Oleh: Rizal Ramdhan *)

Masyarakat Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat Tarekat Ana’ Loloa yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau. 

Aliran ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, termasuk meyakini bahwa rukun Islam berjumlah 11 dan bahwa berhaji cukup dilakukan di Gunung Bawakaraeng. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan pemerintah dalam menangani aliran sesat yang berpotensi merusak akidah masyarakat.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag), segera mengambil langkah preventif dengan membentuk Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. Tim ini beroperasi di tingkat kecamatan, termasuk di Tompobulu, guna mengidentifikasi dan menanggulangi potensi konflik yang berakar dari penyimpangan ajaran agama. 

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa sinergi dengan organisasi masyarakat Islam, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya menjadi strategi utama dalam menangani kasus ini. Langkah ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya ajaran yang berpotensi memecah belah persatuan umat.

Di tingkat lokal, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, mengungkapkan bahwa kemunculan aliran yang dipimpin oleh Petta Bau bukanlah hal baru. Pada Oktober 2024, masyarakat setempat sudah melaporkan aktivitas kelompok ini. 

KUA bersama aparat setempat segera melakukan investigasi dan menemukan bahwa ajaran yang diajarkan tidak memiliki dasar yang jelas dalam Islam. Petta Bau sendiri mengklaim mendapatkan ajarannya melalui mimpi dan mengaku diajari oleh Nabi Khidir. Namun, ketika diminta menjelaskan secara ilmiah maupun teologis, ia tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan.

Pada saat itu, Petta Bau telah berjanji untuk menghentikan penyebaran ajarannya. Namun, pada Maret 2025, ditemukan bahwa kegiatan tersebut masih berlanjut secara diam-diam. KUA Tompobulu bersama Polsek Tompobulu, Kesbangpol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, dan pemerintah desa kembali mengambil langkah tegas dengan mendatangi kediaman Petta Bau guna melakukan pembinaan. Meski yang bersangkutan tidak berada di tempat, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa ajaran sesat tersebut tidak berkembang lebih luas.

Pendekatan persuasif menjadi strategi utama dalam menangani penyimpangan akidah ini. Danial menekankan bahwa akar permasalahan dari munculnya ajaran sesat sering kali berkaitan dengan lemahnya pemahaman agama. 

Oleh karena itu, pembinaan secara intensif harus dilakukan agar masyarakat memahami ajaran Islam yang benar. Melalui koordinasi dengan MUI dan ormas Islam lainnya, pihak Kemenag berupaya memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih.

Peran ulama dalam menangkal penyebaran paham menyimpang juga tidak bisa diabaikan. Ulama memiliki otoritas moral dan keilmuan yang dapat membimbing umat untuk mengenali mana ajaran yang benar dan mana yang menyimpang. 

Dalam hal ini, ulama tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pengawal akidah umat. Dengan bimbingan ulama, masyarakat dapat lebih mudah memahami ajaran Islam secara mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, turut menyoroti kasus ini dengan menegaskan bahwa Kemenag di daerah memiliki kewenangan untuk menangani persoalan seperti ini. Kantor Wilayah Kemenag di Maros telah mengirimkan tim ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. 

Menurutnya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam tidak hanya muncul di Maros, tetapi juga di beberapa daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah dan ulama harus bekerja sama secara intensif dalam membentengi masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.

Nasaruddin juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, jika suatu ajaran sudah masuk dalam kategori menyimpang dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka langkah hukum dapat diambil. 

Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan keyakinannya dengan aman tanpa terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan.

Selain langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ulama, kesadaran masyarakat juga memegang peran penting dalam menangkal penyebaran aliran sesat. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima ajaran yang tidak sesuai dengan Islam dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyimpangan. 

Peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pemahaman agama yang benar juga menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mengacu pada kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rakernas tahun 2007, ajaran yang mengubah rukun Islam dan menafsirkan ajaran agama tanpa dasar yang sahih jelas masuk dalam kategori menyimpang. 

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terhadap fenomena ini tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat harus diperkuat agar ajaran yang menyesatkan tidak lagi berkembang di tengah masyarakat.

Kasus Tarekat Ana’ Loloa di Maros menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang harus lebih diperketat. Ulama harus tetap berperan sebagai benteng akidah umat, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, harapan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah perpecahan sosial dapat terwujud dengan lebih baik. (*)

*) Konsultan Pembinaan Ideologi Bangsa – Institut Nasional Ideologi dan Moral

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti sistem one way dan ganjil genap, terbukti efektif dalam mengurai kepadatan dan mempercepat waktu tempuh pemudik.

Saat meninjau arus mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama (KM 70) dan Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414), Kapolri menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bertahap sejak Kamis (27/3) malam. Dengan sinergi berbagai pihak, sistem ini diperluas hingga KM 414 dan Bawen, Jawa Tengah, guna memastikan kelancaran arus mudik.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kapolri.

Berkat strategi tersebut, waktu tempuh pemudik dari Jakarta ke Jawa Tengah menurun signifikan, dengan rata-rata perjalanan hanya 5 jam 12 menit. Selain itu, tingkat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, membuktikan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan memanfaatkan rest area jika merasa lelah, mengingat adanya potensi cuaca hujan sepanjang perjalanan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Jika sudah lelah, manfaatkan rest area agar perjalanan tetap aman hingga tujuan,” tutur Kapolri.

Selain memastikan kelancaran mudik, Kapolri juga menginstruksikan seluruh petugas untuk bersiaga di 227 objek wisata yang diprediksi ramai setelah arus mudik.

“Pascakegiatan mudik, pos pam dan pos pelayanan harus siap mengamankan jalur wisata agar tidak terjadi permasalahan,” tegasnya.

Di sisi lain, penerapan sistem ganjil genap di Pelabuhan Merak juga memberikan dampak positif dalam mengurangi kepadatan kendaraan. Para pemudik merasa perjalanan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ini merupakan bukti nyata kesuksesan pemerintah dalam mengelola arus mudik, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Jakarta – Kelancaran arus mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata efektivitas strategi rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah dan aparat terkait. Berbagai upaya, termasuk penerapan contra flow dan one way lokal, berhasil menjaga kelancaran pergerakan pemudik di berbagai titik krusial.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan peninjauan langsung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, guna memastikan kenyamanan dan kelancaran pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api. Selain itu, AHY juga menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta pemimpin redaksi media nasional untuk memastikan arus mudik berjalan optimal.

“Kami juga melepas pemudik di KA Gaya Baru, Malang, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan sektor perhubungan dan transportasi berjalan baik selama arus mudik ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar,” ujar AHY.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga melakukan pemantauan langsung di berbagai titik strategis di wilayah Jabodetabek. Dudy memastikan pergerakan kendaraan dari Jabodetabek menuju berbagai daerah tetap terkendali. Sinergi pemerintah dan aparat terkait terbukti mampu mengatasi potensi hambatan lalu lintas.

Dalam tinjauannya di jalan tol Cikampek Utama, Dudy didampingi oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono. Dari hasil pemantauan melalui CCTV, arus kendaraan terpantau lancar.

“Kami berada di Km 29 tol Jakarta-Cikampek, dan dari pemantauan kami melalui CCTV, secara umum arus mudik tahun ini sangat lancar,” ujar Dudy. Ia mengapresiasi langkah-langkah strategis Korlantas Polri dalam mengatur lalu lintas selama arus mudik Lebaran.

Sementara itu, Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan bahwa Korlantas Polri telah menerapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas untuk mengatasi potensi kepadatan di jalan. Sistem contra flow dan one way lokal terbukti sangat efektif dalam memperlancar arus kendaraan.

“Dengan rekayasa lalu lintas ini, alhamdulillah arus mudik sangat lancar. Bahkan saat puncak arus mudik, lalu lintas tetap terkendali berkat strategi yang telah diterapkan,” ujar Irjen Agus.

Keberhasilan strategi ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya berperan besar dalam menciptakan mudik yang nyaman bagi masyarakat. Pemerintah terus mengimbau pemudik untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan berkendara, serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan guna memastikan perjalanan yang aman dan menyenangkan bagi semua pihak.

Pemerintah terus berkomitmen memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang secara matang. Berbagai langkah konkret telah diambil, mulai dari koordinasi lintas kementerian, peningkatan infrastruktur, hingga penyediaan moda transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah telah mengadakan serangkaian rapat tingkat menteri guna memastikan kesiapan mudik tahun ini. Infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara telah diperkuat untuk menghadapi lonjakan jumlah pemudik.

Sebagai inovasi dalam mendukung kelancaran mudik, pemerintah meluncurkan aplikasi Nusantara Hub, platform digital dari Kementerian Perhubungan yang menyediakan informasi perjalanan dan layanan mudik gratis. Aplikasi ini mempermudah pemudik dalam memilih rute terbaik, mengakses transportasi gratis, serta mendapatkan informasi jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di titik-titik tertentu.

Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan percepatan libur sekolah juga diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik. Dengan kebijakan ini, masyarakat memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur jadwal perjalanan, sehingga arus mudik menjadi lebih merata.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, saat meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta, menekankan bahwa kesiapan moda transportasi sangat penting untuk menunjang kelancaran mudik. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah meningkatkan kualitas layanan, memastikan ketepatan waktu keberangkatan, serta menambah jumlah armada untuk memenuhi tingginya permintaan tiket.

Tidak hanya transportasi kereta api, pemerintah juga memberikan diskon tarif transportasi, termasuk tiket kereta api dan penerbangan domestik. Bahkan, diskon tarif tol sebesar 20 persen di beberapa ruas Trans Jawa dan Trans Sumatera telah diberlakukan untuk meringankan beban pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

Kementerian BUMN turut berperan aktif dalam mendukung program mudik dengan menyediakan mudik gratis bagi ratusan ribu pemudik, bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya serta meningkatkan keselamatan perjalanan selama musim mudik.

Di sektor transportasi laut, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam telah menyiapkan berbagai fasilitas guna memastikan kelancaran arus penumpang di pelabuhan. Posko Angkutan Lebaran 2025 telah didirikan di seluruh pelabuhan dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti pusat informasi, layanan kesehatan, ruang tunggu yang nyaman, serta personel keamanan yang siap membantu pemudik.

Operator kapal juga telah menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan menambah armada, terutama pada rute-rute dengan permintaan tinggi seperti Tanjungpinang, Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, dan Dumai. Penerapan sistem e-ticketing di Terminal Ferry Domestik juga telah diterapkan untuk mempercepat proses pemesanan tiket dan mengurangi antrean di loket.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BP Batam bersama penyedia layanan digital telah memperluas akses pembelian tiket ferry secara daring melalui berbagai platform seperti tiketkapal.com, easybook.com, dan aplikasi digital perbankan. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi layanan serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengoptimalkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur darat. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan di berbagai titik strategis untuk memastikan arus kendaraan tetap aman dan lancar. Dengan penempatan personel di lapangan, Kamseltibcar Lantas dapat terjaga selama musim mudik.

Selain itu, pemerintah juga telah mengintegrasikan pemantauan lalu lintas melalui sistem pengawasan elektronik dan pusat komando lalu lintas. Dengan sistem ini, pemudik dapat memperoleh informasi real-time mengenai kondisi jalan serta alternatif rute terbaik guna menghindari kemacetan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga turut berperan dalam memberikan informasi cuaca terkini yang dapat berpengaruh terhadap perjalanan mudik. Data prakiraan cuaca yang diperbarui secara berkala membantu pemudik dalam merencanakan perjalanan dengan lebih aman, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.

Selain itu, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan penyediaan pos kesehatan di titik-titik strategis, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan rest area tol. Layanan kesehatan gratis bagi pemudik yang membutuhkan menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan. Kemenkes juga memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan yang cukup untuk menangani kondisi darurat yang mungkin terjadi.

Dalam menghadapi potensi bencana alam selama arus mudik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan langkah antisipatif dengan menyiagakan tim tanggap darurat di berbagai daerah rawan bencana. BNPB juga bekerja sama dengan BMKG untuk memperbarui informasi mengenai kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu perjalanan pemudik.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah optimis bahwa mudik Lebaran 2025 akan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan arahan petugas di lapangan, menjadi kunci utama dalam menciptakan arus mudik yang lebih tertib.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menyukseskan mudik yang aman dan nyaman. Disiplin dalam berkendara, menjaga kesehatan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan sangat diperlukan agar perjalanan berlangsung lancar dan selamat sampai tujuan.

Melalui koordinasi yang solid, peningkatan infrastruktur, optimalisasi moda transportasi, serta digitalisasi layanan, pemerintah berharap pengalaman mudik tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan, tanpa kendala berarti selama perjalanan.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh: Havian Hadi )*

Mudik telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia, terutama menjelang Idulfitri. Pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik agar arus mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik. Lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya telah diantisipasi dengan strategi rekayasa lalu lintas yang matang, yang melibatkan sinergi antara berbagai pihak terkait.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Drs. Aan Suhanan, M.Si., menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas menjadi langkah utama dalam mengatasi potensi kemacetan selama arus mudik. Berbagai kebijakan diterapkan, seperti sistem satu arah (one way), contraflow, pembatasan kendaraan berat, serta optimalisasi jalur alternatif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan memberikan kenyamanan bagi pemudik.

Pemerintah juga telah menetapkan skema one way nasional yang diterapkan dari Km 72 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang pada 5-7 April 2024. Puncak arus mudik pada H-3 Idulfitri juga telah diantisipasi dengan penerapan sistem serupa, menunjukkan kesiapan maksimal pemerintah dalam mengelola arus mudik.

Sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan rekayasa lalu lintas ini. Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan daerah berperan penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan, penyediaan informasi rute alternatif, serta pengawasan kondisi jalan melalui CCTV dan sistem digital. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin kelancaran perjalanan masyarakat.

Kepala Grup Komunikasi Korporat dan Pengembangan Masyarakat Jasa Marga, Lisye Octaviana, memastikan bahwa Jasa Marga telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2024. Dengan adanya dukungan penuh dari operator jalan tol, masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang dan nyaman.

Peran operator jalan tol semakin diperkuat dengan kesiapan gerbang tol, informasi lalu lintas real-time, serta layanan darurat jika terjadi kecelakaan atau gangguan teknis pada kendaraan pemudik. Sinergi dengan perusahaan transportasi, termasuk bus dan kereta api, juga telah ditingkatkan untuk mengoptimalkan kapasitas angkutan pemudik.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung efektivitas rekayasa lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan, penggunaan teknologi navigasi untuk menghindari kemacetan, serta pemilihan waktu keberangkatan yang tepat akan membantu mengurangi kepadatan jalan. Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan strategi ini, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

Teknologi digital kini menjadi bagian integral dalam pengelolaan lalu lintas mudik. Pemerintah aktif memanfaatkan aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze, yang memberikan informasi real-time kepada pemudik. Selain itu, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) semakin diperluas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kemacetan atau kecelakaan.

Pemerintah juga mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan lalu lintas. Sistem ini secara otomatis menganalisis kepadatan kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu lalu lintas guna mengurangi antrean. Dengan demikian, langkah-langkah modern yang diadopsi pemerintah semakin memperkuat efektivitas rekayasa lalu lintas.

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan pelayanan bagi pemudik dengan menyediakan rest area yang lebih luas dan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan, bengkel darurat, serta layanan informasi terpadu. Semua ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.

Di beberapa wilayah, peningkatan kualitas jalan dan pelebaran jalur telah dilakukan guna mendukung kelancaran arus mudik. Proyek perbaikan infrastruktur telah diselesaikan tepat waktu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan perjalanan yang lebih aman dan efisien.

Selain aspek rekayasa lalu lintas dan teknologi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran arus mudik. Pemerintah dan kepolisian terus mengimbau pemudik agar mempersiapkan kendaraan dengan baik, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga kondisi fisik yang prima selama perjalanan. Kesadaran dan disiplin pemudik sangat berpengaruh terhadap keselamatan di jalan raya.

Sementara itu, peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait rekayasa lalu lintas juga sangat penting. Siaran langsung kondisi jalan, informasi mengenai titik-titik rawan macet, serta imbauan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat, perjalanan mudik dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Kelancaran arus mudik tahun ini sangat bergantung pada solidnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, operator transportasi, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat menciptakan sistem transportasi yang semakin aman, nyaman, dan efisien. Dengan dukungan teknologi dan kepatuhan bersama, perjalanan mudik akan semakin lancar, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Dengan upaya bersama yang terkoordinasi, tradisi mudik yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dapat terus berlangsung dengan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik di masa mendatang. Evaluasi berkelanjutan terhadap sistem rekayasa lalu lintas juga terus dilakukan agar solusi yang lebih inovatif dan adaptif dapat diterapkan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengalaman mudik yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi generasi selanjutnya.

)* Penulis adalah mahasiswa salah satu PTS di Jakarta.

Oleh : Ricky Rinaldi

Tragedi memilukan kembali mengguncang Papua. Pada 21 Maret 2025, enam tenagapendidik dan tenaga kesehatan tewas dalam serangan brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, KabupatenYahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan di Papua serta menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunandi wilayah tersebut.

Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengonfirmasi laporan terkait penyerangantersebut. Ia menyatakan bahwa enam guru kontrak tewas akibat serangan dan pembakaranyang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Untuk memastikan detail kejadian, pemerintah daerah bersama TNI-Polri masih melakukan investigasi lebih lanjut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mengungkapkanbahwa serangan diduga dipicu oleh penolakan para guru dan tenaga kesehatan terhadappermintaan uang dari kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak. Penolakan ini memicukemarahan kelompok tersebut, yang kemudian melakukan kekerasan dengan membunuh dan membakar rumah para korban.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras aksi brutal ini. KetuaKomnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipilmerupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniterinternasional. Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus inisecara profesional, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, mereka menyoroti pentingnyaperlindungan bagi tenaga pendidik dan kesehatan di daerah rawan konflik seperti Papua.

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mengonfirmasi adanya penyerangan di Puskesmas dan Sekolah YPK Anggruk pada 21 Maret 2025. Ia menyatakan bahwa upaya evakuasi sempatterkendala cuaca dan medan yang sulit. Pemerintah daerah telah berkoordinasi denganpemerintah pusat untuk mempercepat evakuasi serta meningkatkan pengamanan di wilayah rawan.

Pemerintah pusat melalui TNI dan Polri telah mengambil langkah cepat denganmengevakuasi para korban serta tenaga kesehatan dan pendidikan dari wilayah yang dianggap berbahaya. Namun, peristiwa ini juga membuka mata banyak pihak bahwa Papua masih menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan. Minimnya infrastruktur keamanan di Distrik Anggruk menjadi faktor yang memperumit situasi.

Kelompok separatis seperti OPM kerap memanfaatkan kondisi geografis Papua sebagai tempat berlindung dan merencanakan aksi teror. Mereka bukan hanya menyerang aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang mereka anggap bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kelompok ini bukanlah pejuang kemerdekaan, melainkan organisasi yang justru menindas masyarakat Papua sendiri.

Tragedi ini berdampak lebih luas dari sekadar kehilangan nyawa. Masyarakat di Distrik Anggruk kini menghadapi ketidakpastian, terutama dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak tenaga pendidik dan kesehatan merasa tidak aman untuk melanjutkan tugas mereka. Jika situasi ini tidak segera ditangani dengan serius, bukan hanya nyawa yang terus menjadi korban, tetapi juga masa depan generasi muda Papua.

Pemerintah telah berupaya membangun Papua dengan mengirimkan guru dan tenaga kesehatan ke wilayah-wilayah sulit. Namun, serangan semacam ini menjadi bukti bahwa kelompok separatis tidak ingin masyarakat Papua maju. Pemerintah, melalui TNI dan Polri, langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Evakuasi terhadap korban dan tenaga pendidik lainnya dilakukan guna memastikan keselamatan mereka. Selain itu, aparat keamanan juga meningkatkan patroli dan operasi untuk menumpas kelompok bersenjata yang terus mengancam kedamaian Papua.

Selain langkah keamanan, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan di Papua melalui berbagai program, termasuk infrastruktur jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dengan semakin banyaknya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, diharapkan masyarakat Papua dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan tidak lagi terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat Papua. Selain penegakan hukum, pendekatan kesejahteraan tetap menjadi strategi utama pemerintah untuk membangun Papua.

Tragedi di Yahukimo ini seharusnya membuka mata semua pihak bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok yang justru menindas rakyat Papua. Pemerintah telah berulang kali menawarkan pendekatan damai dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kelompok ini terus menolak dan memilih jalur kekerasan. Oleh karena itu, langkah tegas pemerintah dalam memberantas kelompok separatis harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Jika tidak, maka kejadian seperti ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat Papua sendiri.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi rakyat Papua dan memastikan keamanan mereka dari ancaman kelompok separatis. Dengan langkah tegas aparat keamanan dan dukungan berbagai program pembangunan, Papua akan terus maju meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar bahwa satu-satunya jalan menuju kesejahteraan adalah dengan mendukung pemerintah dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa.

Melalui pendekatan yang tegas terhadap kelompok separatis serta pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Papua yang lebih aman, maju, dan sejahtera. Masyarakat Papua berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik, bebas dari ketakutan, dan penuh harapan untuk generasi mendatang.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut menargetkan tujuh orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengakibatkan satu orang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga pendidik merupakan tindakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah, melalui kementeriannya, akan menemui keluarga korban di NTT serta berusaha memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa meskipun terdapat ancaman dari kelompok bersenjata, pendidikan di Papua harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti oleh teror atau ancaman kekerasan.

Untuk memastikan kelangsungan pendidikan di wilayah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, dalam memberikan perlindungan bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah rawan konflik. Keberlanjutan proses belajar mengajar menjadi prioritas utama, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis guna menjamin keselamatan para pendidik di Papua.

Selain itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun bukan, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional. Komnas HAM sedang mengumpulkan informasi dan keterangan awal mengenai peristiwa ini untuk memastikan langkah-langkah lebih lanjut dalam menangani dampak yang ditimbulkan.

Komnas HAM juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta aparat TNI dan Polri yang segera melakukan evakuasi terhadap para korban dan tenaga pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan. Namun, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya pengamanan pascakonflik agar tidak menimbulkan dampak lain yang dapat memperburuk kondisi warga sipil. Risiko dari tindakan penyisiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pengungsian internal akibat ketakutan warga, serta lumpuhnya pelayanan publik di daerah tersebut menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti insiden ini, Komnas HAM meminta agar dilakukan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tuntas terhadap para pelaku kekerasan. Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi para korban, baik yang mengalami luka-luka maupun keluarga dari korban yang meninggal dunia. Bentuk pemulihan yang disarankan meliputi aspek kesehatan, psikologis, kompensasi finansial, serta pemulangan bagi mereka yang ingin kembali ke wilayah asalnya.

Di sisi lain, pihak TNI juga mengambil langkah konkret dalam merespons serangan ini. Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Yahukimo, melakukan kunjungan langsung ke Distrik Anggruk guna memberikan bantuan dan dukungan moral bagi masyarakat yang terdampak. Dalam kunjungannya, pihak TNI menyerahkan berbagai bantuan berupa kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, minyak goreng, serta kebutuhan sehari-hari lainnya untuk meringankan beban warga yang masih dalam kondisi trauma akibat serangan tersebut.

Pihak TNI menegaskan bahwa koordinasi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat guna mengamankan wilayah dan memastikan perlindungan bagi warga sipil. Serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi, mengingat mereka adalah pihak yang berjuang untuk memajukan pendidikan dan kesehatan di Papua. Keberadaan tenaga pendidik dan tenaga medis di wilayah tersebut harus dihormati dan dilindungi, bukan justru menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok bersenjata.

Berbagai langkah diambil untuk meningkatkan pengamanan di wilayah yang rentan terhadap serangan kelompok bersenjata. Patroli terpadu antara TNI dan Polri akan diperbanyak untuk memastikan stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan psikologis bagi warga yang mengalami trauma akibat kejadian ini, serta memastikan aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan dapat kembali berjalan normal.

Sementara itu, aparat kepolisian juga terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dalang di balik serangan ini. Kapolres Yahukimo menegaskan bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi beberapa saksi dan tengah mengejar kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan di luar jalur hukum, serta mempercayakan proses penyelidikan dan penegakan hukum kepada pihak berwenang.

Serangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Yahukimo menyoroti kembali risiko yang dihadapi oleh para pekerja sipil di daerah konflik. Namun, langkah cepat pemerintah serta berbagai pihak terkait menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan keamanan dan memastikan bahwa pembangunan di Papua tetap berlanjut tanpa terhalang oleh aksi kekerasan. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi kelompok yang mengancam stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dan segala bentuk kejahatan terhadap tenaga pendidik maupun warga sipil akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Papua kembali berduka setelah seorang guru ditemukan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Insiden tragis ini terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat luas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengecam aksi kekerasan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

“Tentu kami sangat prihatin dan mengecam terhadap aksi kekerasan yang menimpa para guru dan tenaga kesehatan di Papua,” kata Lalu.

Klarifikasi terbaru, korban tewas bukan enam melainkan satu orang.

Menurut Lalu, serangan terhadap tenaga pendidik dan medis bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menunjukkan ancaman serius bagi sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

Lalu menegaskan, guru dan tenaga kesehatan adalah garda depan dalam mencerdaskan serta menyehatkan masyarakat. Karenanya, perlindungan bagi mereka harus menjadi prioritas utama.

“Guru dan tenaga medis adalah garda depan dalam mencerdaskan serta menyehatkan masyarakat, sehingga perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” ujar Lalu.

Lalu juga mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan.

“Kami tentu mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pendidik dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman,” tegas Lalu.

Lalu juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi komprehensif dalam menangani situasi di Papua.

Ia mengatakan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Bukan hanya sebatas pendekatan keamanan, tetapi juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan yang inklusif, pendidikan yang merata, serta dialog yang konstruktif dengan seluruh masyarakat di sana,” jelas Lalu.

Lalu berharap kejadian serupa tidak terulang, sehingga tenaga pendidik, tenaga medis, serta seluruh masyarakat Papua dapat bekerja tanpa rasa takut demi masa depan yang lebih baik.

Sebagai informasi, pasca-insiden tersebut, sebanyak 46 guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Yahukimo telah dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 22 Maret 2025. Evakuasi dilakukan menggunakan pesawat perintis milik Adventist Aviation Indonesia.

Kasus ini menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua, yang kerap menyasar aparat, tenaga medis, hingga tenaga pendidik.

---

Oleh : Raditya Akbar )*

Judi daring kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, menyeret banyak individu ke dalam jurang kehancuran finansial dan sosial. Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) tanpa lelah mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perjudian daring karena dampaknya yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terjerat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang membuat judi online semakin mudah diakses. Dengan hanya sekali klik pada tautan iklan yang muncul di ponsel, seseorang bisa terjebak dalam siklus permainan yang tidak menguntungkan. JFK menegaskan bahwa perjudian daring tidak pernah memberikan keuntungan nyata bagi pemainnya. Awalnya, para pemain memang sering diberi kemenangan kecil untuk membangun ketergantungan, tetapi pada akhirnya mereka tetap kalah. Ini adalah strategi yang telah diatur sedemikian rupa oleh penyedia situs untuk memastikan keuntungan sepenuhnya berada di tangan mereka.

Salah satu modus operandi yang paling umum dalam judi daring adalah sistem deposit pulsa. Dengan nominal yang kecil, banyak orang tergoda untuk mencoba, tetapi jika terus dilakukan, jumlah kerugian akan semakin besar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah berupaya menertibkanribuan situs judi daring serta menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam operasionalnya. Namun, permasalahan utama terletak pada penggunaan kartu SIM prabayar yang sering kali disalahgunakan. JFK mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pendaftaran kartu SIM, termasuk penerapan e-SIM yang mewajibkan aktivasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

JFK menegaskan bahwa pihaknya bersama DPR RI akan segera membahas regulasi terkait dalam rapat dengan Kementerian Komdigi. Jika pemerintah benar-benar serius dalam memberantas judi daring, maka sistem verifikasi pengguna harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Upaya ini akan membantu memutus mata rantai perjudian daring yang semakin merajalela.

Praktisi komunikasi, Dr. Niken Widyastuti, turut menyoroti bahwajudi online telah menjadi fenomena global yang didukung oleh perkembangan teknologi. Ia menjelaskan bahwa para pemain sering kali terjebak dalam ilusi keberuntungan. Kemenangan kecil di awal permainan mendorong mereka untuk bertaruh lebih besar dengan harapan memperoleh keuntungan lebih banyak. Namun, pada akhirnya, mereka justru mengalami kerugian besar. Inilah yang menyebabkan ketergantungan terhadap judi daring semakin meningkat.

Dampak negatif dari judi daring sangat luas, mulai dari perubahan perilaku, tindakan kriminal seperti pencurian, hingga keretakan dalam keluarga. Banyak kasus di mana seseorang yang awalnya memiliki kepribadian baik berubah drastis menjadi agresif dan tidak jujur. Secara psikologis, judi daring juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental, menyebabkan kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosional. Lebih jauh, aktivitas ini juga berkontribusi pada kerugian ekonomi negara, karena aliran dana ke platform ilegal tidak bisa dikontrol.

Sementara itu, AKP Joko Aprianto Saputro, sebagai praktisi hukum, mengingatkan bahwa judi daring bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berat. Para pelaku bisa dikenai ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran bahwa tidak ada keuntungan dalam judi daring. Semua hanya ilusi yang berujung pada kehancuran hidup.

Judi online sejatinya bukan sekadar permainan keberuntungan, melainkan sebuah bentuk penipuan yang terstruktur dan sistematis. Banyak platform judi daring didesain untuk membuat pemain merasa memiliki peluang menang, padahal semuanya telah diaturoleh sistem algoritma yang menguntungkan pihak penyelenggara. Pemain mungkin akan mengalami kemenangan kecil di awal sebagai umpan, tetapi dalam jangka panjang, mereka akan terus mengalami kekalahan hingga kehilangan seluruh uangnya. Ini adalah taktik manipulatif yang membuat para korban semakin kecanduan dan sulit berhenti.

Selain itu, banyak situs judi online beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki regulasi yang jelas. Para pemain yang mengalami kerugian besar sering kali tidak memiliki jalur hukum untuk mendapatkan kembali uang mereka. Bahkan, beberapa situs secara terang-terangan menipu dengan tidak membayar kemenangan yang seharusnya didapatkan pemain. Celah inisemakin diperparah dengan penggunaan identitas palsu, rekening fiktif, dan transaksi yang sulit dilacak.

Judi daring juga sering dikaitkan dengan pencucian uang, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk membiayai operasional situs-situs tersebut. Dengan kata lain, setiap kali seseorang bermain judi online, mereka secara tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ilegal yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa judi online bukan sekadar permainan, melainkan perangkap yang telah dirancang untuk menipu dan merugikan para pemainnya.

Untuk mencegah dampak buruk judi daring, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan menghindari aktivitas tersebut. Komunikasi dalam keluarga harus diperkuat agar anak-anak dan remaja tidak mudah terjerumus. Kegiatan positif seperti olahraga dan aktivitas sosial harus lebih banyak digalakkan sebagai alternatif. Dengan demikian, judi daring tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang, dan generasi masa depan bisa terbebas dari dampak buruknya.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Judi daring atau yang juga dikenal sebagai judi online (Judol) semakin marak di tengah kemajuan teknologi, namun di balik itu, tersimpan bahaya besar yang mengintai masyarakat.

Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa judi daring hanya menguntungkan bandar dan merugikan para pemainnya.

“Judi online itu 100 persen adalah penipuan. Kita masuk dalam suatu situs, berinteraksi dengan orang tidak kita kenal. Berawal dari hanya coba-coba, lalu masuk atau klik tautan iklan yang muncul di handphone kita, akhirnya menguras semua isi tabungan di rekening,” kata Frederik

Frederik menambahkan bahwa judi online dirancang agar pemain terus kecanduan tanpa ada keuntungan nyata.

“Di situ ada rangsangan, mungkin ada kemenangan tapi itu sifatnya propaganda. Tidak ada untungnya masuk judi online. Hancur rumah tangga. Ini seperti narkoba membuat kita ketergantungan. Mungkin dalam 10 kali bermain hanya sekali saja menang,” ujarnya.

Salah satu metode yang mempermudah akses judi online adalah sistem deposit pulsa. Dengan nominal yang kecil, pemain tidak sadar telah menghabiskan uang dalam jumlah besar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menertibkan puluhan ribu situs judi online dan menangkap beberapa pengelola situs ilegal tersebut.

Namun, Frederik menilai permasalahan utamanya ada pada penggunaan SIM card prabayar yang datanya sering dipalsukan.

“Pemerintah harus mengatur penggunaan SIM card prabayar, ini harus diperketat. Penggunaan e-SIM juga harus sudah diberlakukan yang nantinya dalam melakukan aktivasi harus sesuai NIK dan KK,” tegasnya. JFK juga mendorong pemerintah dan Komdigi untuk membahas solusi ini dalam rapat panja.

Sementara itu, Praktisi komunikasi, Dr. Niken Widyastuti, menekankan bahwa judi online adalah ilusi keberuntungan yang memicu ketergantungan. “Mungkin awalnya hanya Rp50 ribu, lalu naik jadi Rp100 ribu masih menang, tapi kemudian saat dinaikkan jadi Rp500 ribu itu kemudian kalah,” katanya.

Menurut Niken, dampak judi online sangat luas, mulai dari perubahan perilaku, kehancuran rumah tangga, hingga penurunan kualitas hidup.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, rajin berolahraga, serta mengikuti kegiatan positif sebagai langkah pencegahan.

---