Oleh: Maya Salsabila )*

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pendidikan afirmatif benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penguatan tata kelola ini menjadi krusial karena Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai intervensi negara yang menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Kementerian Sosial saat ini mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat dengan target daya tampung hingga 30 ribu siswa pada tahun berjalan. Target tersebut disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur yang tengah dibangun secara bertahap, khususnya penyelesaian gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kapasitas tersebut dapat dicapai apabila seluruh pembangunan fisik selesai sesuai rencana. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian terus diperkuat, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar pembangunan sarana pendidikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terdiri atas jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas peserta didik, tetapi juga memastikan kesinambungan jenjang pendidikan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia. Pemerintah memastikan ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa yang memiliki kompetensi dan integritas. Aspek ini menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dalam proses seleksi siswa, pemerintah melibatkan berbagai institusi untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik dilibatkan untuk memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, penetapan akhir calon siswa juga melalui keputusan kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.

Dukungan terhadap penguatan Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII, Singgih Januratmoko, menilai bahwa selain evaluasi program bantuan sosial, penguatan Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, penguatan program ini penting untuk memastikan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap terjamin.

Singgih mendorong agar Sekolah Rakyat dimasifkan kembali, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, terutama di daerah luar Jawa. Langkah ini dinilai relevan mengingat tantangan akses pendidikan di wilayah 3T masih sangat nyata dan membutuhkan kehadiran negara yang lebih kuat.

Singgih juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga perlindungan psikologis yang membutuhkan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga.

Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Tragedi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai akibat ketiadaan alat tulis, melainkan sebagai akumulasi kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang belum tertangani secara utuh.

Dalam perspektif kebijakan publik, kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan minimnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Pada anak-anak, kondisi ini sering kali termanifestasi dalam tekanan mental yang tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan dan kualitas hidup.

Dalam konteks inilah, Sekolah Rakyat perlu dipahami sebagai kebijakan sistemik. Program ini mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, hingga perlengkapan belajar, sehingga anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat belajar tanpa beban ekonomi.

Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan, dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah menuju memastikan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat. Dengan mengambil alih beban biaya langsung dan tidak langsung, negara hadir secara nyata dalam kehidupan anak-anak paling rentan.

Pengamat kebijakan public, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang. Pendidikan berasrama dengan dukungan penuh dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dari latar belakang kemiskinan ekstrem, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Trubus juga memandang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Arahan Presiden agar pemerintah daerah lebih serius dalam pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran yang berpihak, termasuk dalam memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak terpenuhi.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat, tetapi juga memperkuat komunikasi kebijakan agar publik memahami tujuan, desain, dan sasaran program ini secara utuh. Dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan terintegrasi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi penting dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam kemiskinan ekstrem.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terintegrasi terus didorong sebagai langkah konkret pemerintah menekan kemiskinan melalui jalur pendidikan. DPR RI menilai program ini berpotensi menjadi jaring pengaman sosial agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses belajar.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya strategis negara dalam membuka kesempatan pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” kata Atalia.

Sementara itu, implementasi Sekolah Rakyat terintegrasi mulai berjalan di daerah. Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, meninjau langsung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” ujar Reflin.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan lebih dari Rp227 miliar melalui APBN untuk pembangunan sekolah tersebut. “Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan sekolah berasrama diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok paling tidak mampu. “Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.****

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan teknologi. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai sebagai strategi nasional yang visioner untuk mempercepat ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi sekaligus menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa kedua program tersebut bukan kebijakan biasa, melainkan langkah terukur untuk mengubah arah pendidikan nasional agar lebih relevan dengan tantangan masa depan. “Ini visi yang sangat spesifik dari Presiden Prabowo, yaitu mengejar ketertinggalan bangsa dan mendorong pendidikan teknologi sebagai fondasi kemajuan,” ujarnya.

Menurut Abdul, pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa investasi serius pada pendidikan teknologi dan engineering menjadi kunci dominasi di sektor industri modern. Ia menilai Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan menyiapkan sistem pendidikan yang lebih aplikatif dan berbasis inovasi. “Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China sudah lama menjadikan teknologi sebagai kekuatan utama. Indonesia harus berani melompat agar tidak tertinggal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. “Pengembangan SDM tetap menjadi agenda besar negara. Hanya saja, pendekatannya sekarang lebih fokus pada penguasaan teknologi terapan yang dibutuhkan industri dan masa depan bangsa,” ucap Abdul.

Terkait Sekolah Rakyat, Abdul menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. “Sekolah Rakyat leading sector-nya bukan Kemendikdasmen, tetapi Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Pendidikan dijadikan alat strategis untuk memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekolah Garuda diproyeksikan sebagai pusat pembinaan talenta unggul nasional. Program ini dirancang untuk menjaring siswa-siswa berprestasi dan mempersiapkan mereka agar mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia, khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). “Sekolah Garuda setingkat SLTA, SMA, atau SMK, terhubung dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, agar anak-anak pintar bisa tersambung langsung dengan pendidikan tinggi,” ujar Abdul.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diyakini akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara teknologi, mandiri dalam inovasi, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody.

Menteri Dody berharap, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi simpul pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana. Selain itu, program ini juga ditujukan memperkuat pemulihan ekonomi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan yang mencakup wilayah Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan selesai secara bertahap agar dapat segera dimanfaatkan.

“Kami melakukan percepatan konstruksi dengan tetap menjaga mutu bangunan. Sekolah-sekolah ini dirancang tahan bencana dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai,” tambahnya.

Sekolah Rakyat dibangun sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, hingga sarana kesehatan. Desain bangunan juga memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi risiko di masa mendatang.

Upaya pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi X DPR RI menilai percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan sangat penting mengingat masih banyak sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.

“Kami mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret bagi daerah terdampak,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian.

Hetifah turut mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.

“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun ulang gedung sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial seluruh warga sekolah. Di situlah harapan dan masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkas Hetifah. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang setara dan ramah bagi semua kalangan melalui pengembangan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pembelajaran inklusif, termasuk bagi murid penyandang disabilitas. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat mengedepankan prinsip inklusivitas dan kebersamaan dalam proses belajar mengajar.

Ia menegaskan bahwa seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.
“Dan di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Di sekolah tersebut, salah satu murid merupakan siswi penyandang disabilitas dengan down syndrome. Gus Ipul menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunggulan yang harus ditemukan serta dikembangkan oleh para pendidik.

“Jadi down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, pasti ada kehebatannya. Nah, itu tugasnya guru-guru ini untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengapresiasi suasana toleransi dan kebersamaan yang tumbuh di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurutnya, nilai saling menghormati menjadi fondasi penting agar sekolah menjadi ruang aman bagi seluruh siswa. Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada intoleransi, perundungan, maupun kekerasan fisik dan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dukungan terhadap konsep inklusif Sekolah Rakyat juga datang dari Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik. Ia menilai pendekatan kurikulum yang diterapkan membuka ruang luas bagi setiap murid untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya.

Jonna menjelaskan bahwa model Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi utama Sekolah Rakyat, sehingga jalur pembelajaran tidak kaku dan memberi kesempatan pada siswa disabilitas untuk tumbuh optimal.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit itu menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” jelas Jonna.

Melalui penguatan Sekolah Rakyat, pemerintah mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berorientasi pada potensi setiap anak, sehingga pembangunan sumber daya manusia berjalan lebih merata dan berkeadilan.

Jakarta – Pemerintah pusat mempercepat pendirian Sekolah Rakyat di wilayah pedalaman sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin, terutama di wilayah pedalaman. Program ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga dirancang sebagai strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang yang menyasar akar persoalan ketimpangan akses layanan dasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji serta Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan itu secara khusus membahas usulan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, termasuk rencana rintisan di Mahakam Ulu yang dikenal sebagai wilayah dengan tantangan geografis berat.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah agar proses pembangunan bisa segera dimulai. “Sekarang bukan zamannya omon-omon. Silakan Pemkab ajukan agar segera diurus tahun ini, supaya rintisannya bisa dibangun dan menerima siswa baru,” kata Agus Jabo. Ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan menjadi kunci agar program tidak berhenti di tataran wacana.

Sekolah Rakyat, menurut Agus Jabo, dirancang sebagai program pendidikan terintegrasi yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan pendekatan berasrama yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, hingga jaminan kebutuhan dasar. “Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk memutus kemiskinan antargenerasi,” ujarnya.

Secara nasional, program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan beroperasi di berbagai daerah dan menampung lebih dari 15 ribu siswa. Selain itu, pemerintah juga mulai membangun 104 Sekolah Rakyat permanen. Target jangka menengahnya, sebanyak 500 Sekolah Rakyat akan berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, masing-masing dengan daya tampung hingga 1.000 siswa.

Bagi Mahakam Ulu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai sangat krusial. Wilayah perbatasan ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat jarak tempuh yang jauh, kondisi geografis sungai dan hutan, serta minimnya fasilitas. Angela Idang Belawan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti arahan pusat. “Kami akan segera mengurus administrasi untuk lahan dan memproses rintisan Sekolah Rakyat di Mahakam Ulu,” ujarnya.

Dorongan percepatan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur menjadi secercah harapan baru bagi keluarga miskin di pedalaman. Jika terealisasi tepat waktu, program ini tidak hanya membuka ruang belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga menjadi langkah strategis negara untuk memutus kemiskinan struktural dan membangun masa depan yang lebih setara.

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Anggota Komisi VIII DPR M Husni, dan Sekjen Kemensos Robben Rico. Berbagai bakat para siswa juga ditampilkan dalam acara tersebut. Diantaranya, yakni tarian, paduan suara dan puisi, serta pidato bahasa Inggris dan Arab.

Gus Ipul mengatakan sekolah berasrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan tempat belajar yang inklusif bagi murid disabilitas tanpa membeda-bedakan dengan yang lainnya.

“Di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Salah satunya murid bernama Alifa, yang merupakan siswi penyandang disabilitas. Alifa mengidap down syndrome. Gus Ipul yakin Alifa memiliki kelebihan dan mengajak para guru dan tenaga kependidikan (tendik) untuk membimbing Alifa mengasah bakatnya.

“Down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, ada kehebatannya. Ini tugasnya guru-guru untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” imbuh Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul juga mengapresiasi sikap toleransi beragama di SRMP 1 Deli Serdang. Bahwasannya, tidak boleh ada intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan fisik maupun seksual di Sekolah Rakyat.

“Yang tampil tadi itu ada yang Muslim, Katolik, Nasrani, menari bareng di atas panggung. Ini adalah pendidikan kerukunan yang dikembangkan di Sekolah Rakyat. Tidak boleh ada intoleransi, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik juga mengapresiasi pembelajaran di Sekolah Rakyat yang mengusung konsep Multi Entry Multi Exit. Model kurikulum ini mengajak para siswa untuk belajar sesuai bakat dan minat masing-masing, termasuk juga murid penyandang disabilitas.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Artinya apa? Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” ucap Jonna. [*]

Jakarta — Pemerintah menegaskan penguatan Program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai akses pendidikan, tetapi sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pembentukan kapasitas manusia sejak dini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak terbatas pada capaian akademik.

“Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, penguatan Sekolah Rakyat mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik agar mampu menjadi generasi yang adaptif, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas program juga menjadi perhatian utama pemerintah. Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk melakukan sinkronisasi data Sekolah Rakyat dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional.

“Integrasi data lintas kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan ketepatan administrasi, keterhubungan data guru dan peserta didik, serta keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan yang inklusif, tertib, dan terkoordinasi secara nasional,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis yang melampaui fungsi pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dari daerah, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo Reflin Buata menyatakan bahwa Sekolah Rakyat terintegrasi menjadi model unggulan pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga pengembangan bakat, pembentukan karakter, dan pelatihan keterampilan agar peserta didik menjadi unggul dan berdaya saing,” ujarnya, seraya menekankan bahwa dukungan APBN menunjukkan keseriusan negara menjadikan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis.

Dukungan lintas sektor turut menguatkan posisi Sekolah Rakyat dalam agenda nasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Sekolah Rakyat sebagai visi strategis Presiden dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan teknologi terapan bagi masyarakat prasejahtera.

“Inilah kenapa Presiden Prabowo tidak lagi semata-mata memberikan bantuan tunai seperti conditional cash transfer, tapi langsung mengintervensi SDM-nya lewat pendidikan,” jelasnya.

Dengan pendekatan terpadu, mulai dari penguatan kurikulum, tata kelola data, dukungan teknologi, hingga perluasan akses di wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting pembangunan SDM Indonesia yang akan melahirkan generasi lebih berdaya saing sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kalsel – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah keberanian negara ubah nasib anak bangsa. Peresmian Sekolah Rakyat merupakan hasil dari keberanian negara mengambil langkah bagi kebutuhan rakyat.

“Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang turut hadir dalam peresmian mengatakan, Kemendikdasmen mendukung penuh program hasil Cepat Terbaik (PHTC) Presiden dalam bentuk aspek akademik, seperti penyediaan kurikulum, hingga penyiapan skema guru agar pelaksanaan program berjalan optimal. 

“Bisa kita lihat bagaimana Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik dan  benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga mendukung penguatan kapasitas Kepala Sekolah dan guru melalui program pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial. Kepala Sekolah telah mengikuti pembekalan khusus, sementara sebagian besar guru yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) siap diterjunkan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut Abdul Mu’ti menekankan bahwa para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat  dibekali pelatihan khusus, menyesuaikan dengan kurikulum multi-entry dan multi-exit yang diterapkan. Dengan demikian, proses pembelajaran di Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam.

Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.

JAKARTA – Kementerian Sosial mempercepat transformasi digital Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penguatan teknologi pendidikan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas jangkauan layanan pendidikan, serta memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan daerah lain.

Langkah konkret diwujudkan melalui distribusi 16.000 unit laptop bagi siswa dan guru Sekolah Rakyat. Perangkat tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai pintu masuk penguatan literasi digital, penguasaan teknologi, serta peningkatan efektivitas proses belajar mengajar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini terbatas akses pendidikannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16 ribu unit,” ujar Saifullah Yusuf.

Distribusi laptop dilakukan secara bertahap dan terukur agar tepat sasaran. Setiap siswa mendapatkan satu unit laptop yang dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran digital, mengikuti kelas daring, serta berinteraksi dengan guru secara lebih intensif. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain siswa, para guru Sekolah Rakyat juga memperoleh dukungan perangkat yang sama. Dukungan ini diposisikan untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran serta mempermudah penerapan metode belajar berbasis teknologi.

“Gurunya juga dapat. Satu siswa itu satu laptop. Semuanya sudah proses pembagian ya,” tambah Saifullah Yusuf.

Penguatan transformasi digital tersebut tidak berhenti pada penyediaan perangkat. Kementerian Sosial juga menyiapkan pelatihan bagi guru, termasuk pemanfaatan learning management system (LMS) dan modul pembelajaran digital. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, sekaligus menjaga standar mutu pendidikan di Sekolah Rakyat.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen jangka panjang untuk mengangkat kualitas sumber daya manusia dari keluarga prasejahtera.

“Sekolah Rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi dan memastikan anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Saifullah Yusuf.

Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi pendidikan juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menilai transformasi digital di sektor pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik.

“Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk membantu daerah terpencil yang kekurangan guru dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik,” ujar Prabowo Subianto.

Dengan integrasi teknologi, pelatihan guru, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi model pendidikan inklusif yang adaptif. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.