Solo – Solo kembali membuktikan diri sebagai kota yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, terlihat dari penyelenggaraan perayaan Tahun Baru Imlek 2025 yang berlangsung penuh semarak dan kedamaian. Tidak hanya sekadar perayaan budaya, tetapi momen ini juga menjadi simbol keharmonisan antaragama dan antaretnis yang hidup berdampingan di tengah masyarakat.

Ketua Panitia Bersama Imlek 2025 Kota Solo, Sumartono Hadinoto, mengungkapkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam menyambut perayaan ini. Sebanyak 5.000 lampion telah terpasang di berbagai sudut kota, seperti di depan Balai Kota Surakarta dan Jembatan Kalipepe. Kehadiran lampion-lampion ini memancarkan kehangatan budaya Tionghoa di tengah kota yang dihiasi semangat toleransi.

“Lampion-lampion ini hadir dalam berbagai warna, seperti merah, hijau, kuning, dan biru. Ada juga lampion berbentuk Shio, dewa-dewi, hingga Buddha Ketawa yang menambah daya tarik kawasan Pasar Gede,” ujar Sumartono.

Kehadiran ornamen-ornamen khas ini tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga menjadi simbol keragaman budaya yang hidup harmonis di Solo.

Dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2025, Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut berperan aktif. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa pengamanan ekstra telah dipetakan di sejumlah wilayah, termasuk Daerah Khusus Jakarta hingga Kalimantan Barat.

Dukungan ini menjadi bentuk nyata solidaritas lintas komunitas demi menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang merayakan.

“Perayaan Imlek bukan hanya milik satu kelompok, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga bersama. Kami memastikan untuk memberikan pengamanan terbaik demi kesuksesan acara ini,” kata Addin.

Selain itu, semangat toleransi juga ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. SD Warga Solo, salah satu sekolah nasionalis di kota ini, menggelar berbagai kegiatan menyambut Imlek sebagai bentuk edukasi toleransi bagi para siswa.

Juru Bicara Sekolah, Conchita Conie Silimalar, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 400 siswa dari berbagai jenjang, mulai dari playgroup hingga sekolah dasar.

“Maksud dan tujuan kita mengadakan perayaan Imlek di sekolah untuk mengenalkan pada para siswa bahwa sekolah kami adalah sekolah nasionalis. Ragam agama, budaya, dan etnis hidup berdampingan. Secara bergiliran, hari raya dari berbagai agama dirayakan untuk mengajarkan langsung bentuk-bentuk toleransi,” ujar Conchita.

Perayaan Imlek di Solo tahun ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi warga Tionghoa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi kuat keberagaman Indonesia. Dengan semangat saling menghormati dan menjaga kebersamaan, Solo menunjukkan bahwa harmoni dalam perbedaan adalah kunci sukses membangun masyarakat yang damai.

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita dalam Kabinet Merah Putih telah menciptakan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Tim Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif, Akbar Moujahid menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.
“Melalui program ini, UMKM dapat mengalami peningkatan transaksi penjualan. Namun, pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan seperti memenuhi legalitas dan standar pemerintah,” ungkap Akbar.
Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang (YPISB) Tangerang, Ishana Adriana D, SE, MM, mengatakan Koperasi Rasra menunjukkan dukungannya terhadap program MBG melalui simulasi MBG di YPISB. Dapur UMKM Bojong Nangka, binaan Koperasi Rasra, menyediakan makanan bergizi untuk 950 siswa dari jenjang TK hingga SMK. Menu yang disiapkan, termasuk nasi, ayam goreng, tumisan sayur, tempe, dan buah, disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan institusi pendidikan mencerminkan sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sementara itu, Profesor Sulikah Asmorowati dari Universitas Airlangga mengatakan meski berpotensi besar, pelibatan UMKM dalam MBG memerlukan pembinaan dan pelatihan, terutama bagi UMKM kecil yang belum memenuhi standardisasi.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada UMKM di tingkat akar rumput agar program ini benar-benar inklusif, termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T),” jelasnya.
Sulikah juga mengusulkan pendekatan jangka pendek dan menengah, seperti sistem tender yang melibatkan pengusaha kantin sekolah serta pembinaan UMKM dalam bidang katering. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM kecil di seluruh Indonesia.
Program MBG telah mendapat sambutan hangat dari siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Salah satu siswa SD di Tangerang, Alif, menyampaikan kegembiraannya,
“Makanannya enak dan bergizi. Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.
Pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Program MBG dirancang untuk mencakup berbagai kalangan, termasuk lansia dan ibu hamil, dengan visi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan UMKM memastikan penyediaan makanan bergizi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

(*/rls)

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita dalam Kabinet Merah Putih telah menciptakan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Tim Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif, Akbar Moujahid menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.
“Melalui program ini, UMKM dapat mengalami peningkatan transaksi penjualan. Namun, pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan seperti memenuhi legalitas dan standar pemerintah,” ungkap Akbar.
Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang (YPISB) Tangerang, Ishana Adriana D, SE, MM, mengatakan Koperasi Rasra menunjukkan dukungannya terhadap program MBG melalui simulasi MBG di YPISB. Dapur UMKM Bojong Nangka, binaan Koperasi Rasra, menyediakan makanan bergizi untuk 950 siswa dari jenjang TK hingga SMK. Menu yang disiapkan, termasuk nasi, ayam goreng, tumisan sayur, tempe, dan buah, disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan institusi pendidikan mencerminkan sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sementara itu, Profesor Sulikah Asmorowati dari Universitas Airlangga mengatakan meski berpotensi besar, pelibatan UMKM dalam MBG memerlukan pembinaan dan pelatihan, terutama bagi UMKM kecil yang belum memenuhi standardisasi.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada UMKM di tingkat akar rumput agar program ini benar-benar inklusif, termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T),” jelasnya.
Sulikah juga mengusulkan pendekatan jangka pendek dan menengah, seperti sistem tender yang melibatkan pengusaha kantin sekolah serta pembinaan UMKM dalam bidang katering. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM kecil di seluruh Indonesia.
Program MBG telah mendapat sambutan hangat dari siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Salah satu siswa SD di Tangerang, Alif, menyampaikan kegembiraannya,
“Makanannya enak dan bergizi. Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.
Pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Program MBG dirancang untuk mencakup berbagai kalangan, termasuk lansia dan ibu hamil, dengan visi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan UMKM memastikan penyediaan makanan bergizi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

(*/rls)

Jakarta – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menunjukkan perkembangan signifikan. Terkait hal itu, Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa proyek ini terbagi dalam beberapa batch yang menunjukkan kemajuan sesuai target.

“Pada minggu terakhir Desember 2024, progres pembangunan tahap pertama yang dibiayai oleh APBN PUPR telah tercatat sebagai berikut: Batch 1 mencapai 97,2%, Batch 2 81,1%, dan Batch 3 32,1%,” ungkapnya.

Danis juga menyoroti proyek yang menggunakan pendanaan non-APBN, di mana rata-rata progres mencapai 92%.

Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel lainnya berjalan lancar.

“Hunian ASN menunjukkan progres yang signifikan, dengan Hunian ASN 1 mencapai 91,3%, Hunian ASN 2 sebesar 85,3%, Hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan Hunian ASN 4 di angka 87,8%,” ujar Danis.

Sementara itu, hunian untuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mencapai 94,5%, serta hunian Paspampres berada di angka 90,1%.

Proyek Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) juga sudah hampir selesai.

“Progres pembangunan RTJM telah mencapai 99,9%, dengan total 36 unit rumah yang akan disiapkan untuk pejabat negara,” tambahnya.

Selain itu, dari total 47 tower yang direncanakan, pemerintah optimis seluruhnya akan rampung tepat waktu.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan akses menuju IKN juga terus dikebut. Beberapa segmen telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau mencapai progres 93,4% untuk Paket 1 dan 53,4% untuk Paket 2. Sementara itu, Segmen 5A Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang telah mencatatkan progres 99,2%,” jelas Danis.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan hunian ASN sesuai target.

“Harusnya tahun ini sudah 47 tower selesai. Insya Allah, pada April 2025 sudah rampung semuanya,” kata Diana.

Ia memastikan percepatan ini dilakukan agar ASN dapat segera dipindahkan ke IKN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Zainal Fatah, menjelaskan bahwa infrastruktur dasar seperti air minum dan jalan akses terus dipercepat.

“Beberapa proyek, seperti Istana Negara dan gedung kantor Kemenko, sudah selesai, sementara akses jalan menuju bandara masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya.

Ia memastikan infrastruktur dasar akan siap mendukung ASN yang akan pindah ke IKN pada 2025.

Dengan progres yang semakin mendekati target, pemerintah optimis fungsionalisasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dimulai sesuai rencana pada 2025.

---

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Langkah strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan narkoba. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya menargetkan sindikat narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Berbagai pihak menilai strategi tersebut sebagai langkah progresif yang berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kejahatan narkotika telah lama menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Dengan kebijakan tegas yang diambil, generasi muda mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari pengaruh buruk narkotika. 

Program edukasi anti-narkoba yang digencarkan semakin meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan pemuda, menjadikan mereka lebih waspada dan aktif dalam menyuarakan gerakan anti-narkoba. Pendekatan humanis juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pengguna narkoba, yang sering kali merupakan korban, tidak hanya mendapatkan hukuman tetapi juga kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi. 

Dengan pendekatan ini, mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program rehabilitasi ini diperluas ke berbagai daerah dengan membangun lebih banyak pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan pesantren, lembaga pendidikan, serta instansi kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap peredaran barang haram itu.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris dan memerlukan strategi yang menyeluruh serta berkelanjutan. 

Penguatan sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kementerian pendidikan diberi mandat untuk mengoptimalkan kurikulum anti-narkoba di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan komunitas sosial turut diperkuat agar sosialisasi tentang bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Selain pencegahan melalui pendidikan, pengawasan di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan juga diperketat untuk menutup jalur penyelundupan narkoba, terutama yang berasal dari kawasan Golden Triangle. 

Kolaborasi internasional semakin diperkuat guna memastikan bahwa jaringan penyelundupan tidak bisa lagi beroperasi dengan leluasa di Indonesia. Langkah ini diyakini akan berdampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba di dalam negeri. Penguatan di daerah pesisir dan pantai timur Sumatera menjadi fokus utama karena jalur laut sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba.

Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi fokus utama lainnya. Dengan adanya fasilitas perawatan yang lebih luas dan mudah diakses, para pengguna mendapatkan kesempatan untuk sembuh serta terhindar dari ketergantungan yang lebih parah. 

Ahwil menekankan bahwa strategi tersebut tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi bagi korban agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi juga ditingkatkan, sehingga stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba dapat berkurang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengambil langkah agresif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan memastikan bahwa bandar dan pengedar diberikan hukuman maksimal. 

Kejahatan residivis menjadi perhatian khusus, di mana para pelaku yang telah berulang kali tertangkap tidak akan diberikan kelonggaran hukum. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera serta mengurangi tingkat peredaran narkotika di masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam membangun pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, serta institusi lainnya. 

Langkah lain yang diambil adalah pengaktifan duta anti-narkoba yang berasal dari kalangan influencer serta mantan pengguna narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dengan cara yang lebih efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, rantai transaksi narkoba juga diputus dengan cara membekukan rekening yang diduga terkait dengan perdagangan narkotika. Penerapan regulasi baru terkait pencucian uang dalam kasus narkotika turut menjadi fokus dalam memutus aliran dana yang digunakan oleh para bandar narkoba.

Program transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba juga telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, sebanyak 90 dari 290 daerah yang sebelumnya terdeteksi sebagai pusat peredaran narkoba telah berhasil diubah menjadi lingkungan yang lebih bersih dan aman. 

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan jaringan narkoba, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi warga setempat agar mereka memiliki pilihan kehidupan yang lebih baik.

Dengan konsistensi dan inovasi yang terus dilakukan, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang bebas dari ancaman narkoba. Dengan strategi yang terus berkembang dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, program pemberantasan narkoba ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi bangsa dan negara. 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertama dengan sejumlah capaian strategis yang layak diapresiasi. Salah satu inisiatif unggulan yang mendapat perhatian luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Lebih dari sekadar distribusi makanan bergizi, MBG juga merupakan langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG menunjukkan bagaimana negara hadir untuk mengatasi isu gizi anak yang menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses gizi yang memadai, tetapi juga dilibatkan dalam upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat, MBG menciptakan sinergi kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Erick Thohir, Menteri BUMN, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah dan BUMN. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan akan gizi yang cukup merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang unggul. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memaksimalkan peran BUMN dalam mendukung program-program strategis pemerintah. BUMN tidak hanya berkontribusi melalui pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi yang menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Erick juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap isu gizi anak adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Selain dukungan dari BUMN, MBG juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Suhaeni, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, mengungkapkan bahwa MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Menurutnya, program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga. Dengan melibatkan Permodalan Nasional Madani (PNM), program ini mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, menjelaskan bahwa edukasi kepada ibu-ibu nasabah Mekaar menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG. PNM tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang cara menyajikan makanan sehat dan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lebih dari itu, PNM juga terus mendorong penguatan perlindungan hak perempuan, sehingga mereka dapat lebih berdaya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan isu gizi anak sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Juru Bicara Kepresidenan, Prita Laura, memuji MBG sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hak anak, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini dirancang untuk sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan bergizi.

Keberhasilan MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan keluarga, tetapi juga memperkuat pondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, MBG menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh sehat, tetapi juga membentuk generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

MBG juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan inisiatif serupa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan semakin banyaknya program berbasis masyarakat yang berfokus pada gizi dan pemberdayaan perempuan, cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera dapat segera terwujud. Program ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas inisiatif MBG yang tidak hanya menjawab tantangan gizi anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa 100 hari pertama pemerintahan baru telah membawa arah yang positif dalam pembangunan bangsa. Dengan program-program seperti MBG, Indonesia semakin optimistis dalam menciptakan generasi emas yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Jefry Fernando )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas judi online dengan menerapkan strategi yang mencakup pemblokiran situs, penyitaan aset, dan pemberian hukuman berat bagi pelaku. Langkah ini menjadi bagian dari 100 hari pertama pemerintahan yang membuktikan efektivitas tindakan hukum dalam menekan angka kejahatan siber tersebut. 

Dengan berbagai tindakan nyata yang diambil, praktik perjudian daring yang telah merugikan masyarakat dan ekonomi nasional terus ditekan secara agresif. Langkah pertama yang diambil adalah pemblokiran situs judi online yang terus berkembang melalui pembuatan domain baru. 

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa jaringan judi daring tetap beroperasi meski domain mereka diblokir, dengan munculnya URL baru dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan serius yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya memutus mata rantai perjudian online. Pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kominfo untuk terus memperbarui sistem pemblokiran yang lebih efektif guna mempersulit akses bagi pengguna dan operator situs judi daring.

Selain pemblokiran, kepolisian juga berhasil menyita aset dari tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring, yaitu H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Total aset yang disita mencapai Rp61 miliar. 

Dalam kasus H5GF777, dua tersangka, MIA dan AL, berhasil diamankan, sementara jaringan RGO Casino melibatkan lima tersangka dengan peran berbeda, termasuk seorang operator yang mengendalikan 17 situs judi lainnya. 

Penyitaan aset dilakukan untuk menekan pendanaan operasional sindikat judi dan mempersulit mereka dalam membangun kembali jaringan baru. Penegakan hukum yang berfokus pada aset ini juga bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial dari bisnis ilegal tersebut, sekaligus mengamankan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Agus Sahat, menegaskan bahwa strategi penegakan hukum diarahkan pada pemaksimalan tuntutan terhadap para pelaku. Pihaknya memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman berat untuk memberikan efek jera.

Dengan pendekatan ini, hukuman yang dijatuhkan akan menjadi peringatan bagi jaringan lain yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pengadilan juga diperkuat guna memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak memberi celah bagi tersangka untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Langkah yang diambil oleh pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kemenko Polhukam. 

Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menjelaskan bahwa koordinasi antara lembaga sangat krusial dalam melacak aliran dana judi online, yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara. 

Dengan adanya pemantauan transaksi yang lebih ketat, diharapkan celah yang memungkinkan operasional judi daring dapat diminimalkan. Laporan transaksi mencurigakan pun semakin cepat ditindaklanjuti untuk menghindari pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat judi daring.

Selain tindakan penegakan hukum, TNI juga ikut ambil bagian dalam pemberantasan judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa dan mencakup empat sub-satgas yang menangani judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. 

Brigjen TNI Ari Yulianto memimpin Sub Satgas Judi Online yang bertugas memastikan tidak ada keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan keterlibatan TNI, pengawasan terhadap berbagai lini masyarakat yang berpotensi terjerat praktik judi daring semakin diperketat, termasuk dalam lingkungan aparat negara sendiri.

Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo dalam upaya membersihkan lembaga negara dari praktik perjudian daring yang merugikan perekonomian nasional. 

Keberadaan satgas memungkinkan sinergi antara aparat hukum dan militer dalam menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Selain itu, dengan langkah ini, tidak hanya masyarakat sipil yang dipantau, tetapi juga oknum-oknum di berbagai instansi yang mungkin memiliki keterkaitan dengan praktik judi daring.

Dari perspektif publik, langkah tegas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memerangi judi online mendapat apresiasi luas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas kejahatan digital. 

Ilham menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online menjadi salah satu indikator positif dari 100 hari kerja pemerintahan yang juga didukung dengan kebijakan lain seperti program makan bergizi gratis dan penguatan industri nasional. Publik semakin yakin bahwa kebijakan ini akan membawa dampak jangka panjang bagi kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Dengan tingkat kepuasan mencapai 80,9%, kebijakan yang telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pemberantasan judi online, dianggap berhasil menjawab tantangan utama yang dihadapi bangsa. 

Pemerintah terus memastikan bahwa langkah-langkah ini akan berkelanjutan dan ditingkatkan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemberantasan judi online diharapkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga bagian dari kebijakan yang berkesinambungan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan berintegritas. (*)

)* Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Oleh: Ruben Maniani )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah. Menurut Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, narasi yang sering disebarluaskan oleh OPM, seperti klaim pencurian senjata api, hanyalah propaganda yang bertuju an menciptakan ketakutan di masyarakat Papua. 

Tuduhan pencurian senjata api dinilai tidak memiliki dasar dan digunakan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat. Dalam hal ini, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berkomitmen menjalankan operasi hukum guna melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata.

Fokus utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas keamanan dan menghilangkan rasa takut yang selama ini menyelimuti masyarakat Papua akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasinya, TNI dan Polri berusaha merangkul masyarakat melalui pendekatan dialogis. Salah satu contohnya adalah kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Yonif Raider 323 Kostrad di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga. 

Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari patroli pengamanan wilayah yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga lokal. Respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan.

Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda OPM yang sering menyebarkan informasi palsu. Faizal Ramadhani menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam narasi kelompok separatis. 

Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggalakkan edukasi tentang pencegahan radikalisme dan separatisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa.

Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama dalam menangani aksi kriminal yang dilakukan oleh OPM. Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menegaskan bahwa tindakan kelompok ini lebih bersifat sektoral dan hanya terjadi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berbeda dengan penanganan terorisme berskala nasional. Penegakan hukum yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman separatisme.

Di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan yang sering dimanfaatkan OPM dalam propagandanya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Papua, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Aparat keamanan juga mendukung pembangunan ini dengan cara yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, dan memperhatikan kearifan lokal.

Panglima Komando Operasi HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menyebutkan bahwa komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Papua. Ia mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif Raider 323 Kostrad dalam menjalin interaksi harmonis dengan warga. Komunikasi sosial ini dinilai dapat membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempercepat integrasi pembangunan di Papua.

Untuk menghadapi propaganda OPM, pemerintah memperkuat peran media lokal dan nasional dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat Papua agar mereka lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya dari platform media sosial yang sering digunakan kelompok separatis. Pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang bertujuan memecah belah persatuan.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan represif bukanlah satu-satunya strategi. Langkah preventif dan dialogis tetap menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

Peningkatan kualitas pendidikan di Papua juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa untuk pelajar Papua dan pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah penyebaran paham separatis di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Brigjen TNI Lucky Avianto juga menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang intensif antara aparat dan masyarakat sebagai cara untuk menciptakan rasa saling percaya.

Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berharap Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya penting bagi stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat semangat persatuan bangsa. 

Pemerintah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan separatisme, demi masa depan Papua yang lebih cerah. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Papua diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Papua – Salah satu langkah besar dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Papua berhasil diwujudkan dengan menyerahnya Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya, berinisial HK, kepada pihak TNI di Maybrat, Papua Barat Daya.

HK, yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama hampir empat tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan empat prajurit TNI di Posramil Kampung Kisor pada 2021, memutuskan menyerahkan diri bersama keluarganya.

Penyerahan diri ini berawal dari laporan seorang mantan anggota OPM yang sudah bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Informasi tersebut diterima oleh Pos Fuog Satgas Yonif 501/BY yang dipimpin oleh Letda Inf Fanno.

Laporan itu kemudian diteruskan kepada Dansatgas Yonif 501/BY, Letkol Inf Yakhya Wisnu Ariyanto.

“Laporan tersebut menyampaikan bahwa HK ingin menyerahkan diri bersama istri dan anaknya,” kata Letkol Yakhya.

Proses penjemputan dilakukan di ujung Kampung Fuog.

Penjemputan ini melibatkan personel Satgas Yonif 501/BY dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Maybrat.

Setelah keluar dari persembunyian, HK dan keluarganya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengumpulan data singkat.

“Dari hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa HK adalah salah satu pelaku penyerangan di Posramil Kampung Kisor pada 2021,” ungkap Letkol Yakhya.

Setelah penjemputan, HK bersama keluarganya diantar ke Kampung Sorry untuk bertemu dengan keluarga besarnya.

Selanjutnya, pihak TNI berkoordinasi dengan Polres Maybrat untuk menangani proses hukum lebih lanjut.

“HK telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maybrat untuk proses lanjutan yang akan ditangani oleh Polres Maybrat,” jelas Letkol Yakhya.

Dalam keterangannya, Letkol Yakhya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan ini.

“Keberhasilan ini adalah wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa damai kepada masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.

Namun demikian, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai manuver OPM di Papua, mengingat gerombolan tersebut selalu menciptakan keresahan di masyarakat.

Terbaru, terjadi insiden penembakan yang menewaskan anggota kepolisian di Puncak Jaya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Polisi Faizal Rahmadani, mengingatkan semua personel untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Kami terus hadir untuk melindungi masyarakat Papua,” ujarnya seraya meminta dukungan masyarakat agar memberikan informasi yang dapat mempercepat penyelidikan insiden tersebut.

---

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menekan angka transaksi judi online secara signifikan. Langkah ini terbukti efektif berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat penurunan drastis transaksi sepanjang 2024.

“Dalam triwulan satu ada Rp21 triliun, di triwulan dua turun menjadi Rp16 triliun, dan di triwulan tiga turun lagi menjadi Rp4 triliun. Jika kita lihat data, ini artinya ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi judi online,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1).

Alexander menjelaskan, upaya pemberantasan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi menggunakan Artificial Intelligenc (AI) untuk menyaring, memverifikasi, dan memblokir konten bermuatan judi online. Selain itu, mereka menutup akses terhadap situs web dan aplikasi yang terindikasi judi online, memblokir nomor-nomor seluler yang digunakan untuk transaksi, serta memberikan bimbingan teknis kepada penyedia layanan internet agar sistemnya terintegrasi dengan database trustpositif.

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, kami telah menangani 5.707.952 konten judi online yang ditemukan di berbagai situs dan aplikasi ruang digital Indonesia,” ujar Alexander.

Langkah ini juga didukung penguatan internal, di mana seluruh pegawai direktorat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan menjalani asesmen untuk memastikan komitmen penuh dalam pemberantasan judi online.

Alexander menegaskan, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan integritas SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan aman. “Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah serius melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta mendorong ekosistem digital yang sehat,” tambahnya.

Upaya pemerintah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, mengingat dampaknya yang besar dalam menekan angka transaksi judi online sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih kondusif bagi masyarakat Indonesia.