Oleh: Ferry Septian)*

Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pertahanan nasional yang modern, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis global, pemerintah memperkuat kapasitas pertahanan melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertahanan siber, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Penguatan pertahanan nasional menjadi agenda strategis pemerintah untuk membangun Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan siap menghadapi berbagai dinamika global. Kebijakan pertahanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan operasional TNI, tetapi juga memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional, serta menciptakan ekosistem pertahanan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp329,5 triliun untuk fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027, meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung modernisasi pertahanan, kesiapan operasional, serta berbagai kebutuhan strategis menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Pertahanan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah personel dan kepemilikan alat utama sistem persenjataan. Keunggulan teknologi, kemampuan intelijen, pertahanan siber, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas industri pertahanan domestik semakin menentukan daya tangkal sebuah negara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya menuju kemandirian dalam pemeliharaan alutsista. Arah kebijakan tersebut penting karena kemampuan merawat dan memperpanjang usia operasional peralatan pertahanan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dukungan teknis dari luar negeri.

Kemandirian pemeliharaan juga memiliki konsekuensi strategis terhadap kesiapan operasional TNI. Ketika kemampuan perawatan, suku cadang, dan dukungan teknis dapat diperkuat di dalam negeri, Indonesia memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi perubahan hubungan geopolitik.

Kebijakan pertahanan 2027 karena itu perlu memperhitungkan seluruh siklus hidup alutsista, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, peningkatan kemampuan, hingga penggantian. Perencanaan semacam ini membuat anggaran pertahanan tidak berhenti pada aktivitas pembelian, tetapi menghasilkan kemampuan militer yang berkelanjutan.

Modernisasi juga perlu diarahkan pada kebutuhan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kekuatan pertahanan harus mampu menjaga wilayah darat, laut, udara, dan ruang digital secara terintegrasi agar ancaman dari berbagai arah dapat diantisipasi.

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendorong modernisasi alutsista sekaligus peningkatan kesejahteraan prajurit. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mengoperasikan, merawat, dan menjalankan sistem pertahanan negara.

Kesejahteraan prajurit menjadi bagian penting dari kesiapan pertahanan karena kualitas personel berhubungan langsung dengan profesionalisme dan kemampuan menjalankan tugas. Investasi pada sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pengadaan peralatan agar modernisasi tidak menghasilkan kesenjangan antara kecanggihan teknologi dan kapasitas penggunanya.

Dilansir dari CNBC, belanja pertahanan juga diarahkan untuk memperkuat alutsista sekaligus menghadapi ancaman perang siber. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ruang pertahanan telah melebar dari medan fisik menuju ruang digital yang dapat memengaruhi keamanan negara dan stabilitas masyarakat.

Ancaman siber memiliki karakter yang berbeda karena serangan dapat berlangsung tanpa batas geografis dan sulit segera diidentifikasi. Infrastruktur pemerintahan, layanan publik, sistem keuangan, komunikasi, serta fasilitas strategis dapat menjadi sasaran sehingga pertahanan siber perlu diposisikan sebagai bagian integral dari pertahanan nasional.

Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap ancaman hibrida. Perpaduan antara operasi informasi, disinformasi, serangan siber, tekanan ekonomi, dan aktivitas militer dapat menciptakan kerentanan yang tidak selalu terlihat melalui pendekatan pertahanan konvensional.

Anggaran pertahanan yang besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap program memiliki sasaran, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan agar modernisasi pertahanan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan anggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pertahanan memang membutuhkan kerahasiaan pada aspek tertentu, tetapi pengelolaan anggaran negara tetap harus memiliki akuntabilitas sesuai mekanisme hukum dan kelembagaan.

Dari sisi geopolitik, Indonesia perlu mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif sembari memperkuat kemampuan pertahanannya. Diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan karena daya tawar negara dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis turut dipengaruhi oleh kemampuan menjaga kepentingan nasional.

Indonesia tidak perlu terjebak dalam perlombaan persenjataan yang tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan strategis nasional. Prioritas harus diberikan kepada kemampuan yang memperkuat daya tangkal, menjaga wilayah, melindungi masyarakat, dan memastikan negara memiliki ruang manuver menghadapi berbagai kemungkinan.

Pertahanan 2027 juga perlu mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Peningkatan anggaran harus tetap berjalan sejalan dengan kemampuan ekonomi nasional agar pembangunan pertahanan tidak mengurangi kapasitas negara membiayai kebutuhan publik lainnya.

Dengan demikian, pengawalan pertahanan 2027 perlu ditempatkan sebagai agenda strategis lintas generasi. Ketika anggaran dikelola secara efektif, modernisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan, dan kemandirian teknologi diperkuat, Indonesia akan memiliki daya tangkal yang lebih kokoh menghadapi ancaman geopolitik global.

Pertahanan yang kuat bukan hanya mengenai kemampuan menghadapi perang, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, investasi pertahanan 2027 harus diarahkan untuk menjaga kedaulatan, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan Indonesia tetap memiliki posisi strategis di tengah perubahan dunia.

)* Pengamat Isu Luar Negeri

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipatif menghadapi dampak El Niño 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap ketersediaan air. Kesiapsiagaan dilakukan lintas sektor dengan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Berdasarkan pemutakhiran Juni 2026, sebanyak 482 Zona Musim (ZOM) atau 56,18 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama ketika El Niño bertepatan dengan musim kemarau.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Faisal.

Menurutnya, dampak El Niño dapat dirasakan pada sektor pertanian, ketersediaan air, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan menyesuaikan langkah mitigasi dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pemerintah perlu bergerak cepat merespons peringatan BMKG terkait potensi El Niño.

“Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan,” kata Amran saat rapat koordinasi antisipasi kemarau 2026.

Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penyesuaian pola tanam, optimalisasi irigasi, serta pemanfaatan sumber air untuk menjaga produktivitas pangan. Informasi prakiraan iklim juga menjadi dasar dalam menentukan waktu tanam dan langkah pengamanan produksi.

BMKG turut merekomendasikan penguatan pengelolaan waduk dan sumber air untuk mendukung kebutuhan irigasi, konsumsi masyarakat, serta sektor energi. Penguatan pemantauan harga dan produksi pangan juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat gangguan produksi.

Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang mengalami periode tanpa hujan lebih panjang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, pengelolaan lahan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. (*)

JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring menguatnya fenomena El Niño yang menyebabkan kondisi iklim semakin kering di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar dan wilayah dengan aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan kondisi iklim kering menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla. Cuaca yang minim hujan membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.

“Kondisi iklim kering menjadi kondisi, membuat lahan dibakar dan banyak asap,” jelasnya.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG pada Dasarian I Agustus 2026, fenomena El Niño menunjukkan intensitas yang sangat kuat. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan sejumlah indikator iklim yang menjadi parameter pemantauan BMKG.

“Hasil monitoring pada Dasarian I Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD dasarian (indeks bulanan) sebesar +0.457 (Juli: +0.242). Sementara itu, nilai SSTA di region Nino3.4 secara dasarian (ENSO bulanan) adalah sebesar +2.77 (Juli: +2.20), yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat,” kata Ardhasena.

Situasi ini membuat pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta pemegang konsesi perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan guna menghindari meluasnya titik api.

Di Provinsi Jambi, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla mengingatkan pemilik izin pemanfaatan lokasi atau konsesi untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Perusahaan pemegang konsesi diminta memastikan sistem pencegahan dan penanganan dini berjalan sepanjang periode rawan. Kesiapan tersebut diperlukan untuk menjaga wilayah garapan perusahaan sekaligus mempercepat penanganan apabila muncul titik api.

Upaya pengawasan juga diharapkan mencakup lahan di sekitar wilayah konsesi. Pemegang konsesi dinilai perlu menjaga area sekitar batas konsesi, minimal hingga lima hektare dari luas batas konsesi milik perusahaan.

Satgas menegaskan kelalaian dalam menjalankan kewajiban pencegahan dapat berujung pada sanksi. Perusahaan pemilik konsesi yang dianggap lalai dapat dikenai sanksi administratif hingga ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kondisi El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat, penguatan pencegahan menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kesiapsiagaan berjalan agar kondisi iklim kering tidak berkembang menjadi bencana kebakaran yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026 yang berpotensi memicu kemarau lebih panjang, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ancaman tersebut semakin perlu diantisipasi karena diperkirakan berlangsung bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino pada 2026 berpeluang berkembang hingga kategori kuat. Bahkan, peluang peningkatan menuju kategori amat kuat diperkirakan mencapai 75 persen pada periode Agustus-Oktober. Kondisi ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga dapat merembet pada ketersediaan air, pertanian, hingga ketahanan pangan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM Dr. Emilya Nurjani menjelaskan El Nino dan IOD positif merupakan fenomena iklim regional hingga global yang dapat memengaruhi pola curah hujan Indonesia. El Nino berkaitan dengan kondisi suhu muka laut di wilayah Pasifik tropis, sedangkan IOD positif dipengaruhi perbedaan suhu muka laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia.

Menurut Emilya, ketika kedua fenomena tersebut berkembang bersamaan, dampaknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus menyebabkan datangnya musim hujan lebih lambat.

Namun, tingkat risiko tidak sama di setiap daerah. Karakteristik geografis, pola monsun, topografi, bentuk lahan, kondisi hidrologis, hingga karakteristik geologi turut menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah.

Emilya menilai wilayah dengan pola iklim monsun, seperti sebagian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan kawasan selatan Indonesia, memiliki risiko lebih besar apabila periode kering berlangsung lebih lama. Sementara itu, daerah dengan karakteristik ekuatorial memiliki pola curah hujan yang berbeda.

Wilayah dengan ketersediaan air tanah relatif luas cenderung memiliki kemampuan adaptasi lebih baik. Sebaliknya, kawasan karst atau batuan gamping dapat menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan air. Emilya menegaskan setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda.

Dampak kekeringan juga berpotensi merambat ke sektor pertanian. Penurunan curah hujan dapat mengurangi ketersediaan air irigasi, mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko gagal panen. Pada saat bersamaan, kebutuhan air rumah tangga juga berpotensi terganggu.

Karena itu, Emilya mendorong perubahan pendekatan dari respons setelah bencana menjadi antisipasi berbasis informasi iklim. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kalender tanam, memilih varietas tahan kondisi kering, mengatur distribusi air, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat waduk, kolam retensi, sistem pemanenan air hujan, serta perlindungan daerah tangkapan air. Pemetaan risiko kekeringan secara lebih detail diperlukan agar intervensi dapat disesuaikan dengan tingkat kerentanan setiap wilayah.

Kesiapsiagaan serupa mulai diperkuat untuk menghadapi ancaman Karhutla. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, BPBD meningkatkan kewaspadaan seiring kondisi panas dan musim kemarau. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan seluruh personel tetap siaga selama 24 jam melalui posko untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Usman, sejumlah kawasan seperti Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat memiliki potensi kebakaran lahan. Di tingkat provinsi, tercatat 196 kejadian Karhutla di Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026, dengan 71 kejadian terjadi hanya dalam 10 hari pertama Agustus.

Penanganan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. BPBD Balikpapan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi lahan kering dapat mempercepat penjalaran api.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak turut meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Hanan, Kelompok Tani Hutan, Brigade Manggala Agni, serta perusahaan yang memiliki peralatan pemadam perlu dilibatkan dalam penanganan Karhutla.

Hanan menilai data wilayah rawan, ketersediaan sumber air, serta potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pemadaman berjalan secara terintegrasi.

Sementara itu, BNPB mencatat sebaran hotspot di Kalimantan masih menjadi perhatian. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyebut berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 terdapat 1.487 hotspot di Kalimantan. Sebanyak 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 560 titik di Kalimantan Barat, 74 titik di Kalimantan Selatan, 74 titik di Kalimantan Timur, dan tiga titik di Kalimantan Utara.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak hanya dilakukan melalui peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat pemantauan, kesiapan personel, pengelolaan sumber daya air, koordinasi lintas sektor, hingga pelibatan masyarakat. Dengan langkah antisipatif tersebut, potensi dampak kekeringan dan Karhutla diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi cuaca lebih kering menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan, pencegahan, operasi modifikasi cuaca, serta pengerahan sumber daya secara terkoordinasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan kondisi iklim.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla dengan mengerahkan tambahan armada udara untuk mendukung operasi di wilayah Kalimantan. Pada Jumat, 21 Agustus 2026, sebanyak lima pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang sebelumnya telah beroperasi di tiga provinsi Kalimantan. Penambahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan kemampuan respons terhadap kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Teddy menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan kekuatan udara secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sehingga dapat segera digerakkan apabila kebutuhan operasi meningkat. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, total 52 pesawat telah dikerahkan dalam penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, dengan 30 pesawat beroperasi di Kalimantan dan 22 pesawat lainnya berada di Sumatera.

Kesiapan tersebut difokuskan pada enam provinsi yang memiliki potensi kebakaran tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pemetaan wilayah rawan menjadi penting karena karakteristik karhutla berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut, semak belukar, maupun wilayah konservasi. Dengan mengetahui wilayah prioritas, pengerahan personel, pesawat, helikopter, serta peralatan pemadaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah juga memahami bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan pemadaman udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC tetap menjadi bagian dari strategi penanganan terpadu yang dilaksanakan bersama pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. Pendekatan terpadu tersebut diperlukan karena keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kemampuan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin dan mengendalikan api sebelum meluas.

Ristianto menjelaskan bahwa OMC bertujuan meningkatkan peluang turunnya hujan pada wilayah yang membutuhkan pembasahan. Ristianto mengatakan OMC hanya dapat dilaksanakan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian, sehingga pemantauan atmosfer menjadi faktor penting dalam menentukan waktu operasi. Karena itu, pemerintah tetap menempatkan pemadaman darat, patroli, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan kawasan rawan sebagai bagian utama dari strategi pengendalian karhutla.

Selain OMC, penguatan armada udara juga dilakukan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat. Sejumlah helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, serta helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman, khususnya di Kalimantan Tengah. Ristianto mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memperluas jangkauan operasi, tetapi pengerahannya tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, dan standar keselamatan penerbangan.

Faktor keselamatan menjadi perhatian karena asap tebal dalam beberapa hari terakhir menghambat operasi udara di sejumlah wilayah, antara lain sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Jarak pandang yang terbatas dapat menyulitkan pilot dalam mengidentifikasi sasaran maupun menentukan jalur penerbangan yang aman. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memaksakan penggunaan helikopter ketika kondisi atmosfer tidak memenuhi standar keselamatan, sementara satuan tugas darat terus bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Nasional menegaskan bahwa Kalimantan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam penanganan karhutla. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah kebakaran masih terjadi di beberapa wilayah Kalimantan dan membutuhkan penanganan cepat. Pemantauan secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan titik api yang berhasil dipadamkan tidak kembali membesar dan menyebar ke kawasan lainnya.

BPBD Kabupaten Paser telah melakukan pemadaman melalui jalur darat sekaligus pemantauan setelah api berhasil dipadamkan untuk memastikan tidak terdapat bara yang kembali memicu kebakaran. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BPBD bersama relawan dan petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman darat, sementara pemantauan menggunakan drone menemukan masih terdapat enam hingga tujuh titik api di wilayah Pendingin.

Rangkaian penanganan tersebut memperlihatkan bahwa menghadapi El Nino membutuhkan kesiapan dari hulu hingga hilir. Koordinasi antarlembaga juga menjadi kunci agar setiap sumber daya dapat dikerahkan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan aspek keselamatan personel maupun masyarakat. Upaya pemerintah dalam menghadapi El Nino pada akhirnya tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber penguatan fiskal. Sebagian keuntungan yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan dapat kembali berkontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama sebagai cadangan fiskal dan untuk membantu pengelolaan kewajiban negara. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga APBN tetap sehat sekaligus memastikan aset negara memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembenahan tata kelola BUMN telah menunjukkan hasil signifikan. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa keuntungan BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024.

“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, perbaikan tata kelola menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi perusahaan negara. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga memproyeksikan setoran dividen BUMN pada 2026 dapat mencapai Rp200 triliun tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang sangat cepat,” ujar Presiden.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana sebagian keuntungan Danantara kembali masuk ke kas pemerintah merupakan gagasan Presiden. Skema tersebut disiapkan untuk membangun cadangan fiskal sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan keuangan negara.

“Gagasan Presiden adalah mengalokasikan sebagian laba Danantara ke cadangan pemerintah,” kata Purbaya.

Purbaya menyampaikan bahwa penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dan masih membutuhkan pembahasan teknis bersama Danantara. Selain menjadi cadangan fiskal, penerimaan tersebut juga diarahkan membantu pengelolaan utang pemerintah. Dengan demikian, keuntungan perusahaan negara dapat dikelola secara lebih strategis tanpa menghilangkan fungsi Danantara dalam mengembangkan nilai aset melalui investasi.

Penguatan kontribusi BUMN terhadap negara juga didukung perbaikan kinerja sejumlah perusahaan. Pemerintah mencatat peningkatan keuntungan pada beberapa BUMN pada semester I 2026, antara lain PT Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN. Melalui optimalisasi dividen dan pengelolaan keuntungan yang bijak (prudent), pemerintah berupaya menciptakan bantalan fiskal yang lebih kuat. Kebijakan ini diharapkan menjaga kesehatan APBN, memperluas ruang pembiayaan pembangunan, serta memastikan aset dan perusahaan negara dikelola secara produktif untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional.

Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema pemanfaatan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan negara sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah mendorong agar keuntungan BUMN tidak hanya menjadi sumber pembiayaan investasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal ketika negara membutuhkan tambahan kapasitas anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bersama Danantara telah membahas mekanisme pengembalian sebagian dividen BUMN ke APBN sebagai cadangan fiskal.

Menurutnya, porsi keuntungan yang akan dialokasikan tersebut pada prinsipnya telah tersedia, meski mekanisme dan keputusan final masih dalam pembahasan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani.

“Masih dibicarakan dengan Pak Rosan. Diputuskan tahun ini katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Danantara disiapkan sebagai cadangan bagi keuangan negara.

Kebijakan itu dinilai strategis karena dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan melalui penerbitan utang baru, sekaligus menjaga fleksibilitas APBN dalam menghadapi kebutuhan fiskal yang dinamis.

“Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga,” ujarnya.

Optimisme pemerintah juga ditopang perkembangan kinerja Danantara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat hingga sekitar 400 persen dalam satu tahun sejak diluncurkan pada 2025.

Namun, Presiden menekankan pentingnya memastikan capaian tersebut melalui proses audit dan verifikasi menyeluruh.

“Dalam satu tahun beroperasi Danantara, saya dapat laporan bahwa revenue atau penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen, saudara-saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek,” kata Prabowo.

Presiden menilai, sekalipun hasil audit nantinya menunjukkan pertumbuhan lebih rendah, capaian tersebut tetap mencerminkan peningkatan signifikan.

“Kalau pun tidak 400 persen, 300 persen atau 200 persen, ini tetap peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun bekerja,” ujarnya.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan audit terhadap kinerja Danantara, optimalisasi dividen BUMN diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkokoh fondasi fiskal, menekan kebutuhan utang, serta memastikan APBN tetap memiliki daya tahan dalam menopang agenda pembangunan nasional. (*)

*) Oleh : Gavin Asadit

Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki arah baru seiring penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam mengelola aset strategis negara. Rencana mengalokasikan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan keuangan negara sekaligus memastikan keuntungan aset negara tetap memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Penempatan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal menjadi langkah cerdas karena negara dapat memanfaatkan keuntungan dari aset strategis tanpa mengurangi ruang Danantara untuk mengembangkan investasi. Kebijakan ini memperlihatkan upaya menyeimbangkan kepentingan penguatan aset dengan kebutuhan menjaga kesehatan APBN. Dengan demikian, dividen BUMN tidak hanya berperan sebagai hasil pengelolaan perusahaan negara, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BPI Danantara tengah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat ditempatkan sebagai cadangan fiskal. Kebijakan tersebut masih dibahas bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dengan keputusan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun ini. Langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan keuntungan BUMN tetap berjalan selaras dengan kepentingan investasi dan kebutuhan fiskal negara.

Kebijakan ini menjadi semakin penting setelah seluruh perusahaan BUMN dialihkan ke dalam pengelolaan Danantara sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang BUMN. Sebelumnya, dividen BUMN disetorkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dengan hadirnya Danantara, pengelolaan keuntungan BUMN diarahkan untuk memperkuat nilai aset sekaligus mendukung investasi jangka panjang.

Arah baru tersebut tidak berarti manfaat fiskal dari BUMN berkurang. Sebaliknya, sebagian keuntungan Danantara dapat dikembalikan dalam bentuk cadangan bagi keuangan negara. Gagasan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin efisien dan berkelanjutan. Cadangan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kebutuhan penarikan utang baru, terutama ketika biaya pembiayaan negara perlu dikelola secara cermat.

Dengan demikian, dividen BUMN dapat menjalankan dua fungsi strategis sekaligus. Sebagian keuntungan dapat tetap dimanfaatkan Danantara untuk investasi, pengembangan aset, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, sebagian lainnya dapat menjadi cadangan fiskal yang memperkuat kapasitas APBN. Pola ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mengembangkan aset negara dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal.

Kinerja Danantara juga menjadi modal optimisme dalam menjalankan strategi tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan laporan mengenai peningkatan pendapatan Danantara sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Presiden juga menekankan pentingnya audit dan pemeriksaan untuk memastikan capaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan apabila angka akhirnya berbeda, peningkatan pendapatan dalam rentang 200 hingga 300 persen tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Besarnya aset yang dikelola Danantara semakin memperlihatkan potensi strategis lembaga tersebut. Total aset BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara disebut mencapai sekitar US$1.000 miliar atau setara Rp17.800 triliun. Dengan skala aset tersebut, optimalisasi kinerja perusahaan negara memiliki peluang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia. Danantara juga ditargetkan mampu menghasilkan keuntungan minimal Rp800 triliun per tahun untuk mendukung kepentingan negara.

Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa komitmen terhadap proses konsolidasi laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset. Konsolidasi tersebut membutuhkan proses karena mencakup sekitar 1.000 perseroan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi BUMN yang terus diperkuat. Dukungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proses transformasi BUMN menunjukkan pentingnya sinergi antara pengelolaan aset dan kebijakan fiskal.

Pandangan positif juga datang dari Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Ia menilai pengalihan sebagian dividen BUMN untuk cadangan APBN merupakan opsi yang masuk akal. Menurutnya, keuntungan BUMN dapat digunakan secara seimbang, yakni sebagian diputar kembali melalui Danantara untuk investasi jangka panjang dan peningkatan nilai aset, sementara sebagian lainnya memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi negara.

Pendekatan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa dividen BUMN bukan sekadar penerimaan negara, melainkan instrumen strategis untuk mengelola kekayaan nasional. Pengaturan alokasi yang seimbang memungkinkan aset negara terus bertumbuh, sementara keuntungannya dapat menjadi bantalan fiskal ketika dibutuhkan. Dengan koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan dividen BUMN dapat menjadi bagian penting dalam membangun APBN yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan.

Kehadiran cadangan fiskal dari dividen BUMN juga memberikan ruang yang lebih luas bagi negara dalam menghadapi dinamika ekonomi tanpa mengurangi agenda pembangunan. Dana tersebut dapat menjadi instrumen penyangga untuk menjaga kesinambungan program prioritas, memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta memastikan manfaat dari aset strategis nasional dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan pembagian keuntungan yang proporsional, Danantara memiliki peluang memperkuat fungsi investasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan fiskal.

Mengarahkan sebagian dividen BUMN ke cadangan fiskal karenanya merupakan langkah cerdas dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi negara untuk mengoptimalkan aset, memperluas investasi, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan baru, sekaligus memastikan kekayaan BUMN tetap memberikan manfaat langsung bagi kepentingan pembangunan. Strategi ini menjadi wujud pengelolaan aset negara yang semakin adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Ralina Siahaan )*

Upaya memperkuat ketahanan fiskal negara membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin beragam di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Untuk itu, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah. Bukan sekadar menjadi setoran penerimaan negara, dividen BUMN dapat diarahkan sebagai cadangan fiskal yang membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) telah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat menjadi cadangan fiskal pemerintah. Meski demikian, skema dan besaran alokasi tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama BPI Danantara. Purbaya memastikan keputusan mengenai penyerahan cadangan fiskal tersebut akan ditetapkan pada tahun ini.

Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan yang dikelola Danantara dapat dicadangkan untuk memperkuat keuangan negara. Purbaya menyebut gagasan tersebut penting karena cadangan dari keuntungan Danantara diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menarik utang baru. Dengan demikian, optimalisasi keuntungan perusahaan negara tidak berhenti pada peningkatan kinerja korporasi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fiskal.

Gagasan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat target dividen BUMN yang terus meningkat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dividen BUMN pada 2026 mencapai Rp200 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan capaian dividen pada 2024 dan menunjukkan ekspektasi pemerintah terhadap peningkatan kontribusi perusahaan negara kepada perekonomian nasional.

Target Rp200 triliun tersebut diproyeksikan dapat dicapai tanpa adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan dari APBN. Bagi pemerintah, kondisi itu menjadi indikator bahwa BUMN mulai dituntut untuk semakin mandiri, efisien, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan dengan mengandalkan kapasitas bisnisnya sendiri. Jika target tersebut terealisasi, kontribusi perusahaan negara terhadap APBN akan semakin kuat tanpa harus diikuti tambahan beban modal dari anggaran pemerintah.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya melihat kontribusi BUMN secara bersih. Perhitungan dividen tidak cukup hanya dengan melihat besarnya setoran perusahaan negara kepada pemerintah, tetapi juga harus memperhitungkan PMN yang sebelumnya diterima dari APBN. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai seberapa besar kontribusi nyata BUMN terhadap keuangan negara.

Pada 2024, misalnya, keuntungan BUMN tercatat sekitar Rp186 triliun dengan dividen sebesar Rp85,5 triliun. Namun, setelah memperhitungkan PMN yang diterima dari APBN, kontribusi dividen bersih berada di kisaran Rp53 triliun. Sementara itu, pada 2025, keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp142,3 triliun. Setelah memperhitungkan PMN, dividen bersih yang menjadi kontribusi kepada negara berada di sekitar Rp138 triliun.

Proyeksi 2026 memperlihatkan arah yang lebih kuat. Dengan target dividen Rp200 triliun tanpa PMN, kontribusi bersih BUMN terhadap negara berpotensi meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan BUMN juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat fiskal yang lebih besar bagi negara.

Namun, kebijakan peningkatan dividen harus berjalan beriringan dengan penguatan fundamental perusahaan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah untuk melanjutkan efisiensi BUMN agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Anis Byarwati juga menilai BUMN memiliki posisi strategis sebagai instrumen kehadiran negara dalam mengelola sumber daya dan sektor-sektor yang memiliki kepentingan publik. Karena itu, optimalisasi BUMN harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Prinsip tersebut penting agar orientasi terhadap penerimaan negara tidak membuat perusahaan negara kehilangan fungsi sosial dan strategisnya.

Pada titik inilah reformasi BUMN menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan perusahaan negara memiliki tata kelola yang transparan, struktur bisnis yang efisien, manajemen profesional, serta strategi investasi yang menghasilkan nilai tambah. BUMN yang sehat akan mampu menghasilkan keuntungan lebih besar, memberikan dividen yang lebih kuat, sekaligus tetap menjalankan mandat pembangunan.

Peningkatan dividen BUMN juga berpotensi memberikan efek positif terhadap pengelolaan APBN. Semakin besar penerimaan yang berasal dari kinerja perusahaan negara, semakin luas pula ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program pembangunan lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pembiayaan defisit.

Karena itu, gagasan menjadikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan fiskal patut dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan keuangan negara. Pemerintah tetap perlu menjaga disiplin dalam menentukan besaran dividen agar tidak mengganggu kebutuhan investasi dan pengembangan BUMN. Keseimbangan antara kepentingan fiskal jangka pendek dan keberlanjutan bisnis perusahaan harus menjadi landasan utama.

Jika dikelola secara konsisten, dividen BUMN dapat berkembang menjadi salah satu pilar baru ketahanan fiskal nasional. Perusahaan negara tidak hanya dituntut menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan keuangan negara. Sebab, BUMN yang efisien, sehat, dan produktif bukan hanya menguntungkan negara sebagai pemilik, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Tahap awal kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 10, termasuk dalam pembelian BBM jenis Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memperketat penyaluran BBM subsidi, melainkan memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi juga berpotensi memberikan efisiensi terhadap anggaran negara. Pemerintah masih melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran penghematan yang dapat diperoleh, namun secara kasar penghematannya diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

“Nanti ada penghematan, tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya tidak salah,” tuturnya.

Dari sisi kesiapan distribusi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyebut Pertamina sebagai penyalur utama energi nasional pada dasarnya telah siap mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kesiapan tersebut mencakup infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan pelayanan dan distribusi energi tetap berjalan.

“Pertamina sudah siap mengikuti keputusan pemerintah, baik jika nantinya mekanisme penyaluran menggunakan skema berbasis desil ekonomi masyarakat maupun berdasarkan kriteria spesifik kendaraan bermotor,” ungkap Saleh.

Lebih lanjut, Saleh menilai kepastian waktu pelaksanaan regulasi BBM menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan subsidi dapat berjalan efektif. Kejelasan regulasi diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.

“Keputusan terkait kebijakan subsidi di antaranya revisi Perpres 191 Tahun 2014 atau kebijakan baru subsidi tepat harus sudah jelas di tahun ini sehingga bisa melewati proses sosialisasi dan transisi di 2026 menuju penerapan yang lebih luas di 2027,” jelasnya.

Kepastian regulasi dan kesiapan infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi penyaluran subsidi energi. Melalui kebijakan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran subsidi, menjaga efisiensi anggaran, serta memastikan bantuan energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.