Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, serta akuntabilitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal digital bernama Radar MBG yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau berbagai informasi terkait program tersebut.

“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor,” ujar Sudaryono di Jakarta.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah yang menerima manfaat MBG, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, dokumentasi menu, hingga asal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.

Kehadiran Radar MBG diharapkan menjadi sarana yang memudahkan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi secara cepat dan terbuka.

“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG,” kata Sudaryono.

Selain memperluas akses informasi kepada publik, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG. BGN menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan demi menjaga mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat program.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, BGN telah menutup sebanyak 1.300 SPPG dalam tiga minggu terakhir karena dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Penutupan dilakukan tanpa memandang latar belakang pengelola dapur dan ditujukan untuk melindungi penerima manfaat serta menjaga kredibilitas program MBG.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengawasan yang ketat diperlukan agar seluruh SPPG menjalankan proses produksi sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pemerintah terus memperketat pengawasan dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Penguatan pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menindak tegas dapur yang dinilai tidak mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa penutupan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan merupakan bagian dari upaya melindungi penerima manfaat MBG.

Pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada dapur tertentu apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira. Saya ini tujuannya adalah untuk melindungi mitra-mitra SPPG-SPPG yang kerjanya baik selama ini,” jelas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengetatan terhadap kinerja SPPG akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.

Dari evaluasi yang dilakukan, pemerintah juga berupaya mempelajari praktik terbaik dari SPPG yang dinilai berhasil menjaga keamanan makanan. Saat ini, sekitar 27.000 SPPG disebut telah bekerja dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program.

“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” terang Sudaryono.

Penguatan pengawasan juga mendapat perhatian dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia memastikan PKS akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, program pemenuhan gizi tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran,” kata Almuzzammil.

Almuzzammil menilai setiap rupiah anggaran MBG harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan gizi, pengentasan stunting, pembukaan lapangan kerja, serta meminimalkan kemubaziran. Ia juga mengapresiasi berbagai langkah serius pemerintah dalam perbaikan tata kelola MBG.

Kupang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan.

Di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), keberadaan dapur MBG dapat membuka pasar baru sekaligus mendorong masyarakat desa meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah masing-masing.

“Begitu pun dengan adanya MBG 3T yang ada di kampung, di desa-desa ini, juga akan mendorong para petani-petani kita di daerah, otomatis mereka akan bekerja untuk mempersiapkan itu,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto.

Menurut Ketua KADIN NTT, Bobi Lianto, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin dapat mendorong petani dan peternak lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa karena kebutuhan pangan tidak selalu harus didatangkan dari wilayah lain.

Dari sisi logistik, pemenuhan bahan pangan dari wilayah sekitar juga dinilai lebih efisien, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.

“Secara hitungan sudah pasti selayak dan sepantasnya, kalau apalagi di daerah yang remote area yang tidak bisa dijangkau, otomatis lebih baik supply-nya ada di kampung itu sendiri,” katanya.

Penguatan ekonomi lokal melalui MBG juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan hasil produksi petani dan peternak dapat dikonsolidasikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sehingga pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih mudah dipenuhi secara rutin.

“Pak Kepala Badan yang baru kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut,kehadiran MBG juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas. Pemerintah berupaya menjaga agar perubahan harga tidak mengalami fluktuasi terlalu tinggi seiring dinamika produksi, pasokan, dan permintaan.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.***

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar pelayanan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Karena itu, BGN terus memperkuat pengawasan dan monitoring dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara program hingga sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya.

“BGN terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik, dengan nol toleransi terhadap kasus keracunan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, penguatan pengawasan harus diikuti kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Salah satunya memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk menjaga kualitas makanan dan meminimalkan risiko kontaminasi.

BGN juga mengingatkan makanan MBG tidak dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah. Pasalnya, setelah makanan berada di luar mekanisme pengawasan penyelenggara, kondisi penyimpanan dan kualitasnya tidak lagi dapat dipastikan.

Komitmen memperkuat MBG mendapat dukungan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng. Menurutnya, substansi program MBG sudah tepat karena diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara aspek pelaksanaannya harus terus diperbaiki.

“Sebenarnya semua program Presiden bagus. Cuma yang kerjanya aja pada nggak benar,” kata Komeng. Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu membawa perbaikan pelaksanaan program.

“Mudah-mudahan yang sekarang Pak Dar, mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai MBG masih dibutuhkan karena persoalan pemenuhan gizi anak belum sepenuhnya terselesaikan. Di tengah berbagai capaian pembangunan selama 81 tahun Indonesia merdeka, menurutnya masih ditemukan anak yang harus berangkat sekolah tanpa sarapan serta keluarga yang menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan makanan dan membiayai pengobatan.

“Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan, masih memilih antara membeli makanan atau biayai pengobatan,” kata Muzani.

Karena itu, ia memandang MBG sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan manusia.

“Dalam kerangka itulah kita memandang program MBG sebagai terobosan mewujudkan generasi emas tahun 2045,” tuturnya.

Penguatan standar keamanan pangan sekaligus menunjukkan bahwa perluasan manfaat MBG harus diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan. Melalui prinsip nol toleransi, pengawasan berlapis dan kolaborasi seluruh pihak, BGN mendorong setiap makanan yang diterima anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah karena kebutuhan pangan dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu memandang MBG sebagai program yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah. Selain membantu menekan stunting dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pangan MBG dapat menggerakkan aktivitas produksi dan membuka lapangan kerja.

“Nah, dengan adanya Program MBG, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Menurut Tito, besarnya kebutuhan pangan MBG dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pasar bagi komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat. Penyerapan telur, ikan, sayuran, beras maupun produk pangan lainnya juga berpotensi menjadi instrumen untuk membantu menjaga stabilitas harga ketika terjadi kelebihan pasokan atau penurunan harga di tingkat produsen.

“Di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi pemerintah daerah. Kita harus dukung,” katanya.

Pemerhati isu strategis sekaligus Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Safriady, melihat MBG bahkan berpotensi berkembang menjadi salah satu kebijakan ekonomi terbesar Indonesia karena menggunakan permintaan negara untuk menciptakan aktivitas produksi secara luas di berbagai daerah.

“Uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal,” ujar Safriady.

Potensi tersebut terlihat dari kebutuhan telur dan daging ayam untuk pelayanan MBG. Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan asosiasi peternak telah menyepakati penyerapan telur dan ayam lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan telur sebesar Rp26.000 per kilogram dan daging ayam karkas Rp35.000 per kilogram.

MBG memiliki dua mata rantai manfaat yang dapat berjalan bersamaan: di sisi hilir memastikan anak memperoleh makanan bergizi, sementara di sisi hulu menciptakan kepastian permintaan bagi produsen pangan lokal. Ketika kedua sisi tersebut terhubung melalui tata kelola yang transparan dan efisien, MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi lokomotif ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan rakyat bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah kemampuan sebuah negara memastikan produsennya masih mampu menghasilkan pangan besok, lusa, dan bertahun-tahun kemudian,” kata Safriady.

JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Kepala BGN Sudaryono melakukan pembenahan internal dan evaluasi sumber daya manusia merupakan langkah progresif.

“Ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono sangat progresif,” kata Trubus.

Menurutnya, pembenahan tersebut perlu dilanjutkan dengan membangun sistem pengawasan yang menjangkau seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari BGN, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sekolah.

“Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan. Selain itu, pengawasan juga perlu dibangun berlapis dari pusat, daerah, SPPG, hingga sekolah,” ujarnya.

Gagasan memperkuat peran sekolah juga disampaikan pengamat ekonomi dan UMKM Ridwan Mahmudi. Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan menjadi momentum menyempurnakan desain tata kelolanya.

Dalam model tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat penerimaan makanan, tetapi memperoleh peran lebih besar dalam pengawasan pelaksanaan. Sekolah dinilai memiliki kedekatan dengan kondisi penerima manfaat karena mengetahui jumlah siswa yang hadir, kebutuhan khusus maupun alergi makanan, serta dapat mengawasi apakah makanan benar-benar dikonsumsi atau justru terbuang.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan guru penting karena mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi siswa dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, laporan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan dan menjadi bahan perbaikan.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Sudaryono

Dorongan percepatan pembenahan MBG turut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, penataan program memang membutuhkan waktu, namun proses tersebut harus dipercepat mengingat MBG tetap diperlukan masyarakat.

“Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat,” kata Eddy.

Ia menilai pembenahan yang dilakukan merupakan bagian penting agar program MBG dapat berjalan semakin baik.

Dengan standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, digitalisasi dan rantai pasok lokal, MBG diharapkan berkembang menjadi program gizi yang semakin aman, transparan, akuntabel, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD beberapa saat lalu. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membiarkan anak Indonesia belajar dalam kondisi lapar, terlebih angka stunting di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi.

“Satu dari empat anak-anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, dan juga sel tulang,” ujar Prabowo.

Karena itu, ia menegaskan MBG tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak mengalami stunting. Kita tidak bisa menerima itu dan karena itu saya bertekad untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi,” tegasnya.

Prabowo juga memberi peringatan keras terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penyimpangan terhadap anggaran makanan anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” kata Prabowo.

Komitmen pembenahan tersebut mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menilai MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang, mencegah stunting, sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain ini program utama beliau, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, persoalan dalam implementasi harus menjadi dasar evaluasi terhadap SDM, pengawasan, serta penggunaan anggaran.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menekankan perlindungan anak dalam MBG harus melampaui sekadar pemberian makanan. Standar keamanan pangan yang ketat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko kontaminasi, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan gizinya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menilai MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tujuan tersebut harus ditopang pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Muzani.

Pembenahan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, evaluasi SPPG, transparansi anggaran, serta penindakan tegas terhadap penyimpangan menjadi kunci agar MBG tetap berjalan aman, efektif, dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran data penerima MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Integrasi dengan data kependudukan Dukcapil diharapkan membuat pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah duplikasi data.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Karena itu, pencocokan data diperlukan agar perluasan MBG berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Penguatan basis data juga membuka peluang pemantauan manfaat MBG secara lebih terukur. Integrasi dengan sektor kesehatan dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga manfaat gizinya bagi anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, ia menilai keberlanjutan program harus dibarengi evaluasi terhadap tata kelola, SDM, pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk mencegah makanan tidak termanfaatkan sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan keberlanjutan MBG harus disertai pembenahan.

“Saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi menjadi bagian dari penguatan MBG, bukan penghentian program. Dengan basis data yang semakin akurat, pengawasan yang diperketat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap SPPG, pemerintah mendorong MBG semakin aman, akuntabel, dan efektif sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan MBG harus dirancang agar petani, UMKM, BUMDes, koperasi, dan masyarakat miskin di sekitar lokasi program memperoleh manfaat ekonomi. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan produk wilayah setempat sebagai sumber pasokan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, MBG tidak cukup dipandang sebatas program pemenuhan gizi. Besarnya kebutuhan pangan program tersebut dapat menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran maupun berbagai komoditas yang diproduksi masyarakat desa.

Karena itu, ia mengingatkan adanya risiko manfaat ekonomi MBG justru mengalir keluar daerah apabila kebutuhan SPPG lebih banyak dipenuhi pelaku usaha dari luar wilayah. KDKMP dapat mengambil posisi strategis sebagai penghubung antara produsen desa dan dapur MBG sehingga petani maupun pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap pasar yang lebih pasti.

“Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus,” katanya.

Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada indikator investasi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro menilai belanja yang diturunkan melalui kedua program tersebut ikut berkontribusi terhadap kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026.

“Kalau kita bicara dari sisi investasi, memang masih banyak didukung oleh belanja yang diturunkan dari program pemerintah seperti MBG dan KDMP,” kata Andry.

PMTB tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya. Aktivitas investasi antara lain terlihat pada sektor konstruksi dan industri otomotif yang berkaitan dengan kebutuhan belanja modal.

Kinerja investasi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Andry mengingatkan dorongan belanja pemerintah selanjutnya perlu diikuti peningkatan investasi sektor swasta agar momentum pertumbuhan semakin kuat dan berkelanjutan.

“Permintaan atau demand dari investasi itu tetap ada, namun harus semakin didorong oleh demand dari sektor swasta,” ujarnya.

Dengan integrasi MBG dan KDKMP, satu alokasi belanja pemerintah berpotensi menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih panjang: makanan bergizi diterima masyarakat, produk petani dan UMKM terserap, koperasi desa memperoleh aktivitas usaha, lapangan kerja tercipta, investasi meningkat, dan uang berputar kembali di daerah.

Skema tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai investasi pembangunan manusia, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi dari tingkat desa.

Jakarta,- Pemerintah terus mendorong transformasi nasional melalui serangkaian kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, pangan, dan industri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global. Dalam 21 bulan masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah mengambil ratusan langkah transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif dalam setiap lima hari. Intensitas tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa.

“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.

Sejumlah agenda strategis seperti penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi bagian penting dari arah transformasi tersebut. Kemandirian pada sektor-sektor strategis dinilai tidak hanya berdampak terhadap stabilitas ekonomi domestik, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dan persaingan ekonomi global.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Azzqy, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan diplomasi ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan domestik memberikan modal strategis bagi Indonesia dalam membangun hubungan ekonomi dengan negara lain.

“Capaian ini memperkuat posisi tawar RI dalam negosiasi dagang dengan negara besar, terutama di tengah ketegangan global akibat kebijakan tarif AS,” kata Andrea.

Ia menilai narasi kemandirian pangan dan energi dapat dikembangkan sebagai instrumen diplomasi kedaulatan. Dengan kemampuan memenuhi kebutuhan strategis secara lebih mandiri, Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar bagi negara lain, tetapi juga sebagai negara yang mampu menjaga stabilitas domestik dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional.

Melalui kebijakan transformatif yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah industri, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri, berdaulat, dan memiliki daya tawar lebih kuat di tengah ketidakpastian dunia.