Bogor – Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana seluruh rakyat dapat merasakan kualitas hidup yang layak dan bermartabat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis pemerintah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok paling tidak mampu melalui pendidikan berasrama, sehingga mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang utuh sekaligus terlepas dari jerat kemiskinan struktural.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan. Anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah akan dijangkau dan difasilitasi secara langsung oleh negara.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam paparannya, Presiden Prabowo juga menampilkan data perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebaran tersebut mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif. Pada 2029, ditargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Selain fokus pada pendidikan anak, program Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu. Orang tua peserta didik akan diberdayakan melalui keterlibatan dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga dampak peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh keluarga.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan perluasan program Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lokasi, penyediaan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah menjadi kunci keberlanjutan program dan manfaat nyatanya bagi masyarakat, termasuk dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. (*)

Bekasi – Pemerintah mulai mengintegrasikan data 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan pendataan peserta didik, guru, hingga kelembagaan Sekolah Rakyat tercatat dalam sistem pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, sinkronisasi ini dilakukan agar data Sekolah Rakyat terhubung dengan sistem lintas kementerian dan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih terukur.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Kegiatan sinkronisasi ini diikuti 113 operator dari 66 Sekolah Rakyat tahap 1C yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para operator bertugas memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang dibutuhkan dalam sistem Dapodik, mulai dari data siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan.

Gus Ipul menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 titik telah menyelesaikan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga yang dilaksanakan saat ini menjadi bagian akhir untuk melengkapi integrasi data seluruh titik Sekolah Rakyat yang telah dibentuk.

Menurutnya, peran operator Sekolah Rakyat sangat strategis karena menjadi penghubung utama dalam proses administrasi pendidikan. Data yang disinkronkan tidak hanya menyangkut identitas siswa, tetapi juga mencakup data pendidik, tenaga kependidikan, hingga aspek kelembagaan sekolah.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” jelas Gus Ipul.

Kemensos terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat proses sinkronisasi. Koordinasi dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, sinkronisasi data diperlukan karena Sekolah Rakyat memiliki status setara dengan sekolah formal. Kurikulum, mata pelajaran, serta ijazah yang diterbitkan mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan Kemendikdasmen, dengan tambahan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, serta sistem berasrama.

“Kurikulum formal Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja di sekolah rakyat terdapat pendidikan karakter, ekstrakurikuler serta berasrama,” pungkas Gus Ipul. #

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini pemerintah memperkuat sekolah rakyat melalui integrasi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul saat membuka kegiatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C yang digelar di Hotel Grand Travello Bekasi.

Sinkronisasi ini bertujuan mengintegrasikan seluruh data Sekolah Rakyat ke dalam sistem Dapodik yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga data pendidikan Sekolah Rakyat terhubung dan terintegrasi dengan sistem lintas kementerian.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, operator di Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam pemenuhan berbagai administrasi Sekolah Rakyat. Mulai dari data guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan dan kelembagaannya.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” tutur Gus Ipul.

Ia menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Sebanyak 100 titik telah selesai melakukan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua, sementara kegiatan kali ini merupakan tahap ketiga yang mencakup 66 titik tersisa.

Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses sinkronisasi karena Sekolah Rakyat merupakan program rintisan yang baru pertama kali diselenggarakan. Ketidaksesuaian data masih ditemukan pada tahap awal pelaksanaan.

Namun, Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mengatasi kendala tersebut.

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” tandasnya.

​Jakarta – Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi kini menjadi model unggulan dan solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.

​Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar sekolah biasa.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” kata Reflin saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat terintegrasi 71, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa status ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk meraih kompetensi global.

​”Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat terintegrasi,” ungkapnya.

​Lebih dari Sekadar Pendidikan Formal, Sekolah Rakyat dirancang dengan kurikulum komprehensif yang melampaui batas ruang kelas tradisional.

Selain akses pendidikan formal, para peserta didik akan mendapatkan Pengembangan Bakat, Mengasah potensi non-akademik sejak dini.

Selain itu, ​Pembentukan Karakter menjadi salah satu program utama dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kemandirian.Sedangkan ​Pelatihan Keterampilan, memberikan hard skill yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

​Dengan pendekatan ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan siap memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka.

“Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” tutur Reflin.

​Dukungan Penuh Negara juga dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran APBN yang signifikan.

Alokasi dana pusat menunjukkan bahwa negara memprioritaskan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis nasional.

​Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat kini menjadi simbol harapan baru. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kemewahan, melainkan hak dasar yang dijamin negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial di masa depan. [-RWA]

Oleh: Yusufandi Idris Salim)*

Indonesia, dengan dinamika sosial dan pertumbuhan yang terus melaju, berada pada momentum strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara terpadu dan berorientasi solusi. Pengelolaan sampah diposisikan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang mendukung kualitas hidup masyarakat, memperindah ruang publik, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mencerminkan keseriusan negara dalam membangun Indonesia yang hijau dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari solusi, Presiden Prabowo meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), sebuah gerakan nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan asri di seluruh penjuru Indonesia. Gerakan ini bukan sekadar jargon semata, tetapi merupakan aksi nyata yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektor swasta. Dalam taklimatnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Presiden menyatakan bahwa program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, dari kementerian hingga pemerintah daerah, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat aktif.

Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang pentingnya kebersihan, tetapi juga mengungkapkan proyeksi yang mengkhawatirkan terkait dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Menurut Presiden, hampir semua TPA di Indonesia diperkirakan akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, atau bahkan lebih cepat jika tidak ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan segera. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia ASRI bukan hanya sekadar inisiatif sosial, melainkan juga suatu bentuk keharusan agar Indonesia tidak terperangkap dalam krisis sampah yang kian mendesak.

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah konvensional. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pembangunan 34 proyek waste to energy (PSEL) di 34 kota besar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus mengurangi tumpukan sampah di TPA. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur tentang penanganan sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Dengan skema ini, sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, langkah-langkah taktis lainnya juga diperkenalkan, seperti proyek “gentengisasi” yang bertujuan untuk memperindah lingkungan permukiman. Penggunaan atap seng yang dominan di banyak kawasan permukiman dinilai tidak hanya mengurangi estetika, tetapi juga meningkatkan suhu di sekitarnya. Dengan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan estetis, Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih tetapi juga nyaman dan sejuk untuk ditinggali.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI dengan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk konsisten dalam penanganan sampah. Menurut Menteri Hanif, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah penanganan sampah perkotaan yang terus meningkat, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan 1.029 ton sampah per hari, dengan 41,54 persen di antaranya belum dikelola dengan baik.

Penegakan hukum, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mencapai target Indonesia ASRI, yaitu penyelesaian sampah 100 persen pada tahun 2029. Sebagai bagian dari gerakan ini, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan Indonesia ASRI juga mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata, Widyanti Putri Wardhana. Bali, sebagai destinasi wisata utama Indonesia, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang menyoroti persoalan sampah yang semakin merusak citra pariwisata. Dengan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, serta TNI-Polri, program ini berupaya menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh destinasi wisata lainnya.

Gerakan Indonesia ASRI, yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, berpotensi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dengan menurunkan volume sampah yang tidak terkelola dan mengalihkannya menjadi energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam yang terbatas, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Program ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, sebuah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif.

Pemerintah, melalui Gerakan Indonesia ASRI, bukan hanya berfokus pada perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan budaya disiplin dalam pengelolaan lingkungan. Sebuah langkah nyata yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, tertata, dan ramah lingkungan. Gerakan ini menunjukkan bahwa penanganan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif setiap elemen masyarakat.

)*Penulis Merupakan Pemerhati Lingkungan dan Sampah

Oleh : Muhammad Iqbal )*

Gerakan Indonesia ASRI yang diluncurkan pemerintah menjadi penanda penting bahwa tata kelola lingkungan hidup kembali ditempatkan sebagai prioritas strategis nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan volume sampah, Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan moral. Peluncuran gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan, keteladanan pemimpin, serta partisipasi publik yang konsisten.

Persoalan sampah di Indonesia telah lama menjadi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas konsumsi menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan produksi sampah menjadi konsekuensi yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem pengelolaan yang memadai. Banyak daerah masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya disiplin pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya kesadaran kolektif bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Gerakan Indonesia ASRI hadir sebagai upaya membangun kembali disiplin nasional dalam memandang lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu sampah sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Arahannya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan aksi bersih lingkungan secara rutin mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang menekankan keteladanan. Pesan tersebut mengandung makna bahwa perubahan budaya dimulai dari aparatur negara sebagai role model. Ketika birokrasi menunjukkan praktik hidup bersih dan ramah lingkungan, masyarakat akan lebih mudah mengikuti.

Dimensi menarik dari Gerakan Indonesia ASRI adalah masuknya pendekatan nilai dan spiritualitas melalui konsep ekoteologi yang diperkuat Kementerian Agama. Pendekatan ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong agar pesan-pesan keagamaan terhubung dengan kesadaran ekologis, sehingga menjaga alam dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama. Perspektif ini relevan bagi masyarakat Indonesia yang religius, karena mampu menjembatani kebijakan lingkungan dengan nilai yang hidup dalam keseharian.

Pengarusutamaan ekoteologi juga memiliki potensi jangka panjang dalam membentuk karakter generasi muda. Ketika isu lingkungan masuk ke dalam pendidikan madrasah, perguruan tinggi keagamaan, dan dakwah, maka kesadaran ekologis tidak lagi bersifat musiman. Ia menjadi bagian dari pola pikir. Langkah Kementerian Agama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerjanya merupakan contoh bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Transformasi tata kelola lingkungan memang sering kali tidak bergantung pada teknologi canggih, tetapi pada perubahan perilaku.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa konsistensi adalah kunci. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa persoalan sampah tidak cukup diatasi dengan aksi simbolik. Dibutuhkan kesinambungan, penegakan aturan, serta kolaborasi lintas sektor. Penanganan sampah yang melibatkan ribuan personel di Tangerang Selatan menggambarkan bahwa pemerintah mulai memandang persoalan ini sebagai kondisi darurat yang memerlukan respons sistematis. Data tentang besarnya timbulan sampah perkotaan yang belum terkelola menjadi pengingat bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit.

Penegakan hukum menjadi aspek yang sering dihindari dalam diskursus lingkungan, padahal sangat menentukan. Selama ini, banyak kawasan permukiman dan unit usaha memiliki kemampuan mengelola sampah secara mandiri tetapi belum melakukannya secara optimal. Tanpa pengawasan dan sanksi, kedisiplinan sulit terbangun. Karena itu, penekanan pada aspek regulasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya persuasif tetapi juga tegas.

Target penyelesaian sampah secara menyeluruh pada 2029 merupakan ambisi besar yang menuntut perencanaan matang. Infrastruktur pengolahan sampah, teknologi daur ulang, serta sistem pemilahan dari sumber harus dikembangkan secara paralel. Pemerintah daerah memegang peran kunci karena merekalah yang berhadapan langsung dengan realitas di lapangan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada kepala daerah, sehingga keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada komitmen lokal, bukan hanya arahan pusat.

Lebih jauh, Gerakan Indonesia ASRI dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi sirkular. Sampah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, tetapi sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai. Jika dikelola serius, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Di sinilah tata kelola lingkungan bertemu dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Harapan terbesar dari gerakan ini adalah lahirnya budaya baru. Budaya bersih, disiplin, dan peduli lingkungan harus menjadi identitas kolektif, bukan sekadar program pemerintah. Ketika masyarakat mulai merasa malu membuang sampah sembarangan dan bangga menjaga kebersihan ruang publik, saat itulah perubahan sejati terjadi. Negara-negara yang berhasil mengelola lingkungan umumnya tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga norma sosial yang kuat.

Gerakan Indonesia ASRI pada akhirnya bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang cara pandang terhadap masa depan. Lingkungan yang terjaga adalah prasyarat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Tanpa tata kelola lingkungan yang baik, pembangunan berisiko kehilangan makna. Karena itu, gerakan ini layak dipandang sebagai investasi peradaban. Konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan akan menjadi penentu apakah harapan baru ini benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata bagi Indonesia yang lebih aman, sehat, rapi, dan indah.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Bogor – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai inisiatif nasional untuk mendukung penanganan sampah dan penataan lingkungan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diarahkan untuk mendorong keterlibatan instansi pemerintah serta masyarakat dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin.

Presiden menekankan bahwa gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui langkah sederhana yang dilakukan secara kolektif.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu, katakanlah, nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Presiden juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin krusial di berbagai daerah. Ia menyebutkan proyeksi bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia berpotensi mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun mendatang.

“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah menargetkan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun 2026. Presiden menyebut program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sampah di TPA sekaligus menghasilkan energi bagi masyarakat.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, Saudara-saudara. Ini 34, kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita enggak benar, jorok, kotor,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden turut memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai upaya memperindah kawasan permukiman. Menurut Presiden, penggunaan atap seng yang meluas membuat lingkungan terlihat kurang rapi serta menimbulkan panas bagi penghuni.

“Seng ini panas untuk penghuni, Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI.

Ia menilai program tersebut selaras dengan agenda Green Village yang sedang dijalankan DPD RI bersama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

“Kita patut mengapresiasi dan dendukung upaya Presiden Prabowo yang secara khusus memberikan perhatian pada isu sampah. Bagi kami, sampah adalah isu sosial yang potensial jika kita kelola bersama dengan pendekatan teknologi,” pungkas Sultan. #

Jakarta — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmen kuat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan melalui rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa persoalan sampah nasional harus ditangani secara serius dan terintegrasi, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat.

Rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI disebut sebagai langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata sebagai bagian dari disiplin nasional menjaga ruang hidup bersama.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden.

Gerakan Indonesia ASRI dirancang sebagai pendekatan menyeluruh untuk menata lingkungan permukiman, kawasan perkotaan, hingga wilayah pedesaan agar lebih tertib, bersih, dan layak huni. Melalui gerakan ini, pemerintah mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan.

Peluncuran Gerakan Indonesia ASRI juga mencerminkan kesadaran nasional akan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan sampah rumah tangga, sanitasi, pencemaran air dan udara, hingga penurunan kualitas ruang terbuka hijau.

Pemerintah menilai bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sesaat, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama perubahan.

Inisiatif ini menjadi penanda penting bahwa agenda pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup serta kualitas ruang hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan terhadap peluncuran gerakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan kesiapan untuk melakukan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI berjalan selaras dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, gerakan ini memiliki potensi besar untuk menjadi titik temu antara kebijakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

“Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar aksi bersih-bersih atau korve rutin. Ini adalah momentum emas untuk menyinkronkan program pemberdayaan masyarakat di Kementerian Lingkungan Hidup dengan target besar Presiden. Kita harus memastikan budaya bersih ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di tingkat bawah,” ujar Meitri.****

Oleh : Loa Murib

Ketahanan energi nasional semakin menjadi isu strategis di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi, serta tuntutan transisi menuju energi yang lebih bersih. Dalam konteks tersebut, Papua tampil sebagai salah satu wilayah kunci yang memiliki posisi penting dalam peta energi Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan cadangan minyak serta gas bumi yang masih menjanjikan, Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pilar masa depan kemandirian energi nasional. Arah kebijakan pemerintah yang menempatkan Papua sebagai bagian integral dari strategi ketahanan energi menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan dan berbasis potensi daerah.

Ketahanan energi Papua dibangun melalui pendekatan ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Di sisi lain, sektor hulu migas tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pendekatan ini mencerminkan sikap realistis dalam masa transisi energi, di mana energi fosil masih dibutuhkan sebagai penyangga sembari fondasi energi bersih diperkuat secara bertahap. Sinergi dua jalur ini menempatkan Papua sebagai laboratorium kebijakan energi nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Pengembangan energi terbarukan di Papua memiliki keunggulan komparatif karena bertumpu pada potensi lokal. Komoditas pertanian seperti singkong dan tebu diarahkan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat menggantikan sebagian konsumsi bahan bakar minyak. Strategi ini tidak hanya menyasar aspek energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Rantai pasok bioetanol membuka peluang kerja baru, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta memperkuat ekonomi berbasis kampung dan distrik. Transformasi komoditas lokal menjadi sumber energi modern memperlihatkan bahwa ketahanan energi dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai salah satu sentra pengembangan energi nasional yang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dalam pandangannya, sumber daya energi Papua perlu dikelola agar hasilnya dinikmati daerah penghasil, sehingga pembangunan energi tidak sekadar berorientasi produksi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Presiden juga menekankan pentingnya pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air untuk menjawab tantangan wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan BBM berbiaya tinggi. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian energi dipandang selaras dengan efisiensi fiskal dan penguatan kapasitas daerah.

Dari sisi teknokratik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memandang Papua sebagai bagian serius dalam perencanaan bioetanol nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, melihat Papua memiliki peluang menjadi kontributor signifikan produksi bioetanol nasional dengan target ratusan ribu kiloliter per tahun. Penekanan pada tahapan pembibitan, penyediaan bahan baku, dan pembangunan ekosistem industri menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Langkah ini penting agar pengembangan bioenergi tidak menimbulkan tekanan lingkungan atau konflik sosial, melainkan tumbuh sebagai industri yang sehat.

Kebijakan desentralisasi lokasi industri bioetanol juga memperlihatkan komitmen pemerataan pembangunan. Selama ini, industri energi kerap terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan nilai tambah antarwilayah. Dengan mendorong pembangunan pabrik dan sumber bahan baku di Papua, biaya logistik dapat ditekan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Papua tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tetapi berpeluang menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sementara itu, sektor hulu migas tetap memegang peran strategis. Investasi di sektor ini diperlukan untuk menjaga pasokan energi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah di Papua Barat Daya menunjukkan sikap terbuka terhadap investasi migas karena dinilai memberi dampak fiskal dan ekonomi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai aktivitas hulu migas berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa sektor migas masih relevan sebagai instrumen pembangunan daerah selama dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, ketahanan energi Papua tidak semata berbicara mengenai produksi dan pasokan, melainkan juga menyangkut keadilan pembangunan. Ketika daerah penghasil memperoleh manfaat nyata, rasa memiliki terhadap agenda nasional akan semakin kuat. Energi menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pusat dan daerah dalam kerangka persatuan nasional. Papua berpeluang menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Ketahanan energi Papua adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Dari tanah yang kaya sumber daya ini, fondasi kemandirian energi nasional dapat dibangun secara bertahap namun pasti. Jika arah kebijakan ini terus dijaga, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi, tetapi juga simbol bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui tata kelola energi yang visioner, inklusif, dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional semakin menunjukkan arah yang komprehensif dan berkeadilan, salah satunya melalui fokus pembangunan energi di Papua. Kawasan timur Indonesia ini tidak lagi dipandang semata sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan energi nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, serta cadangan migas yang masih menjanjikan, Papua memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan energi jangka panjang Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memadukan pengembangan energi baru terbarukan dan penguatan sektor hulu migas mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaulat.

Ketahanan energi Papua ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal seperti singkong dan tebu. Kedua, peningkatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga kesinambungan pasokan energi fosil nasional. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Energi terbarukan menjadi fondasi transisi energi jangka panjang, sementara migas tetap berperan penting sebagai penyangga kebutuhan energi nasional dalam masa peralihan.

Dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Papua menjadi salah satu sentra pengembangan bahan baku energi terbarukan mencerminkan visi pembangunan yang terintegrasi antara ketahanan energi dan penguatan ekonomi rakyat. Komoditas pertanian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi lokal diarahkan naik kelas sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. Singkong dan tebu, misalnya, memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Pendekatan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan teknokratik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai daerah, termasuk Papua, dapat mencapai ratusan ribu kiloliter per tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Papua telah masuk dalam perencanaan energi nasional secara serius, bukan sekadar wacana. Pemerintah memahami bahwa membangun industri bioetanol membutuhkan tahapan yang realistis, dimulai dari pembibitan, perluasan lahan, hingga penguatan ekosistem industri pendukung.

Dalam pandangan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pengembangan bioetanol di Papua saat ini memang masih berada pada fase awal, dengan fokus pada penyediaan bahan baku melalui pembibitan dan pengembangan tanaman. Namun tahapan ini justru menjadi fondasi penting agar pembangunan industri bioenergi berjalan berkelanjutan dan tidak mengorbankan aspek lingkungan maupun sosial. Pemerintah memilih langkah bertahap dan terukur agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Lebih jauh, kebijakan pengembangan bioetanol juga diarahkan agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik di luar Jawa, termasuk di Papua, guna menekan biaya logistik dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka ini, Papua tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berpotensi menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi. Strategi ini sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan penguatan kawasan timur Indonesia sebagai motor pertumbuhan baru.

Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga ditempuh melalui optimalisasi sektor hulu migas. Investasi di sektor ini tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan terhadap rencana investasi migas yang dinilai dapat memberikan manfaat fiskal dan ekonomi bagi daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai bahwa aktivitas usaha hulu migas memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui skema dana bagi hasil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pandangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investasi migas tidak hanya diposisikan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana alih teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta penguatan infrastruktur daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sektor migas dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif bagi Papua.

Sinergi antara energi terbarukan dan migas di Papua mencerminkan pendekatan kebijakan yang realistis dan adaptif. Pemerintah tidak terjebak pada dikotomi lama antara energi fosil dan energi bersih, melainkan memadukan keduanya dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Papua, dengan segala potensinya, menjadi contoh bagaimana daerah dapat berkontribusi pada agenda nasional sekaligus memperoleh manfaat nyata dari kebijakan negara.

Ketahanan energi Papua pada akhirnya bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga tentang keadilan pembangunan, kedaulatan ekonomi, dan persatuan nasional. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua berpeluang besar menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah hari ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan berakar pada potensi daerah dan kebutuhan rakyat. Inilah fondasi penting menuju kemandirian energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua