Jakarta- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengadakan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia untuk memperkuat kerja sama ekonomi strategis dengan kedua negara tersebut.

Dalam agendanya, Presiden Prabowo menghadiri beberapa pertemuan penting yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral.

Di India, Presiden Prabowo menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang digelar Presiden India, Droupadi Murmu, di Istana Rashtrapati Bhavan.

Dalam sambutannya, Presiden Murmu mengatakan pentingnya arti Indonesia bagi India.

“Indonesia adalah sahabat terbaik kami. Kita berbagi visi yang sama sebagai populasi maritim dan mitra di kawasan Indo-Pasifik” tutur Presiden India.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas undangan tersebut dan merasa terhormat dapat mengikuti jejak Presiden pertama RI, Soekarno, yang pernah menjadi tamu kehormatan pada Hari Republik India pertama.

“Ini sungguh suatu kehormatan besar bagi saya. Artinya saya mengikuti jejak Bapak Pendiri Republik Indonesia,” ungkapnya.

Kunjungan ke India juga ditandai dengan penandatanganan lima Nota Kesepahaman (MoU) di berbagai bidang, termasuk kesehatan, obat tradisional, digital, keamanan maritim, dan kebudayaan.

Setelah India, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Malaysia. Menurut Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso fokus utama kunjungan ini adalah memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

“Malaysia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kami harap kunjungan ini membawa hasil menggembirakan,” ujar Budi.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, Presiden Prabowo membahas peluang peningkatan perdagangan serta penguatan kerja sama di bidang investasi dan energi.

Data terbaru menunjukkan total perdagangan Indonesia-Malaysia pada 2024 mencapai 21,1 miliar dolar AS, dengan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 800 juta dolar AS.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam membangun kerja sama strategis yang tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

“Saya ingin memastikan bahwa hubungan ekonomi dan persahabatan kita terus berkembang untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” pungkas Presiden Prabowo.

**

JAKARTA – Toleransi dan keamanan menjadi perhatian utama dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan nasional.

“Jika semua umat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, Indonesia akan damai dan sejahtera,” ujar Nasaruddin dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2569 BE/2025 M di Auditorium Wihara Mahavira Graha Pusat, Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa semakin dekat seseorang dengan ajaran agamanya, semakin erat pula hubungan dengan pemeluk agama lain.

“Semua agama itu banyak persamaannya, lebih sulit mencari perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya,” tambahnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, mengimbau masyarakat agar menghindari pesta minuman keras atau tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban selama perayaan Imlek berlangsung.

“Masyarakat juga paham bahwa mencari hiburan adalah hal yang mungkin perlu tapi juga tidak berlebihan. Tidak ada yang mabuk-mabukan masuk ke tempat hiburan, tidak ada yang membawa senjata tajam,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar masyarakat memperhatikan kondisi cuaca, terutama bagi pengendara sepeda motor.

“Pakai helm yang baik, pakai jaket, dan jangan ngebut,” pesannya.

Di Lampung, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika memastikan keamanan tempat ibadah dengan mengerahkan personel kepolisian yang didukung oleh TNI dan stakeholder terkait.

“Kegiatan pengamanan ini juga untuk memastikan dan mengawal perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan dalam kehidupan beragama.

Dengan berbagai langkah pengamanan tersebut, seluruh pihak diharapkan terus menjaga kondusivitas agar perayaan Imlek berlangsung damai dan penuh keberkahan

Jakarta – Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Hal ini terlihat dari audiensi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) yang bertujuan memperkuat kerja sama dalam penindakan kasus korupsi serta mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang baik antara KPK dan Kemenkopolkam menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergi untuk memberantas korupsi secara optimal.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang terjalin menciptakan sinergi yang baik antara Kemenkopolkam dan KPK,” ujar Setyo.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemberantasan korupsi melalui langkah pencegahan maupun penindakan dapat tercapai dengan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan turut menyampaikan apresiasi terhadap KPK yang terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Menurutnya, peran KPK dalam penguatan desk pencegahan dan perbaikan tata kelola sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“KPK ke depannya juga akan terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan kebakaran hutan. Dengan adanya desk ini, KPK akan lebih terintegrasi dalam upaya penanggulangan masalah-masalah strategis di Indonesia,” ujar Budi Gunawan.

Ia menekankan bahwa sinergi antara Kemenkopolkam dan KPK menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas korupsi.

Dukungan terhadap pemberantasan korupsi juga datang dari legislatif daerah. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jawa Timur, Ali Kuncoro, menegaskan bahwa DPRD Jatim berkomitmen menjaga integritas lembaga legislatif. Ia menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Kata kuncinya adalah akan mengikuti seluruh aturan yang berlaku,” terang Ali.

Ia juga mengungkapkan bahwa semangat yang dibangun oleh DPRD Jatim periode baru adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal ini, menurutnya, menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Dukungan penuh dari berbagai pihak terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi mencerminkan komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih

Oleh: Silvia A.P *)

Transparansi dan penegakan hukum dalam kasus korupsi memegang peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat. Namun, korupsi menjadi salah satu penghambat utama yang merusak fondasi kepercayaan publik, memperburuk alokasi sumber daya, dan melemahkan iklim investasi. Oleh karena itu, memprioritaskan transparansi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga strategi fundamental dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi.

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi isu yang kompleks, mencakup berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga sektor swasta. Dalam konteks ini, transparansi adalah kunci untuk menciptakan akuntabilitas. Ketika transparansi ditegakkan, setiap keputusan, kebijakan, dan pengelolaan anggaran dapat diawasi secara efektif oleh publik maupun lembaga pengawas independen. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan dalam hal informasi, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Penegakan hukum menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa transparansi berjalan dengan semestinya. Tanpa penegakan hukum yang tegas, transparansi hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dilakukan secara adil, tidak pandang bulu, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai institusi, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga harus bekerja dalam kerangka hukum yang jelas dan bebas dari intervensi politik.

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) dan Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya pada pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Asep juga mengatakan bahwa penyidik menahan kedua tersangka  ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satu dampak positif dari transparansi dan penegakan hukum adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Selain itu, kepercayaan publik juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

Dari sudut pandang ekonomi, pemberantasan korupsi yang efektif mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung memilih negara yang memiliki sistem hukum yang jelas dan transparan. Ketika korupsi dapat diminimalkan, biaya-biaya tersembunyi yang seringkali membebani investasi dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, transparansi dan penegakan hukum tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus investasi.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani beragam kasus korupsi besar beberapa waktu terakhir. Menurut Budi, langkah yang dilakukan KPK telah sejalan dengan misi kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, yakni memberantas tindak pidana korupsi. Budi beserta jajarannya pun kini berupaya memperkuat peran KPK dengan mendorong kerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan korupsi.

Disisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding mendorong semua penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, untuk menindak secara tegas para pelaku korupsi di daerah itu. Ia mengemukakan ke depan Kejaksaan Negeri Donggala dapat terus memberikan edukasi kepada para kepala desa dan aparat desa terkait penggunaan dana desa yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan transparansi dan penegakan hukum dalam kasus korupsi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan meminimalkan korupsi, anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya juga dapat mendorong daya saing Indonesia di pasar global.

Penting untuk diingat bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan media dalam menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan penegakan hukum. Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas yang aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan mengadopsi praktik bisnis yang beretika, sementara media dapat menjadi saluran informasi yang objektif dan akurat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bermartabat dalam tata kelola pemerintahan.

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Sulawesi Selatan

Jayapura – Upaya Aparat Keamanan (Apkam) untuk menjaga kedamaian di Papua terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam beberapa minggu terakhir, aparat gabungan TNI dan Polri telah berhasil menggagalkan aksi-aksi yang mengancam stabilitas di wilayah tersebut.

Kepala Satgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam serangkaian penembakan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengungkapkan bahwa aparat keamanan gabungan TNI dan Polri saat ini terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan tersebut.

“Kita bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku,” ujar Kombes Yusuf.

Kombes Yusuf juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh teror yang kembali dilancarkan oleh OPM. Ia menegaskan bahwa aparat akan memastikan keamanan di wilayah tersebut.

“Kami mengimbau kepada masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian ini,” tambahnya.

Sebelumnya, kontak senjata antara Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 dengan OPM juga terjadi di Jalan Trans Jayapura – Wamena, Kampung Warikma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kontak tembak ini semakin menegaskan intensitas gangguan keamanan yang terus berlangsung di Bumi Cenderawasih.

Di tengah situasi tersebut, Polri juga membantah adanya klaim pencurian senjata api oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) di Puncak Jaya. Informasi tersebut ditegaskan sebagai berita hoaks yang merupakan bagian dari propaganda.

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh kelompok separatis tersebut tidak memiliki dasar dan fakta, namun bertujuan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat

“Polri menyatakan bahwa narasi yang beredar tersebut merupakan propaganda yang bertujuan menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Dirinya memastikan Polri bersama TNI tetap fokus menjalankan operasi penegakan hukum di Papua demi melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis bersenjata tersebut.

Aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas di Papua melalui pendekatan yang terintegrasi antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Operasi Damai Cartenz 2025 menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok separatis.

Upaya pengamanan yang terus dilakukan ini membuktikan komitmen kuat aparat keamanan untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua, meskipun menghadapi tantangan besar dari kelompok separatis.

Dengan langkah-langkah tegas dan terkoordinasi, diharapkan keamanan di Papua dapat terus terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam kondisi aman dan damai.

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas narkoba membuahkan hasil nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.

Komitmen kuat dalam memberantas kejahatan narkotika telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik. Berbagai kebijakan yang diterapkan tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Keberhasilan dalam program ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas sosial, mengurangi tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, dan memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom mengakui bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin pertama yang menempatkan narkoba sebagai isu sentral dalam agenda prioritas nasional.

Keberpihakan tersebut tergambar jelas dalam poin ketujuh Asta Cita yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk penguatan kebijakan pemberantasan korupsi serta narkotika. Perhatian pemerintah terhadap ancaman narkoba dinilai sebagai langkah luar biasa yang menjawab harapan masyarakat akan hadirnya negara dalam menangani permasalahan tersebut.

Menurut Marthinus, keberpihakan pemerintah pada perang terhadap narkoba bukan sekadar wacana, melainkan telah diterapkan melalui kebijakan konkret. Dalam kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan rentan terhadap penyelundupan narkotika, strategi yang diterapkan harus mencakup tindakan represif terhadap jaringan sindikat serta pendekatan humanis bagi para pengguna.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat peran BNN dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman besar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerja sama internasional untuk mempersempit jalur distribusi narkotika yang masuk ke Tanah Air melalui berbagai modus operandi baru yang terus berkembang.

Data menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 3,3 juta warga Indonesia di kelompok usia 15–64 tahun masih terjerat penyalahgunaan narkotika. Melihat angka prevalensi yang mencapai 1,73 persen, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama menjadi fondasi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis.

Upaya ini meliputi penegakan hukum yang menyasar seluruh jaringan narkoba, mulai dari bandar hingga pendistribusi, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para pengguna sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan.

Program rehabilitasi yang semakin diperluas juga mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya keluarga para pengguna narkoba yang menginginkan pemulihan bagi anggota keluarga mereka tanpa harus terjerat hukuman pidana.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bukti nyata dari komitmen melindungi masa depan generasi penerus bangsa.

Ancaman narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, kini mendapat perhatian penuh dari negara. Program edukasi yang semakin gencar dijalankan, baik melalui sekolah, komunitas pemuda, hingga platform digital, telah memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

Cici menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan dalam kebijakan pemberantasan narkoba, terutama terhadap para pengguna yang dianggap sebagai korban. Rehabilitasi menjadi langkah utama agar mereka bisa kembali berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan deteksi dini dianggap sebagai terobosan strategis yang mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang diterapkan untuk mendeteksi jalur distribusi narkotika telah meningkatkan efektivitas pemberantasan. Program edukasi yang melibatkan generasi muda juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia juga mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat peredaran narkoba seperti kafe dan tempat hiburan kini berada dalam pengawasan ketat.

Upaya preventif dilakukan melalui pemasangan stiker imbauan anti-narkoba di berbagai lokasi strategis, sementara tindakan hukum tegas diberlakukan terhadap tempat usaha yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Jika pelanggaran terus berulang, izin usaha dapat dicabut dan pemiliknya dapat diproses secara pidana. Selain itu, operasi gabungan dengan instansi terkait juga terus diperkuat untuk memberantas titik-titik rawan peredaran narkotika di berbagai daerah.

Kombinasi antara tindakan represif dan preventif yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan tegas dan berorientasi pada hasil nyata.

Langkah-langkah strategis dalam pemberantasan narkoba tidak hanya mengamankan masyarakat dari ancaman narkotika, tetapi juga memberikan landasan bagi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Keberhasilan ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam perjalanan 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran dapat membawa perubahan yang signifikan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, upaya pemberantasan narkoba terus diperkuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.

Jika kebijakan ini terus diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani peredaran narkotika secara efektif. (*)

)* kontributor Persada Institute

Oleh : David Kiva Prambudi )*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih merata sejak awal masa kepemimpinannya. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Fokus utama yang menjadi perhatian meliputi sektor pertanian, ketenagalistrikan, dan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret dalam 100 hari pertama adalah percepatan swasembada pangan. Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan secara menyeluruh pada 2025.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, menilai langkah ini bukan hal yang mudah mengingat ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, swasembada beras dipandang sebagai target yang realistis, mengingat stok beras awal 2025 mengalami peningkatan signifikan.

Produksi beras yang melimpah pada awal tahun ini diyakini menjadi modal kuat dalam mencapai swasembada beras pada 2025. Namun, jika produksi dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ketergantungan terhadap impor kembali muncul pada tahun berikutnya.

Tantangan ini harus diantisipasi melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai menggenjot sektor pertanian melalui inovasi teknologi pertanian dan program pendampingan bagi petani guna meningkatkan produktivitas hasil panen.

Selain sektor pertanian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian serius terhadap ketahanan energi. Selama 100 hari pertama, sebanyak 37 proyek ketenagalistrikan diresmikan, mencakup pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi.

Proyek tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pemerataan pasokan listrik bagi industri serta masyarakat di wilayah terpencil. Keberadaan infrastruktur kelistrikan yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi yang stabil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran krusial dalam mencapai swasembada energi dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

Dengan kapasitas pembangkit baru yang telah beroperasi mencapai 3.222,75 MW, pasokan listrik bagi sektor industri semakin terjamin. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) terus dikembangkan guna memastikan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi investor di sektor EBT agar percepatan transisi energi dapat segera diwujudkan.

Transformasi menuju industrialisasi dan hilirisasi menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemandirian energi menjadi faktor vital dalam mewujudkan visi tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada pengolahan sumber daya alam dalam negeri terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Keberlanjutan industri berbasis sumber daya lokal semakin diperkuat dengan regulasi yang memastikan bahwa bahan mentah dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong daya saing industri nasional.

Pada sektor pendidikan, pemerataan akses bagi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian utama. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo mendapat apresiasi tinggi sebagai solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terluar Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, menilai program tersebut sangat relevan dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan sekolah berkualitas di wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi solusi atas minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Sekolah Rakyat dirancang agar dapat berfungsi layaknya sekolah asrama yang tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, tetapi juga menjamin kebutuhan gizi para siswa.

Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat kurikulum berbasis vokasi di sekolah-sekolah perbatasan turut dilakukan guna memastikan lulusan memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia kerja.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mencerminkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Dengan sinergi antara sektor pangan, energi, dan pendidikan, masa depan ekonomi nasional yang lebih inklusif semakin nyata. Keseriusan ini ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sebelumnya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online. Salah satu upaya yang telah menunjukkan hasil signifikan adalah turunnya volume transaksi judi online, yang berdasarkan temuan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami penurunan drastis. Berawal dari Rp21 triliun, transaksi judi online berhasil diturunkan menjadi hanya Rp4,1 triliun dalam waktu sembilan bulan. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang tak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan moral masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar mengatakan bahwa Kemkomdigi telah melakukan langkah tegas dalam memerangi judi online. Hingga 21 Januari 2025, lebih dari 5,7 juta konten judi online telah diblokir. Langkah-langkah tersebut mencakup pemblokiran situs-situs judi, aplikasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal, serta langkah preventif melalui pengawasan ruang digital. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga efektif dalam merespons fenomena yang semakin berkembang di dunia maya.

Penurunan transaksi judi online ini juga tak lepas dari upaya intensif dalam penegakan hukum dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pakar hukum, Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan judi online, terdapat empat langkah utama yang perlu diambil.

Pertama, edukasi publik mengenai bahaya judi online dan dampak negatifnya bagi individu dan keluarga. Kedua, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyedia dan pelaku judi online. Ketiga, rehabilitasi bagi individu yang telah terjebak dalam kecanduan judi, dan keempat, menyediakan alternatif aktivitas produktif yang dapat menggantikan kebiasaan berjudi.

Rehabilitasi yang dimaksud yaitu memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Edukasi publik memang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana judi online dapat menghancurkan kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan hingga psikologis. Menurut Prof. Sulistyowati, peran institusi pendidikan sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Polisi cyber dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Aparat keamanan dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Dari perspektif sosial, keberhasilan pemerintah ini juga sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., misalnya, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Menurutnya, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sangat penting, terlebih bagi generasi muda yang rentan terpengaruh oleh berbagai godaan di dunia maya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan konten-konten yang berhubungan dengan judi online. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena dengan semakin banyaknya laporan yang masuk, proses pemblokiran dan penindakan bisa lebih cepat dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mewaspadai dan tidak terlibat dalam praktik judi online yang berbahaya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, ancaman dari judi online akan terus ada. Namun, dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Maka, masyarakat harus terus mendukung upaya pemerintah dan berperan aktif dalam memberantas judi online. Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa dari praktik yang merusak masa depan mereka.

Dalam era digital ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Judi online bukan hanya sebuah hiburan semata, tetapi juga ancaman serius terhadap moral dan integritas bangsa. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan transaksi judi online adalah langkah positif yang patut diapresiasi, namun ini baru awal dari upaya yang lebih besar. Mari kita semua, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ikut berperan dalam memerangi judi online dengan tidak terlibat dan mewaspadai ancamannya. Keberhasilan ini hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan terus mendukung kebijakan yang ada untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, aman, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

)* Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online yang semakin merajalela di ruang digital. Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menekan aktivitas ilegal ini.

BSSN mengungkapkan bahwa deteksi konten judi online, khususnya pada situs pemerintah, dilakukan dengan pemantauan intensif selama 24 jam, tujuh hari seminggu. Pemantauan ini mencakup pemeriksaan domain dan sub-domain menggunakan teknik docking di Google untuk melacak URL yang terindikasi judi online. Selain itu, patroli rutin di dark web dan deep web juga dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan.

Dalam upaya tersebut, BSSN mendeteksi 376 URL yang terindikasi terkait judi online sepanjang 2025 dari 78 instansi pemerintah. Sebagian besar URL telah diblokir, meskipun 112 di antaranya masih dalam proses penonaktifan. Selain itu, ditemukan 78 kasus web defacement di situs pemerintah, di mana mayoritas melibatkan penyisipan URL judi online yang tersembunyi di dalam kode situs. BSSN menjelaskan bahwa pelaku biasanya menyusup ke situs pemerintah untuk menyisipkan tautan ilegal yang sulit terdeteksi secara langsung, karena tampilan situs terlihat normal.

Sebagai bagian dari penanganan, BSSN mengidentifikasi 3.908 URL dari domain pemerintah yang terdampak konten judi online. Langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk memblokir situs-situs tersebut. Hingga saat ini, sebagian besar URL sudah berhasil dinonaktifkan, meski pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

Di sisi lain, Kemkomdigi juga berperan penting dalam pengawasan ruang digital. Berdasarkan evaluasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan sepanjang 2024. Data triwulanan menunjukkan bahwa transaksi pada triwulan pertama mencapai Rp21 triliun, turun menjadi Rp16 triliun pada triwulan kedua, dan menurun drastis hingga Rp4 triliun pada triwulan ketiga.

Kemkomdigi menjelaskan bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pengawasan dan pemberantasan judi online yang dilakukan pemerintah. Penanganan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi mengimplementasikan beberapa langkah untuk menangani judi online, seperti memantau dan menutup akses ke situs dan aplikasi terkait, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring dan memverifikasi konten ilegal. Selain itu, nomor-nomor telepon dan aplikasi pesan instan yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online juga diajukan untuk pemblokiran.

Sejak 2017 hingga awal 2025, Kemkomdigi mencatat lebih dari 5,7 juta konten judi online telah berhasil ditangani. Capaian ini didukung oleh integritas tinggi dari tim yang bertugas. Setiap pegawai yang terlibat diwajibkan menandatangani pakta integritas, sementara asesmen berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja dan keselarasan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Menurut Kemkomdigi, pengawasan ruang digital juga melibatkan pemberian pelatihan teknis dan pengawasan langsung terhadap penyedia layanan internet untuk memastikan sinkronisasi dengan database trustpositif. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kebocoran dan meningkatkan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan tetap ada. Pelaku judi online terus berinovasi dalam mencari celah untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih peka terhadap bahaya judi online dan mampu melaporkan aktivitas mencurigakan.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka transaksi judi online menjadi bukti nyata bahwa pengawasan ketat dan penerapan teknologi dapat memberikan dampak signifikan. Penurunan transaksi dari Rp21 triliun menjadi Rp4 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun mencerminkan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil sudah berada di jalur yang benar.

Meski demikian, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk memperkuat upaya di masa mendatang. Kolaborasi lintas lembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan infrastruktur teknologi harus terus dilakukan agar ruang digital Indonesia bebas dari kejahatan.

Apa yang dilakukan oleh BSSN dan Kemkomdigi menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dengan komitmen kuat dapat menghadapi tantangan besar seperti judi online. Dengan dukungan masyarakat dan berbagai pihak terkait, Indonesia dapat terus memperjuangkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh: Hutama Putra )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi strategis di tingkat kawasan maupun global. Sebagai dua negara demokrasi besar di Asia, hubungan antara Indonesia dan India memiliki nilai strategis tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan peran penting dalam mendorong stabilitas kawasan, sejalan dengan keanggotaannya di ASEAN dan berbagai organisasi internasional lainnya. Kerja sama yang terjalin erat ini menunjukkan keseriusan kedua negara untuk menciptakan tatanan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat di bidang keamanan maritim. Mengingat posisi strategis kedua negara di kawasan Samudera Hindia dan Laut China Selatan, keamanan maritim menjadi isu sentral dalam diskusi bilateral. Keamanan ini tidak hanya terkait dengan pencegahan ancaman tradisional seperti pembajakan atau perompakan, tetapi juga menyangkut stabilitas rantai pasok global yang sangat bergantung pada jalur perairan yang melintasi kedua negara.

Dalam diskusi dengan Perdana Menteri India, India menyampaikan kesiapan untuk berbagi teknologi dan pengetahuan guna memperkuat kapabilitas Indonesia di bidang keamanan maritim. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks, termasuk dalam menjaga kebebasan navigasi di wilayah perairan strategis.

Selain isu keamanan, kedua negara juga berkomitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan. Dengan populasi besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia dan India menghadapi tantangan serupa dalam memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. India menawarkan pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan energi surya dan angin untuk mendukung agenda transisi energi yang tengah dicanangkan Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi masing-masing negara. Proyek-proyek energi terbarukan yang dijajaki oleh kedua negara mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil di Indonesia.

Pada bidang ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan tren positif. Perdana Menteri Modi mencatat bahwa volume perdagangan bilateral pada tahun lalu mencapai angka signifikan sebesar 30 miliar dolar AS. India dan Indonesia sepakat untuk memperluas diversifikasi perdagangan, termasuk membuka akses pasar bagi produk unggulan masing-masing negara. Bagi Indonesia, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan produk mineral lainnya. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan rantai pasok yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Tidak hanya perdagangan, India juga menunjukkan minat besar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, telah memberikan perhatian serius pada upaya menarik investasi asing melalui penyederhanaan regulasi dan pengembangan proyek infrastruktur besar-besaran.

Salah satu proyek unggulan yang menarik perhatian India adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perdana Menteri Modi menyampaikan bahwa India siap berpartisipasi aktif dalam proyek pembangunan IKN, termasuk mendukung sektor teknologi digital yang menjadi salah satu prioritas bersama. Investasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.

Kerja sama di bidang pertahanan juga menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan ini. Dengan telah diratifikasinya perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara, Indonesia dan India sepakat untuk memperkuat manufaktur dan rantai pasok industri pertahanan. Kolaborasi ini mencakup pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pengembangan riset di bidang pertahanan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memastikan kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Dalam hal ini, India menawarkan teknologi pertahanan canggih yang dapat membantu memperkuat kapabilitas militer Indonesia.

Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama budaya sebagai elemen yang mempererat hubungan bilateral. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, yang turut mendampingi Presiden Prabowo, menegaskan bahwa budaya adalah pintu masuk untuk membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang lainnya.

Dengan ditandatanganinya Program Pertukaran Budaya, Indonesia dan India sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang seni, sejarah, dan konservasi cagar budaya. Program ini tidak hanya mendukung pelestarian warisan budaya masing-masing negara, tetapi juga memperkuat hubungan antarmasyarakat yang menjadi fondasi hubungan bilateral yang kokoh.

Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa hubungan historis antara Indonesia dan India yang telah terjalin sejak era Presiden Sukarno dan Jawaharlal Nehru harus terus dikembangkan. Airlangga menyoroti bahwa surplus neraca perdagangan antara kedua negara adalah bukti kuatnya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi di sektor teknologi informasi, mengingat potensi besar kedua negara dalam bidang ini.

Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India merupakan simbol nyata dari peran aktif Indonesia dalam percaturan diplomasi global. Hubungan bilateral yang terus diperkuat menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global.

Dengan memperkokoh hubungan di bidang keamanan, energi, ekonomi, pertahanan, dan budaya, Indonesia dan India mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis yang saling mendukung. Hal ini tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan ini menggarisbawahi bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran kunci dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

)* kontributor Jendela Baca Institute