JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) semakin mengukuhkan perannya sebagai garda terdepan dalam mendukung agenda strategis pemerintah menuju swasembada gula nasional yang berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran SGN pada momentum pengumuman swasembada pangan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada awal Januari 2026.

Kehadiran PT Sinergi Gula Nusantara pada momentum pengumuman swasembada pangan nasional mencerminkan komitmen kuat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional yang berkelanjutan. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa BUMN perkebunan memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 2025. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kemerdekaan dan kedaulatan negara. “Tidak ada bangsa yang merdeka kalau pangan untuk rakyatnya tidak tersedia dan masih bergantung pada bangsa lain,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Menurutnya, capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. “Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi pemerintah, petani, dan BUMN pangan. Tahun ini Indonesia tidak melakukan impor gula putih, sebagai langkah nyata menuju kemandirian gula nasional,” ungkapnya. Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 50 persen produksi tebu nasional saat ini berasal dari Jawa Timur.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, SGN menegaskan fokus pada peningkatan produktivitas tebu, efisiensi industri gula, serta penguatan kolaborasi dengan petani dan para pemangku kepentingan. Langkah ini diposisikan sebagai kontribusi nyata BUMN perkebunan dalam menopang kemandirian pangan nasional dan memastikan keberlanjutan swasembada gula.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menegaskan bahwa SGN siap menjadi lokomotif transformasi industri gula nasional. “SGN terus memperkuat peran strategisnya melalui peningkatan produktivitas tebu, efisiensi proses industri, serta kemitraan yang berkeadilan dengan petani,” ujarnya. Ia menambahkan, “Komitmen ini merupakan kontribusi nyata PTPN III dalam mendukung visi besar pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada gula nasional yang berkelanjutan.”

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan petani, PTPN III melalui SGN optimistis swasembada gula nasional tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga dijaga secara berkelanjutan sebagai kekuatan strategis bangsa.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional melalui kebijakan strategis di sektor hulu industri pupuk. Dalam kerangka tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil peran strategis melalui pengamanan pasokan bahan baku utama pupuk guna menopang ketahanan pangan jangka panjang.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Pupuk Indonesia dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman pengembangan industri fosfat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lekhal di Aljazair.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa rock phosphate merupakan bahan baku utama dalam industri pupuk yang hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, kepastian pasokan menjadi faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

“Kerja sama dengan Somiphos untuk keberlanjutan suplai bahan baku demi mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri, serta bentuk komitmen terhadap swasembada pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Melalui kerja sama ini, Pupuk Indonesia mendapatkan dukungan pasokan rock phosphate hingga 1 juta ton per tahun. Perjanjian tersebut juga bertujuan membangun kemitraan strategis dalam pengembangan peluang kerja sama di bidang fosfat. Terutama peluang investasi bersama dalam kegiatan eksploitasi dan pengolahan fosfat, termasuk pengembangan proyek-proyek turunan berbasis fosfat.

“Karena itu, Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Somiphos dan Sonarem Group. Kerja sama ini dapat memastikan keberlanjutan swasembada pangan melalui pemenuhan bahan baku pupuk, dalam hal ini fosfat,” ujar Rahmad.

Dukungan terhadap langkah strategis ini juga datang dari pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai kerja sama fosfat dengan Aljazair merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk nasional.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas, negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani,” tegas Sudaryono.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini turut memengaruhi struktur biaya pupuk. Oleh karena itu, kemitraan jangka panjang dinilai penting untuk menekan biaya produksi dan menurunkan harga pupuk di tingkat petani.

Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan melalui dukungan pasokan bahan baku yang aman dan terjamin. (*)

JAKARTA – Perum Bulog menegaskan Indonesia berada pada jalur yang solid dalam menjaga swasembada pangan nasional sekaligus memperluas peran di tingkat global. Kepastian tanpa impor beras selama swasembada terjaga menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan pangan nasional telah memasuki fase yang lebih matang dan berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kebijakan tanpa impor bukan sekadar keputusan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang bertumpu pada penguatan produksi dan cadangan dalam negeri.

“Bulog sejak 2025 sampai ke depan sepanjang Indonesia swasembada pangan tidak akan merasakan impor beras,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani.

Keberhasilan swasembada beras pada 2025 menjadi pijakan untuk melanjutkan program tersebut pada 2026. Pada tahun mendatang, Bulog menargetkan penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton, meningkat dari 3 juta ton pada tahun sebelumnya. Peningkatan target ini dirancang untuk memperkuat stok nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh wilayah.

Selain beras, Bulog juga mendapat penugasan strategis untuk menyerap komoditas pangan utama lainnya. Jagung ditargetkan terserap hingga 1 juta ton, sementara kedelai ditetapkan sebesar 70 ribu ton. Langkah ini menegaskan peran Bulog sebagai penopang stabilitas pangan lintas komoditas, bukan hanya beras.

“Harapan agar seluruh penugasan pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik, baik penyerapan beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, maupun kedelai 70 ribu ton,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Di tengah penguatan stok nasional, Indonesia juga diarahkan mengambil peran lebih luas di kancah internasional. Presiden memberikan instruksi agar Bulog menyiapkan stok khusus beras untuk bantuan pangan luar negeri. Sebanyak 1 juta ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang mengalami krisis pangan, terutama di kawasan ASEAN dan wilayah terdampak konflik.

Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, kebijakan tersebut mencerminkan kepercayaan diri pemerintah terhadap ketahanan stok nasional.

“Bulog ditugaskan menyiapkan stok beras satu juta ton untuk diekspor ke negara-negara tetangga dan negara yang sedang membutuhkan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Langkah ini dinilai memberikan manfaat ganda. Di tingkat domestik, kepastian penyerapan memperkuat posisi petani melalui jaminan pasar yang jelas. Sementara itu, di tingkat global, Indonesia mulai menegaskan diri sebagai bagian dari solusi atas tantangan pangan dunia.

Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut, Bulog memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Pengamanan dan stabilisasi pangan akan terus dijalankan bersama Satgas Pangan, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah,” pungkas Ahmad Rizal Ramdhani.

Dengan fondasi produksi yang kuat, peningkatan cadangan strategis, dan kesiapan membantu negara lain, swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian nasional, tetapi juga modal Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam menjaga ketahanan pangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2026 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas, mencakup komoditas strategis lain seperti jagung dan gula.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimisme tinggi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Stok beras nasional pada awal 2026 tercatat mencapai sekitar 12,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan pasokan pangan nasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa Indonesia telah berada pada posisi aman dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan beras.

“Pemerintah optimistis ketersediaan beras sangat kuat. Indonesia sudah mencapai swasembada beras,” ujarnya.

Ketut Astawa menjelaskan, stok beras tidak hanya tersimpan dalam cadangan pemerintah, tetapi juga tersebar di masyarakat, penggilingan padi, pedagang, hingga sektor hotel, restoran, dan katering.

“Kondisi tersebut menunjukkan rantai pasok pangan nasional berjalan dengan baik dan mampu menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.

Optimisme terhadap kemandirian pangan juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberhasilan swasembada beras merupakan fondasi kuat untuk memperluas swasembada ke komoditas lain.

Prabowo meyakini Indonesia memiliki kapasitas besar untuk mencapai swasembada jagung dan gula dalam beberapa tahun ke depan seiring peningkatan produktivitas pertanian dan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Produksi beras kita adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya seperti jagung dan gula,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah menilai langkah menuju swasembada pangan tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga sebagai strategi memperkuat kedaulatan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

Dengan produksi yang terus meningkat dan stok yang terjaga, Indonesia diyakini semakin siap menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan berbagai program penguatan sektor pertanian agar swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian sesaat, tetapi fondasi jangka panjang bagi Indonesia untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras, menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi sektor pertanian, melainkan modal strategis untuk membangun kemandirian dan ketahanan nasional.

Usai kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan Riau, Mentan Amran menyampaikan bahwa swasembada beras yang berhasil diwujudkan lebih cepat dari target menunjukkan kekuatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani di seluruh Indonesia.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia atas support-nya di sektor pertanian. Karena beliau-beliau, kita targetkan swasembada dalam waktu empat tahun, tapi alhamdulillah karena support-nya Bupati/Walikota se-Indonesia sehingga swasembada dicapai dalam waktu satu tahun,” kata Andi Amran Sulaiman.

Sinergi tersebut dinilai mampu menjawab tantangan global, termasuk krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Keberhasilan swasembada menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melangkah menuju visi Indonesia Emas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sektor pertanian memiliki peran vital karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi, perluasan lahan tanam, serta modernisasi pertanian agar swasembada pangan dapat berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah akan memperkuat hilirisasi pertanian dan pengembangan komoditas unggulan lainnya, yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus kesejahteraan petani.

“Kemudian ke depan kita hilirisasi. Kita lakukan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan petani kita. Terutama sektor yang permintaannya tinggi tingkat dunia. Kelapa, kemudian kakao, mete, dan seterusnya,” tutur Mentan.

Dengan swasembada pangan yang kokoh, Indonesia dinilai memiliki bekal kuat untuk melangkah menuju Indonesia Emas 2045 yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di tingkat dunia. [-RWA]

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pasar pangan global. Penghentian impor beras oleh Indonesia tercatat menekan harga beras dunia dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton, atau turun hingga 44 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut sebagai bukti kuat bahwa kebijakan pangan nasional Indonesia kini memiliki pengaruh global.

“Penghentian impor beras oleh Indonesia berdampak langsung pada pasar global dengan menekan harga beras dunia hingga 44 persen,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, lonjakan produksi beras nasional menjadi faktor utama. Sepanjang 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau 111,2 persen dari kebutuhan konsumsi nasional, sehingga Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,52 juta ton.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia. Berdasarkan laporan Food Outlook Juni 2025 yang dirilis Food and Agriculture Organization, Indonesia masuk dua besar negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia, yakni sebesar 4,5 persen.

Di sisi lain, pengakuan internasional terhadap swasembada beras Indonesia terus menguat. Amran mengungkapkan, sejumlah negara maju seperti Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia datang langsung ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan nasional.

“Capaian swasembada beras Indonesia mendapatkan apresiasi FAO selama dua tahun berturut-turut. Banyak negara datang belajar karena mereka melihat lonjakan produksi dan stabilitas pasokan yang kita capai,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada beras merupakan pijakan awal menuju kemandirian pangan nasional yang lebih luas.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, dan protein,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat reformasi tata kelola, penyederhanaan regulasi, serta keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi kepentingan jangka panjang bangsa.

Dari sisi pengelolaan stok, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras selama kondisi swasembada tetap terjaga.

“Bulog sejak 2025 sampai ke depan, sepanjang Indonesia swasembada pangan, tidak akan merasakan impor beras,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bulog menyiapkan cadangan beras pemerintah hingga 4 juta ton pada 2026, sekaligus membuka opsi penyediaan stok khusus 1 juta ton beras untuk bantuan internasional ke negara-negara ASEAN dan kawasan yang membutuhkan.

Keberhasilan Indonesia menekan harga beras dunia menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar pencapaian domestik, melainkan telah mengangkat posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam stabilitas pangan global.

Batam – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian swasembada Indonesia menarik perhatian sejumlah negara maju dan mendapatkan pengakuan internasional.

Sejumlah negara, termasuk Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia turut datang ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan yang diterapkan. Dilain pihak Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan dua kali memberikan apresiasi dalam dua tahun terakhir atas keberhasilan Indonesia.

“Yang menarik adalah negara maju pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Menteri pertaniannya dari Jepang, datang dari Chile, Kanada, Belarus. Ini negara-negara yang tidak pernah datang ke Indonesia, selain itu Juga ada Australia, Rusia. Datang dengan pertanyaan apa yang dilakukan Indonesia (sehingga bisa) melompat (menjadi) nomor 2 dunia” ungkap Amran saat di Batam, Kepulauan Riau.

Adapun Indonesia berada di dua besar secara global berdasarkan Food Outlook June 2025 yang dipublikasikan FAO. Indonesia disebut memiliki peningkatan terbesar kedua dalam hal produksi beras di dua tahun terakhir. Peningkatan Indonesia sebesar 4,5 persen. Sementara posisi pertama adalah Brasil sebesar 14,7 persen.

Lebih lanjut, kinerja Bupati se-Indonesia dalam tercapainya swasembada beras ini turut diapresiasi oleh Amran. Menurutnya, keberhasilan swasembada beras ini tidak luput dari peran aktif kepala daerah dalam mengawal produksi dan distribusi pangan di wilayah masing-masing.

“Para Kepala Daerah mendapat amal jariyah. Karena bapak, harga pangan dunia dari 660 (dolar AS) turun jadi 368 (dolar AS) per ton. Turun 44 persen. Itulah buah tangan bupati se-Indonesia,” tutur Amran.

Adapun produksi beras Indonesia setahun di 2025 mencapai 34,71 juta ton. Dengan capaian itu, produksi beras Indonesia tersebut telah mampu penuhi hingga 111,2 persen dari kebutuhan konsumsi beras setahun Indonesia yang berada di 31,19 juta ton.

Atas capaian itu, Indonesia kini berada pada posisi strategis dalam peta pangan dunia. Produksi beras nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, disertai stok beras terbesar di Perum Bulog sejak lembaga tersebut berdiri tahun 1969. Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi bergantung pada impor beras.

“Indonesia tidak impor lagi. Ini kebanggaan kita semua,” tegas Amran.

Amran menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi bagi kedaulatan bangsa.

Menurutnya, perhatian terhadap sektor pangan berarti menjaga kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor tersebut.

“Kalau dia memperhatikan sektor pertanian, berarti memperhatikan umat Indonesia,” tutup Amran.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026.

Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi yang dinilai kuat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, optimisme tersebut didukung peningkatan luas tanam padi pada Oktober–Desember 2025 yang lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terjadi gangguan signifikan.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,5 persen dibandingkan 2024 sebesar 30,34 juta ton.

Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 berada di angka 3,25 juta ton, setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025, tertinggi sejak Bulog mendapat penugasan pada 1969.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden terkait target swasembada pangan nasional.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Sebagai penguatan jangka panjang, Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi melalui Permentan Nomor 39 Tahun 2025.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry mengatakan keberadaan balai ini memperkuat modernisasi pertanian berbasis teknologi.

“Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian,” kata Fadjry.***

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor.

Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras.

Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan untuk memperluas swasembada ke komoditas pangan lain.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global.

Menurut Prabowo, keterbukaan perdagangan justru sejalan dengan sejarah Indonesia sebagai bangsa niaga.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Prabowo menilai perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia menuturkan Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan melalui tata kelola yang baik.

“Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing dan domestik. “Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan keberlanjutan swasembada beras yang telah dicapai pada 2025 diarahkan menuju ekspor.

“Kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan (komoditas beras) di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor,” kata Sudaryono di Jakarta.

Ia menyampaikan optimisme tersebut usai Rapat Serap Gabah 2026 bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang 2026.

Menurutnya, capaian 2025 dijadikan dasar untuk menjaga swasembada sekaligus membuka peluang ekspor.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan ekspor beras dengan menyiapkan 1 juta ton beras premium.

“Bulog sudah menyiapkan 1 juta ton untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium,” kata Rizal.***

Oleh: Dara Afmajaya )*

Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah.

Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika pasokan terganggu, risiko gejolak ekonomi dan sosial akan meningkat secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional jangka panjang.

Komitmen Presiden Prabowo diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian dan pangan secara menyeluruh. Pangan dipandang bukan semata komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program-program sosial dan pengendalian inflasi.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Skema pembayaran di awal memberikan kepastian pasar bagi produsen dan mendorong keterlibatan dunia usaha.

Kinerja produksi pangan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34 juta ton, menjadikan Indonesia berada pada posisi surplus yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Surplus produksi beras berdampak langsung pada stabilitas harga. Airlangga Hartartomenilai kondisi ini turut berkontribusi pada peningkatan nilai tukar petani yang berada di level tinggi, mencerminkan membaiknya kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Pasokan yang terjaga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika ekonomi global.

Dukungan anggaran pada 2026 semakin memperkuat fondasi sektor pangan. Alokasi dana difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM perdesaan yang menjadi bagian penting dari rantai pasokpangan nasional.

Penguatan sistem logistik turut menjadi perhatian. Kelancaran distribusi pangan dan pelaksanaan operasi pasar diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 14 persen dan menyerap hampir sepertiga tenaga kerja Indonesia, menjadikannya tulang punggung ekonomi rakyat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya modernisasi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi. Pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan inovasi dinilai menjadi kunci meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Pendekatan modern juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan efisiensi lahan. Strategi ini penting agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi hampir bersamaan, menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan sistem adaptasi yang kuat. Ketahanan pangan harus dibangun dengan perencanaan berbasis risiko.

Selain fokus pada produksi, pengelolaan pascapanen juga menjadi perhatian serius. Tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan mendorong perlunya sistem pangan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kebijakan ekonomi oleh Airlangga Hartarto, serta transformasi pertanian yang didorong Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusan negara menjaga stabilitas nasional melalui pangan.

Penguatan ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

Keseluruhan langkah ini menegaskan arah kebijakan pangan nasional yang semakin terukur dan berorientasi jangka panjang. Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan anggaran yang kuat, serta pemanfaatan inovasi teknologi, fondasi ketahanan pangan terus diperkuat sebagai penyangga utama stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ketika kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam negeri, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Kemandirian pangan memberi ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah. Negara tidak mudah terdampak gejolak harga global atau gangguan rantai pasok internasional yang kerap bersifat tidak terduga.

Di tingkat daerah, peran pemerintah lokal menjadi semakin penting. Optimalisasi lahan tidur, penguatan irigasi, dan pendampingan petani menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi berbasis wilayah.

Kolaborasi dengan pelaku usaha juga terus diperluas. Dunia usaha dilibatkan dalam pembiayaan, pengolahan hasil, hingga distribusi pangan agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu komoditas dinilai berisiko, sehingga pengembangan sumber pangan lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Komoditas seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian mulai kembali didorong. Selain adaptif terhadap iklim, komoditas tersebut berpotensi memperkuat ketahanan pangan di daerah rawan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kemandirian, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga. Sinergi antarkementerian, dukungan dunia usaha, serta peran aktif pemerintah daerah memperkuat ekosistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika global.

) *penulis adalah pengamat kebijakan publik