JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik.

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian mendalam terkait akar masalah korupsi di Indonesia. Ia menyebut kajian tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi kinerja KPK Tahun Anggaran 2025 sekaligus dasar penyusunan rencana kerja KPK pada Tahun Anggaran 2026.

“Kita melihat upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan. Penindakan yang dilakukan juga patut kita apresiasi karena memberikan efek jera atau deterrent effect,” ujar Rikwanto dalam rapat bersama KPK di kompleks parlemen.

Meski demikian, Rikwanto menilai penindakan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi pemahaman yang utuh mengenai penyebab utama korupsi. Menurutnya, tanpa kajian yang kuat dan menyeluruh, pemberantasan korupsi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas.

“Kalau penindakan terus dilakukan tanpa melihat akar persoalannya, ini tidak akan pernah selesai. Kita perlu melihat hakikatnya, esensinya, apa sebenarnya yang membuat korupsi itu terus terjadi,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia menjelaskan bahwa selama ini korupsi kerap dipahami hanya dari faktor kebutuhan (need) dan keserakahan (greed). Namun, menurutnya, pendekatan tersebut perlu diperluas dengan mengkaji budaya birokrasi, iklim politik, hingga sistem yang membuka ruang terjadinya penyimpangan.

“Apakah ini sudah menjadi budaya, apakah kita sudah larut dalam iklim yang sama, atau karena biaya politik yang tinggi, ini semua perlu dikaji secara mendalam,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi juga semakin kompleks seiring berubahnya modus kejahatan. Ia menyebut praktik suap kini tidak lagi dilakukan secara konvensional.

“OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin face to face, ketemu langsung, ada serah terima secara fisik,” ujar Setyo.

Menurut Setyo, pelaku korupsi kini menggunakan metode berlapis atau layering untuk menyamarkan transaksi. Meski demikian, KPK tetap mampu mengungkap rangkaian peristiwa dengan memaksimalkan waktu 1×24 jam dalam OTT.

“Kesempatan 1×24 jam itu yang kami maksimalkan untuk bisa mengungkap semua proses yang sudah terjadi,” katanya.

Setyo menegaskan, seseorang tetap dapat diproses hukum meskipun tidak tertangkap tangan secara langsung. “Ada kaitan bukti, ada catatan, ada barang bukti elektronik, dan ada bukti-bukti lain yang mendukung,” ujarnya.

Dukungan DPR terhadap penguatan kajian akar korupsi dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan pada 2026.

Oleh: Lailatul Anggina Hasanah*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menggerogoti keadilan sosial, merusak iklim investasi, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, negara hadir secara aktif untuk memastikan praktik-praktik penyimpangan tidak lagi mendapat ruang.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo dalam berbagai forum internasional dan nasional. Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar, sekaligus menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum. Ia menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi anggapan sebagian pihak yang merasa dapat membeli pejabat negara atau memengaruhi kebijakan melalui cara-cara ilegal. Sikap ini mencerminkan keberanian politik sekaligus sinyal kuat bahwa relasi antara negara dan dunia usaha harus dibangun di atas prinsip kepatuhan hukum dan etika publik.

Dalam praktiknya, komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret. Pemerintah menemukan dan menindak berbagai penyalahgunaan besar dalam tata kelola sektor strategis, mulai dari energi hingga pengelolaan sumber daya alam. Presiden menjelaskan bahwa praktik ilegal tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi di berbagai sektor ekonomi akibat lemahnya pengawasan dan budaya permisif di masa lalu. Melalui penyitaan jutaan hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta pencabutan izin puluhan korporasi yang terbukti melanggar hukum, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada kepentingan negara dan rakyat.

Presiden menilai praktik-praktik tersebut bukan bagian dari mekanisme pasar bebas yang sehat, melainkan cerminan ekonomi keserakahan yang mengabaikan hukum dan keadilan. Dengan penindakan tegas terhadap korporasi yang membuka usaha di kawasan hutan lindung dan melanggar ketentuan perizinan, pemerintah berupaya mengembalikan wibawa negara sekaligus menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepastian hukum. Langkah ini juga memperkuat pesan bahwa reformasi pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, baik terhadap aktor birokrasi maupun pelaku usaha besar.

Di sisi birokrasi, pemerintah mendorong penguatan pencegahan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan langkah awal yang sangat berarti untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dengan dedikasi dan integritas, serta menjadikan birokrasi sebagai teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang berwibawa dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa Zona Integritas adalah instrumen strategis untuk mengakselerasi tujuan reformasi birokrasi nasional. Ia menyampaikan bahwa tanpa integritas, mustahil membangun birokrasi yang dipercaya publik. Dalam konteks inilah, penguatan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap kebocoran anggaran menjadi prioritas utama. Rini menjelaskan bahwa Zona Integritas telah ditetapkan sebagai agenda penting dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029, dengan fokus pada penguatan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Rini memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan reformasi berjalan konsisten. Transformasi budaya kerja ditempatkan sebagai jantung perubahan, diikuti penguatan unit internal sebagai role model integritas, pengembangan sistem pengawasan dan peringatan dini, serta percepatan digitalisasi lintas sektor untuk meningkatkan keterlacakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi berkelanjutan antarkementerian dan lembaga juga ditekankan guna memperkuat peran koordinatif pemerintah dalam menjaga integritas lintas sektor.

Dari parlemen, dukungan terhadap reformasi menyeluruh turut disuarakan. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai bahwa reformasi idealnya dilakukan secara adil dan menyeluruh di seluruh cabang kekuasaan negara. Ia mengingatkan agar agenda reformasi tidak dimaknai secara sempit atau diarahkan hanya pada satu institusi tertentu. Menurutnya, keseimbangan antara kritik konstruktif dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dijaga agar reformasi benar-benar memperkuat sistem, bukan melemahkannya.

Secara keseluruhan, dorongan pemerintah terhadap reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi mencerminkan keseriusan negara dalam membangun tata kelola yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Dengan kombinasi penindakan tegas, pencegahan sistemik, dan reformasi birokrasi yang terarah, pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan agenda sesaat, melainkan jalan strategis menuju negara yang kuat, ekonomi yang sehat, dan kepercayaan publik yang semakin kokoh.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik

Oleh: Juana Syahril)*

Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun tata kelola, budaya, dan karakter bangsa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menempatkan pemerintahan bersih, adil, dan berwibawa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Pendekatan sistemik dalam pemberantasan korupsi menuntut keterlibatan banyak pihak, tidak hanya institusi penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Negara memandang penting kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan berbasis nilai dan moral keagamaan memiliki posisi strategis untuk memperkuat upaya membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi serta menanamkan nilai integritas sejak dini.

Salah satu kolaborasi yang dinilai relevan dalam kerangka pencegahan dari hulu adalah kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Muhammadiyah. Organisasi ini dikenal memiliki jejaring luas, basis pendidikan yang kuat, serta pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem antikorupsi melalui pendekatan sosial, kultural, dan edukatif yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam mendorong pemajuan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kekuatan jejaring hingga ke tingkat akar rumput, Muhammadiyah dipandang mampu menjadi mitra utama dalam menanamkan nilai antikorupsi secara konsisten dan masif. Peran tersebut menjadi penting dalam konteks pemberantasan korupsi yang berorientasi pada perubahan sistem dan perilaku sosial.

Penguatan kerja sama ini mencerminkan komitmen KPK untuk memperluas pendekatan pencegahan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan internalisasi nilai integritas. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membangun fondasi nilai yang kuat, pencegahan korupsi diharapkan dapat dimulai sejak pembentukan karakter individu dan komunitas.

Pendekatan sistemik juga menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghasilkan efek jera jangka panjang. Tanpa dukungan budaya antikorupsi yang hidup di tengah masyarakat, praktik korupsi akan terus menemukan celah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas jejaring antara KPK dan organisasi kemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem integritas yang menyentuh dimensi struktural sekaligus kultural.

Dalam perspektif ini, pemberantasan korupsi dipahami sebagai proses transformasi sosial. Pendidikan karakter, penguatan etika publik, serta penanaman nilai kejujuran menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berorientasi jangka panjang. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami dampak hukum dari korupsi, tetapi juga menyadari kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa tantangan utama dalam pemberantasan korupsi terletak pada aspek kultural. Ia menilai bahwa praktik korupsi masih kerap terjadi karena adanya toleransi sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah berakar dalam pola pikir dan kebiasaan sosial yang memerlukan penanganan mendasar.

Korupsi tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai masalah mentalitas kolektif. Selama penyimpangan masih dianggap lumrah atau dapat ditoleransi, upaya penindakan akan selalu menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, kerja sama antara Muhammadiyah dan KPK diarahkan untuk mengembalikan kejujuran sebagai nilai publik tertinggi yang menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui penguatan nilai moral dan integritas, perilaku koruptif diharapkan tidak lagi mendapatkan ruang sosial. Korupsi harus diposisikan sebagai tindakan yang merusak martabat, mencederai keadilan, dan mengkhianati kepentingan publik. Perubahan cara pandang ini menjadi kunci untuk memutus mata rantai korupsi dari hulunya, sekaligus memperkuat ketahanan moral bangsa.

Kolaborasi strategis ini juga dinilai mendukung agenda besar Asta Cita Prabowo, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keberhasilan pemberantasan korupsi dari hulu akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara serta menciptakan iklim pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat pendekatan sistemik, pemberantasan korupsi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan preventif. Sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa perang melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Melalui pencegahan dari hulu, Indonesia diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

Selain memperkuat nilai dan budaya antikorupsi, pendekatan sistemik juga menuntut pembenahan tata kelola kelembagaan secara konsisten dan terukur. Transparansi dalam pengambilan kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan korupsi sejak awal. Dengan sistem yang tertata, peluang penyimpangan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi juga pada kekuatan sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebijakan bantuan sosial (Bansos) tahun 2026 kembali menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah menempatkan Bansos sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai penopang stabilitas ekonomi dan fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah melanjutkan dan memperkuat berbagai program Bansos yang telah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sembako, serta bantuan sosial lainnya yang bersifat tematik dan responsif. Program-program ini menyasar jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan tujuan utama menjaga akses terhadap kebutuhan pokok, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui skema ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal di tengah proses pembangunan.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026. Penyaluran ini mencakup sejumlah program utama seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Bansos reguler tersebut direncanakan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.

Pencairan bantuan sosial tahap pertama dilakukan berdekatan dengan momentum ibadah puasa Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran Bansos diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas data penerima agar program bantuan semakin tepat sasaran.

Mensos menjelaskan selama ini penyaluran Bansos dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama adalah melalui himpunan bank milik negara (Himbara), dan kedua melalui PT Pos Indonesia. Dua jalur ini menjadi jalur yang paling banyak dipakai pemerintah untuk memastikan bansos sampai langsung kepada masyarakat. Skema ini dinilai membantu proses penyaluran menjadi lebih tertib, termasuk dalam aspek pendataan penerima manfaat dan proses pencairan dana ataupun distribusi bantuan.

Namun, pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar penyaluran bansos ke depan bisa lebih efektif. Evaluasi ini termasuk rencana melibatkan pihak lain sebagai saluran distribusi, salah satunya koperasi desa.

Pada 2026, kebijakan Bansos juga diarahkan untuk merespons tantangan struktural yang dihadapi masyarakat, seperti kenaikan harga pangan, dampak perubahan iklim, serta risiko bencana alam. Bantuan pangan dan sembako menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan inflasi di tingkat rumah tangga. Dengan adanya Bansos, masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kualitas hidup dan ketahanan keluarga dapat terjaga.

Selain memperkuat daya beli, kebijakan Bansos 2026 memiliki dimensi penting dalam menjaga ketahanan sosial. Ketahanan sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mencakup stabilitas sosial, rasa keadilan, serta kepercayaan publik terhadap negara. Penyaluran Bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk mencegah kecemburuan sosial serta potensi konflik di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pendataan dan mekanisme penyaluran agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Pemutakhiran data penerima Bansos menjadi salah satu fokus utama kebijakan 2026. Pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai basis data sosial untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi tumpang tindih maupun salah sasaran. Dengan data yang lebih valid dan mutakhir, kebijakan Bansos diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial.

Digitalisasi menjadi elemen penting dalam penyaluran Bansos 2026. Pemanfaatan sistem non-tunai melalui perbankan dan platform digital dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat penyaluran, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan. Di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan tantangan literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat penerima manfaat. Pendampingan dan edukasi terus dilakukan agar digitalisasi Bansos tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan.

Dari sisi ekonomi makro, keberlanjutan kebijakan Bansos 2026 memberikan efek pengganda yang signifikan. Dengan terjaganya konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi di tingkat lokal tetap bergerak, terutama sektor perdagangan dan usaha kecil. Bansos juga berperan sebagai bantalan ekonomi ketika terjadi perlambatan, sehingga stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan Bansos 2026 mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, Bansos diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi salah satu penentu penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis pada awal 2026 sebagai upaya memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Presiden menargetkan enam proyek mulai dibangun pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, serta mendorong total 18 proyek hilirisasi masuk tahap awal pembangunan paling lambat Maret 2026 dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah.

Sejalan dengan arahan tersebut, Danantara Indonesia akan terlibat dalam proyek hilirisasi, termasuk peternakan ayam dengan investasi senilai Rp 20 triliun akan dimulai atau groundbreaking pada awal Februari 2026.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, menyebut peternakan ayam masuk dalam rangkaian dari program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan segera launching untuk segera membangun industri peternakan, karena kita mendukung MBG, itu yang kita butuh ayam, telur, dan lain-lain. Peternakan termasuk itu nanti kita akan kita segera launching,” kata Sigit

Senada, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa proyek-proyek yang akan segera dimulai mencakup sektor mineral, energi, hingga bioindustri dengan nilai investasi miliaran dolar AS.

“Terkait bauksit, ada refinery aluminium di Mempawah. Kemudian refinery di Cilacap, lalu di Banyuwangi. Totalnya ada lima proyek,” ujar Rosan.

Ia juga merinci proyek lain seperti pengembangan smelter alumina, fasilitas smelter grade alumina, produksi bioavtur di Cilacap, hingga fasilitas kelapa terintegrasi di Morowali.

“Pengembangan smelter Alumina, nilainya US$2,4 miliar di Mempawah. Kemudian kelapa, fasilitas kelapa terintegrasi, ini sudah jalan di Morowali US$100 juta,” tutur Rosan.

Rosan menambahkan termasuk di dalamnya pengolahan dan pemotongan.

“Iya, hilirisasi unggas termasuk pengolahan dan pemotongan,” ujarnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.

Presiden juga menekankan penguatan industri tekstil, otomotif, dan elektronik, termasuk pengembangan teknologi semikonduktor.

“Hal ini ditujukan untuk membangun industri chip masa depan Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik,” jelasnya.

Melalui percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis tersebut, pemerintah menegaskan fokus membangun struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah.

Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar Rp600 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof. Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa seluruh proyek hilirisasi strategis tersebut telah berada di ambang eksekusi.

Kementerian ESDM, menurut Erani, telah menyelesaikan tahap identifikasi potensi dan kajian awal, sementara Danantara bersiap melanjutkan ke fase pelaksanaan setelah dokumen pra-feasibility study diserahkan pada Juli 2025 lalu.

“Setelah pra-FS, proyek-proyek tersebut akan segera dieksekusi dan diharapkan dapat segera mendatangkan investasi yang besar,” ujar Erani.

Sebagian proyek tahap awal dipusatkan di Kalimantan Barat, terutama pengembangan bauksit dan aluminium.

Tiga dari enam proyek perdana diperkirakan menyerap investasi hampir Rp47,31 triliun dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan rantai industri daerah.

Pemerintah menjadikan groundbreaking proyek hilirisasi sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor riil dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.

Rencananya ada kurang lebih enam proyek hilirisasi yang dilakukan groundbreaking, dan proyek lain akan menyusul hingga Maret 2026.

Kalimantan Barat salah satunya, selebihnya masih ada kurang lebih 12 proyek lagi, yang paling lambat pada bulan Maret semuanya sudah dimulai.

Dari sisi iklim investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menilai percepatan hilirisasi memperkuat kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

“Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Namun, pemerintah tentunya tetap hadir dan optimis bisa dilalui dengan baik,” jelas Rosan.

Ia menegaskan realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun dan melampaui target, dengan hilirisasi berkontribusi Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Masuknya proyek hilirisasi ke tahap eksekusi menandai fase penting transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi yang lebih merata ke daerah sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan pada 2026. (*)

Oleh: Rixy Oxidea Rizeta )*

Percepatan groundbreaking proyek hilirisasi pada awal 2026 menandai fase krusial dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut tidak sekadar menghadirkan pembangunan fisik pabrik dan fasilitas industri, melainkan merepresentasikan perubahan paradigma pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju struktur industri bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Hilirisasi kini diposisikan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah, dengan proyeksi mendorong laju pertumbuhan menuju kisaran delapan persen pada 2029. Arah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang hilirisasi bukan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai strategi sistemik untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi, memperkuat kemandirian industri, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Momentum tersebut semakin nyata melalui rencana groundbreaking enam proyek hilirisasi strategis pada Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp101 triliun. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian awal dari portofolio besar yang dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dalam skala lebih luas, sepanjang 2025 investasi hilirisasi telah mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional, sebuah indikator kuat bahwa transformasi ekonomi tidak lagi berhenti pada tataran wacana.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai percepatan proyek hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global sekaligus membuka peluang investasi baru.

Menurutnya, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri memungkinkan Indonesia memaksimalkan nilai tambah, memperluas basis industri, dan menciptakan iklim usaha yang semakin atraktif bagi investor domestik maupun asing. Orientasi tersebut menjadikan hilirisasi sebagai jembatan antara potensi sumber daya alam dan ambisi industrialisasi nasional.

Diversifikasi sektor menjadi ciri penting dari fase hilirisasi terbaru. Jika pada periode sebelumnya fokus kuat tertuju pada nikel, kini spektrum hilirisasi meluas ke bauksit dan aluminium, bioavtur, kilang minyak, bioetanol, hingga budidaya unggas dan pengolahan sampah berbasis energi di puluhan titik nasional.

Proyek pengolahan bauksit menjadi aluminium dan smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, diproyeksikan memperkuat industri logam nasional sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Di sisi lain, produksi bioavtur di Cilacap dan bioetanol di sejumlah wilayah menegaskan integrasi agenda hilirisasi dengan transisi energi.

Pengembangan hilirisasi berbasis pertanian dan pangan juga menunjukkan perubahan arah kebijakan yang lebih inklusif. Proyek pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali serta pembangunan fasilitas budidaya unggas di berbagai daerah mencerminkan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Pendekatan tersebut memperluas makna hilirisasi, tidak hanya sebagai industrialisasi mineral, tetapi sebagai penguatan rantai nilai lintas sektor.

Dari sisi dampak ekonomi, hilirisasi telah membuktikan efek pengganda yang signifikan. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan penurunan tingkat pengangguran lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meski demikian, tantangan lingkungan dan dampak sosial terhadap komunitas sekitar kawasan industri tetap menjadi catatan penting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi menuntut keseimbangan antara pertumbuhan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial agar manfaatnya benar-benar merata.

Komitmen politik terhadap agenda tersebut terlihat jelas dalam perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden secara rutin memantau perkembangan proyek hilirisasi strategis melalui pertemuan di Hambalang, termasuk kesiapan beberapa titik proyek yang akan memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar Rp100 triliun.

Presiden juga menaruh perhatian pada proyek waste to energy dan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai bagian dari upaya menggabungkan hilirisasi dengan solusi lingkungan dan energi masa depan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang besar bagi investor, baik domestik maupun global.

Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang tidak hanya menawarkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga kepastian arah kebijakan dan skala proyek yang terintegrasi.

Fokus pada energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya lokal memperlihatkan upaya pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar akselerasi pertumbuhan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang menghubungkan transformasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah secara simultan.

Secara keseluruhan, groundbreaking hilirisasi pada 2026 layak dibaca sebagai titik balik transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut menegaskan keberanian negara mengubah struktur ekonomi, memperpanjang rantai nilai domestik, dan menggeser posisi Indonesia dalam peta industri global dari pemasok bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah.

Peralihan tersebut sekaligus memperkuat fondasi kemandirian industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi pasar komoditas internasional. Tantangan implementasi, konsistensi kebijakan, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap besar, terutama dalam memastikan pemerataan manfaat di tingkat daerah dan keberlanjutan ekosistem.

Namun dengan arah kebijakan yang terukur, tata kelola investasi yang kredibel, serta eksekusi yang disiplin dan berkelanjutan, hilirisasi berpotensi menjadi warisan strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengantar Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing jangka panjang. (*)

*) pemerhati kebijakan publik

Oleh: Maya Romansa *)

Groundbreaking proyek hilirisasi menandai pergeseran nyata arah pembangunan ekonomi nasional menuju daerah sebagai pusat pertumbuhan baru. Peletakan batu pertama menjadi sinyal kuat bahwa negara mendorong industri bernilai tambah agar tumbuh lebih merata hingga ke pelosok wilayah. Hilirisasi tampil sebagai jembatan yang menghubungkan potensi sumber daya lokal dengan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.

Pemerintah secara resmi memulai gelombang baru hilirisasi industri melalui enam proyek strategis. Total investasi tahap awal mencapai sekitar Rp100 triliun hingga Rp101,5 triliun, angka yang mencerminkan keseriusan negara menjadikan sektor riil sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sebaran proyek hilirisasi tersebut memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak lagi terpusat. Pengolahan bauksit dan aluminium diarahkan ke Kalimantan Barat, pembangunan kilang dan refinery menyasar wilayah industri seperti Balikpapan, sementara proyek bioavtur, DME, serta hilirisasi sektor pertanian dan perikanan menyentuh kawasan sentra produksi di luar Jawa. Pola tersebut membuka peluang pemerataan investasi sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno memandang kebijakan hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas di daerah. Pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bauksit tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas serapan tenaga kerja formal dan terampil.

Eddy menilai ekosistem bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dikembangkan Grup MIND ID menjadi contoh konkret bagaimana hilirisasi mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan kajian pra kelayakan yang disusun BPI Danantara bersama Satuan Tugas Hilirisasi, proyek dengan nilai investasi sekitar Rp60 triliun tersebut diproyeksikan menyerap hingga 14.700 tenaga kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Eddy menekankan bahwa investasi berskala besar itu menciptakan efek berganda yang meluas, karena industri pendukung seperti logistik, jasa, dan UMKM lokal ikut tumbuh mengikuti aktivitas utama proyek. Rantai ekonomi daerah bergerak lebih dinamis ketika industri pengolahan berdiri di dekat sumber bahan baku.

Urgensi hilirisasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kebutuhan aluminium nasional yang masih bergantung pada impor. Kebutuhan domestik mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan lebih dari separuh masih dipenuhi dari luar negeri.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya bauksit sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan mencapai 2,86 miliar ton. Eddy melihat potensi tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun industri aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing, dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan di daerah penghasil.

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi menjadi bagian dari upaya menggerakkan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar 12 proyek tambahan dengan target seluruh agenda awal dapat dimulai paling lambat Maret 2026. Langkah tersebut menunjukkan konsistensi negara dalam menjaga momentum investasi agar tidak terhenti pada tahap perencanaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa rencana groundbreaking tersebut dibahas langsung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Teddy menjelaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi tersebut akan tersebar di sejumlah provinsi dengan total investasi sekitar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun. Agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah mendorong percepatan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dampak jangka menengah dari gelombang hilirisasi tersebut diproyeksikan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 4,9 hingga 5,4 persen sepanjang 2026. Lebih dari sekadar angka makro, hilirisasi memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada industri hijau dan manufaktur masa depan.

Secara keseluruhan, groundbreaking proyek hilirisasi membuka pintu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih lebar dan merata. Investasi yang tersebar, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan nilai tambah sumber daya memperlihatkan arah baru pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarkawasan.

Hilirisasi menghadirkan peluang bagi daerah untuk naik kelas dalam struktur ekonomi nasional, dari wilayah pengekspor bahan mentah menjadi simpul industri yang terhubung dengan rantai pasok domestik maupun global.

Tantangan implementasi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan tetap memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

Namun dengan arah kebijakan yang konsisten, penguatan koordinasi lintas sektor, dan eksekusi yang disiplin, hilirisasi berpotensi menjadikan daerah bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

*) Penulis merupakan pemerhati ekonomi

TAPANULI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa di wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan berlaku mulai tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bobby menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan hak pendidikan tidak terputus akibat bencana. Ia menjelaskan bahwa program digulirkan pada tahun ajaran baru agar tidak menimbulkan ketimpangan antara siswa yang sudah membayar biaya sekolah pada tahun berjalan.

“Sekolah gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru (2026/2027). Tidak bisa kita mulai sekarang, karena kalau mulai sekarang nanti nanggung, ada yang sudah bayar (uang sekolah) di awal ajaran baru kemarin. Jadi kita minta di semua ajaran baru bulan Juli tidak ada pungutan lagi,” ujarnya.

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk pelaksanaan sekolah gratis di wilayah terdampak. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyebutkan dana tersebut akan disalurkan ke lima kabupaten/kota yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir dan longsor: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.

“Di lima kabupaten/kota terdampak bencana itu menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp 22 miliar,” kata Alexander.

Ia menambahkan bahwa skema sekolah gratis sejatinya merupakan bagian dari Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang selama ini diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias. Namun, melihat dampak bencana di sebagian wilayah Sumatra Utara, pemerintah melakukan intervensi tambahan agar pemulihan pendidikan berlangsung lebih cepat dan merata.

“Jadi pada tahun ajaran baru ini PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota tadi, juga di Kepulauan Nias. Untuk Nias, dana Rp 21 miliar disiapkan bagi 41 ribu siswa,” jelas Alexander.

Dengan demikian, total anggaran yang dikucurkan untuk program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027 mencapai Rp 43 miliar. Dana nantinya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan petunjuk teknis yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur.

“Skemanya sedang kita susun lewat Pergub, dan seluruh dana akan dikirim ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander.

Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan bagi puluhan ribu pelajar di Sumatera Utara.

JAKARTA – Proses pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana alam menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini kembali berjalan sepenuhnya, meski perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih terus dikebut.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa seluruh sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan proses pembelajaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Alhamdulillah sampai saat ini untuk proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen proses pembelajarannya,” ujar Atip.

Secara keseluruhan, tercatat 4.859 sekolah terdampak bencana. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah perbaikan sarana fisik pendidikan yang mengalami kerusakan.

“Yang masih tersisa dan harus segera dilaksanakan adalah perbaikan sarana fisiknya,” kata Atip.

Di Aceh, sebanyak 2.966 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal karena hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, masih terdapat 82 sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda dan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan perbaikan kondisi tersebut rampung pada Februari 2026. Selain itu, 25 sekolah di Aceh berstatus menumpang akibat kerusakan berat dan memerlukan relokasi ke lokasi yang lebih aman dengan dukungan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendanaan relokasi dan revitalisasi fisik sekolah direncanakan melalui anggaran tahun 2026.

Sementara itu, di Sumatera Barat masih terdapat 21 sekolah yang belajar di tenda dan dua sekolah berstatus menumpang. Adapun di Sumatera Utara, tidak ditemukan sekolah dengan status menumpang.

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat pendidikan terus menyala. Kehadiran relawan pendidikan dari Sekolah Sukma Bangsa (SSB) bersama tim Fisipol UGM Mengajar menjadi penguat proses pemulihan. Aktivitas belajar yang berlangsung di tenda darurat dan lokasi pengungsian menjadi simbol ketahanan dunia pendidikan.

Koordinator Relawan, Victor Yasadana atau Tongky, menyatakan pendampingan pembelajaran masih terus dilakukan di berbagai titik terdampak. Saat ini, relawan aktif mengajar di sekolah darurat seperti SD Negeri 10 Ketol di Serempah, SMP Negeri 9 Bintang, hingga SMP Negeri 22 Lut Tawar di Takengon. Sekitar 60 relawan baru juga akan mengikuti pelatihan intensif di SSB Pidie pada 28–30 Januari 2026 sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak.

Dari sisi pemulihan wilayah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali normal. Namun, beberapa wilayah di Aceh seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih memerlukan atensi khusus.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa pembelajaran harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi relawan dan masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat meringankan beban dan menjadi alasan kuat mengapa dunia pendidikan Aceh dapat lebih cepat keluar dari masa darurat,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, pemulihan pendidikan di Sumatra menjadi bukti bahwa bencana tidak memadamkan harapan, dan masa depan anak-anak tetap diperjuangkan.

(*/rls)