Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparansi yang tinggi dan bebas dari hoaks.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak integritas.

Pihaknya pun telah telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.

“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemenkomdigi dan seterusnya untuk antisipasi hoaks. Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” kata Afifuddin.

Selain hoaks, pihaknya juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

“Berita hoaks dan misinformasi di beberapa platform media menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024, maka masyarakat harus mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang dapat merusak jalannya Pilkada,” tambahnya.

“Kami ingin masyarakat memiliki keterampilan untuk saring sebelum sharing. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga dalam memantau distribusi informasi selama proses Pilkada 2024.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Hoaks dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Rahmat.

Selain masalah hoaks, Bawaslu juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh calon peserta Pilkada mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan berbagai langkah antisipatif ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bebas dari kecurangan dan hoaks, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis dan sah.

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparansi yang tinggi dan bebas dari hoaks.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak integritas.

Pihaknya pun telah telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.

“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemenkomdigi dan seterusnya untuk antisipasi hoaks. Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” kata Afifuddin.

Selain hoaks, pihaknya juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

“Berita hoaks dan misinformasi di beberapa platform media menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024, maka masyarakat harus mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang dapat merusak jalannya Pilkada,” tambahnya.

“Kami ingin masyarakat memiliki keterampilan untuk saring sebelum sharing. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga dalam memantau distribusi informasi selama proses Pilkada 2024.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Hoaks dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Rahmat.

Selain masalah hoaks, Bawaslu juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh calon peserta Pilkada mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan berbagai langkah antisipatif ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bebas dari kecurangan dan hoaks, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis dan sah.

Jakarta — Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah diupayakan sebagai kota masa depan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima risalah kebijakan hasil riset dari Universitas Indonesia (UI). Sebanyak 30 risalah kebijakan atau policy brief diserahkan melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN, dalam acara bertajuk Diseminasi Policy Brief: Kontribusi Peneliti UI untuk IKN yang berlangsung di Swissotel Nusantara.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan hasil kajian dari para peneliti UI mengenai berbagai aspek penting untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. “Para peneliti UI secara aktif memberikan rekomendasi dan dukungan intelektual untuk pembangunan IKN sebagai kota cerdas, berkelanjutan, dan inklusif,” jelas Ali.

Risalah kebijakan yang disusun UI mencakup empat klaster utama, yaitu klaster energi, pangan, dan transportasi; sosial humaniora; kesejahteraan dan konservasi lingkungan; serta teknologi dan informatika. Masing-masing klaster dirancang untuk memberikan rekomendasi praktis dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Nurtami, menuturkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan langkah kedua UI dalam perannya sebagai advokator kebijakan strategis. Langkah pertama dilakukan dalam rangka Indonesia sebagai bagian dari Group of Twenty (G20). “Kami ingin para peneliti berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasi yang diberikan terintegrasi dengan program pemerintah,” ujar Nurtami.

Pemilihan IKN sebagai fokus kajian didasari oleh statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memengaruhi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. “Perjuangan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru membutuhkan pemikiran mendalam dan ide-ide inovatif yang dapat dikembangkan bersama,” tambah Nurtami.

Risalah kebijakan ini disusun dalam waktu singkat, hanya sebulan, dengan tetap mempertahankan kualitas riset yang komprehensif. Nurtami menyampaikan bahwa meskipun waktunya singkat, para peneliti UI mampu menghasilkan risalah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, termasuk OIKN, DPR/MPR, dan pemerintah daerah.

Beberapa rekomendasi dalam risalah kebijakan tersebut antara lain terkait pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan, praktik pertanian efisien untuk mendukung ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi dalam transportasi guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di IKN. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta juga ditekankan untuk mencapai keberhasilan implementasi.

Dalam jangka panjang, risalah kebijakan ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan yang mampu bersaing di kancah internasional, sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan diplomasi, dengan tujuan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional.

Dalam lawatannya ke Peru pada Kamis, 14 November 2024, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan internasional yang strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target 8%.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di bidang kebudayaan dan ekonomi. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap membuka akses pasar bagi produk-produk asal Peru sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral.

“Kami berharap dapat membangun hubungan bilateral yang kuat serta mendukung partisipasi Peru dalam ASEAN,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis Sekertariat Presiden.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara berkomitmen menyelesaikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dalam enam bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani dalam kunjungan balasan Presiden Boluarte ke Indonesia.

Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan memperluas kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia.

“Kami menganggap Australia sebagai tetangga dan sahabat baik Indonesia. Kami akan terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk partisipasi Australia dalam perekonomian Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Langkah Presiden Prabowo ini mendapat dukungan dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan kerja Presiden sejalan dengan visinya untuk menjadikan Indonesia negara yang disegani di panggung internasional.

“Presiden Prabowo memiliki visi misi besar mengenai pembangunan Indonesia, Untuk mengurangi kemiskinan hingga 0% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tingkat global saat ini, dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan semua pihak. Langkah-langkah yang diambil oleh presiden merupakan tahap-tahap yang mengarah ke tujuan tersebut.” kata Dave.

Sementara itu, Guru Besar Politik Internasional UPH, Aleksius Jemadu, menilai kunjungan Presiden ke luar negeri sebagai langkah strategis untuk menjamin kepastian bisnis di mata investor internasional.

“Hal ini sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, terutama melalui penguatan investasi asing,” tuturnya.

Dengan memperluas jaringan ekonomi global, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen nyata untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang menjadi terobosan besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. PP ini diharapkan memberikan solusi signifikan dengan mengatur penghapusan utang macet bagi pelaku UMKM yang beroperasi di sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan finansial dan membuka peluang bagi UMKM untuk bangkit dan berkembang lebih maju.

Dengan disahkannya PP ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu para pelaku UMKM yang selama ini terhambat oleh tumpukan utang, yang kerap menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan usaha. Melalui penghapusan utang macet, diharapkan mereka dapat melanjutkan operasional bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Putu Rusta Adijaya, peneliti ekonomi dari The Indonesian Institute (TII), memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini.

“PP ini merupakan sinyal jelas kehadiran negara untuk membantu dan memberdayakan UMKM dalam sektor-sektor yang disebutkan melalui penghapusan utang. Kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi UMKM dan memperkuat daya saing mereka, baik di pasar domestik maupun global,” jelasnya.

Etikah Karyani Suwondo, Direktur Riset CORE Indonesia dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), juga menilai kebijakan ini sangat strategis.

“Kebijakan penghapusan utang untuk UMKM ini merupakan alat yang efektif dalam memperlancar akses pembiayaan. Dengan penghapusan utang lama, UMKM bisa kembali mengajukan kredit baru yang lebih produktif, yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan usaha dan keberlanjutan bisnis mereka,” ungkap Etikah.

Lebih lanjut, Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI, menyambut baik diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024.

“BRI mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait masalah utang macet. Kami optimis bahwa kebijakan ini akan membuka jalan bagi sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor keuangan, yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan UMKM. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud,” kata Supari.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM, yang diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Ke depan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa dalam memberdayakan sektor UMKM.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai upaya pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte, untuk mempererat hubungan bilateral dan membahas berbagai isu strategis. Salah satu agenda utama adalah upaya bersama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba.

“Kami akan membahas peluncuran kembali agenda kerja sama kami dalam memerangi perdagangan gelap narkoba dan isu-isu regional serta global,” ujar Dina Boluarte dalam pertemuan tersebut.

Kedua negara yang menghadapi tantangan serupa dalam pemberantasan peredaran narkoba sepakat untuk meningkatkan kolaborasi, termasuk berbagi informasi dan pengalaman guna memperkuat efektivitas dalam penanganan masalah ini. Presiden Prabowo menyatakan pentingnya kerja sama ini, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan Pasifik.

“Kita membahas kerja sama dalam pemberantasan narkotika, kesamaan pandangan, dan posisi kita di bidang internasional. Kita sama-sama negara Pasifik yang berkepentingan dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata Prabowo.

Selain isu narkoba, pertemuan ini juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Dina Boluarte menyoroti potensi besar yang dimiliki kedua negara untuk menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor.

“Dalam pertemuan ini, kita akan membahas topik penting seperti peringatan lima puluh tahun hubungan diplomatik kita dan penutupan perundingan Perjanjian Asosiasi Ekonomi Komprehensif (CEPA),” ungkap Dina.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai mitra strategis Peru di Asia, terutama dalam sektor perdagangan. “Indonesia adalah mitra komersial kami yang penting di Asia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga menjadi pasar menarik bagi produsen Peru,” tambah Dina.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga keamanan kawasan serta mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. “Kolaborasi ini menjadi langkah positif dalam menangani dampak luas perdagangan narkoba di Amerika Selatan dan Asia,” tegas Dina Boluarte.

Oleh: Sahroni Anzar *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran melangkah dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari bayang-bayang narkoba yang mengancam generasi muda. Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba yang menjangkiti remaja di seluruh penjuru negeri, komitmen ini menjadi sebuah harapan bagi jutaan keluarga yang mendambakan lingkungan sehat bagi anak-anak mereka. Tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah menggencarkan berbagai program pencegahan dan pemberdayaan, agar setiap generasi muda memiliki benteng kuat melawan pengaruh buruk narkoba. Melalui kebijakan yang terstruktur, mulai dari peningkatan peran keluarga hingga pengawasan komunitas, pemerintah berupaya membentengi masa depan bangsa dari ancaman ini.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom baru-baru ini, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka yang mencengangkan ini memberikan gambaran tentang urgensi permasalahan ini, terutama dengan faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu keingintahuan dan pengaruh teman sebaya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan komprehensif, mencakup pembinaan lingkungan dan keluarga sebagai garis pertahanan pertama. Pemerintah mendukung penuh program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN, bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan yang aman dari narkoba. Program ini mencakup penguatan peran keluarga dan komunitas lokal agar dapat memberikan pengawasan dan dukungan lebih efektif bagi remaja. Pemerintah menekankan pentingnya lingkungan yang sehat dan positif bagi generasi muda sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari narkoba.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyatakan bahwa selain narkoba, kebiasaan merokok juga perlu ditekan karena menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan zat adiktif lain. Pemerintah menggalakkan penurunan angka prevalensi rokok sebagai langkah preventif, terutama melalui program dan forum seperti Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024. KIPAN berfokus pada peningkatan kapasitas kader-kader pemuda yang memiliki peran strategis dalam mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba dan rokok. Pemerintah berharap pemuda Indonesia dapat menjadi ujung tombak perubahan sosial dengan mengedukasi dan memengaruhi lingkungan sekitar untuk hidup sehat.

Pemerintah memahami bahwa pengaruh narkoba dapat sangat menghancurkan, bukan hanya bagi individu, namun juga untuk masa depan bangsa secara keseluruhan. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil, termasuk dalam perencanaan dan penguatan kebijakan lintas sektoral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penggunaan narkoba, yang kerap menyebabkan hilangnya produktivitas dan menambah beban sosial. Untuk itu, program pencegahan ini tidak hanya berbicara soal individu, tetapi juga tentang perbaikan struktur masyarakat yang lebih sehat dan terjaga dari bahaya narkoba.

Dalam konteks lebih luas, koordinasi antarinstansi semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemberantasan narkoba. Koordinator Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Evelin Nur Agusta, SH., MH, dalam acara Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memerangi narkoba secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang rentan.

Selain itu, upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberantasan, tetapi juga melibatkan aspek pencegahan. Komitmen ini mencakup penyuluhan, pendidikan, dan pelibatan pemuda sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-narkoba. Pemerintah menilai bahwa pendidikan dan penyuluhan di usia dini sangat penting untuk membentuk kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba. Di sinilah peran keluarga, sekolah, dan lembaga agama menjadi sangat vital untuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai yang menjauhkan mereka dari godaan untuk mencoba narkoba.

Pemerintah, melalui kolaborasi dengan BNN dan lembaga terkait lainnya, berupaya memastikan bahwa generasi muda memiliki informasi yang memadai tentang risiko narkoba. Mereka disadarkan bahwa sekali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, akan sangat sulit bagi seseorang untuk lepas dari kecanduan yang berbahaya tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena memahami bahwa penyelamatan tidak hanya terhenti pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan kasus-kasus yang sudah ada.

Dengan berbagai upaya strategis ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap dapat membangun generasi muda yang sehat, bebas narkoba, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan agenda ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Setiap individu dan keluarga diharapkan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mendampingi generasi muda agar tidak jatuh dalam jeratan narkoba.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus mengembangkan program-program yang inovatif dan menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga menjadi pelopor untuk membangun lingkungan yang positif dan sehat. Dengan komitmen yang konsisten dan kuat, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi muda yang unggul, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

*) Pengamat Sosial dari Muda Karya Research Center

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional, terlebih setelah bergulirnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahannya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek besar ini. IKN diproyeksikan tidak hanya mengubah wajah Indonesia secara fisik, tetapi juga membangkitkan ekonomi yang signifikan, baik bagi masyarakat lokal maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah dicanangkan sejak masa pemerintahan sebelumnya demi modernisasi infrastruktur nasional. Menteri PU, Dodi Hanggono juga mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada pemeliharaan serta penyempurnaan beberapa bagian dari proyek pembangunan yang memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Prabowo terus berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN dengan berbagai penyesuaian untuk mempercepat pembangunan. Salah satu penekanan yang lebih kuat dalam kebijakan pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakkan roda ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dapat mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Keputusan Presiden Prabowo untuk terus mendukung IKN dengan fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan Timur. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor bahwa pembangunan IKN sudah memberikan dampak positif dalam peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Proyek pembangunan IKN, yang kini berjalan bukan hanya memberikan dampak langsung pada sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan perekonomian di berbagai sektor lain. Salah satunya adalah sektor UMKM yang merasakan dampak signifikan dari hadirnya proyek besar ini. Para pelaku UMKM lokal kini mendapat peluang untuk menyediakan berbagai kebutuhan, baik itu bahan bangunan, makanan, maupun kebutuhan logistik lainnya bagi pekerja dan pengembang proyek.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bahtiar, menyatakan keberlanjutan proyek ini diyakini mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dengan pembukaan pusat ekonomi baru di wilayah tengah dan timur negara ini. Selain itu, pembangunan IKN juga dapat mempercepat pemerataan ekonomi yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Dengan keberadaan IKN, wilayah-wilayah di Kalimantan dan sekitarnya bisa menjadi pusat perekonomian baru.

Di sisi lain, menurut data yang dihimpun oleh pemerintah setempat, sektor jasa dan perdagangan menjadi dua sektor yang mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ini melalui program pelatihan dan pemberdayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk mereka agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan adanya lapangan pekerjaan yang terus terbuka, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor pendukung lainnya, angka pengangguran di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus menurun. Komitmen Presiden Prabowo yang memastikan masyarakat lokal terlibat aktif dalam pembangunan ini juga tercermin dalam kebijakan yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari daerah sekitar. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan manfaat ekonomi dari IKN tidak hanya dirasakan oleh pihak luar, tetapi juga oleh masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan IKN juga membuka peluang baru bagi sektor-sektor lain, seperti transportasi, logistik, dan pariwisata. Diharapkan, dengan keberadaan IKN yang semakin berkembang, wilayah Kalimantan Timur akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Salah satu proyek infrastruktur utama yang kini tengah dilaksanakan adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan IKN dengan wilayah-wilayah peyangga ibukota negara di Kalimantan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang, serta mempermudah akses bagi wisatawan yang ingin mengunjungi daerah tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, dalam beberapa tahun ke depan, kawasan IKN dapat menjadi salah satu pusat ekonomi regional yang memiliki daya tarik investasi yang tinggi.

Selain itu, proyek IKN juga dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Kalimantan Timur, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan yang mendukung kebutuhan IKN dan sekitarnya.

Tidak hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan pembangunan IKN. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan IKN, yang berbasis pada konsep kota pintar dan berkelanjutan, diharapkan tidak hanya menciptakan pusat ekonomi baru, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih hijau bagi masyarakat.

Pembangunan IKN membawa angin segar bagi ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Dengan komitmen kuat untuk mempercepat infrastruktur dan melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan, proyek IKN bukan hanya sebagai simbol perubahan politik, tetapi juga sebagai pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat luas bagi rakyat Indonesia. Diharapkan, kelanjutan pembangunan IKN ini akan menjadi tonggak baru bagi perekonomian Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Andi Mahesa )*

Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan resmi ke sejumlah negara sahabat. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan dunia internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks, kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan memperluas pasar ekspor.

Dalam konteks ini, kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar memenuhi protokol diplomatik, tetapi juga memiliki makna penting dalam konteks ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dan investasi di kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra-mitra strategis global. Kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara penting seperti China, Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara di Eropa dapat dipandang sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.

Kehadiran Presiden Prabowo di negara-negara tersebut memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya peduli pada hubungan diplomatik, tetapi juga mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dapat membawa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar semua perjanjian kerja sama atau MoU yang telah ditandatangani oleh para menteri dapat segera dilaksanakan.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri adalah memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Hal ini tentunya menarik bagi negara-negara yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka.

Semantara, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya optimis lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Kunjungan ini bukan hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing terutama dalam sektor berkelanjutan, serta kesiapan negara menghadapi tantangan krisis iklim.

Menurutnya, kunjungan tersebut juga dapat memperluas kemitraan ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan investasi antara Indonesia dan China senilai lebih dari USD10 miliar, yang menurut Presiden Prabowo adalah pencapaian signifikan bagi kedua negara.

Presiden Prabowo berkomitmen membangun kerja sama yang kuat dengan Tiongkok dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Pihaknya ingin terus bekerja sama dan bersinergi dengan China yang kembali menempati posisi penting di dunia. Menurutnya, China merupakan kekuatan besar yang tidak hanya berpengaruh di bidang ekonomi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kekuatan peradaban.

Oleh karena itu, presiden memandang bahwa partisipasi aktif dari para pengusaha Tiongkok menjadi salah satu elemen penting dalam mempererat kerja sama ekonomi kedua negara. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dalam pertemuan yang konstruktif bersama Presiden RRT, Xi Jinping, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi kedua negara dalam sejumlah bidang termasuk ekonomi.

Presiden Prabowo optimis kerja sama erat antara Indonesia dan China merupakan jalan menuju perdamaian dan kemakmuran kedua negara. Sejumlah nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperluas investasi di berbagai sektor juga telah ditandatangani. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dengan menyediakan fasilitas serta dukungan bagi para investor.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kunjungan Presiden Prabowo dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan mendukung transisi energi rendah karbon, investasi hijau, alih teknologi dan pengembangan industri teknologi energi bersih di Indonesia.

Dengan keunggulan penguasaan teknologi dan kapasitas energi terbarukan terbesar di dunia, Tiongkok dapat menjadi mitra strategis Indonesia dalam mempererat kerjasama di tiga sektor yaitu, investasi infrastruktur energi terbarukan dan penyimpanan energi, manufaktur dan rantai pasok teknologi energi bersih, serta dekarbonisasi industri, termasuk pengolahan mineral rendah karbon.

Fabby juga menekankan bahwa transisi energi bukan hanya pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai kemandirian energi nasional, sembari mengurangi emisi dari sektor energi dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kombinasi antara pengembangan energi terbarukan, investasi pada proyek energi terbarukan, dan penurunan emisi di sektor energi, akan mendukung tercapainya visi pertumbuhan ekonomi delapan persen di era kepemimpinan Prabowo. Dengan begitu, iklim investasi hijau di era Presiden Prabowo dapat terus berkembang dan dapat mempercepat pembangunan proyek energi terbarukan sehingga adanya pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia berusaha membuka peluang baru dalam perdagangan, investasi, energi, dan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, langkah-langkah strategis seperti ini sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global dan memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyatnya.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Farid Gunawan )*

Netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu pilar penting yang menjamin terlaksananya Pilkada yang adil, jujur, dan berintegritas. Dalam kontestasi politik seperti Pilkada, netralitas ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan elemen krusial yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat mengharapkan aparat keamanan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat menjalankan perannya tanpa keberpihakan, demi menciptakan proses pemilu yang sehat dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Komitmen untuk menjaga netralitas ini harus didukung oleh pengawasan dan transparansi yang ketat dari berbagai pihak. KPU dan Bawaslu, diharapkan selalu bersikap objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Langkah ini termasuk memastikan semua calon memiliki kesempatan yang sama tanpa ada tindakan diskriminatif. Begitu pula dengan TNI dan Polri, yang memainkan peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung, sehingga masyarakat bisa merasakan situasi yang aman dan kondusif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB Inspira), Rizqi Fathul Hakim menilai kinerja Polda Banten sangat baik terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Jaminan netralitas ini sangat penting bagi masyarakat untuk dapat merasa aman dan percaya pada proses demokrasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, Rizqi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, budayawan, dan kaum muda, untuk turut menjaga keamanan dan tradisi lokal di tengah perbedaan pilihan politik.

Pentingnya netralitas dalam Pilkada bukanlah sekadar harapan masyarakat semata, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang netral akan berdampak pada kualitas kepemimpinan daerah yang terpilih, karena pemimpin tersebut diharapkan muncul atas pilihan murni dari rakyat, bukan dari hasil manipulasi. Selain itu, netralitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara dan aparat juga menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Netralitas juga dapat mengurangi potensi konflik selama Pilkada. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, perpecahan kerap terjadi ketika ada dugaan ketidaknetralan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, menjaga netralitas berarti juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di masa-masa pemilihan yang rawan konflik. Apabila netralitas ini terjaga, maka masyarakat akan lebih siap menerima hasil Pilkada tanpa adanya kecurigaan atau protes yang mengarah pada konflik sosial.

Sebagai upaya menjaga netralitas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan dan kode etik yang ketat bagi para penyelenggara dan aparat. Kode etik ini berlaku untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sanksi yang tegas juga disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melanggar asas netralitas ini. Implementasi kode etik dan penegakan sanksi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa siapa pun yang memiliki kuasa dalam penyelenggaraan Pilkada dapat bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan pentingnya menjaga integritas dan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024. ASN wajib tidak berpihak dalam urusan politik, kecuali demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pelayan publik, ASN harus menjaga kehormatan agar tidak terlihat berpihak kepada kelompok tertentu. Netralitas ASN menjadi isu yang diawasi secara ketat, baik oleh masyarakat maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena kewenangan yang dimiliki ASN, mereka sangat rentan dipengaruhi oleh calon kepala daerah

Selain dari aspek regulasi, peran pengawasan masyarakat menjadi aspek tambahan yang penting. Dalam hal ini, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk ikut memantau jalannya Pilkada secara independen. Dengan pengawasan langsung dari masyarakat, setiap tindakan yang dianggap melanggar netralitas dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang berlangsung.

Dalam konteks Pilkada 2024, menjaga netralitas juga menjadi tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah dan banyaknya kontestasi yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah. Situasi ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan agar semua tahapan dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sinergi antara seluruh pihak terkait dalam Pilkada ini diharapkan dapat menjaga kondisi politik yang stabil di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kelancaran proses Pilkada secara keseluruhan.

Pada akhirnya, kesuksesan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir dari proses pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berjalan. Oleh karena itu, netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan menjaga netralitas, pemerintah dan seluruh instansi terkait telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, serta memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah seorang mahasiswa salah satu PTS di Sukabumi