurutnya, respons tersebut terlihat dari meningkatnya aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS menunjukkan keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus melakukan langkah stabilisasi baik di pasar domestik maupun offshore secara konsisten dan terukur.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai kenaikan IHSG menjadi salah satu sinyal terkuat yang muncul sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang investasi yang menarik karena valuasi saham berada pada level yang relatif murah.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Ia menilai penguatan pasar saat ini menunjukkan respons positif terhadap kombinasi dukungan kebijakan dan harapan investor terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan IHSG hari ini mungkin dapat meredakan tekanan yang dirasakan. Namun, pasar masih menantikan bukti nyata apakah ‘obat’ yang diberikan benar-benar efektif untuk menyembuhkan permasalahan yang ada,” kata Liza.

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan difokuskan pada refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta pembenahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima masyarakat semakin baik, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola program di tengah upaya efisiensi anggaran.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan fokus MBG pada tahun depan bukan lagi semata mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas makanan dan layanan tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima, tetapi juga dari kemampuan dapur-dapur MBG menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.

“Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak mengejar angka 82 juta penerima, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan mampu memberikan makanan yang benar-benar bergizi,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola dimulai melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat program. Saat ini, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.

“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, BGN menetapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional.

Kebijakan efisiensi ini juga mendapat dukungan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan program. Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan MBG tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG melalui pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh pelaksana program dituntut bekerja secara profesional demi memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dari sisi perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles kepada wartawan.

Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan berbagai pihak.

Dengan menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan, pemerintah dapat memastikan program berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru perlu dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.

“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” kata Charles.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel harus menjadi perhatian utama kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta sistem pengelolaan program MBG,” ujar Yahya.

Selain tata kelola, penguatan pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh standar operasional dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi secara ketat dan konsisten,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

[w.R]

Oleh: Yuni Sukmawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan generasi muda. Sebagai program berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran. Karena itu, langkah evaluasi menyeluruh dan pengetatan standar operasional yang kini ditempuh pemerintah menjadi upaya penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, untuk melakukan penataan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan MBG menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi program tersebut. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang besar, pendekatan efisiensi menjadi langkah yang relevan dan diperlukan. Upaya menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat mencerminkan orientasi kebijakan yang mengedepankan efektivitas penggunaan sumber daya negara.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah refocusing atau penajaman kelompok penerima manfaat MBG. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam berbagai program sosial, ketepatan sasaran selalu menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketika distribusi bantuan mampu menjangkau kelompok prioritas secara lebih akurat, maka dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih besar. Penajaman sasaran juga memungkinkan anggaran negara digunakan secara lebih produktif dan mengurangi potensi kebocoran.

Selain itu, kebijakan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orientasi ekspansi menuju penguatan kualitas. Dengan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada, memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang ditetapkan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi persebaran dapur SPPG yang belum merata. Data yang disampaikan Nanik menunjukkan bahwa dari sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi maupun sedang dalam tahap persiapan, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah besar. Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya merasakan manfaat program MBG. Oleh karena itu, fokus untuk memperluas jangkauan program ke wilayah 3T merupakan langkah strategis yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Dari perspektif ekonomi, langkah efisiensi yang direncanakan BGN juga memiliki nilai strategis yang sangat penting. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, menilai bahwa arah kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, terdapat potensi penghematan yang signifikan dari total anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Penghematan tersebut tidak berarti mengurangi manfaat program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola program sosial memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional. Efisiensi akan menciptakan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan lainnya. Tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas belanja pemerintah. Dengan demikian, reformasi tata kelola MBG tidak hanya berdampak pada sektor gizi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Dukungan terhadap langkah pembenahan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru merupakan kesempatan yang tepat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Ia menilai bahwa fokus pada kualitas merupakan arah kebijakan yang selama ini diperlukan untuk memastikan MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Charles juga menekankan perlunya perbaikan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas gizi. Aspek-aspek tersebut merupakan fondasi utama keberhasilan program MBG. Tanpa SOP yang kuat dan SDM yang kompeten, besarnya anggaran serta luasnya jaringan pelayanan tidak akan mampu menghasilkan manfaat yang optimal.

Evaluasi total dan pengetatan standar operasional merupakan bentuk penguatan yang diperlukan agar program ini semakin matang dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi, refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pemerataan layanan ke daerah 3T, serta peningkatan kualitas tata kelola merupakan rangkaian langkah yang saling melengkapi untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan fondasi tata kelola yang lebih kuat, MBG berpeluang menjadi salah satu program pembangunan manusia yang tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga unggul dalam kualitas dan dampaknya bagi masa depan Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik