Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berkontribusi dalam upaya pemberantasan konten judi online dengan menghadirkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) yang mengidentifikasi penyalahgunaan domain untuk menyisipkan konten ilegal.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan IDADX bekerja menggunakan sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

“Sumber informasinya itu dari beberapa entitas yang lain jadi ada Spamhaus, OpenPish, Netcraft, Pishlabs, dan lain-lain. Jadi dengan informasi tersebut kita bisa melihat setiap hari domain-domain mana saja yang terkena abuse tersebut,” kata John.

Setelah diidentifikasi dan terbukti adanya penyalahgunaan domain, seperti penyisipan konten bermuatan judi online, maka PANDI akan memberikan notifikasi kepada pengelola situs untuk membersihkan konten ilegal tersebut dengan tenggat waktu satu sampai dua hari.

Apabila masih terdapat konten judi online atau bentuk penyalahgunaan domain lainnya, maka operasional situs tersebut akan dihentikan (suspend).

John mengungkapkan, data laporan IDADX pada tahun 2024 terdapat 89.975 url disusupi konten judi online.

Selain konten judi online, IDADX juga menangani ancaman siber lainnya dari penyalahgunaan domain seperti phising atau tindakan pencurian informasi sensitif melalui situs atau email palsu.

Lalu abuse atau penggunaan nama domain untuk aktivitas ilegal, seperti distribusi malware dan spam serta fraud atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan uang atau data pribadi.

“Jadi dengan demikian kita ingin memastikan domain .id itu menjadi suatu domain yang secure dan tepercaya untuk masyarakat,” ujar John.

Karena pengawasan ketat oleh platform IDADX, John memastikan bahwa pengguna domain .id yang terdaftar oleh PANDI merupakan situs yang bersih dari konten judi online maupun konten ilegal lainnya.

“Kalau (pengguna domain) masih eksis itu artinya sudah bersih dan kita periksa. Kalau dia gak di-maintain sudah kita take down pasti,” tegasnya.

Dengan begitu, upaya yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial.

Jakarta — Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana penambahan anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp140 triliun pada tahun ini.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, sesuai dengan alokasi APBN, maka anggaran MBG akan naik menjadi Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus,” kata Zulkifli Hasan.

Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta pelajar yang akan menerima makan siang bergizi.

Program MBG, yang baru berjalan selama satu pekan, telah menjadi sorotan karena potensi dampaknya yang luas. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perluasan cakupan penerima manfaat ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka di masa depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik rencana pemerintah untuk menambah anggaran program MBG. Ia menilai bahwa langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok pelajar yang menjadi penerima manfaat utama.

“Kalau ada penambahan anggaran, artinya akan ada penambahan penerima manfaat. Dengan begitu, lebih banyak pelajar yang mendapatkan makan siang bergizi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka,” ujar Dadan.

Dadan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, turut mendukung penuh wacana kenaikan anggaran MBG. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal.

“Kalau dinaikkan anggarannya, kami dukung. Bagus juga untuk ekonomi kita,” kata Sudaryono.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun telah menargetkan sekitar 19,47 juta siswa sebagai penerima manfaat. Namun, dengan kenaikan anggaran menjadi Rp140 triliun, program ini akan mampu menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat.

“Kenaikan anggaran tentu harus diimbangi dengan kesiapan layanan di lapangan. Presiden selalu mendorong agar program yang bagus ini segera terealisasi dengan baik,” tambah Sudaryono.

Penambahan anggaran MBG juga berpotensi mendorong roda perekonomian nasional. Pasalnya, program ini melibatkan banyak pihak dalam penyediaan bahan makanan, mulai dari petani lokal hingga pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pangan.

Lebih jauh, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor distribusi dan logistik. Dengan jangkauan program yang lebih luas, pemerintah dipastikan akan melibatkan lebih banyak pihak dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG.

Rencana penambahan anggaran MBG mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan program ini, diharapkan tidak hanya gizi pelajar yang meningkat, tetapi juga roda perekonomian nasional dapat berputar lebih cepat. [-red]

Jakarta – Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan besar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, komunitas, hingga keluarga sebagai elemen fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemerintah memegang peran kunci dalam memimpin dan mengoordinasikan upaya pemberantasan narkoba. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan Pemerintah memilki komitmen tegas dalam memberantas Narkoba.

“Pemerintah telah menyusun tiga komitmen utama untuk memperkuat sinergi nasional. Kami mengintegrasikan pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas sektor agar kementerian dan lembaga dapat berkoordinasi secara lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika.” Ungkapnya.

“Pemerintah juga mempercepat pembekuan rekening yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagai langkah tegas memutus aliran dana jaringan narkoba. Selain itu, kami memastikan eksekusi hukuman bagi terpidana narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap dilakukan tanpa penundaan untuk memberikan efek jera yang signifikan.” Imbuh Budi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi dengan memperbarui undang-undang terkait narkotika. Tujuannya adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, sekaligus mendorong upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.

Senada, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menilai pihaknya mendukung pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar Narkoba di Indonesia.

“Pentingnya pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba. Untuk memutus kendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan, pelaku kejahatan narkoba akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat.” tegas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, komunitas dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan, sekaligus mendorong pelaporan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota komunitas tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

---

Oleh : Gavin Asadit )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha di Indonesia. Mereka meyakini bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemanfaatan hasil produksi pangan lokal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa dengan alokasi anggaran Rp71 triliun, program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk menyerap ribuan UMKM ke dalam ekosistemnya, sehingga mampu mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Pihaknya juga menilai bahwa program ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, terutama karena melibatkan rantai pasok yang panjang mulai dari sektor pertanian, pengolahan, hingga distribusi. Hal ini akan menciptakan banyak peluang kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal di sekitar sekolah, UMKM, hingga koperasi. Pihaknya menyatakan bahwa MBG harus menjadi ekosistem penggerak perekonomian masyarakat, sehingga para siswa akan terpenuhi dari sisi gizi, sementara masyarakat sekitar juga akan berdaya lewat pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa program ini menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan bahan baku dalam jumlah besar seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan susu dari petani dan peternak di pedesaan. Pengadaan bahan baku ini diproyeksikan memicu peredaran uang besar di masyarakat pedesaan, meningkatkan likuiditas desa, dan memberdayakan perekonomian pedesaan secara langsung.

Pengusaha besar yang ingin terlibat dalam program MBG diimbau untuk menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan melibatkan UMKM dan koperasi, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru serta mendorong perekonomian desa dan wilayah setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga siap menyukseskan program MBG, mengingat dampaknya yang positif dari sisi peningkatan protein maupun ekonomi. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal penting untuk lepas dari persoalan gizi sekaligus swasembada protein dan terus berkomitmen bersama agar ikan bisa menjadi sumber protein utama masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menyebut program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. Menurutnya, dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi, program ini dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dan bahan baku lokal dalam penyediaan makanan bergizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Meskipun program MBG menelan dana yang signifikan, dengan estimasi mencapai Rp420 triliun per tahun, pemerintah optimis bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang nyata dan positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan agar program ini dapat berjalan hingga akhir tahun, dan pengeluaran dana sebesar itu disebut bakal konsisten terjadi setiap tahun.

Dari sudut pandang dunia usaha, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya dalam jangka pendek, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempersiapkan generasi unggul untuk masa depan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya program ini dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Lebih lanjut, dukungan dari dunia usaha terus mengalir sebagai bentuk kepercayaan terhadap visi besar program MBG. Para pengusaha percaya bahwa melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas gizi, Indonesia dapat mempersiapkan generasi unggul yang sehat, produktif, dan siap bersaing secara global. Dengan populasi yang memiliki potensi besar, langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi di era modern.

Program MBG juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Investasi besar yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi sebagai landasan kuat menuju Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat dan berkualitas adalah aset terpenting untuk menciptakan inovasi, memperkuat daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Arika Putri )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara bebas Narkoba. Sebagai salah satu prioritas nasional, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus digencarkan melalui berbagai kebijakan strategis, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan lintas sektor. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memberantas Narkoba dari akar-akarnya, tetapi juga menyelamatkan generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkannya.

Salah satu terobosan penting dalam pemberantasan Narkoba adalah pendekatan rehabilitatif bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, terutama mereka yang berada dalam usia produktif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program khusus bagi terpidana yang mendapat amnesti. 

Setelah menjalani rehabilitasi, mereka diarahkan untuk bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad), sebuah program pelatihan militer yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam proyek besar nasional, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua. Langkah ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi para mantan pengguna Narkoba, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain fokus pada rehabilitasi, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat operasi pemberantasan jaringan Narkoba. Pada tahun 2024, BNN berhasil mengungkap 618 kasus narkotika, termasuk dua laboratorium clandestine yang menjadi pusat produksi Narkoba.

Operasi ini menghasilkan penangkapan 974 tersangka kasus narkotika, yang tergabung dalam 27 sindikat berbeda, baik nasional maupun internasional. Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menyatakan bahwa dari operasi ini, sebanyak 26 pelaku yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil diamankan, sementara 337 DPO lainnya masih dalam pengejaran.

Barang bukti yang berhasil disita oleh BNN sepanjang tahun tersebut juga sangat signifikan. Di antaranya adalah 710-kilogram sabu, 2.178-kilogram ganja, 290 ribu butir ekstasi, hingga 35,5-ton ganja basah yang ditemukan di lahan seluas 135.000 meter persegi. Dengan keberhasilan ini, BNN memperkirakan lebih dari empat juta jiwa masyarakat Indonesia berhasil diselamatkan dari potensi ancaman Narkoba.

Selain itu, BNN juga berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas kejahatan ini. Hasilnya, 15 bandar Narkoba berhasil dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan aset yang disita mencapai Rp111,5 miliar. Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memiskinkan para pelaku agar mereka tidak dapat kembali menjalankan bisnis gelap tersebut.

Tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, pemerintah juga menggandeng masyarakat sipil melalui berbagai inisiatif. Salah satu yang menonjol adalah keterlibatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengapresiasi peran aktif KIPAN dalam menjalankan program strategis yang mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi Indonesia Emas yang bebas dari ancaman narkotika.

Ribka menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani masalah Narkoba, terutama yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diyakini mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani dampak Narkoba yang meluas. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pemberantasan Narkoba, termasuk memberikan perhatian lebih kepada upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran di kalangan masyarakat.

Selain itu, program rehabilitasi dan pemberdayaan mantan pengguna Narkoba yang dicanangkan pemerintah juga dianggap sebagai langkah strategis yang efektif. Dengan memberikan pelatihan militer dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek pembangunan, pemerintah tidak hanya memberikan solusi atas masalah sosial, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi bagi negara. Upaya ini mencerminkan visi pemerintah untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah tersesat untuk memperbaiki diri.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas Narkoba juga tidak terlepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda utama nasional. Presiden menegaskan bahwa perang terhadap Narkoba adalah perjuangan yang harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, hingga pemutusan jaringan kejahatan lintas negara. Dukungan penuh dari berbagai lembaga negara, mulai dari BNN, PPATK, hingga kementerian terkait, mencerminkan koordinasi yang solid dalam menyelesaikan masalah ini.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa cita-cita Indonesia bebas Narkoba dapat terwujud. Kesuksesan operasi pemberantasan Narkoba, penguatan program rehabilitasi, hingga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, menjadi landasan kokoh bagi masa depan yang lebih baik. 

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa, Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang bersih dari ancaman narkotika. Upaya ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang merata dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan

Judi online (judol) menjadi ancaman serius di Indonesia, dengan dampak yang meluas mulai dari aspek finansial hingga psikologis. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Menkopolkam Budi Gunawan pada November 2024, tercatat 8,8 juta warga Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online. Angka ini mencerminkan betapa masifnya penyebaran platform judi digital yang kini sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar aktivitas ilegal, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang mengkhawatirkan.

Kemudahan akses teknologi menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya judi online. Melalui aplikasi ponsel dan situs web, platform ini mampu menjangkau pengguna dari berbagai usia, termasuk anak-anak di bawah 10 tahun. Data mencatat sekitar 80 ribu anak-anak Indonesia telah terjerat dalam aktivitas ini. Selain itu, terdapat 97 ribu anggota TNI-Polri serta 1,9 juta pegawai swasta yang juga menjadi pemain judi online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat merusak moral, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dari judi online tidak boleh dianggap remeh. Kecanduan berjudi dapat memicu gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Ketika seseorang terus-menerus kalah dalam perjudian, mereka cenderung merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri.

Salah satu dampak paling mencolok dari judi online adalah kerugian finansial yang signifikan. Perputaran uang dalam aktivitas ini pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 900 triliun, dengan angka tersebut menunjukkan bagaimana judi online telah menjadi ekosistem yang merugikan perekonomian negara. Pemerintah telah mengambil langkah, seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset senilai Rp 77 miliar, untuk mengurangi dampak buruknya. Namun, upaya ini perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menjauhi jeratan judi online.

Dampak psikologis juga menjadi isu utama dalam fenomena judi online. Banyak pemain mengalami tekanan emosional akibat kehilangan uang dalam jumlah besar, terjebak dalam lingkaran utang, dan kehilangan kendali atas kebiasaan berjudi. Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai anak muda rentan terhadap pengaruh judi online karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kecenderungan FOMO (Fear of Missing Out), FOPO (Fear of Other People’s Opinions), dan YOLO (You Only Live Once).

FOMO, misalnya, membuat seseorang takut ketinggalan tren, sehingga terdorong untuk ikut-ikutan mencoba judi online meski tidak memahami risiko yang dihadapi. FOPO, di sisi lain, membuat individu terlalu memikirkan pendapat orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan keuangan mereka. Sedangkan prinsip YOLO sering digunakan sebagai pembenaran untuk bersikap impulsif dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan anak muda. Mereka cenderung mengambil keputusan finansial tanpa pertimbangan matang, yang membuka peluang bagi mereka untuk terjerat dalam jebakan keuangan seperti judi online dan pinjaman online (pinjol). Dalam hal ini, edukasi keuangan menjadi langkah yang sangat penting. OJK telah mendorong masyarakat untuk menggunakan pendekatan “Legal dan Logis” dalam mengambil keputusan finansial.

Selain itu, lingkungan sosial juga berperan besar dalam memperparah dampak judi online. Tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas daring sering kali mendorong seseorang untuk terus terlibat dalam perjudian, meskipun mereka sudah menyadari kerugiannya. Rasa malu dan takut dihakimi sering membuat korban judi online enggan mencari bantuan atau mengakui masalah mereka.

Judi online juga memiliki implikasi serius bagi hubungan sosial. Ketika seseorang terjebak dalam jeratan judi, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kehilangan uang akibat judi sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus, menyebabkan kekerasan atau tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan hukum.

Upaya pemerintah untuk memberantas judi online perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Peran orang tua sangat penting dalam memantau aktivitas anak-anak di dunia digital dan memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Selain itu, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dengan memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum agar generasi muda lebih memahami cara mengelola keuangan secara bijak.

Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih kritis terhadap tren yang berkembang di dunia digital. Memastikan bahwa kebutuhan lebih diutamakan daripada keinginan dapat membantu menghindari jebakan keuangan yang merugikan. Langkah kecil seperti menabung dan berinvestasi secara bertanggung jawab dapat menjadi cara efektif untuk melawan gaya hidup konsumtif yang sering menjadi pintu masuk ke dalam aktivitas perjudian.

Kesimpulannya, judi online adalah ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga kesehatan mental dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan judi online harus menjadi prioritas bersama, dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Literasi keuangan, pengawasan ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memutus rantai adiksi judi online yang terus menggerogoti masa depan bangsa.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh: Kemal Mukti )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya menargetkan para pelaku, tetapi juga memutus jaringan kejahatan secara menyeluruh. Langkah ini merupakan bagian dari seruan perang total terhadap judi online, yang dianggap tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Ditjen Imigrasi. Dalam beberapa bulan terakhir, sinergi antarinstansi ini berhasil membongkar tiga kasus besar jaringan judi online yang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Salah satu kasus terbesar melibatkan situs judi H5GF777, yang pengelolaannya diduga dikendalikan oleh dua tersangka berinisial MIA dan AL. Kedua tersangka ini disebut memanfaatkan perusahaan bernama PT GMM Giat Pelangkah Maju untuk memfasilitasi pembayaran aktivitas perjudian daring. 

Dalam operasi ini, pihak kepolisian, yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji  berhasil menyita aset senilai Rp47 miliar yang tersebar di berbagai rekening penyedia jasa pembayaran. Keberhasilan ini menjadi salah satu bukti nyata dari intensitas penegakan hukum yang dilakukan Polri di bawah arahan langsung Presiden.

Kasus lain yang berhasil dibongkar adalah jaringan situs RGO Casino. Dalam kasus ini, lima tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang tersangka yang dikenal sebagai HJ alias Zeus. HJ diduga memiliki peran strategis sebagai manajer operasional dan pengendali dari 17 situs judi online lainnya serta diketahui melakukan perjalanan rutin antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut tenaga admin situs judi tersebut. Selain itu, aset-aset yang disita dalam kasus ini meliputi uang tunai senilai lebih dari Rp1,6 miliar, sejumlah kendaraan mewah, dan perangkat operasional.

Polri juga berhasil mengungkap jaringan situs Agen 138, yang melibatkan beberapa tersangka seperti JO, JG, AHL, dan KW. Namun, salah satu tersangka utama yang diduga menjadi otak dari jaringan ini, berinisial KK, hingga kini masih buron. Operasi ini terus dikembangkan untuk melacak aliran dana yang terkait, termasuk penyitaan aset seperti Hotel Arus yang disebut berhubungan dengan jaringan tersebut. Dalam hal ini, Polri memastikan bahwa investigasi akan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat diadili.

Himawan juga menjelaskan bahwa perang terhadap judi online ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyelamatkan moral masyarakat dan menjaga aset negara. Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap masalah ini dan menginstruksikan koordinasi intensif antara berbagai lembaga untuk memastikan bahwa kejahatan ini diberantas hingga ke akarnya.

Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan mental dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan keberadaan situs atau konten yang mencurigakan agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan.

Selain tindakan penegakan hukum, PPATK memainkan peran penting dalam mendukung pemberantasan judi online dengan menganalisis transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pelaku dan aliran dana. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menyatakan pihaknya telah memberikan informasi yang komprehensif mengenai aliran dana, yang membantu percepatan pengungkapan kasus-kasus besar ini. Kolaborasi yang erat antara PPATK dan Polri menghasilkan informasi yang mempercepat penindakan terhadap para pelaku.

Di sisi lain, Komdigi melalui Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal turut berkontribusi dengan memblokir ribuan situs judi online yang terus bermunculan dengan domain baru. Selain itu, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi, Menharik Nur, mengungkapkan bahwa literasi digital juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perjudian yang merugikan secara finansial dan psikologis.

Keberhasilan pemerintah dalam mengungkap dan menindak jaringan judi online juga tercermin dalam data transaksi yang dilaporkan oleh PPATK. Selama sembilan bulan terakhir tahun 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp41,2 triliun, meskipun menunjukkan tren penurunan pada setiap triwulan. Pada triwulan pertama, angka transaksi tercatat sebesar Rp21,01 triliun, kemudian turun menjadi Rp16,1 triliun pada triwulan kedua, dan Rp4,1 triliun pada triwulan ketiga. Penurunan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah mulai membuahkan hasil.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa perang total terhadap judi online dapat membawa hasil yang signifikan. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya memberantas kejahatan ini demi melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh buruk judi online. Di bawah kepemimpinan beliau, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi para pelaku untuk melanjutkan aksinya. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan ruang digital yang bersih dan aman bagi seluruh masyarakat.

)* Kontributor Forum Indonesia Emas 

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memberantas konten judi online yang marak di berbagai platform digital.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, media sosial X menjadi salah satu platform dengan paparan konten judi online tertinggi.

“Platform X tercatat menjadi yang paling banyak terpapar konten judi online, dengan total 1,4 juta konten selama periode 2016 hingga 21 Januari 2025,” jelas Sabar.

Selain X, platform Meta tercatat memiliki 735 ribu konten, disusul file sharing dengan 168 ribu, TikTok 12 ribu, dan Telegram 7.800 konten.

Sabar menambahkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan X melalui kantor perwakilannya di Singapura.

“Sayangnya, saat ini X tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga komunikasi dilakukan dengan pihak yang berada di Singapura. Kami tetap berharap X dapat menunjuk perwakilan di sini,” ujarnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga terlibat aktif dalam mendeteksi dan menangani penyebaran konten judi online, termasuk yang menyusup ke website pemerintah.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Dominggus Pakel, menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan timnya untuk menangani permasalahan ini.

“Tim kami memantau domain dan subdomain selama 24 jam setiap hari untuk mendeteksi keberadaan konten judi online. Selain itu, kami menggunakan teknik docking pada Google dan patroli di dark web dan deep web untuk mencari URL terkait,” ujar Dominggus.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pihaknya menemukan 78 kasus penyusupan URL judi online di situs pemerintah.

“Dari 78 kasus tersebut, sebanyak 68 kasus adalah penyisipan URL tersembunyi, sementara 10 lainnya adalah penambahan halaman judi online,” jelasnya.

Dominggus juga melaporkan bahwa hingga saat ini, ada 3.908 URL domain pemerintah yang terdampak konten judi online. Sebanyak 412 URL masih dalam proses penonaktifan.

Sementara itu, Sabar memaparkan bahwa dari tahun 2017 hingga Januari 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 5,7 juta konten judi online.

Dalam sembilan bulan terakhir tahun 2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 41,2 triliun, meskipun jumlahnya terus menurun setiap triwulan.

“Pada triwulan pertama, transaksi mencapai Rp 21,01 triliun. Namun, angka ini menurun menjadi Rp 16,1 triliun pada triwulan kedua dan Rp 4,1 triliun pada triwulan ketiga,” ujarnya.

Sabar juga menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.

“Judi online membawa berbagai risiko, seperti kecanduan, kerugian finansial, dampak psikologis, hingga bahaya keamanan data pribadi. Masyarakat perlu memahami risiko ini agar tidak terjerumus,” tuturnya.

JAKARTA – Adiksi judi online semakin menunjukkan dampak buruknya dengan memicu berbagai tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan anggaran publik seperti dana desa. Kebiasaan berjudi secara daring yang merusak tidak hanya menghancurkan perekonomian pribadi, tetapi juga mendorong pelakunya untuk mencari sumber dana dengan cara ilegal.

Dalam kasus terbaru yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejumlah kepala desa di berbagai wilayah terlibat dalam penyelewengan dana desa untuk mendanai kecanduan mereka terhadap perjudian online. Fenomena ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman adiksi judi online terhadap tata kelola keuangan negara dan stabilitas sosial.

Juru Bicara PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa penyelewengan ini ditemukan melalui penelusuran transaksi mencurigakan. “Banyak kepala desa di sejumlah wilayah menerima transfer dana desa dan kemudian menggunakannya untuk berjudi online dengan nilai transaksi antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta,” ujar Natsir saat dihubungi Republika, Senin (20/1/2025).

Salah satu contoh terjadi di sebuah kabupaten di Sumatera Utara, di mana transfer dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD) dari pemerintah pusat sepanjang 2024 mencapai Rp 115 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar ditransfer ke rekening pribadi kepala desa atau pihak lain. “Lebih dari Rp 40 miliar telah diselewengkan,” kata Natsir.

Natsir menambahkan, dari kabupaten tersebut, PPATK mencatat ada enam kepala desa yang terbukti menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online. “Paling tidak ada enam kepala desa yang diketahui menggunakan dana desa tersebut untuk disetorkan ke perjudian online,” ungkapnya. Salah satu dari mereka bahkan merupakan ketua asosiasi perangkat desa (APDES) kabupaten.

PPATK telah menyerahkan hasil temuan ini kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. “Kami sudah serahkan kepada otoritas terkait agar segera diproses hukum,” tegas Natsir.

Masalah perjudian online kini menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan Polri. Hingga saat ini, Satgas tersebut berhasil menyita uang triliunan rupiah yang diduga berasal dari aktivitas ilegal ini.

“Pemerintah berkomitmen memberantas perjudian online, karena dampaknya sangat merusak, termasuk penyelewengan dana publik seperti dana desa,” tutup Natsir.

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh upaya pemberantasan Narkoba sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, NTB menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan adanya fenomena penyalahgunaan Narkoba sangat mengkhawatirkan. Sinegitas semua pihak sangat penting untuk mengatasi masalah pemberantasan Narkoba, khususnya di NTB.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslidatin) BNN RI, sebanyak 64.623 jiwa penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) usia 15-64 tahun dikabarkan pernah menggunakan narkoba, dengan prevalensi yang hampir setara dengan angka nasional.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Brigadir Jenderal Polisi Marjuki, mengatakan bahwa fenomena tersebut sebagai “gunung es”. Artinya, angka yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari masalah besar yang ada di dalamnya.

“Masalah Narkoba ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan kita harus bersatu dalam menghadapinya,” ujar Marjuki.

Marjuki menjelaskan bahwa BNNP NTB bersama berbagai pihak akan melaksanakan beragam kegiatan untuk mencegah peredaran Narkoba, salah satunya adalah penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar.

Penyuluhan ini sangat penting karena pelajar adalah generasi muda yang akan mengisi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, BNNP NTB juga akan melakukan tes urin terhadap seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB sebagai contoh komitmen pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

“Kami juga akan terus meningkatkan pemberantasan narkoba bersama Polda NTB dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Marjuki.

Meskipun di Indonesia Timur belum ada rumah rehabilitasi Narkoba, BNNP NTB telah menyiapkan rumah rehabilitasi yang dapat menampung hingga 1.000 orang per tahun. Namun, hingga saat ini, hanya 27 orang yang menjalani rehabilitasi rawat inap, dan 872 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan.

“Masalah ini memerlukan perhatian serius dari kita semua,” ungkap Marjuki.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan pentingnya penambahan fasilitas rehabilitasi Narkoba di NTB, yang juga telah disarankan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Ia berharap pada tahun 2025, pemerintah provinsi dapat menyediakan ruang rawat inap rehabilitasi Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma atau Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, seiring dengan perubahan kebijakan yang mengarah pada rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bukan lagi hukuman penjara.

“Kita berharap penambahan ruang perawatan rehabilitasi dapat terwujud di tahun 2025,” kata Baiq Isvie.

---