Oleh: Abdul Gani )*

Pemerintah telah mengambil sikap tegas terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja, memastikan bahwa hak tersebut tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan sesuai ketentuan. Kebijakan ini menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pencairan THR yang tidak sesuai aturan dapat berujung pada rekomendasi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang secara jelas mengatur bahwa perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. 

Dalam pernyataannya, Yassierli menegaskan bahwa pencairan THR tidak boleh dicicil, dan bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, jumlah THR yang diberikan adalah setara satu bulan gaji. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan, THR tetap diberikan secara proporsional.

Kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Posko THR yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima sebanyak 1.407 aduan terkait pembayaran THR, yang mencakup kasus THR yang belum dibayar, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, serta keterlambatan pembayaran. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan bahwa 903 perusahaan telah diadukan dalam laporan tersebut. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan di kalangan pengusaha, yang dapat merugikan kesejahteraan pekerja.

Dalam upaya memastikan kepatuhan perusahaan, pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 1.490 orang disebar ke seluruh Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk ke Posko THR. Mereka bertugas menindaklanjuti pengaduan dengan serangkaian prosedur, mulai dari pemanggilan perusahaan hingga penerbitan nota pemeriksaan. Jika pelanggaran terbukti dan berulang, Kemnaker akan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menghormati hak pekerja.

Kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan THR ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. THR bukan sekadar tunjangan, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap tenaga kerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan sepanjang tahun. Dengan adanya aturan yang ketat, diharapkan perusahaan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi pekerja untuk melaporkan ketidakpatuhan perusahaan melalui Posko THR yang tersedia di berbagai daerah. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai sarana konsultasi bagi pekerja dalam memahami hak mereka terkait THR. Layanan ini akan terus dibuka hingga H+7 Lebaran, memastikan bahwa semua aduan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Dalam konteks lebih luas, pembayaran THR yang tepat waktu dan sesuai ketentuan memiliki dampak positif terhadap ekonomi nasional. Dengan meningkatnya daya beli pekerja menjelang Hari Raya, perputaran uang di masyarakat pun meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam membayar THR bukan hanya tentang kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafii mendukung tradisi saling memberi di momen Idulfitri lantaran sudah membudaya sejak zaman dahulu. Namun, ia menolak tegas aksi paksa meminta THR yang dilakukan pihak mana pun. Romo Syafii menegaskan bahwa meminta, apalagi dengan cara memaksa, adalah tindakan yang tidak baik. Ia menekankan bahwa agama mengajarkan untuk memberi, bukan meminta. Menurutnya, budaya Indonesia adalah saling memberi, terutama pada Hari Raya Idulfitri.

Romo Syafii menegaskan bahwa memberi adalah hal positif. Puasa juga melatih umat Islam untuk peduli sehi,ngga lahir pribadi-pribadi yang dermawan. Kedermawanan penting agar harta tidak hanya bergulir di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan juga terjadi pemerataan ekonomi di masyarakat.

Dengan kebijakan tegas ini, diharapkan seluruh perusahaan di Indonesia memahami bahwa pembayaran THR adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah, melalui Kemnaker, akan terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pekerja yang merasa haknya dilanggar juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan ke Posko THR, guna memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Solo, Jawa Tengah

Oleh : Aristika Utami

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap tahun, pemerintah memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban ini agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap sehat. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pembayaran THR, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, sektor bisnis berkembang, dan ekonomi nasional tetap stabil.

Pemberian THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan. Besarannya adalah satu bulan gaji bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan menerima THR secara proporsional.

Selain itu, pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan agar pekerja memiliki cukup waktu untuk menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan perayaan, seperti membeli kebutuhan pokok, membayar zakat, atau keperluan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menegaskan bahwa pembayaran THR yang tepat waktu sangat penting agar para pekerja dapat menyambut hari raya dengan lebih tenang dan bahagia. Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab dan tidak menunda pencairan hak karyawan tersebut.

Meskipun regulasi sudah jelas, masih ada perusahaan yang enggan membayar THR sesuai ketentuan. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain keterlambatan pembayaran, jumlah yang tidak sesuai, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara rutin melakukan pengawasan dengan membuka posko pengaduan THR.

Posko ini memungkinkan pekerja yang merasa dirugikan untuk melaporkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar, mulai dari teguran tertulis hingga denda administratif. Dengan adanya pengawasan ketat, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran THR diharapkan meningkat.

Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Kabupaten Rembang Irwan Mugi Nugroho memastikan, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar telah membayarkan THR, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap 20 perusahaan, sementara sekitar 40 perusahaan lainnya telah mengisi formulir pelaporan, sebagai bukti mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

Pembayaran THR tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat pekerja menerima THR, mereka akan menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti belanja bahan makanan, pakaian baru, transportasi mudik, hingga hiburan. Peningkatan konsumsi ini mendorong pertumbuhan sektor ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk-produk lokal menjadi lebih laris, sehingga membantu perputaran uang di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha. Selain itu, sektor perbankan juga ikut merasakan dampaknya, karena sebagian pekerja menggunakan THR untuk membayar cicilan, menabung, atau berinvestasi.

Peningkatan daya beli masyarakat akibat pembayaran THR juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, produksi barang dan jasa pun ikut terdorong, menciptakan siklus ekonomi yang lebih dinamis. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menentu.

anggota Komisi IV DPRD Gresik juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat di daerah tersebut.

Untuk memastikan THR benar-benar diterima oleh pekerja sesuai regulasi, pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga mengambil langkah strategis seperti sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai hak dan kewajiban mereka.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali menegaskan pentingnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang harus dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Dalam pernyataannya, Puan menekankan bahwa THR adalah hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga membentuk Satgas THR dan posko pengaduan guna menampung keluhan pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan THR. Jika ada perusahaan yang terbukti melanggar aturan, sanksi tegas akan diberikan agar perusahaan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Pembayaran THR yang tepat waktu dan sesuai regulasi sangat penting untuk kesejahteraan pekerja serta stabilitas ekonomi nasional. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sehingga daya beli masyarakat meningkat, sektor bisnis berkembang, dan perekonomian tetap sehat. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam mengawal implementasi THR menjadi faktor kunci dalam menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik di Indonesia.

Mengawal pemberian THR sesuai dengan regulasi yang ada adalah langkah penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan kepatuhan hukum perusahaan. Baik pekerja maupun pengusaha harus memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan. Pemerintah juga berperan penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pemberian THR, sehingga hak pekerja terlindungi dengan baik.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui aparat keamanan memastikan akan mengejar pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan enam lainnya terluka, serta fasilitas pendidikan dibakar oleh kelompok OPM.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengevakuasi 42 tenaga pendidik dan kesehatan ke Jayapura untuk memastikan keselamatan mereka.

Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan, TNI berkomitmen untuk melindungi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan tidak akan tinggal diam atas tindakan kekerasan ini.

”TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

”Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat”, Ujarnya.

Pemerintah memastikan, perlindungan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akan terus dilakukan guna menjaga kemajuan masyarakat Papua. TNI akan tetap berkomitmen untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

TNI juga akan terus mendukung perlindungan mereka serta memastikan keamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan.

Kapuspen TNI menegaskan, TNI tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi biadab dan pengecut yang mengancam keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan Kelompok OPM atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

”Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” ungkapnya.

Jakarta – Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Idham Malik mengatakan bahwa BIN kembali meluncurkan akun media sosial resminya di berbagai platform media.

“Peluncuran akun media sosial ini merupakan langkah strategis kami, untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dalam bingkai NKRI,” ujar Idham pada acara peluncuran akun resmi BIN, Selasa 18 Maret 2025 di Jakarta

Akun resmi yang diperkenalkan dalam peluncuran ini meliputi Instagram (@officialbin_ri), YouTube (OfficialBIN_RI), Threads (@officialbin_ri), Twitter/X (@OfficialBIN_RI), dan TikTok (OfficialBIN_RI).

Lebih lanjut ditambahkan, kehadiran akun Medsos BIN memiliki nilai strategis, sebagai sarana literasi kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi.

“Kehadiran BIN di dunia digital merupakan wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat, memberikan informasi dan literasi yang kuat, serta menangkal hoaks maupun disinformasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Lebih dari sekadar sarana penyebaran informasi, akun media sosial ini diharapkan menjadi wadah interaksi yang lebih aktif dengan masyarakat.

“Kami berharap akun medsos ini dapat menjadi saluran komunikasi yang lebih interaktif dan membantu kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Idham juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memperkuat komunikasi melalui platform ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam menjalin komunikasi yang lebih baik. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Idham Malik

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan judi online dengan menggandeng mahasiswa sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa sangat diperlukan untuk menekan angka perjudian daring yang semakin mengkhawatirkan.

“Judi online ini lebih dari sekadar perjudian, tetapi juga penipuan berbasis algoritma yang selalu merugikan pemainnya. Oleh karena itu, kami meminta bantuan akademisi dan mahasiswa untuk bersama-sama membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik ini,” ujar Meutya.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, Sumatera Utara termasuk dalam enam besar provinsi dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi digital masih perlu diperkuat untuk menghindarkan masyarakat dari jebakan perjudian berbasis teknologi.

Meutya menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), platform digital, operator seluler, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memblokir lebih dari 800.000 situs judi online.

“Namun bahwa pemblokiran saja tidak cukup tanpa adanya edukasi dan peningkatan kesadaran digital di masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, semangat melawan judi online juga digaungkan oleh sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang menggelar deklarasi anti-judi online di kampus mereka. Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menegaskan bahwa kampus harus menjadi lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik perjudian.

“Itera berkomitmen mencetak generasi muda yang berpikir jernih, bekerja keras, dan tidak tergoda oleh iming-iming instan yang justru merusak masa depan,” ungkapnya.

Deklarasi ini mendapat dukungan dari mahasiswa, termasuk Presiden Mahasiswa KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra, yang mengingatkan bahwa judi online tidak hanya menghabiskan uang saku mahasiswa tetapi juga bisa menyeret mereka ke dalam pinjaman online yang merugikan.

“Judi online bisa berdampak buruk terhadap keuangan dan kesehatan mental mahasiswa. Kita harus mampu mengendalikan diri dan tidak terjerumus dalam praktik ini,” ujarnya.

Dengan semakin luasnya partisipasi mahasiswa dalam memerangi judi online, pemerintah berharap kampanye ini dapat menekan angka keterlibatan masyarakat dalam perjudian daring dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan produktif bagi bangsa Indonesia.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memberantas praktik judi online. Karena itu, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen edukasi bahaya judi online.

“Kami telah memblokir lebih dari 1 juta situs judi online, namun masalah ini belum usai. Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Mengapresiasi langkah platform dan para stakeholder dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang mau bergerak bersama melawan judi online,” ujar Meutya.

Meutya juga mengajak para mitra driver Gojek yang dikenal dekat dengan masyarakat untuk menjadi agen perubahan.

“Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Mitra driver Gojek diharapkan bisa bantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” tambahnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memerangi judi daring dengan menggandeng berbagai pihak demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat Indonesia.

Aliansi Judi Pasti Rugi ini mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi judi online yang bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga menjudikan mimpi dan masa depan generasi bangsa.

Gerakan Judi Pasti Rugi dimulai dengan mitra driver Gojek. Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat luas, mitra driver Gojek memiliki peran penting sebagai agen edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya aktivitas judi online di lingkungan sekitarnya.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo, menjelaskan pembentukan aliansi Judi Pasti Rugi merupakan kelanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online lewat konten edukasi yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Karena itu, kami membentuk Aliansi Judi Pasti Rugi sebagai wadah dalam menyatukan kekuatan bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Gerakan ini turut melibatkan peran serta anggota keluarga terdekat untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus judi,” katanya.

Adapun selain GoPay dan ekosistem GoTo seperti mitra driver Gojek, pihak-pihak yang tergabung di dalam aliansi Judi Pasti Rugi juga berasal dari berbagai institusi yakni Telkomsel, Google, TikTok dan berbagai media massa, serta didukung penuh oleh Kemkomdigi.

Sementara itu, Telkomsel turut bergabung dalam inisiatif aliansi Judi Pasti Rugi guna memperkuat upaya pemberantasan praktik judi online di Indonesia. Langkah ini selaras dengan kebijakan prioritas pemerintah melalui Kemkomdigi, sekaligus menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam penciptaan nilai sinergi untuk ruang digital yang lebih aman dan inklusif.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan, Telkomsel terus berupaya menjalin kolaborasi strategis untuk mengakselerasi kemajuan masyarakat Indonesia, menuju hari yang lebih baik dan masa depan gemilang.

“Dengan bergabungnya Telkomsel di Aliansi Judi Pasti Rugi 2025, kami ingin menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menutup akses dan memberantas situs ilegal judi daring,” ujarnya.

“Langkah ini sekaligus mewujudkan komitmen Telkomsel untuk melindungi pelanggan dari ancaman kejahatan siber, menguatkan sinergi bersama GoTo Group melalui GoPay, serta mendukung terwujudnya ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Oleh : Andi Mahesa )*

Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, merambah berbagai kalangan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berkembang pesat. Fenomena ini tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis individu yang terlibat. Pemerintah dengan tegas mengimbau semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan internet, hingga masyarakat umum, untuk bersatu dalam memberantas praktek ilegal ini.

Keberadaan judi online di Indonesia sudah jelas melanggar hukum, namun kenyataannya, meski regulasi telah ada, praktik ini tetap berkembang. Hal ini menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk terus menjalankan aktivitas ilegal mereka. Tidak hanya itu, judi online juga seringkali disamarkan dalam berbagai bentuk aplikasi atau website yang menarik dan memikat, sehingga semakin sulit untuk terdeteksi.

Lebih jauh lagi, upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan pihak berwajib atau perusahaan digital semata. Semua pihak harus terlibat, karena permasalahan judi online ini bersifat lintas sektoral. Penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terjebak, harus dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan menyentuh langsung ke akar permasalahan. Komdigi sendiri memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran ini, serta menjadi jembatan bagi pemerintah dan sektor digital untuk bekerja sama secara efektif.

Judi online juga bukan hanya masalah hukum saja, tetapi juga masalah moral dan sosial. Ketika sebuah masyarakat dibayangi oleh perjudian digital, maka semakin banyak individu yang akan terjerat dalam lingkaran setan ketergantungan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, bukan hanya penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang merusak ini.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memberantas praktik judi online. Maka dari itu, Menkomdigi mengajak para mitra driver Gojek yang dikenal dekat dengan masyarakat untuk menjadi agen perubahan.

Menurutnya, dengan adanya Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek dapat menurunkan angka judi online secara signifikan. Pihaknya mengatakan bahwa kunci dari pemberantasan judi online yang optimal adalah dengan adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Maka Meutya berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, mengungkapkan bahwa pembentukan Aliansi Judi Pasti Rugi merupakan langkah lanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online. Menurutnya, pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Aliansi ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan antara berbagai pihak dalam menciptakan kampanye edukasi yang mudah dipahami dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Aliansi Judi Pasti Rugi juga berfokus pada pemberdayaan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah anggota keluarga terjerumus dalam judi online.

Aliansi semacam ini memang sangat penting, karena masalah judi online tidak hanya berhubungan dengan hukum dan teknologi, tetapi juga dengan budaya dan pola pikir masyarakat. Salah satu strategi yang digagas adalah melalui pendekatan keluarga, dengan harapan anggota keluarga dapat saling mengingatkan dan membantu satu sama lain untuk menghindari bahaya judi online. Pendidikan dari keluarga menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya judi online. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka satu sama lain dalam mengidentifikasi dan membicarakan masalah ini, baik secara individu maupun dalam lingkungan keluarga.

Adapun selain GoPay dan ekosistem GoTo seperti mitra driver Gojek, pihak-pihak yang tergabung di dalam aliansi Judi Pasti Rugi juga berasal dari berbagai institusi yakni Telkomsel, Google, TikTok dan berbagai media massa, serta didukung penuh oleh Kemkomdigi. Gerakan Judi Pasti Rugi dimulai dengan mitra driver Gojek. Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat luas, mitra driver Gojek memiliki peran penting sebagai agen edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya aktivitas judi online di lingkungan sekitarnya.

Telkomsel turut bergabung dalam inisiatif aliansi Judi Pasti Rugi guna memperkuat upaya pemberantasan praktik judi online di Indonesia. Langkah ini selaras dengan kebijakan prioritas pemerintah melalui Kemkomdigi, sekaligus menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam penciptaan nilai sinergi untuk ruang digital yang lebih aman dan inklusif.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan bahwa Telkomsel terus berupaya menjalin kolaborasi strategis untuk mengakselerasi kemajuan masyarakat Indonesia, menuju hari yang lebih baik dan masa depan gemilang. Dengan bergabungnya Telkomsel di Aliansi Judi Pasti Rugi 2025, menunjukkan bahwa Telkomsel secara tegas memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menutup akses dan memberantas situs ilegal judi daring.

Judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial. Ketika sebuah masyarakat dibayangi oleh perjudian digital, maka semakin banyak individu yang akan terjerat dalam lingkaran setan ketergantungan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, bukan hanya penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang merusak ini.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Andika Pratama )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan fenomena judi online yang semakin meresahkan. Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam moralitas dan masa depan generasi muda, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap gerakan mahasiswa dalam memberantas judi online menjadi sangat krusial demi menjaga integritas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital di Indonesia harus berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menyatakan bahwa transformasi digital harus dimanfaatkan untuk tujuan positif dan produktif, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ketahanan negara dan pemberantasan korupsi. Dengan 79,5 persen pengguna internet aktif di Indonesia, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar teknologi digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024 menunjukkan bahwa Sumatera Utara termasuk dalam enam besar provinsi dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa judi online telah menyebar luas dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa. Meutya mengingatkan bahwa algoritma dalam judi online dirancang untuk merugikan pengguna, sehingga masyarakat perlu disadarkan akan bahaya praktik ini.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir lebih dari 800.000 situs judi online. Namun, pemblokiran saja tidak cukup tanpa adanya edukasi berkelanjutan untuk menekan permintaan masyarakat terhadap konten tersebut. Program Literasi Digital Nasional yang menargetkan peningkatan keterampilan digital dasar bagi 30 juta masyarakat Indonesia menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran dan pemahaman akan bahaya judi online.

Lembaga pendidikan seperti Universitas juga berperan penting dalam upaya ini. Institut Teknologi Sumatera (Itera) telah menggelar deklarasi anti judi online yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menegaskan komitmen institusinya dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas dari praktik perjudian online. Beliau menekankan bahwa keberhasilan sejati hanya dapat diraih melalui kerja keras, bukan melalui cara instan yang tidak bermoral seperti judi online.

Presiden Mahasiswa KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra, menyoroti bahaya judi online di kalangan mahasiswa yang tidak hanya menghabiskan uang saku, tetapi juga berpotensi menyeret mahasiswa ke pinjaman online. Selain dampak finansial, judi online juga dapat menyebabkan gangguan mental yang mengganggu konsistensi pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengelola keuangan dengan baik dan menghindari penggunaan uang untuk hal yang tidak bermanfaat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), platform digital, operator seluler, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir konten perjudian online. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif judi online terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan agama terus digalakkan.

Peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan sangat diperlukan dalam upaya ini. Dengan keterlibatan langsung dalam program literasi digital dan kampanye anti judi online, mahasiswa dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas. Mereka dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online dan cara pencegahannya.

Selain itu, universitas dapat mengintegrasikan materi mengenai bahaya judi online dan literasi digital ke dalam kurikulum. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga kesadaran akan risiko yang ada di dunia digital. Kegiatan ekstrakurikuler seperti seminar, workshop, dan diskusi panel mengenai topik ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam memberantas judi online.

Tidak kalah penting, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam mencegah mahasiswa terjerumus ke dalam judi online. Orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu memberikan pemahaman mengenai bahaya judi online dan mendorong penggunaan teknologi secara positif. Lingkungan yang kondusif akan membantu mahasiswa untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri yang konstruktif.

Secara keseluruhan, perang melawan judi online memerlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis dalam upaya ini. Dengan dukungan pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif. Mari bersama-sama memerangi judi online demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah Pegiat Anti Judi Online

JAKARTA-Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih resmi dibentuk untuk mendukung swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Peresmian Satuan Tugas (Satgas) Kop Des Merah Putih dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan dukungan berbagai kementerian.

“Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa karena keputusannya berasal dari musyawarah pemerintahan desa,” jelas Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025). Koperasi ini akan melibatkan pemerintahan desa sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD guna memastikan keberlanjutan program.

Koperasi ini diharapkan menjadi penggerak sektor pertanian, industri agro-maritim, serta hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mengatasi permasalahan distribusi pangan, termasuk pengadaan pupuk bagi petani dan pembelian gabah untuk memotong rantai pasok sembako.

Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih serta 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam enam bulan ke depan. Diharapkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini 1,07% dapat meningkat menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045.

Untuk mendukung swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan kunjungan ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bersama lebih dari 3.000 penyuluh pertanian. Kepala BPPSDMP, Dr. Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa swasembada pangan harus dicapai dengan strategi khusus.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyebut kebijakan baru melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025 akan meningkatkan efektivitas penyuluh pertanian. “InsyaAllah, dengan kebijakan ini, kita semakin kuat mencapai target swasembada pangan,” tegasnya.

Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan produktivitas padi tertinggi di Indonesia, mencapai 9,27 juta ton pada 2024. Menteri Pertanian Andi Amran optimistis target nasional 12 juta ton padi pada 2025 dapat terealisasi. “Jika Jawa Timur berhasil mencapai target ini, saya akan kembali mengadakan perayaan di GOR Petrokimia Gresik,” ujarnya.

Diskusi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) membahas isu strategis, termasuk verifikasi distribusi pupuk dan peningkatan fasilitas penyuluh. Para penyuluh meminta kendaraan dinas dan perangkat digital untuk meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, mereka juga menyoroti pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama batas usia 35 tahun yang menjadi kendala bagi tenaga penyuluh senior.

Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan kemandirian pangan, memperkuat ekonomi pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan apresiasi kepada pelabuhan-pelabuhan yang telah mengikuti asesmen Green and Smart Port. Langkah ini bertujuan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dan digitalisasi serta mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat sistem logistik nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan cerdas dalam operasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, sistem manajemen dan kepelabuhanan secara digital, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat serta memperkuat rantai pasok nasional. Transportasi laut memegang peranan penting dalam rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan, dan aman. Target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 harus dipastikan melalui sistem logistik nasional yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi modern,” ujar Zulkifli Hasan.

Lima pelabuhan yang telah berhasil melewati asesmen Green and Smart Port pada 2024 adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan, PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Kabil Batam, dan PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, melakukan kunjungan ke gudang modern Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Semarang, Jawa Tengah. Rahmad meninjau langsung fasilitas pengantongan pupuk bersubsidi jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Gudang UPP Semarang berdiri di atas lahan seluas 13.945 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan 10.500 ton. Produk pupuk bersubsidi dari gudang ini memenuhi kebutuhan 23 gudang penyangga lini III di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rahmad menekankan pentingnya efisiensi dalam proses logistik pupuk. “Pupuk urea subsidi diangkut dari Pusri dengan kapal milik Pupuk Indonesia Logistik (PILog) yang berlayar selama empat hari menuju Semarang. Di sini, pupuk dibongkar secara curah, lalu masuk ke gudang yang dikelola oleh tim logistik Pupuk Indonesia,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa kualitas pupuk bersubsidi tetap terjaga dengan proses pengantongan yang menggunakan sistem automatic bagging. Dengan otomatisasi ini, proses pengantongan menjadi lebih cepat dan akurat.

Pupuk Indonesia, sebagai bagian dari Kementerian BUMN, terus berkomitmen mendukung swasembada pangan, salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Setiap tahapan dalam rantai logistik pupuk memiliki dampak langsung pada kualitas hasil pertanian. Oleh karena itu, seluruh tim logistik Pupuk Indonesia harus terus menjaga dan meningkatkan kinerja agar petani mendapatkan pupuk berkualitas terbaik,” tambah Rahmad.

Hingga kini Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan 694.639 ton pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar. Rinciannya adalah 342.393 ton urea, 325.165 ton NPK, 4.249 ton NPK Formula Khusus, dan 22.832 ton pupuk organik.

Dari sisi stok, Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk dengan jumlah 1.665.418 ton. Stok ini terdiri dari 611.783 ton pupuk bersubsidi jenis urea, 436.434 ton NPK, 86.925 ton pupuk nonsubsidi jenis urea, dan 31.675 ton NPK nonsubsidi. Jumlah stok pupuk ini masing-masing setara 362 persen dan 251 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Melalui optimalisasi sistem logistik pupuk yang efisien dan modern, diharapkan distribusi pupuk dapat semakin lancar sehingga target swasembada pangan Indonesia pada tahun 2027 dapat segera terwujud.