Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Ruang publik Indonesia sedang menghadapi tantangan baru seiring semakin derasnya arus informasi digital. Demokrasi memang menjadi lebih terbuka karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa persoalan ketika informasi yang beredar tidak selalu disertai akurasi, konteks, dan tanggung jawab. Media sosial membuat sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan menit, bahkan sebelum kebenarannya sempat diperiksa.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ruang publik hari ini bukan lagi sekadar mengenai banyak atau sedikitnya informasi, tetapi mengenai kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai ruang publik kini semakin bebas, tetapi kebebasan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas isi yang memadai. Informasi yang viral terkadang lebih banyak didorong oleh kontroversi, sensasi, maupun unsur emosional dibandingkan substansi persoalan yang sebenarnya penting bagi masyarakat.

Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena persepsi publik dapat dibentuk oleh informasi yang paling cepat beredar, bukan selalu oleh informasi yang paling benar. Potongan pernyataan dapat dilepaskan dari konteks, video lama dapat kembali disebarkan dengan narasi baru, dan judul berita dapat dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian tanpa menggambarkan isi secara utuh. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat berisiko menilai sebuah persoalan hanya berdasarkan informasi parsial.

Hingga Juli 2026, jumlah pengaduan tercatat sekitar 800 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat semakin aktif mengawasi pemberitaan. Namun, peningkatan pengaduan juga menunjukkan bahwa persoalan akurasi, keberimbangan, penggunaan narasumber, hingga pemenuhan hak jawab masih menjadi tantangan bagi industri media.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi publik. Kritik terhadap komunikasi pemerintah tidak selayaknya dipandang hanya sebagai persoalan pencitraan, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan agar substansi kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Program pemerintah, kebijakan strategis, dan agenda pembangunan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui komunikasi yang jelas, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik.

Dalam beberapa kesempatan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda pembangunan justru mendapat perhatian karena potongan atau bagian tertentu yang lebih mudah menjadi bahan percakapan di media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa substansi kebijakan dapat kalah bersaing dengan isu yang lebih ringan atau kontroversial. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pesan utama dari setiap kebijakan dapat diterima publik secara sederhana, terukur, dan tidak mudah terdistorsi oleh narasi yang berkembang di ruang digital.

Pandangan mengenai pentingnya menjaga ruang publik juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengingatkan bahwa derasnya arus informasi perlu diimbangi kecermatan masyarakat dalam memilah informasi berdasarkan fakta dan data. Bagi Puan, ruang digital tidak boleh dikuasai politik kebencian, polarisasi, maupun kepentingan yang sengaja memecah masyarakat. Namun, upaya menjaga ruang publik juga tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membatasi kritik.

Di sinilah batas penting harus dijaga. Demokrasi membutuhkan kritik, bahkan kritik terhadap pemerintah sekalipun. Akan tetapi, kritik akan lebih bermakna apabila lahir dari pemahaman terhadap persoalan, memiliki dasar data, dan tidak berhenti pada tuduhan. Kritik yang hanya mengandalkan kemarahan berpotensi memperbesar polarisasi, sementara kritik yang disertai argumentasi dan solusi dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan.

Tantangan tersebut semakin terasa dalam dinamika aksi demonstrasi. Informasi mengenai unjuk rasa kini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui foto, video, maupun berbagai pesan berantai. Persoalannya, tidak semua materi tersebut menggambarkan kondisi terkini. Video lama dapat digunakan kembali, lokasi dapat disalahartikan, bahkan narasi tertentu dapat sengaja dibangun untuk memancing emosi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa sumber, waktu, dan konteks sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi.

Ketua Bidang OKP Kemahasiswaan, LSM dan Ormas PB PMII M. Muham Tahsir juga menekankan pentingnya menjaga aksi demonstrasi tetap damai dan konstitusional. Menurutnya, pengalaman demonstrasi yang diwarnai kerusakan maupun tindakan anarkis harus menjadi pelajaran agar penyampaian aspirasi tidak kehilangan substansi. Kritik dapat disampaikan melalui berbagai cara, mulai dari aksi damai, diskusi publik, kajian, kegiatan sosial, hingga kampanye digital yang berbasis argumentasi.

Pada akhirnya, menjaga ruang publik bukan tanggung jawab satu institusi. Pers membutuhkan profesionalisme dan etika. Pemerintah membutuhkan komunikasi publik yang terbuka dan efektif. Masyarakat membutuhkan literasi digital dan kedewasaan dalam menerima informasi. Platform digital juga perlu menjalankan tanggung jawab agar ruang informasi tidak berkembang menjadi arena penyebaran kebencian dan manipulasi.

Indonesia membutuhkan ruang publik yang ramai oleh gagasan, bukan sekadar kegaduhan. Demokrasi harus tetap menyediakan ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan, tetapi semuanya perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama. Di tengah banjir informasi, masyarakat perlu belajar bahwa tidak semua yang viral layak dipercaya dan tidak semua yang populer memiliki nilai penting.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

GRESIK — Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kesiapan dua fasilitas pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik diharapkan menjadi motor baru bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian.

Dua smelter tersebut diproyeksikan mampu memurnikan hingga 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun ketika beroperasi secara penuh. Kapasitas besar itu menempatkan Gresik sebagai salah satu pusat pemurnian tembaga terbesar di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengolahan sumber daya mineral agar tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pemulihan produksi dilakukan secara bertahap setelah kedua fasilitas sempat mengalami gangguan operasional dan pasokan. Pada tahun ini, tingkat produksi ditargetkan berada di kisaran 65 persen, kemudian meningkat menjadi 75 persen pada semester I 2027 dan mencapai kapasitas penuh pada semester II 2027.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp100 triliun, mungkin Rp120 triliun setiap tahunnya,” kata Tony.

Menurut dia, smelter PTFI di Gresik telah siap untuk kembali beroperasi. Bersama PT Smelting, fasilitas tersebut akan memperkuat kemampuan pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri hingga mencapai 3 juta ton per tahun.

“Saat ini smelter PTFI di Gresik telah siap untuk beroperasi kembali dan bersama smelter PT Smelting yang juga kita miliki akan memiliki kapasitas pemurnian 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun,” ujar Tony.

Kapasitas tersebut dinilai tidak hanya penting dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga menjadi bukti semakin kuatnya arah hilirisasi nasional. Dengan pengolahan konsentrat dilakukan di dalam negeri, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya mineral dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, industri, serta masyarakat.

Pemulihan bertahap kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat kembali aktivitas industri pengolahan tembaga nasional. Ketika kapasitas penuh tercapai, keberadaan smelter di Gresik akan memperkuat ekosistem industri hilir, membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, pengoperasian dua smelter Freeport di Gresik menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempertegas konsistensi kebijakan hilirisasi. Penguatan industri pengolahan di dalam negeri diharapkan mampu menjadikan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah kembali membuktikan komitmen dan keberhasilannya yang gemilang dalam mewujudkan program hilirisasi industri mineral secara masif di Tanah Air. Beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan bangsa ini. Fasilitas megah berstandar internasional ini tidak hanya menjadi simbol kemandirian industri nasional yang semakin tangguh, tetapi juga menjadi mesin penggerak perekonomian utama yang siap memberikan keuntungan finansial berskala raksasa bagi negara.

Operasional smelter raksasa ini dipastikan berjalan lancar guna memperkuat rantai pasok industri. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, memastikan kesiapan operasional fasilitas peleburan tersebut saat menyampaikan pemaparan pada sebuah sesi diskusi dan wawancara di stasiun televisi nasional baru-baru ini.

“Smelter nanti mulai bulan September sudah mulai akan produksi lagi. Smelter Manyar akan mulai produksi copper (tembaga) katoda,” ujar Tony.

Lebih dari itu, penyelesaian fasilitas pemurnian berteknologi mutakhir ini merupakan bukti paling nyata dari kesuksesan kebijakan hilirisasi yang menjadi ujung tombak perekonomian di bawah pemerintahan saat ini. Melalui infrastruktur tersebut, Indonesia kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama yang memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga berskala global yang sangat dihormati di mata dunia.

“Pencapaian ini menjadikan Gresik sebagai pusat pemurnian mineral tembaga terbesar dalam sejarah hilirisasi Indonesia dan ini juga menegaskan komitmen nyata PTFI dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri untuk pertumbuhan industri nasional,” kata Tony.

Dampak positif dari strategi hilirisasi ini tentu tidak berhenti pada penciptaan nilai tambah produk semata. Pada saat kapasitas produksi telah mencapai titik puncaknya, setoran penerimaan kepada kas negara diproyeksikan akan melonjak tajam dan sangat drastis. Hal ini menjadi katalisator pendanaan segar yang sangat krusial untuk mengeksekusi program-program pro-rakyat yang telah dirancang pemerintah.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp 100 triliun, mungkin Rp 120 triliun setiap tahunnya. Jadi itulah kontribusi Freeport kepada negara,” tegas Tony.

Pencapaian luar biasa ini semakin menegaskan kepada publik bahwa visi besar kepemimpinan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam adalah sebuah wujud nyata rasa cinta Tanah Air. Dengan lonjakan pendapatan negara yang signifikan, fondasi perekonomian nasional diyakini akan tumbuh semakin tangguh. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah selalu berkomitmen memastikan Indonesia melangkah maju sebagai bangsa berdaulat yang senantiasa mampu menjamin kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.(*)

Oleh: Dwi Saputri)*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun manfaatnya akan lebih besar apabila tidak berhenti pada penambangan dan penjualan bahan mentah. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengolah SDA di dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Pengembangan industri pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur, menjadi salah satu wujud nyata upaya tersebut. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Pemerintah bersama Danantara telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026. Selanjutnya, 13 proyek hilirisasi lainnya kembali dimulai pada 29 April 2026. Berbagai proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak lagi ditempatkan sebagai kebijakan sektoral, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun struktur ekonomi yang lebih kuat. Menurut Prabowo, strategi tersebut penting agar Indonesia tidak hanya mengolah sumber daya alam di dalam negeri, tetapi juga memiliki teknologi dan jaringan pasar yang mampu memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Dalam konteks tembaga, Gresik memiliki posisi strategis. Kehadiran fasilitas pemurnian milik PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pusat penting pengolahan mineral tembaga di Indonesia. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan fasilitas smelter Manyar terintegrasi dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga berskala global. Seluruh infrastruktur pengolahan di kawasan tersebut juga telah memasuki tahap kesiapan operasional.

Menurut Tony, keberadaan fasilitas pemurnian tembaga dan emas tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas hilirisasi PTFI, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah mineral di dalam negeri. Artinya, manfaat ekonomi dari kekayaan mineral Indonesia tidak berhenti pada proses penambangan, tetapi dilanjutkan melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Smelter Manyar memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Fasilitas tersebut akan beroperasi berdampingan dengan smelter pertama PTFI yang dikelola PT Smelting di Gresik. Apabila kedua fasilitas tersebut beroperasi secara optimal, kapasitas pemurnian konsentrat tembaga PTFI di Gresik diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton per tahun.

Kapasitas tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya potensi produk hilir yang dapat dihasilkan. Kedua smelter diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak setiap tahun. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrat mineral, sehingga keberadaan smelter menjadi instrumen penting untuk menangkap nilai tambah di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi komoditas. Hilirisasi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, meningkatkan aktivitas industri pendukung, serta memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi nasional. Semakin panjang rantai pengolahan yang dapat dilakukan di Indonesia, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan negara.

Dari sisi penerimaan negara, potensi hilirisasi tembaga juga sangat signifikan. PTFI memproyeksikan bahwa apabila operasional smelter di Gresik mencapai tingkat 100 persen, perusahaan dapat memberikan kontribusi keuangan kepada negara hingga sekitar Rp100 triliun setiap tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus menyediakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Lebih jauh, tembaga merupakan mineral strategis yang dibutuhkan dalam berbagai sektor industri, mulai dari kelistrikan, elektronik, konstruksi, energi terbarukan, hingga kendaraan listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk-produk tersebut, penguasaan atas rantai pasok tembaga menjadi semakin penting. Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mengambil posisi lebih besar dalam rantai industri global.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan hilirisasi tembaga berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memastikan ketersediaan energi dan infrastruktur, serta mendorong transfer teknologi agar Indonesia secara bertahap mampu menguasai lebih banyak tahapan pengolahan hingga menghasilkan produk turunan bernilai tinggi.

Selain itu, pengawasan terhadap aspek lingkungan dan tata kelola juga perlu diperkuat agar percepatan hilirisasi tetap berjalan seimbang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas industri dapat dirasakan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta program pemberdayaan masyarakat.

Hilirisasi tembaga di Gresik bukan sekadar pembangunan fasilitas pemurnian mineral, tetapi merupakan bagian dari upaya Indonesia mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi. Harapannya, keberadaan smelter di Gresik dapat menjadi salah satu fondasi bagi terbentuknya industri tembaga nasional yang semakin terintegrasi, menciptakan nilai tambah yang besar, memperkuat penerimaan negara, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, hilirisasi diharapkan mampu membawa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga menguasai teknologi, industri, dan nilai tambah dari kekayaan tersebut, sehingga semakin berdaulat dan kompetitif dalam rantai pasok global.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Zhafran Goldwin)

Indonesia sedang memasuki babak penting dalam perjalanan membangun kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya mineral. Salah satu tonggak strategisnya berada di Gresik, Jawa Timur, melalui penguatan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Kehadiran smelter Freeport di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, bukan sekadar membangun fasilitas industri, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia semakin berani mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi di dalam negeri.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ia menilai pembangunan hilirisasi merupakan proyek besar dan bersejarah bagi Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengolahan tembaga di Gresik. PT Freeport Indonesia memastikan smelter Manyar di kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, mulai memproduksi katoda tembaga pada September 2026. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan operasional produksi tersebut berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Kepastian produksi katoda tembaga ini menjadi momentum penting bagi agenda hilirisasi nasional. Smelter Manyar tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mulai membangun kemampuan untuk mengolah kekayaan alamnya sendiri hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Menurut Tony Wenas, pasokan konsentrat tembaga dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai volume yang cukup sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau furnace. Pengoperasian smelter dilakukan secara bertahap dan tidak langsung berjalan dalam kapasitas penuh. Pada tahap awal, operasional berada di bawah 30 persen. Setelah tahap awal tersebut, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap.

PTFI menargetkan Smelter Manyar dapat mencapai kapasitas produksi 100 persen pada akhir 2027. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri berskala besar membutuhkan proses panjang, mulai dari kesiapan fasilitas, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga stabilitas proses produksi. Smelter Manyar dibangun dengan nilai investasi sekitar US$3,7 miliar atau setara Rp58 triliun.

Nilai investasi tersebut menjadikannya salah satu proyek hilirisasi mineral terbesar yang pernah digarap pihak swasta di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut dilengkapi Precious Metal Refinery berkapasitas 6.000 ton per tahun untuk mengekstraksi emas, perak, dan berbagai mineral ikutan lainnya.

Kehadiran fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan. Ada investasi besar, teknologi, tenaga kerja, serta infrastruktur industri yang dibangun untuk mengubah komoditas tambang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi semakin strategis karena tembaga merupakan salah satu mineral penting dalam perkembangan industri modern.

Tembaga digunakan dalam sektor kelistrikan, elektronik, konstruksi, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga berbagai kebutuhan industri strategis. Dengan menguasai proses pemurnian dan pengembangan produk turunannya, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membangun rantai pasok industri di dalam negeri.

Lebih jauh, hilirisasi juga membuka peluang berkembangnya industri turunan. MIND ID melalui Freeport Indonesia telah bersinergi dengan PINDAD untuk mengoptimalkan katoda tembaga sebagai bahan baku produksi brass cup. Rencana pengembangan berikutnya mencakup fasilitas produksi batang dan kawat tembaga serta pipa tembaga. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem industri yang semakin panjang dan terintegrasi, sehingga nilai ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar oleh Indonesia.

Dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Pertumbuhan industri pengolahan dan manufaktur turunan berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang bagi tumbuhnya industri pendukung nasional. Ketika sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai komoditas yang keluar dari Indonesia, tetapi diolah menjadi produk industri, maka nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat semakin banyak berputar di dalam negeri.

Smelter Manyar juga menunjukkan keberanian Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok mineral global. Negara dengan cadangan sumber daya alam yang besar tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia harus memiliki kemampuan mengolah, memurnikan, mengembangkan produk turunan, serta menghubungkan sektor pertambangan dengan industri manufaktur. Karena itu, dimulainya produksi katoda tembaga di Smelter Manyar pada September 2026 layak dipandang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan hilirisasi nasional.

Dengan investasi besar, kapasitas pengolahan yang signifikan, serta rencana peningkatan produksi hingga 100 persen pada akhir 2027, proyek ini membawa pesan kuat bahwa Indonesia sedang membangun fondasi industri yang lebih mandiri. Hilirisasi tembaga di Gresik pada akhirnya bukan sekadar tentang Freeport, smelter, atau produksi katoda. Ini adalah tentang arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan industri, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan memastikan manfaat sumber daya nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan mengerahkan kekuatan darat dan udara.

Langkah ini dilakukan menyusul kembali munculnya titik panas dan kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dukungan udara diperkuat dengan pengerahan tiga pesawat Casa NC-212 milik Skadron Udara 4 TNI Angkatan Udara (AU) untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan.

Kadispenau Marsma TNI, I Nyoman Suadnyana, mengatakan tiga pesawat tersebut diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Tiga pesawat terbang dari Lanud Abdulrachman Saleh Jumat ini menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di wilayah tersebut,” kata Nyoman.

Menurut dia, pengerahan pesawat menjadi bentuk dukungan TNI AU terhadap OMC sekaligus menambah kekuatan armada yang telah berada di Kalimantan.

Saat ini terdapat 20 pesawat berbagai jenis yang mendukung penanganan karhutla di wilayah tersebut, termasuk pesawat OMC dan 12 helikopter besar untuk operasi water bombing.

Nyoman mengatakan dukungan tersebut diharapkan semakin optimal dalam membantu mengurangi dampak kabut asap.

Sebelumnya, sebanyak 42 pesawat dikerahkan ke enam provinsi yang memiliki potensi karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Di sisi darat, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” kata

Operasi darat mencakup pemantauan hotspot, patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, pembasahan, pendinginan, serta penyekatan lokasi terbakar.

Pemerintah juga memperkuat ketersediaan sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor, terutama karena kondisi kering membuat sumber air permukaan semakin terbatas.

BNPB turut memperkuat satgas darat dan udara di enam provinsi prioritas. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan helikopter telah digunakan untuk patroli, OMC, dan water bombing sesuai kebutuhan di lapangan.

BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, memperkuat deteksi dini, serta memastikan kesiapan sarana pemadaman.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran di wilayah rawan dan segera melaporkan kebakaran agar dapat ditangani dengan cepat.

Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Strategi dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), deteksi dini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan OMC dioptimalkan untuk meningkatkan peluang hujan sekaligus membasahi wilayah yang rawan kebakaran.

“Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Ristianto.

Selain OMC, pemerintah memperkuat patroli, pemadaman darat, pendinginan, penyekatan, serta penambahan personel dan sarana. Dukungan udara juga mencakup helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.

“Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara,” katanya.

Penggunaan armada udara tetap mempertimbangkan jarak pandang, asap, cuaca, dan keselamatan penerbangan. Jika OMC tidak memungkinkan atau water bombing terkendala, satgas darat tetap melakukan pemadaman dan pendinginan.

“Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.

Di Kalimantan Selatan, pencegahan juga diperkuat melalui patroli terpadu dan edukasi masyarakat. PT Hasnur Citra Terpadu bersama BPBD Kabupaten Tapin mendorong masyarakat ikut mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Estate Department Head Coordinator PT HCT, Roni Yansyah, mengatakan patroli ini bertujuan memperkuat pencegahan karhutla

“Patroli ini bertujuan memperkuat pencegahan karhutla sekaligus membangun sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan,” kata Roni Yansyah.

Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan 40 armada udara untuk penanganan karhutla, terdiri atas 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu bersama BNPB dan BMKG.

“Pemerintah all out tangani karhutla. Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi dengan BNPB dan BMKG dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Raja Juli.

Raja Juli menambahkan jika persoalan karhutla membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

“Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Oleh: Rofila Safitri )*

Pemerintah memperkuat strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan hotspot, deteksi dini, patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat, hingga pengerahan helikopter water bombing.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah rawan karhutla. Pelaksanaan penyemaian awan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan potensial.

Ristianto menegaskan OMC tidak berdiri sendiri dalam pengendalian karhutla. Operasi itu tetap didukung pemadaman melalui jalur darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang telah menjalankan OMC. Operasi melalui Posko Pontianak berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 dengan sembilan sorti penerbangan dan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terbaru. BMKG bersama pihak terkait terus memantau kondisi atmosfer untuk memastikan operasi dapat dilakukan secara efektif.

Situasi di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan berbeda. OMC telah dilakukan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus serta 11-15 Agustus 2026. Total pelaksanaan mencapai 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.

Ristianto menyampaikan kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus diperkirakan masih didominasi cuaca kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Kondisi itu membuat kesempatan melaksanakan OMC dalam waktu dekat menjadi lebih kecil.

Pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari peluang penyemaian apabila awan potensial mulai terbentuk. Sementara di Kalimantan Selatan, pemerintah memantau perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla sebagai dasar menentukan kebutuhan OMC.

Pelaksanaan OMC memiliki batasan teknis karena keberhasilannya bergantung pada kondisi atmosfer. Penyemaian hanya dapat dilakukan ketika terdapat awan yang memenuhi persyaratan untuk dimodifikasi.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya menghasilkan hujan. Pemadaman darat, patroli terpadu, penyekatan, pembasahan, pendinginan, serta penguatan personel tetap menjadi bagian penting dalam memutus penyebaran api.

Dukungan udara digunakan untuk melengkapi pekerjaan satuan tugas di lapangan. Helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing disiapkan untuk menjangkau wilayah yang sulit didatangi melalui jalur darat.

Ristianto menjelaskan penambahan armada udara ditujukan untuk memperluas jangkauan operasi, terutama di lokasi yang membutuhkan pembasahan dari udara. Pengoperasian armada tetap mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta aspek keselamatan penerbangan.

BNPB turut memperkuat operasi udara dengan menempatkan puluhan armada di enam provinsi prioritas. Wilayah itu meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukan secara terukur berdasarkan kebutuhan penanganan. Kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.

Berton menilai kekuatan udara harus berjalan beriringan dengan kemampuan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI-Polri, serta relawan tetap dibutuhkan untuk memastikan api dapat ditangani hingga tuntas.

Efektivitas water bombing juga dipengaruhi ketersediaan sumber air dan kondisi cuaca. BNPB bekerja sama dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi mendukung pelaksanaan OMC.

Pemerintah daerah di enam provinsi prioritas diminta memperkuat sistem deteksi dini dan memastikan sarana pemadaman selalu siap digunakan. Pemantauan hotspot dan laporan masyarakat menjadi bagian penting untuk menemukan potensi kebakaran sedini mungkin.

Pencegahan juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat. BNPB mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah rawan dan segera melaporkan apabila menemukan kebakaran kepada otoritas setempat.

Langkah serupa diterapkan di Kalimantan Selatan melalui patroli terpadu yang dilakukan PT Hasnur Citra Terpadu bersama BPBD Kabupaten Tapin. Kegiatan itu diarahkan untuk memantau kawasan rawan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi karhutla.

Estate Department Head Coordinator PT HCT, Roni Yansyah, menjelaskan patroli tidak hanya berfungsi sebagai pemantauan. Kegiatan itu juga menjadi sarana membangun sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan dalam mencegah kebakaran.

Roni menilai pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan dan pentingnya pelaporan dini menjadi bagian dari upaya mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran.

Pemerintah terus mengevaluasi perkembangan cuaca, titik panas, kondisi api, serta keamanan operasi udara. Penyesuaian itu diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi dengan tingkat kebutuhan paling tinggi.

Melalui kombinasi deteksi dini, pencegahan, patroli, pemadaman darat, OMC, dan water bombing, pemerintah berupaya menekan risiko karhutla meluas. Strategi terpadu menjadi penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan titik api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

*) Pengamat Penanganan Bencana Alam

Oleh: Yasa Saputra )*

Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan dengan memadukan operasi modifikasi cuaca (OMC), deteksi dini, patroli, pemadaman darat, hingga dukungan armada udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan OMC menjadi salah satu instrumen dalam strategi pengendalian karhutla. Operasi ini diarahkan untuk meningkatkan peluang hujan dan membantu membasahi wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Ristianto menekankan bahwa OMC tidak berjalan sendiri. Pelaksanaannya tetap disertai pemadaman darat, patroli terpadu, deteksi dini, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah.

Di Kalimantan Barat, OMC telah berlangsung pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode itu, tercatat sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca terkini. BMKG berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi atmosfer mendukung operasi penyemaian awan.

Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Operasi itu mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.

Ristianto menyebut kondisi Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus masih diprakirakan kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Situasi itu membuat peluang OMC dalam waktu dekat relatif kecil, meskipun pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mencari kesempatan penyemaian.

Pemerintah juga terus memantau kondisi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, hotspot, dan situasi karhutla. Pelaksanaan OMC akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan serta keberadaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.

Dukungan udara turut diperbesar untuk membantu satuan tugas darat menjangkau lokasi yang sulit diakses. Kementerian Kehutanan bersama BNPB memperkuat penggunaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing sesuai kondisi lapangan.

Ristianto menyampaikan bahwa penambahan armada udara diarahkan untuk memperluas jangkauan operasi, terutama pada titik yang membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap memperhitungkan jarak pandang, ketebalan asap, kondisi cuaca, dan keselamatan penerbangan.

BNPB juga memastikan puluhan armada udara disiagakan di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Armada itu terdiri atas helikopter patroli, pesawat OMC, serta helikopter water bombing.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan distribusi armada dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah. Penempatan kekuatan udara dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Di Kalimantan Tengah, misalnya, BNPB menyiagakan satu helikopter patroli, satu pesawat OMC, dan empat helikopter water bombing. Kalimantan Barat mendapat dukungan dua helikopter patroli, satu pesawat OMC, serta lima helikopter water bombing.

Efektivitas operasi udara tetap membutuhkan dukungan tim darat. Personel BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan relawan berperan dalam memastikan pemadaman dapat dilanjutkan setelah titik api dijangkau dari udara.

BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi digunakan dalam OMC. Pendekatan ini memungkinkan penempatan sumber daya disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan kebutuhan penanganan karhutla.

Upaya pencegahan diperkuat melalui sistem deteksi dini. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan sarana pemadaman sekaligus meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Langkah serupa dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur, Rudy Mas’ud, menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/4477/BPBD-II pada 18 Agustus 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla yang berkaitan dengan ancaman El Niño.

Rudy meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi antarlembaga, melakukan pengecekan lapangan, serta memperbarui dan menyimulasikan rencana kontingensi. Sistem peringatan dini kekeringan dari BMKG juga diminta menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi.

Pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim diarahkan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak serta menjaga ketersediaan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Danau, waduk, embung, dan kolam retensi juga perlu dipastikan tetap berfungsi sebagai sumber cadangan air.

Ketersediaan logistik menjadi bagian lain dari kesiapsiagaan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan tangki air dan pompa, sekaligus mempertimbangkan pembangunan sumur bor serta pengaturan distribusi air apabila kondisi kering semakin panjang.

Pengawasan terhadap lahan gambut juga diperkuat melalui pemantauan tinggi muka air tanah. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko kebakaran dan memastikan wilayah rawan tetap mendapatkan pembasahan yang memadai.

Pemerintah daerah juga didorong melibatkan masyarakat dalam pencegahan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, pelaporan titik api, serta pengawasan lingkungan menjadi bagian penting dari deteksi dini.

Pendekatan terpadu menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dengan penguatan deteksi dini, kesiapan darat, dukungan udara, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan respons terhadap karhutla berlangsung berkelanjutan selama kondisi kemarau masih menjadi tantangan.

*) Pengamat Isu Lingkungan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya kebutuhan devisa Indonesia untuk memenuhi impor BBM. Menurut Prabowo, nilai impor BBM nasional selama ini mencapai sekitar Rp535 triliun per tahun sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Impor BBM kita Rp535 triliun setahun,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah kemudian mendorong penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik sebagai salah satu jalan keluar untuk menekan beban impor dan memperkuat kemandirian energi.

Dalam perkembangan terbaru, Prabowo menyebut implementasi B50 berpotensi memberikan penghematan devisa hingga sekitar Rp170 triliun. Kebijakan ini sekaligus memperluas pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku biodiesel dan memperkuat keterkaitan sektor energi dengan sektor perkebunan nasional.

“Kalau kita bisa mengurangi impor BBM, kita bisa hemat devisa sangat besar,” kata Presiden Prabowo.

Penghematan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa untuk membiayai impor energi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat energi dari sisi ketersediaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan energi pemerintah sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan diri nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri menunjukkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

“Pidato Presiden membangun kepercayaan diri nasional,” ujar Idrus.

Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan domestik dapat menjadi fondasi bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan energi nasional dinilai penting agar Indonesia memiliki daya tahan lebih kuat ketika terjadi perubahan harga komoditas dan gangguan rantai pasok internasional.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Kajian Daur Hidup Universitas Muhammadiyah Mataram, Joni Safaat Adiansyah, menilai penerapan B50 juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap agenda lingkungan. Menurutnya, peningkatan penggunaan biodiesel dapat menjadi bagian dari transisi energi apabila implementasinya memperhatikan seluruh siklus produksi dan dampak lingkungannya.

“Implementasi B50 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada lingkungan,” kata Joni.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi pengelolaan bahan baku berkelanjutan agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Penguatan biodiesel juga perlu ditempatkan dalam kerangka energi yang lebih luas, termasuk pengembangan bioetanol dan energi baru terbarukan. Diversifikasi sumber energi akan membuat Indonesia memiliki pilihan yang lebih banyak sekaligus mengurangi risiko akibat gejolak harga energi global.

Dengan kebijakan yang konsisten, pemanfaatan energi domestik dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Langkah pemerintah mendorong B50, bioetanol, dan EBT menunjukkan komitmen membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap tekanan eksternal. (*)