JAKARTA — Keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dan distribusi program prioritas nasional tersebut. Pemerintah menilai dukungan lintas institusi diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi jutaan masyarakat dapat tercapai secara cepat, merata, dan tepat sasaran hingga ke wilayah terpencil.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelibatan TNI bukan berarti prajurit menjalankan tugas operasional dapur MBG, melainkan merupakan penugasan institusional untuk mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ekosistem program.

Menurut Sony, pelaksanaan operasional dapur tetap dilakukan oleh yayasan dan relawan yang telah ditunjuk. Keterlibatan TNI difokuskan pada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan logistik, serta penguatan tata kelola agar program dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam waktu singkat.

“Secara institusional diberikan tugas kepada TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan bahwa tentara sekarang mengurus dapur. Yang menjalankan operasional tetap yayasan dan relawan,” ujar Sony.

Ia menjelaskan, keputusan melibatkan TNI dilatarbelakangi kebutuhan percepatan pembangunan ribuan SPPG pada tahap awal pelaksanaan MBG. Saat pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat, dibutuhkan institusi yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah serta kemampuan mobilisasi yang cepat.

“Waktu itu targetnya 5.000 unit pelayanan. Kita belum memiliki gambaran siapa yang akan mendukung pembangunan seluruh dapur tersebut. Karena kebutuhan percepatan, maka diberikan penugasan kepada TNI,” jelasnya.

Menurut Sony, skema tersebut memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan apabila seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan konvensional yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional lintas sektor yang membutuhkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga.

“Program MBG bukan program satu lembaga, melainkan program nasional yang melibatkan banyak kementerian dan institusi agar pelaksanaannya berjalan terkoordinasi dan berdampak luas,” ujar Khairul.

Menurutnya, dukungan TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program serta memastikan layanan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Dukungan TNI membantu memastikan distribusi MBG berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis,” tambahnya.

Komitmen keterlibatan TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat juga sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran tentara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat.

“Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara. Karena tentara, awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas dan ketertiban semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rasa aman pertama yang harus dimiliki setiap keluarga adalah terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi.

Karena itu, pemerintah memandang keterlibatan TNI dalam mendukung percepatan MBG sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Papua – Sebagai bentuk kontribusi aktif dalam pemerataan pendidikan nasional, TNI melakukan pembenahan infrastruktur sekolah di berbagai pelosok Papua. Langkah ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung Program Papua Pintar guna melahirkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing.

Prajurit TNI melakukan renovasi sekolah di sejumlah wilayah mulai Distrik Homeyo, Merauke, hingga Jayapura. Kegiatan renovasi meliputi pengecatan ulang dinding sekolah, meja, dan kursi belajar yang telah usang agar tampak lebih bersih dan rapi.

Program tersebut berada di bawah koordinasi Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga dan dipimpin Dansatgaster Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan sebagai bagian dari dukungan TNI terhadap sektor pendidikan di Papua. Selain Satgas Teritorial Koops TNI Habema, kegiatan serupa juga dilaksanakan Satgas Swasembada dari Yonif 751/VJS di Oksibil dan Yonif 403/WP di Boven Digoel.

Dansatgaster Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan menegaskan pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam program teritorial TNI di Papua.

“Sekolah adalah tempat lahirnya harapan dan cita-cita anak bangsa. Melalui renovasi ini, kami ingin menghadirkan semangat baru bagi anak-anak Papua agar lebih nyaman belajar dan terus mengejar masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan investasi besar untuk masa depan Papua sehingga fasilitas belajar anak-anak harus mendapat perhatian serius.

“Bagi kami, pendidikan adalah investasi terbesar untuk Papua,” katanya.

Selain pembenahan fasilitas sekolah, TNI juga terus mendukung proses pendidikan di wilayah pedalaman melalui Program Papua Pintar. Personel Satgas Teritorial, Satgas Swasembada, dan Satgas Habema hadir langsung di sekolah-sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar serta memberikan motivasi kepada para siswa.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membangun sumber daya manusia unggul di Papua.

“Melalui Program Papua Pintar, TNI ingin memastikan bahwa kehadiran prajurit di Papua tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membawa harapan bagi masa depan generasi muda. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat,” pungkasnya.

Melalui pembenahan fasilitas pendidikan dan pendampingan belajar, TNI berharap semangat belajar anak-anak Papua semakin tumbuh guna mendukung terwujudnya Papua Pintar dan Indonesia Maju.

FAKFAK – Penguatan ketahanan pangan di Papua terus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut, TNI mengambil peran strategis melalui berbagai program teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan warga di daerah penugasan.

Komitmen itu kembali ditegaskan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 808/Mbaham Matta. Dalam kunjungan tersebut, Menhan meninjau kesiapan operasional satuan, kondisi personel, hingga pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dijalankan prajurit di Papua Barat.

Di tengah tantangan geografis dan akses wilayah yang cukup kompleks, program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Melalui sektor pertanian dan peternakan, TNI hadir tidak hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga membantu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pembangunan Papua yang berkelanjutan dan inklusif.
“TNI harus menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pembangunan Papua melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Program yang dijalankan prajurit Yon TP 808/Mbaham Matta selama ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, hingga pembinaan masyarakat di berbagai sektor sosial. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat dinilai membantu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan produktivitas warga.

Selain fokus pada ketahanan pangan, satuan tersebut juga aktif melaksanakan pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan humanis yang dilakukan prajurit dinilai mampu mempererat hubungan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan wilayah.

Menhan menilai keberhasilan program teritorial di Papua tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesiapan prajurit tetap menjadi perhatian utama agar seluruh program dapat berjalan optimal.

“Prajurit harus profesional, disiplin, dan mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan di Papua,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan telekomunikasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah strategis Papua Barat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mempercepat distribusi hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan di Papua.

“Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama agar Papua semakin maju dan mandiri,” tambah Sjafrie Sjamsoeddin.

Penguatan peran TNI melalui pendekatan pembangunan dan ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata di Papua. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Papua diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang semakin produktif, stabil, dan sejahtera. (*)

Jakarta — Peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat semangat persatuan nasional sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam memerangi penyebaran radikalisme digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemerintah terus memperkuat upaya menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, termasuk di ruang digital yang kini menjadi bagian penting aktivitas publik. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila menjadi benteng utama menghadapi penyebaran paham intoleransi, ujaran kebencian, dan propaganda radikal di media sosial.

“Pancasila harus menjadi pedoman masyarakat dalam bermedia digital. Pemerintah terus hadir memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat, damai, dan memperkuat persatuan bangsa,” ujar Yudian.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mendorong penguatan literasi digital melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lebih kritis dalam memilah informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh konten negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Generasi muda harus menjadi pelopor penyebaran konten positif yang mencerminkan nilai gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran konten radikalisme dan ekstremisme di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi masyarakat dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

“Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi ancaman radikalisme digital. Penguatan pengawasan, literasi digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan produktif,” ujar Meutya Hafid.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat sinergi dengan platform media sosial, komunitas digital, akademisi, hingga organisasi masyarakat guna memperluas edukasi literasi digital di berbagai daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional di era transformasi teknologi.

“Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan bangsa tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang kini menjadi bagian kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem government technology (govtech) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa govtech dirancang sebagai sistem integrasi data antar kementerian dan lembaga guna mendukung pengawasan berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat.

“Melalui data yang terintegrasi, pemerintah nantinya dapat memetakan daerah yang paling membutuhkan program MBG maupun wilayah yang masih dapat ditempatkan sebagai prioritas berikutnya,” kata Luhut.

Ia menilai pengawasan program perlu diperkuat karena anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun setelah sebelumnya dipangkas dari Rp335 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, evaluasi dinilai sangat penting agar pelaksanaan program tetap efisien dan tepat sasaran.

Luhut juga menyampaikan bahwa program berskala besar seperti MBG idealnya melalui tahapan uji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, dana yang beredar hingga Rp1 triliun setiap hari berpotensi memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Indonesia belum pernah memiliki program dengan perputaran dana harian hingga Rp1 triliun yang langsung menyentuh pedagang kecil dan masyarakat bawah sehingga efeknya terhadap ekonomi sangat besar,” ujarnya.

Saat ini, sistem govtech sedang diuji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil implementasi tersebut, pemerintah menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah itu baru mencapai sekitar 77 persen tepat sasaran.

“Dari penerapan govtech, kami menemukan masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkannya, begitu pula sebaliknya,” tutur Luhut.

Di sisi lain, BGN meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik yang memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila terjadi kendala di lapangan.

“Partisipasi guru dan Kaposyandu dalam evaluasi diharapkan mampu memperkuat ketepatan pengawasan sekaligus menjadi langkah awal mendeteksi potensi persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan,” kata Sony.

Berdasarkan Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, sebanyak 1.705 dari total 1.707 laporan menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Tingkat ketepatan distribusi juga mencapai 97,95 persen, sementara kualitas aroma, tampilan, dan rasa makanan dinilai baik oleh sebagian besar penerima manfaat.***

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan berbasis teknologi dan evaluasi data secara terukur.

Langkah ini dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik) sebagai instrumen pengawasan kualitas makanan yang lebih cepat, partisipatif, dan akuntabel.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra BGN dalam menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.

“Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian Kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan,” ujar Sony Sonjaya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Melalui sistem tersebut, guru yang ditunjuk sekolah serta kepala posyandu dilibatkan sebagai penanggung jawab kelompok penerima manfaat untuk memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima di lapangan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, tampilan makanan, hingga variasi menu yang disajikan.

Pendekatan evaluasi berbasis data ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola program MBG yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia.

Selain mempercepat proses evaluasi, sistem digital tersebut juga memungkinkan deteksi dini apabila ditemukan kendala distribusi maupun kualitas makanan di daerah.

Berdasarkan data Dashboard Reviu Menu MBG per Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 21.31 WIB, tercatat sebanyak 1.707 laporan masuk dari berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau 99,88 persen menyatakan makanan layak dikonsumsi. Sementara hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak konsumsi.

Dari aspek distribusi, sebanyak 1.672 laporan atau 97,95 persen menyebut makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih awal.

Hanya 35 laporan yang mencatat adanya keterlambatan distribusi.

Sementara pada aspek kualitas sensorik, aroma makanan dinilai layak pada 99,71 persen laporan dan tampilan makanan sesuai standar tercatat sebesar 99,41 persen.

Adapun dari sisi rasa, sebanyak 98,89 persen laporan menyatakan makanan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Menurutnya, pengawasan yang melibatkan masyarakat akan mendorong seluruh pihak lebih disiplin dalam menjaga standar mutu MBG.

Dengan dukungan teknologi, evaluasi berbasis data, dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi nasional serta mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan unggul.

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintah terus memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pada 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik untuk memastikan kualitas makanan yang diterima para siswa tetap terjaga di seluruh daerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi dan penguatan program MBG yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menilai keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya diukur dari luas jangkauan distribusi, tetapi juga dari kualitas makanan yang diterima anak-anak setiap hari.

Aplikasi Reviu Menu MBG dikembangkan untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan secara langsung di lapangan dengan melibatkan guru dan kepala posyandu sebagai penanggung jawab pemantauan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat menerima laporan terkait ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menjelaskan bahwa keterlibatan pihak sekolah dan posyandu menjadi langkah penting agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi standar kelayakan konsumsi dan kualitas gizi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, tercatat sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,88 persen laporan menyatakan makanan layak dikonsumsi, sementara hanya sebagian kecil yang memerlukan evaluasi lanjutan. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan kualitas mulai berjalan lebih efektif dan terukur. Selain menjadi instrumen evaluasi, aplikasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi persoalan distribusi maupun kualitas makanan di lapangan.

Pemerintah menyadari bahwa program MBG menjadi salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program. Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar, kesehatan, hingga perkembangan karakter anak. Melalui MBG, pemerintah tidak hanya ingin mengurangi persoalan stunting dan kekurangan gizi, tetapi juga membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program MBG agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan terhadap evaluasi menjadi bagian penting dari proses perbaikan program nasional berskala besar seperti MBG. Pemerintah memandang kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan publik agar tetap berjalan optimal. Karena itu, penguatan pengawasan melalui aplikasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.

Selain pengawasan kualitas makanan, pemerintah juga memperkuat standar higienitas dan keamanan pangan dalam seluruh proses distribusi MBG. Badan Gizi Nasional terus melakukan evaluasi terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan penjamah makanan, hingga penggunaan bahan baku yang memenuhi standar kesehatan. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga mulai dari proses produksi hingga diterima siswa di sekolah. Pemerintah menilai aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program MBG.

Program MBG juga dinilai memberikan dampak sosial dan ekonomi yang semakin luas. Selain membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah, program ini turut menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan daerah sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG. Pemerintah ingin memastikan program pemenuhan gizi nasional mampu memberikan efek berganda terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan sistem distribusi yang semakin baik dan pengawasan kualitas yang diperkuat, pemerintah optimistis manfaat program MBG akan semakin besar dalam beberapa tahun mendatang.

Di tengah besarnya cakupan program, pemerintah tetap menempatkan evaluasi sebagai bagian penting dari penguatan kebijakan. Berbagai masukan masyarakat terkait kualitas makanan di sejumlah daerah menjadi perhatian serius pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan. Pemerintah menilai program berskala nasional seperti MBG membutuhkan proses penyempurnaan yang berjalan terus-menerus agar kualitas pelayanan semakin baik dan merata di seluruh Indonesia. Karena itu, penguatan pengawasan digital melalui Reviu Menu MBG dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga konsistensi standar kualitas makanan bagi seluruh penerima manfaat.

Ke depan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program MBG sekaligus memperkuat sistem pengawasan kualitas secara lebih modern dan terintegrasi. Penggunaan teknologi digital, pelibatan masyarakat, serta penguatan standar keamanan pangan akan menjadi fokus utama dalam pengembangan program tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menilai pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan gizi yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang semakin kuat dan evaluasi yang berjalan konsisten, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang aman, sehat, dan mampu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Andini Yuanita )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini bukan hanya berbicara mengenai penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut upaya besar negara dalam memastikan generasi muda memperoleh asupan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas. Karena itulah, setiap evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan MBG menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tujuan program benar-benar tercapai. Kehadiran aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik) yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan, melainkan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memperbaiki layanan secara berkelanjutan.

Langkah BGN melibatkan guru dan kepala posyandu dalam proses pengawasan kualitas makanan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG sehingga seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program publik. Keterlibatan guru dan kepala posyandu akan memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.

Melalui aplikasi Reviu Menu MBG, penilaian dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Indikator seperti ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu menjadi parameter penting dalam menjaga mutu layanan. Sistem ini sekaligus menjadi bentuk deteksi dini apabila terdapat masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan. Dengan adanya laporan langsung dari lapangan, BGN memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara real time.

Sistem pengawasan partisipatif semacam ini juga membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program pemerintah. Ketika guru dan kepala posyandu diberi ruang untuk terlibat, maka muncul kesadaran bersama bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pendekatan kolaboratif inilah yang dibutuhkan agar program-program sosial dapat berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

Langkah BGN menyusun bank menu nasional juga menjadi upaya penting dalam menciptakan standar layanan yang lebih baik. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa bank menu tersebut akan menjadi acuan seluruh dapur penyedia MBG dalam menyusun jenis makanan dan minuman selama satu bulan. Kehadiran bank menu sangat penting untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga sekaligus menghadirkan variasi makanan yang sehat dan tidak membosankan bagi para penerima manfaat.

Penyusunan standar menu juga menjadi instrumen pengawasan agar tidak terjadi praktik-praktik penyimpangan di lapangan. Nanik mengungkapkan BGN yang akan memberikan sanksi berupa suspensi kepada mitra yang melanggar ketentuan merupakan langkah penting untuk menjaga integritas program MBG. Ketegasan terhadap praktik curang harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat.

Program makan bergizi bukan sekadar proyek distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, segala bentuk penyimpangan yang mengurangi kualitas makanan tidak dapat ditoleransi. Pengawasan pada titik kritis pengadaan bahan baku sebagaimana diingatkan Nanik menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan pangan tetap terjaga sejak awal proses distribusi.

Penguatan kualitas MBG juga perlu dibarengi dengan pemanfaatan potensi pangan lokal Indonesia. Gagasan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon untuk mengintegrasikan pangan lokal ke dalam menu MBG merupakan langkah visioner yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat beragam, mulai dari sagu, singkong, ubi, jagung, talas, hingga sorgum yang selama ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Fadli Zon, pangan lokal bukan hanya sumber gizi, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat adat dan daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi. Integrasi pangan lokal ke dalam MBG akan memberikan banyak manfaat. Selain memperkaya variasi menu dan meningkatkan nilai gizi, langkah ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Pemanfaatan pangan lokal juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Dengan mengangkat kembali potensi pangan nusantara, masyarakat akan semakin sadar bahwa Indonesia memiliki sumber pangan yang kaya dan beragam. Program MBG dapat menjadi sarana edukasi untuk membangun pola makan sehat sekaligus memperkuat kebanggaan terhadap produk pangan lokal.

Kehadiran aplikasi Reviu Menu MBG, penyusunan bank menu nasional, serta integrasi pangan lokal menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki layanan secara menyeluruh. Program yang baik bukanlah program yang bebas kritik, melainkan program yang mau mendengar masukan dan melakukan perbaikan secara konsisten. Dengan pengawasan partisipatif, penegakan aturan yang tegas, dan inovasi berbasis budaya lokal, program MBG berpotensi menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia sehat, kuat, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan nilai toleransi, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Upaya penguatan nilai kebangsaan tersebut terus dilakukan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat. Salah satunya dilakukan Densus 88 Antiteror Polri melalui kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Narasumber dari Satgaswil Sultra Densus 88 AT Polri, AKP Syahril Indra, menegaskan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai panutan di lingkungan masing-masing. Dengan memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan, kita bisa mencegah berkembangnya paham radikal sejak dini,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat melalui deteksi dini dan penguatan wawasan kebangsaan.

Hal senada juga disampaikan Pemerintah Kota Jakarta Timur yang menggandeng 24 organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan gerakan radikalisme.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal di lingkungan sekitar.

“Peran aktif seluruh masyarakat akan sangat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, terutama dalam melakukan deteksi dini guna mewaspadai munculnya gerakan-gerakan radikal serta aktivitas terorisme,” kata Munjirin.

Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan penanganan radikalisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

“Diperlukan pendekatan multidimensi untuk memecahkan akar masalah ini dengan melibatkan berbagai elemen, di antaranya organisasi kemasyarakatan,” tutur Eka.

Di Kalimantan Tengah, penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan juga dilakukan melalui edukasi publik dalam gelaran Kalteng Expo memperingati HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Satgaswil Kalteng menggandeng pemerintah daerah, FKUB, media, organisasi masyarakat, hingga generasi muda untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya paham radikalisme dan penyalahgunaan media digital.

Kasatgaswil Kalteng Kombes Pol Yulianto Rombe Biantong melalui IPTU Ganjar Satriyono menyebut penyebaran paham radikal kini semakin masif melalui ruang digital sehingga membutuhkan penguatan kontra narasi di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini sangat dibutuhkan mengingat masifnya penyebaran paham radikalisme melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, kontra narasi, dan penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FKUB Kalimantan Tengah, Prof Oka Swastika, mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman bangsa.

“Satukan frekuensi beragama, bersuku dan berbudaya, satukan Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, meningkatnya Indeks Potensi Radikalisme di Kalimantan Selatan juga dinilai harus menjadi alarm dini bagi seluruh pihak agar tidak lengah terhadap ancaman intoleransi dan propaganda kebencian, khususnya di ruang digital.

“Naiknya Indeks Potensi Radikalisme Kalsel harus dibaca sebagai alarm dini. Ini bukan untuk mencurigai agama atau kelompok tertentu, tetapi untuk memastikan pemerintah daerah hadir menjaga Banua tetap damai, toleran, dan kokoh dalam bingkai NKRI,” demikian pernyataan dalam kajian pencegahan radikalisme di Kalimantan Selatan.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pun diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, memperkokoh moderasi beragama, serta meneguhkan komitmen bersama menjaga Indonesia tetap damai dalam bingkai NKRI.

(*/rls)

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pemerintah terus mengoptimalkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Program tersebut dihadirkan untuk membantu pekerja tetap memiliki perlindungan ekonomi sekaligus peluang mendapatkan pekerjaan baru melalui berbagai fasilitas pendukung.

JKP menjadi bagian penting dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan karena tidak hanya memberikan bantuan uang tunai, tetapi juga menyediakan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja bagi peserta.

“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ungkap Ogi.

Menurut Ogi, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap tata kelola program jaminan sosial agar manfaat yang diterima pekerja tetap optimal dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan program yang prudent dan adaptif terhadap kondisi ekonomi maupun kebutuhan peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” katanya.

Program JKP sendiri dirancang untuk membantu pekerja mempertahankan standar hidup yang layak selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

Selain bantuan finansial, peserta juga memperoleh akses terhadap informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, asesmen, hingga konseling karier yang dapat meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan kembali.

Pemerintah menilai keberadaan akses informasi pasar kerja menjadi salah satu manfaat penting dalam Program JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong para pekerja untuk memastikan status kepesertaan mereka aktif agar seluruh manfaat JKP dapat diakses sesuai ketentuan.

Pekerja di perusahaan menengah dan besar diwajibkan mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara pekerja sektor usaha kecil dan mikro wajib mengikuti minimal tiga program utama, yaitu JKK, JKM, dan JHT.
 
Selain itu, peserta juga diwajibkan terdaftar dalam program JKN BPJS Kesehatan sebagai bagian dari integrasi perlindungan sosial nasional. Sinergi perlindungan sosial tersebut mampu memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menghadapi berbagai risiko ketenagakerjaan.

[w.R]