Oleh: Ari Setyonaugroho *)

Langkah hukum dan operasional dalam penguatan institusi pertahanan negara belakangan ini kembali memantik diskusi hangat di ruang publik. Sorotan kritis dari sejumlah kalangan diarahkan pada anggapan terjadinya pelonggaran batas kekuasaan atau perluasan peran militer di ruang domestik, baik melalui penyusunan regulasi baru maupun pelibatan personel aktif dalam tugas-tugas perbantuan di lapangan. Namun, jika ditelaah secara objektif melalui kacamata tata kelola negara hukum, kekhawatiran tersebut cenderung tidak beralasan dan justru mengaburkan esensi dari konsep penugasan militer modern yang adaptif, transparan, dan tetap berada di bawah kendali penuh supremasi sipil.

Kritik yang muncul sering kali terjebak pada dikotomi kaku dan romantisasi masa lalu, seolah-olah setiap bentuk interaksi, sinergi, atau pelibatan institusi militer di ranah publik merupakan langkah mundur menuju era dwifungsi. Padahal, realitas sosiologis dan yuridis menunjukkan hal yang sebaliknya. Watak kekuasaan militer era masa lalu telah sepenuhnya usai. Apa yang terjadi hari ini adalah bentuk pergeseran doktrin pertahanan global di mana militer ditempatkan sebagai instrumen strategis yang fleksibel namun tetap patuh pada keputusan politik sipil. Setiap kebijakan penugasan diturunkan dari undang-undang yang sah dan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan atas ambisi politik institusional.

Untuk memahami bagaimana supremasi sipil bekerja dalam praktik konkret, dapat dilihat dari dinamika keamanan urban yang terjadi baru-baru ini di ibu kota. Keterlibatan personel Kodam Jaya, termasuk satuan batalyon tempur, dalam mendukung patroli bersama kepolisian untuk memburu komplotan begal yang meresahkan warga Jakarta sempat memicu perdebatan. Sebagian pihak mengkhawatirkan langkah tersebut sebagai bentuk infiltrasi militer ke ranah penegakan hukum sipil. Namun, memandang kehadiran TNI dalam konteks ini sebagai gejala “militerisasi ruang sipil” adalah sebuah kesimpulan yang keliru dan tergesa-gesa.

Sebagaimana digarisbawahi oleh Pengamat Pertahanan Militer, Connie Rahakundini Bakrie, keterlibatan personel militer dalam mengatasi eskalasi kriminalitas jalanan yang ekstrem murni merupakan bentuk perbantuan institusional kepada Polri, bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum sipil. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini diatur secara legal melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang harus diawali oleh permintaan atau koordinasi dengan otoritas sipil dan kepolisian. Kehadiran prajurit di lapangan berfungsi menciptakan efek pencegahan (deterrence effect) yang mendesak demi menjamin keselamatan publik, sementara fungsi penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum pidananya tetap berada mutlak di tangan kepolisian.

Kasus penanganan keamanan domestik tersebut justru memperjelas definisi sejati dari supremasi sipil itu sendiri. Supremasi sipil bukan berarti mengisolasi militer secara ekstrem di dalam barak hingga mengabaikan situasi darurat yang membutuhkan asistensi taktis. Esensi utamanya adalah memastikan bahwa kapan pun, di mana pun, dan untuk tujuan apa pun militer digerakkan, pengerahan tersebut harus didasarkan pada keputusan politik lembaga sipil yang dipilih oleh rakyat dan dikoordinasikan di bawah kendali otoritas sipil. Ketika administrasi wilayah domestik, seperti Kepolisian Daerah atau Pemerintah Daerah, menjadi pengarah komando penugasan, maka asas penundukan militer terhadap kekuasaan sipil (subordination to civil power) terbukti berjalan secara sehat di atas rel reformasi.

Hal yang sama berlaku pada perdebatan mengenai pembentukan regulasi baru, seperti Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI maupun penyelarasan aturan pelibatan militer dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Di era modern, spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi bersifat konvensional berupa invasi militer asing, melainkan telah bergeser pada ancaman hibrida, kejahatan siber yang menyasar infrastruktur kritis, hingga kedaruratan logistik global. Menolak adaptasi dan sinkronisasi regulasi pertahanan dengan alasan ketakutan usang hanya akan membuat instrumen pertahanan negara gagap dan tidak berdaya saat krisis melanda. Yang mendesak untuk dikawal bukanlah menutup pintu sinergi, melainkan memastikan bahwa aturan turunan tersebut memuat batasan ruang lingkup yang rigid, indikator kinerja yang jelas, serta transparansi anggaran.

Melalui fungsi pengawasan (oversight) yang ketat dari DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pertahanan, serta koridor hukum tata negara yang baku, mekanisme checks and balances dalam hubungan sipil-militer di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang semakin matang dan institusional. Kritik dari berbagai elemen masyarakat tetap penting sebagai vitamin bagi kualitas demokrasi, namun penilaian terhadap kebijakan tata kelola keamanan nasional harus diletakkan pada proporsi hukum yang objektif, bukan asumsi-asumsi personal.

Dinamika regulasi dan operasional terkini membuktikan bahwa negara mampu menjaga keseimbangan yang solid antara fleksibilitas pertahanan dan perlindungan hak-hak publik. Langkah-langkah perbantuan domestik dan penyesuaian aturan hukum senantiasa diletakkan dalam koridor akuntabilitas demi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan komitmen ini, supremasi sipil di Indonesia tidak sedang diperlemah atau dikompromikan, melainkan tengah dipertegas sebagai fondasi utama yang mengarahkan profesionalisme TNI agar selalu tegak lurus mengabdi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan demokrasi bangsa yang matang.

*) Analis Komunikasi Publik dan Kebijakan Pertahanan

Oleh: Ahmad Fathurrahman

Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul secara akademik, tetapi juga generasi yang memiliki karakter kuat dan komitmen untuk berkontribusi bagi bangsa. Dalam konteks inilah kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Persiapan Keberangkatan (PK) penerima beasiswa patut dipandang sebagai langkah strategis yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Perdebatan mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan calon penerima beasiswa sempat mencuat ke ruang publik. Namun, jika dicermati secara substansial, program tersebut tidak ditujukan untuk memberikan pelatihan militer ataupun mempersiapkan peserta menghadapi peperangan. Pemerintah menegaskan bahwa pembekalan yang diberikan berfokus pada penguatan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penanaman rasa cinta tanah air.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan pembekalan bertujuan memperkuat nasionalisme penerima beasiswa LPDP. Menurutnya, negara telah menginvestasikan dana yang sangat besar untuk mencetak SDM unggul melalui pendidikan tinggi, sehingga penting memastikan para penerima beasiswa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia dan terdorong untuk kembali mengabdikan ilmu yang diperoleh bagi pembangunan nasional.

Pandangan tersebut memiliki landasan yang rasional. LPDP pada dasarnya bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan instrumen investasi strategis negara. Sejak beroperasi pada 2013 hingga awal 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 58.000 penerima beasiswa. Para alumni kini tersebar di berbagai sektor penting, mulai dari dunia pendidikan, riset, birokrasi, hingga industri. Mereka merupakan aset bangsa yang diproyeksikan menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia pada masa depan.

Besarnya investasi negara dalam bidang pendidikan juga terlihat dari pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang terus berkembang. Dari alokasi awal sebesar Rp1 triliun pada 2010, nilainya kini telah mencapai lebih dari Rp180 triliun. Dana tersebut menjadi fondasi keberlanjutan pembiayaan pendidikan nasional sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

Karena itulah, keberhasilan program LPDP tidak dapat diukur hanya dari jumlah mahasiswa yang berhasil menempuh studi di kampus-kampus terbaik dunia. Lebih dari itu, keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana ilmu, pengalaman, dan jejaring global yang diperoleh dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penguatan nasionalisme menjadi elemen yang tidak kalah penting dibandingkan pencapaian akademik. Globalisasi memang membuka peluang bagi talenta Indonesia untuk belajar dan bekerja di berbagai negara. Namun, tanpa adanya ikatan kebangsaan yang kuat, risiko terjadinya kehilangan potensi SDM terbaik bangsa juga tidak dapat diabaikan.

TNI melalui TNI Angkatan Udara memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Persiapan Keberangkatan LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma selama beberapa hari pada Mei 2026. Materi yang diberikan mencakup kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, dan pembentukan karakter. Pembekalan tersebut juga melibatkan berbagai pemateri dari instansi pemerintah sehingga memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta mengenai tantangan pembangunan nasional.

Kehadiran TNI dalam program ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun karakter kebangsaan. Selama ini, institusi TNI memiliki pengalaman panjang dalam membentuk disiplin, semangat pengabdian, dan jiwa kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut relevan bagi para calon pemimpin masa depan yang akan belajar di dalam maupun luar negeri.

Lebih jauh lagi, penguatan karakter menjadi semakin penting ketika pemerintah mulai mengarahkan fokus beasiswa LPDP pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi sebagai fondasi daya saing nasional. Pemerintah menilai bahwa tanpa lompatan kemampuan teknologi, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara lain yang bergerak lebih cepat dalam transformasi digital dan inovasi industri.

Namun penguasaan teknologi saja tidak cukup. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas intelektual dan karakter kebangsaan yang kuat. SDM unggul yang memiliki kemampuan teknologi tinggi tetapi minim kepedulian terhadap kepentingan nasional akan sulit menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembekalan nasionalisme melalui kerja sama LPDP dan TNI seharusnya dipandang sebagai investasi pelengkap yang memperkuat efektivitas investasi pendidikan itu sendiri. Biaya yang diperlukan untuk program pembentukan karakter tersebut juga relatif kecil dibandingkan dana yang dikeluarkan negara untuk membiayai studi para penerima beasiswa di berbagai universitas dunia.

Pada akhirnya, visi besar Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar lulusan berkualitas. Bangsa ini memerlukan generasi yang cerdas, berintegritas, disiplin, serta memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan kemampuan terbaiknya bagi negeri. Dalam kerangka itulah kolaborasi antara LPDP dan TNI menjadi langkah strategis yang relevan. Program ini bukan tentang militerisasi pendidikan, melainkan tentang memastikan bahwa investasi besar negara dalam mencetak talenta global juga dibarengi dengan penguatan rasa kebangsaan. Dengan demikian, para penerima beasiswa tidak hanya menjadi warga dunia yang kompetitif, tetapi juga tetap menjadi putra-putri terbaik Indonesia yang siap kembali membangun tanah air.

*) Pemerhati Pendidikan Tinggi dan Pembangunan SDM Indonesia

Jakarta, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Kebijakan memperbanyak BTP di seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa, dinilai sebagai langkah yang strategis.

“Saya kira konsep ini sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan dan yang sekarang diperkuat atau diperbanyak, di seluruh kabupaten/kota di Jawa itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace, di Jakarta.

Ace menambahkan alasan mengapa wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam akselerasi pembentukan BTP ini. Faktor kepadatan penduduk serta potensi kerawanan sosial menjadi pertimbangan mendasar demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Kenapa Jawa lebih diprioritaskan? Karena Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan juga membuat memang BTP ini ya saya kira memang harus didahulukan,” ungkapnya.

Selain fungsi pertahanan dan keamanan, keberadaan BTP di daerah juga diproyeksikan untuk bersinergi dengan program-program strategis milik pemerintah pusat, salah satunya di sektor pangan.

“Dalam rangka memastikan juga berbagai program-program prioritas pemerintah, misalnya ketahanan pangan, itu bisa dipastikan juga ada kemitraan dengan Batalyon Teritorial Pembangunan,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa langkah Kemhan dalam mempercepat pembentukan BTP ini berjalan selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.

“Jadi saya kira dengan mempercepat proses pembentukan BTP, kita harapkan tentu akan semakin mempercepat capaian-capaian Asta Cita, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan juga menjaga keamanan di negara kita bisa betul-betul diwujudkan,” tutur dia.

Ace juga menekankan bahwa ketahanan nasional yang kokoh hanya bisa dicapai jika situasi keamanan dalam keadaan kondusif. Menurutnya, kehadiran BTP diharapkan mampu mengakselerasi target-target nasional yang telah dicanangkan pemerintah.

“Karena salah satu prasyarat bagi ketahanan nasional saya kira juga adalah bagaimana kita membuat situasi keamanan lebih kondusif, ditambah juga dengan bagaimana mendorong program prioritas Bapak Presiden seperti ketahanan pangan bisa diwujudkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten memunculkan banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat. Hal itu menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029.

“Apa yang kita lihat sebelum ada batalion teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” jelas dia.

Sjafrie mengatakan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu.

“Tugas batalion teritorial pembangunan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi muda berkarakter melalui program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberikan pembekalan dan pelatihan bela negara kepada para penerima beasiswa, sebelum keberangkatan studi mereka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa para intelektual muda Indonesia tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah air.

“LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut, dalam hal ini dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih memperkuat rasa nasionalisme mereka,” kata Purbaya.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan melalui dana abadi pendidikan ini kembali dalam bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

“Pembekalan itu bersifat penting agar penerima beasiswa LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia,” tuturnya.

Oleh karena itu, bekal nasionalisme menjadi fondasi penting agar para lulusan LPDP, baik yang belajar di dalam maupun luar negeri, memiliki komitmen moral untuk kembali dan mengabdi kepada Indonesia.

“Negara telah berinvestasi besar melalui beasiswa sehingga para penerima diharapkan kembali dan memberi manfaat bagi tanah air,” ungkap Menkeu.

Melalui pembekalan ini, para penerima LPDP diharapkan mampu menjadi duta bangsa yang membawa identitas dan nilai-nilai luhur Indonesia di kancah internasional, serta menjadi motor penggerak kemajuan negara di masa depan. [-RWA]

Jakarta – Pengamat Politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia Raj Mayyasari Timur Gondokusumo mengatakan Keterlibatan TNI dari struktur paling atas hingga bawah (Babinsa) dalam program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan dan sudah sesuai dengan koridor yang ada.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang sekaligus dosen hubungan sipil militer Universitas Pertahanan Raj Mayyasari Timur Godokusumo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, TNI mempunyai kemampuan daya jangkau pengawasan yang luas dalam personil yang tersebar hingga kepelosok daerah termasuk ke desa – desa.

Hal ini membuat proses pengerjaan pembangunan dari mulai infrastruktur hingga proses kerja koperasi dapat dipantau dengan baik, ujarnya.

Ditambahkannya dengan proses pemantauan dan pengawasan yang terstruktur dengan baik maka kinerja koperasi dapat lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat perekonomian di wilayah pedesaan.

Ia menilai pentingnya juga TNI dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang terlibat dapat Koperasi Desa Merah Putih agar proses pembangunan koperasi disetiap dareah dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat.

Pelibatan TNI dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih murni untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional, tuturnya.

Disiai lain, program ini merupakan operasi militer selain perang (OMSP) dalam membantu tugas pemerintah didaerah terhadap program nasional dan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.

Dengan dilibatkan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat mempercepat realisasi program Presiden Prabowo sehingga masyarakat hingga tingkat desa dapat bertumbuh dengan cepat perekonomiannya dan turut merasakan maanfaatnya.

Pemerintah resmi mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat sektor ketahanan pangan nasional, sebagai upaya nyata menekan ketergantungan pada komoditas impor, khususnya kedelai, padi, dan jagung.

Menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, peran TNI dalam program swasembada ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bagian dari visi besar yang lebih strategis bagi masa depan negara.

“Kami ingin menjadi safety belt (sabuk pengaman) dalam rangka mengamankan strategi transformasi bangsa, di dalamnya ada swasembada pangan, swasembada energi, koperasi desa hingga desa nelayan. Nah, kami adalah sabuk pengaman,” pungkasnya.

Sebelumnya pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI Menhan menjelaskan bahwa kebijakan ini melibatkan pembagian tugas spesifik antar-matra militer. TNI Angkatan Darat (AD) diinstruksikan untuk fokus pada sektor pertanian padi, jagung, serta tanaman palawija. Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) mendapatkan mandat khusus untuk mengoptimalkan produksi kedelai nasional.

“Untuk Angkatan Darat, tugasnya pertanian jagung dan padi, selain palawija. Angkatan Laut kedelai,” ujar Sjafrie.

Sjafrie menambahkan bahwa kolaborasi intensif dengan Kementerian Pertanian ini ditargetkan mampu memacu produktivitas domestik secara signifikan.  Isu ketergantungan impor kedelai menjadi salah satu perhatian utama yang ingin segera diatasi melalui sinergi ini.

Sebagai bentuk implementasi di lapangan, TNI Angkatan Laut baru-baru ini telah melaksanakan panen raya kedelai yang berlokasi di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Langkah konkret tersebut menjadi indikator awal dari kesiapan militer dalam mendukung kedaulatan pangan.
Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin langsung kegiatan Panen Raya Kedelai dilahan seluas 100 hektar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi TNI dan pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta penguatan swasembada kedelai di Indonesia

Menurutnya, swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan masif dengan memperluas lahan tanam di daerah yang memiliki potensi pertanian.

“Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial,” ujar Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, panen raya kedelai tersebut harus menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah melalui optimalisasi potensi wilayah, pendampingan masyarakat, serta penguatan sektor pertanian sebagai bagian penting menjaga ketahanan negara.

Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional dilakukan di atas lahan yang memiliki status hukum jelas dan sah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah tudingan terkait penggunaan lahan sengketa dalam pembangunan beberapa batalion teritorial di daerah.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan bahwa pembangunan batalion teritorial tidak dilakukan dengan cara menyerobot lahan masyarakat. Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan berasal dari aset milik instansi pertahanan, lahan negara, atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak benar apabila disebut bahwa kami menyerobot lahan,” kata Muhammad Nas dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa penetapan lokasi pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku serta melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Karena itu, setiap pembangunan markas batalion baru telah mempertimbangkan aspek legalitas dan kepentingan masyarakat setempat.

Nas menambahkan, TNI tetap mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di lapangan.

“Pada prinsipnya, TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.

Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, rencana pembentukan BTP juga mendapat dukungan dari Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, kebijakan memperbanyak BTP, khususnya di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa, merupakan langkah strategis yang telah dirancang secara matang oleh Kementerian Pertahanan.

“Saya kira konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan saya kira yang sekarang diperkuat atau diperbanyak, terutama di seluruh kabupaten/kota di Jawa, itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace di Kantor Lemhannas RI, Jakarta.

Ace menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi prioritas karena memiliki jumlah penduduk terbesar sekaligus potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan membuat BTP ini memang harus didahulukan,” ungkapnya.

Selain memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, Ace menilai keberadaan BTP juga akan mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertahanan sendiri menargetkan pembangunan 750 batalion teritorial baru hingga tahun 2029. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 150 batalion setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Jakarta – Keterlibatan TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai semakin menunjukkan orientasi nyata pada kepentingan rakyat. Berbagai program yang dijalankan TNI tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pertanian, peternakan, pengairan, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat memiliki dimensi pengabdian yang lebih luas. Dalam kunjungannya ke Yonif Teritorial Pembangunan 808/Mbaham Matta di Papua Barat, Menhan menekankan bahwa prajurit TNI harus mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah, termasuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kehadiran TNI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sjafrie.

Ia juga mengapresiasi program ketahanan pangan yang dilakukan prajurit melalui sektor pertanian dan peternakan, termasuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. 

Langkah TNI dalam mendukung ketahanan pangan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menilai keterlibatan TNI merupakan bentuk gotong royong nasional untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa di sektor strategis.

Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai menyatakan bahwa kolaborasi antara TNI, petani, nelayan, dan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan program pangan nasional.

“Keterlibatan TNI dalam produksi pangan mencerminkan semangat gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa petani dan nelayan tetap harus menjadi subjek utama dalam program tersebut agar hasilnya benar-benar berpihak pada rakyat. 

PP STN bahkan mendorong agar keterlibatan TNI Angkatan Laut diperkuat dalam mendukung produksi garam nasional bersama nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ahmad Rifai menilai sinergi tersebut dapat mempercepat target penghentian impor garam dan meningkatkan kapasitas produksi nasional secara berkelanjutan. 

Kepala Staf TNI AD, Maruli Simanjuntak juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pengabdian TNI kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan titik-titik pengairan dan keterlibatan prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu petani agar tetap produktif, termasuk saat menghadapi tantangan bencana alam maupun keterbatasan infrastruktur. 

Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperkuat kemandirian pangan, dan memastikan bahwa agenda besar swasembada benar-benar membawa manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia.

PUNCAK JAYA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat komitmennya dalam membantu masyarakat Papua melalui berbagai program sosial dan pelayanan kemanusiaan. Salah satu langkah nyata dilakukan personel Pos Kotis Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti dengan membuka layanan kesehatan gratis secara jemput bola di Kampung Ukuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya TNI menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses fasilitas medis. Dalam kegiatan itu, warga memperoleh pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan mata, pemberian obat-obatan, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan.

Komandan Satgas Yonif 136/Tuah Sakti, Letkol Inf Yudi Satria Prabowo, mengatakan bahwa keberadaan Satgas tidak hanya berfokus pada pengamanan wilayah, tetapi juga pengabdian sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin kehadiran Satgas dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya dalam pengamanan wilayah, tetapi juga melalui kepedulian dan pengabdian nyata,” ujar Yudi.

Ia menambahkan bahwa pelayanan kesehatan jemput bola menjadi bentuk perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat pedalaman Papua yang masih menghadapi keterbatasan akses kesehatan.

“Kami berharap masyarakat merasa terbantu dan semakin percaya bahwa negara hadir melalui TNI untuk melayani masyarakat hingga ke pelosok Papua,” tambahnya.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga Kampung Ukuneri. Masyarakat merasa terbantu karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

“Bapak TNI datang periksa kesehatan, dengar keluhan kami dan membantu masyarakat. Kami sangat bersyukur,” kata Yopi (48), salah seorang warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa TNI AD selama ini menjalankan banyak program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski belum banyak terekspos ke publik.

“TNI hadir membantu masyarakat di wilayah sulit. Banyak program sosial yang selama ini berjalan tidak pernah terekspos,” kata Donny.

Menurut Donny, program sosial TNI mencakup pembangunan fasilitas air bersih, pengiriman tenaga pendidik ke daerah terpencil, pelayanan kesehatan oleh satuan tugas, hingga dukungan logistik bagi masyarakat di wilayah terisolasi. Melalui program tersebut, TNI terus memperkuat kedekatan dengan rakyat sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan di Papua.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pelibatan TNI dalam membantu penanganan maraknya aksi begal dapat dilakukan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri. Langkah tersebut dinilai penting apabila kepolisian membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dave menegaskan keterlibatan prajurit harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi antarlembaga negara harus tetap menjadi prioritas.

“Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata,” kata Dave di Jakarta, Kamis (28/5/2026) lalu.

Menurut politikus Golkar itu, rasa aman merupakan hak dasar warga yang wajib dijamin negara. Karena itu, seluruh aparat negara perlu memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi ancaman kejahatan jalanan.

Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa penanganan tindak pidana tetap menjadi kewenangan utama kepolisian. “Oleh karena itu, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, aparat harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menindak pelaku kejahatan secara tegas, serta menjaga ruang publik tetap kondusif.

“Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pertahanan militer, Connie Rahakundini Bakrie. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu memburu pelaku begal bukan bentuk pengambilalihan tugas kepolisian, melainkan perbantuan yang telah diatur dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Penanganan kriminalitas seperti begal kan domain utama Polri dan diatur dalam UU Kepolisian. Kehadiran TNI bisa dipahami sebagai bentuk perbantuan institusional, bukan pengambilalihan fungsi kepolisian,” kata Connie.

Menurut dia, pelibatan TNI lebih diarahkan pada patroli dan pengamanan wilayah guna menciptakan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Namun, pelaksanaannya tetap harus disertai batas kewenangan yang jelas, koordinasi formal dengan Polri, serta berada di bawah kontrol otoritas sipil.

Diketahui, TNI AD melalui Kodam Jaya saat ini ikut mendukung patroli gabungan bersama kepolisian untuk merespons meningkatnya aksi begal di Jakarta dan sekitarnya.

Pelibatan tersebut dilakukan melalui mekanisme OMSP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sementara kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan Polri. ***