Jakarta – Pemerintah semakin serius dalam memerangi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Melalui upaya yang terkoordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, serta instansi terkait lainnya, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 5 juta situs judi online yang beroperasi ilegal di seluruh Indonesia.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

“Judi online telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat tetapi juga bagi kesehatan mental dan sosial anak muda. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penutupan situs judi ilegal untuk memastikan dunia maya kita aman dan bebas dari praktik ilegal,” kata Menkomdigi Meutya.

Menurut data dari Kemenkomdigi, dari tahun 2017 hingga 25 November 2024 sebanyak lebih dari 5 juta domain judi online yang terindikasi beroperasi tanpa izin resmi telah diblokir. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aplikasi judi yang tidak terdaftar di platform resmi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan tegas terhadap aplikasi judi ilegal yang beredar di Indonesia juga semakin ditingkatkan.

“Sejak tahun 2017 hingga 25 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir sebanyak 5.253.543 konten yang terkait dengan judi online,” ujar Meutya.

Pencapaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten berbahaya.

Di samping pemblokiran situs, pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye informasi dan penyuluhan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk perjudian.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya dan Kemenkomdigi bekerja sama menanggulangi kasus judi online dengan melakukan berbagai sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengurangi angka kecanduan judi online di kalangan anak muda.

“Kami telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menanggulangi masalah ini. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan perjudian online,” ujar Kabareskrim Polri.

Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk memastikan bahwa praktik ilegal tersebut dapat diberantas secara menyeluruh.

PAPUA — Masyarakat di Papua harus menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan mewaspadai provokasi Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mereka klaim sepihak jatuh pada 1 Desember.

Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengimbau agar warga tidak terprovokasi isu menyesatkan yang dapat memicu konflik, seperti perang suku.

Karmin mengingatkan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tolikara harus didukung penuh demi kemajuan wilayah tersebut.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap propaganda kelompok separatis menjelang HUT OPM.

“Tolikara aman dan damai, dan Papua bagian dari NKRI, itu harga mati,” tegas Karmin.

Seruan serupa disampaikan Herman Yoku, mantan anggota TPN-OPM yang juga sebagai Kepala Suku Besar Wikaya-Arso Keerom.

Herman menyatakan bahwa 1 Desember yang sering diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat merupakan penipuan sejarah.

Ia menjelaskan bahwa bendera Bintang Kejora, yang diklaim sebagai simbol kemerdekaan, sebenarnya merupakan bendera klub sepak bola dari wilayah Nafri.

“Yang mengklaim 1 Desember sebagai HUT Kemerdekaan Papua itu karena tidak paham sejarah,” ujar Herman.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menolak perayaan HUT OPM dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Herman menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia, dan klaim kemerdekaan hanyalah propaganda yang memperdaya generasi muda.

Di tengah persiapan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, kekejaman kelompok separatis kembali memakan korban.

Kolonel Inf Candra Kurniawan, Kapendam XVII/Cenderawasih, mengungkapkan bahwa anggota OPM melakukan pembunuhan terhadap seorang warga bernama SN (43) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 27 November 2024.

Korban yang dikenal aktif melayani masyarakat ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan TNI-Polri terus mengejar para pelaku dan berkomitmen menjaga situasi agar tetap kondusif.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahunan tersebut berjalan damai dan bebas dari gangguan.

Seluruh masyarakat diminta untuk mendukung langkah tersebut demi keberlangsungan pembangunan dan kemajuan Papua.

Kalimantan Timur – Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi Indonesia – AS dalam membangun infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menandakan tonggak penting untuk membangun IKN sebagai model kota berkelanjutan dan cerdas.

“Integrasi teknologi canggih ke dalam infrastruktur kota pintar kami tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk,” ujar Basuki.

IKN terus menunjukkan langkah progresif sebagai simbol pembangunan berkelanjutan dan inovasi Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mendorong kerja sama strategis dengan Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur digital di IKN melalui proyek Integrated Command and Control Center (ICCC).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menegaskan bahwa IKN dirancang sebagai kota global yang terbuka terhadap partisipasi internasional.

“Pembangunan ICCC ini merupakan kesempatan kolaborasi untuk memajukan pengetahuan dan teknologi di bidang kota cerdas,” ujarnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

IKN telah resmi meluncurkan ICCC yang menandai fase penting pembangunan IKN sebagai kota pintar yang berwawasan lingkungan. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Otorita IKN (OIKN) dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA), yang memberikan hibah senilai USD 7,6 juta atau setara Rp120,6 miliar.

Hibah ini digunakan untuk mendanai demonstrasi teknologi dari delapan perusahaan teknologi global, termasuk Amazon Web Services, Cisco Systems, dan IBM. Direktur USTDA, Enoh T. Ebong, menjelaskan alasan pihaknya mendukung proyek ini.

“Kami ingin membantu OIKN untuk memajukan pembangunan kota pintar dan infrastruktur berkualitas tinggi yang akan meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup di ibu kota baru Indonesia,” kata Ebong.

Mitra teknologi AS dapat memberikan solusi inovatif untuk mempercepat transformasi digital IKN. Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, menekankan bahwa dukungan USTDA mencerminkan komitmen erat kedua negara.

“Dengan menyatukan inovasi dan keahlian kota pintar dari perusahaan teknologi AS terkemuka, kolaborasi ini akan memberikan solusi transformatif yang membantu mempercepat pertumbuhan bangsa,” katanya.

Kemitraan dengan Amerika Serikat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional yang inovatif dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi simbol masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berbasis digital. Kolaborasi ini memperkokoh hubungan strategis di bidang teknologi dan keberlanjutan, menjadikan IKN sebagai model transformasi perkotaan di Asia Tenggara.

Papua – Momentum HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember setiap tahunnya kembali menjadi ancaman serius bagi upaya Pemerintah mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan.

Tindakan separatis yang dilakukan kelompok tersebut, mulai dari propaganda hingga kekerasan, telah menghambat kerja keras untuk menjadikan seluruh wilayah NKRI lebih maju dan sejahtera.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw, menegaskan pentingnya masyarakat mengabaikan seruan provokatif OPM yang mengatasnamakan kemerdekaan.

Modouw, yang akrab disapa Mama Sip, menyerukan agar 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, bukan sebagai HUT OPM.

Ia menilai narasi “merdeka” yang digaungkan OPM hanya ilusi yang tidak berdasar.

“Katanya 1 Desember itu hari merdeka. Merdeka yang mereka mimpikan itu mungkin merdeka angan-angan saja. Dia mimpi sesuatu yang tidak mungkin. Saya anak veteran, jadi saya harus bicara begitu,” ungkap Mama Sip.

Ia juga menyoroti pengaruh informasi yang dipelintir kelompok separatis terhadap anak muda, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman nyata dari OPM kembali terlihat dengan serangkaian aksi kekerasan baru-baru ini. Pada Senin (4/11), kelompok tersebut menyerang warga di Kabupaten Yalimo, disusul penembakan terhadap seorang sopir di Jalan Trans Papua-Wamena sehari setelahnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, memastikan bahwa kedua aksi tersebut dilakukan oleh OPM.

“OPM adalah penjahat kemanusiaan. Mereka tidak ingin NKRI terus terbangun dan maju karena menyerang para pekerja. Aparat keamanan kini terus mengejar pelaku,” ujar Kolonel Candra.

Menurutnya, korban di Yalimo adalah operator alat berat yang terluka parah, sementara korban penembakan di Jalan Trans Papua-Wamena meninggal dunia akibat luka tembak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendorong tindakan tegas terhadap kelompok separatis tersebut.

Ia menilai langkah hukum yang kuat dan kolaborasi aparat keamanan sangat penting untuk mengatasi gangguan OPM.

“Pemerintah harus memastikan seluruh upaya percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dengan aman,” jelasnya.

Keberadaan OPM tidak hanya menciptakan teror tetapi juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan seluruh wilayah NKRI yang lebih sejahtera.

Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui langkah-langkah strategis yang mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang diluncurkan mencakup penghapusan utang UMKM, digitalisasi usaha kecil, hingga peluncuran program “UMKM Naik Kelas.” Hal tersebut menjadi wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan.

Salah satu langkah monumental yang diambil adalah kebijakan penghapusan utang UMKM yang dijadwalkan mulai berlaku pada April 2025. Presiden menyadari bahwa tumpukan utang telah menjadi penghalang utama bagi banyak pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan langkah ini, pelaku UMKM akan mendapatkan ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi dan memperluas bisnis mereka.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk berpihak langsung kepada rakyat kecil. “Ini adalah kebijakan yang sangat ditunggu oleh jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Dengan penghapusan utang, kita tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk tumbuh lebih besar,” ujar Maman.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian UMKM untuk terus mempercepat implementasi program “UMKM Naik Kelas.” Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, digitalisasi, serta akses yang lebih mudah ke pembiayaan dan pasar.

Maman juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus memprioritaskan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi besar ini. Digitalisasi diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk masuk ke pasar internasional. Untuk mendukung hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai platform teknologi guna memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen usaha berbasis teknologi.

Sementara itu, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan juga mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk juga Aktivis 98, Ahmad Andi Bahri yang mengatakan penghapusan utang UMKM oleh pemerintah Presiden Prabowo sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil. “Penghapusan utang UMMKM sebagai langkah strategis yang memberikan dampak langsung bagi rakyat kecil.” ujarnya.

Ia juga menyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen di era pemerintahan Presiden Prabowo akan terpenuhi, hal tersebut dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM. “kita sama-sama tahu bahwa UMKM menjadi tulang pungguh perekonomian bangsa,” tegasnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai lebih dari 60%, dukungan kepada sektor ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kewajiban. Lebih lanjut, Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan peningkatan sektor UMKM sebagai kebijakan yang sangat berdampak langsung bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut patut diapresiasi dan terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

JAKARTA –Sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama untuk melindungi generasi bangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas kini semakin intensif bersatu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap dampak buruk narkoba.
Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, mengatakan pihaknya menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas dalam membendung ancaman laten narkoba.
“Demi mewujudkan generasi emas 2045, upaya pemantauan, penegakan hukum, dan pencegahan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kampanye anti-narkoba di sekolah mencakup edukasi bahaya narkoba, sidak tes urin, dan pelatihan bersama polisi, psikolog, dan ahli hukum,” ujar Dhany.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang, Milono Raharjo mengatakan Kejari Sabang juga memberikan contoh nyata dalam menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba. Melalui kerja sama dengan BNN Kota Sabang, seluruh pegawai Kejari menjalani tes urin di Kantor Kejari Sabang.
“Kami berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, tidak hanya dengan tes urin tetapi juga edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba,” kata Milono.
Senada, Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar, mengatakan tes ini menjadi bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dari 52 pegawai yang diperiksa, hasilnya menunjukkan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba.
“Hasil pemeriksaan dari program ini, hasilnya tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Dalam program ini juga disediakan layanan rehabilitasi gratis bagi mereka yang terindikasi menggunakan narkoba sebagai bagian dari pendekatan preventif,” ucapnya.
Di tempat lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mencontohkan bagaimana pendekatan serupa digunakan untuk memberantas rokok ilegal. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan melaporkan peredaran produk ilegal.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, baik dengan tidak membeli rokok ilegal maupun melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan narkoba,” kata Agus.
Sinergitas lintas sektor menjadi langkah konkret dalam memerangi peredaran narkoba. Dari lingkungan sekolah hingga tempat kerja, dari intelijen hingga masyarakat, setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga generasi Indonesia bebas dari ancaman narkoba.
Upaya ini tidak hanya untuk hari ini tetapi demi masa depan bangsa yang lebih baik, menuju generasi emas 2045 yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Oleh: Sari Dewi Anggraini

Ancaman peredaran narkoba yang semakin meresahkan Indonesia memerlukan penanganan serius dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto, dalam komitmennya untuk memberantas narkoba, menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya mengancam generasi muda, tetapi juga stabilitas dan masa depan bangsa.

Dengan tekad kuat, Presiden Prabowo menggandeng seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan berbagai instansi pemerintah untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.

Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya upaya kolektif dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Presiden menegaskan empat langkah strategis yang akan diterapkan untuk memperkuat pemberantasan narkoba.

Langkah pertama adalah menanamkan nilai-nilai anti-narkoba sejak dini kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas dalam mendidik generasi muda agar terhindar dari bahaya narkotika yang merusak.

Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya tindakan tegas terhadap para bandar narkoba, serta pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mencegah peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor menjadi bagian integral dari upaya ini, yang menggabungkan berbagai pihak demi keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dengan semangat gotong royong, Presiden Prabowo menyerukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan dari ancaman narkoba. Dalam pandangan beliau, perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap individu, keluarga, dan masyarakat harus proaktif menjaga diri dan lingkungan mereka. Presiden menegaskan bahwa Indonesia yang bebas dari narkoba, aman, dan sehat adalah cita-cita yang harus diwujudkan demi masa depan generasi mendatang.

Di sisi lain, sinergi antar lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat pemberantasan narkoba. Presiden Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis untuk bekerja sama menghadapi ancaman ini.

Dalam rapat terbuka di Jakarta, Presiden meminta Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk fokus pada ancaman-ancaman serius yang mengganggu stabilitas negara, termasuk narkoba. Dengan penegakan hukum yang tegas, Presiden yakin bahwa bukti-bukti peredaran narkoba dapat segera dimitigasi, dan jaringan peredaran narkoba yang kompleks dapat dibongkar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga lainnya, terutama dalam mengatasi pengendalian narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi.

Banyak kasus pengedaran narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan, bahkan oleh terpidana dengan hukuman berat. Sinergitas antara Polri, Kementerian Imigrasi, dan Direktorat Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Kapolri juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lapas, mengingat tingginya potensi peredaran narkoba dari dalam penjara.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) turut memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan narkoba dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jafriedi, menjelaskan bahwa komitmen dalam penanggulangan narkoba sangat penting karena narkoba merusak sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, BNN mengapresiasi perusahaan seperti Pelindo yang telah menyiapkan relawan antinarkotika dari seluruh wilayah kerja Pelindo untuk membantu mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Relawan antinarkotika, yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan kesadaran akan bahaya narkoba dan menggerakkan tindakan preventif di masyarakat.

Jafriedi berharap bahwa para relawan ini dapat menjadi perpanjangan tangan BNN untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan ancaman narkoba dan lebih aktif dalam menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika.

Deputi Pemberantasan BNN, I Wayan Sugiri, menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kualitas intelijen dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis jaringan peredaran narkoba.

Pelatihan intelijen yang dilakukan BNN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam membongkar jaringan narkotika, termasuk yang beroperasi lintas batas negara. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum juga menjadi kunci utama untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Pemerintah, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, juga berencana untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam program-program sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah serta komunitas.

Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, mereka akan lebih menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif tersebut. Pemerintah juga menggandeng tokoh agama dan pemimpin masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang menekankan pentingnya hidup sehat dan bersih dari narkoba.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi besar untuk bebas dari narkoba.

Presiden Prabowo meyakini bahwa upaya pemberantasan narkoba dan judi online yang telah dimulai akan membawa hasil yang positif bagi masa depan bangsa. Diperlukan komitmen yang kuat, tindakan tegas, serta kerja sama yang berkelanjutan untuk menanggulangi ancaman narkoba, sehingga Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Angga Setiawan )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pondasi ekonomi yang tangguh melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, daya saing UMKM lokal masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat. 

Komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM lokal diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari pemberian akses pembiayaan yang lebih luas, dukungan digitalisasi, hingga pembukaan akses pasar yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya kemampuan bersaing di pasar internasional. 

Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mempercepat digitalisasi UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan memasarkan produk secara online.

Langkah ini menjadi sangat relevan mengingat tren belanja masyarakat yang semakin beralih ke platform digital. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia kini menggunakan layanan e-commerce untuk berbelanja. Dengan mendigitalisasi UMKM, diharapkan pelaku usaha kecil dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan daya saing mereka di pasar digital. 

Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah mengatakan dengan mengakselerasi ekspor melalui pendekatan yang lebih mudah dan terintegrasi, potensi pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan. Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan produk lokal yang sarat akan warisan budaya, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, hingga kuliner tradisional. Oleh karena itu, sebagai aplikasi Cross Border E-Commerce di Indonesia, Master Bagasi menjadi jembatan agar kekayaan Nusantara dapat tersambungkan dengan pasar global

Harapannya, kolaborasi ini membuka peluang investasi, dan memperkenalkan produk Indonesia ke pasar global. Langkah ini bukan sekadar mendukung ekonomi, tetapi juga memposisikan Indonesia lebih kuat di mata dunia.

Komitmen pemerintah juga tercermin dalam peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah. 

Selain dukungan pembiayaan dan digitalisasi, pemerintah juga berkomitmen untuk membantu UMKM memperkuat branding dan meningkatkan mutu produk mereka. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan intensif. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga internasional, untuk membantu pelaku usaha menciptakan produk yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Misalnya, pemerintah memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pelatihan tentang pengemasan produk yang menarik. Dengan langkah ini, diharapkan produk UMKM dapat diterima lebih luas, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional

Untuk itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membuka akses pasar internasional melalui kerja sama perdagangan dan diplomasi ekonomi. Pemerintah memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah ada untuk mempromosikan produk UMKM lokal ke luar negeri. Selain itu, UMKM juga difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, sehingga mereka dapat memperkenalkan produk unggulan mereka kepada pembeli dari berbagai negara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor produk lokal dan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada produk impor. 

Daya saing UMKM tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang dapat mempermudah distribusi produk UMKM, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik. Selain itu, pemerintah juga memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga pelaku usaha kecil dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM. Regulasi yang lebih sederhana diharapkan mampu mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan administrasi. 

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal merupakan langkah strategis yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dukungan pemerintah dalam bentuk digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan branding, dan pembukaan akses pasar internasional memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pelaku UMKM itu sendiri. Dengan kerja sama yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Kota Malang.

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tujuan besar yang dikejar pemerintah Indonesia. Melalui kebijakan hilirisasi dan investasi yang terarah, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan yang merata dan berdampak langsung pada masyarakat luas.

Upaya ini didorong melalui langkah-langkah strategis yang mencakup hilirisasi industri, investasi asing, serta kerja sama bilateral. Pemerintah ingin agar setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat ekonomi, bukan sekadar angka di atas kertas. Inilah langkah konkret untuk menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Dalam konteks ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengadakan diskusi penting dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, untuk memperkuat dukungan terhadap program hilirisasi yang digencarkan Indonesia. Dalam pertemuan tertutup di Jakarta, Wapres Gibran menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Hilirisasi tak hanya soal meningkatkan ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, dan membawa kemakmuran yang berdampak luas bagi wilayah regional, termasuk Singapura. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wapres menggarisbawahi bahwa keberhasilan program hilirisasi akan membawa manfaat ekonomi tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Program hilirisasi kini menjadi salah satu prioritas dalam strategi pemerintah untuk mendorong industri nasional agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Sebagai contoh, pemerintah fokus pada hilirisasi sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan timah.

Upaya ini bukan tanpa alasan; dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya menguatkan perekonomian domestik dan daya saing ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi sektor ini telah menunjukkan hasil signifikan, mulai dari meningkatnya nilai ekspor hingga bertambahnya penyerapan tenaga kerja.

Selain hilirisasi, sinergi investasi juga menjadi motor penggerak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana pendampingannya bersama Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan diplomatik ke China untuk membahas lebih lanjut peluang investasi di sektor hilirisasi.

Lawatan ini diperkirakan akan membuka peluang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk PetroChina. Pemerintah berharap, dengan adanya investasi asing yang berorientasi pada hilirisasi, Indonesia tidak hanya mendapat nilai tambah ekonomis, tetapi juga manfaat teknologi dan pengetahuan yang dapat mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga berambisi mengembangkan ekosistem industri dalam negeri yang lebih terintegrasi, seperti pada sektor kendaraan listrik. Rencana ini mencakup pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik sebagai salah satu komponen utama dalam rantai pasokan global kendaraan ramah lingkungan.

Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri baterai global, sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

Namun, dalam upaya menuju pertumbuhan ekonomi inklusif, kerja sama internasional tetap menjadi faktor penting. Beberapa negara seperti Jepang telah menunjukkan minat kuat untuk terlibat dalam hilirisasi dan industrialisasi Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga tercermin dalam arahan langsung dari Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa arahan ini tidak hanya menyasar peningkatan PDB, namun juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam upaya mencapai target tersebut, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai gerbang investasi di tingkat daerah memiliki peran krusial. PTSP diinstruksikan untuk memberikan pelayanan yang efisien dan transparan, guna menarik minat investor. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran di PTSP diharapkan bisa memudahkan proses investasi dan menjamin kepastian hukum bagi para investor.

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat bergantung pada kolaborasi berbagai sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Inisiatif hilirisasi yang dipimpin oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang memungkinkan Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki dan mengubahnya menjadi produk-produk bernilai tinggi.

Di sisi lain, investasi asing yang berkelanjutan akan membantu memperkuat perekonomian nasional, membuka akses teknologi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kombinasi antara hilirisasi dan investasi ini memberikan jalan bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi negara industri yang mandiri dan mampu bersaing di kancah internasional.

Kesuksesan program hilirisasi dan investasi ini memerlukan sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Dengan mengedepankan kerja sama yang inklusif, Indonesia dapat mencapai visi ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor barang-barang berteknologi tinggi.

Pemerintah optimis, jika langkah ini terus didorong secara konsisten, maka cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif dan mandiri bukanlah mimpi semata, melainkan tujuan yang semakin nyata. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, cita-cita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukan lagi sekedar impian.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh Arinindya Kusuma )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Proyek strategis ini tidak hanya merepresentasikan visi besar bangsa, tetapi juga menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan fokus pada kawasan Indonesia Timur, IKN menjadi katalisator transformasi yang akan mereduksi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Sejak dicanangkan, pembangunan IKN telah diarahkan sebagai solusi atas persoalan ketimpangan sosial. Selama ini, pembangunan nasional terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah di kawasan timur, terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, serta ketimpangan dalam infrastruktur ekonomi. Kehadiran IKN menjadi peluang emas untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, membuka akses yang lebih luas, dan mendekatkan pusat pemerintahan ke berbagai pelosok Nusantara.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memandang IKN sebagai prioritas strategis untuk merealisasikan pemerataan pembangunan. Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN akan berlanjut secara bertahap dan terencana. Arahan Presiden Prabowo kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kelanjutan proyek ini. Fokus pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif hingga tahun 2028 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif.

Selain itu, strategi pembangunan IKN juga mengutamakan keberlanjutan dengan memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan skema ini, pemerintahan Prabowo-Gibran meminimalkan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan ruang bagi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN. Tingginya minat investasi di IKN juga menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan proyek ini di tengah tantangan global.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Darmawan, menilai bahwa IKN adalah pintu masuk menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil. Dengan mengalihkan pusat pembangunan ke Kalimantan Timur, potensi ekonomi di kawasan timur Indonesia akan lebih tergarap. Hal ini sejalan dengan mimpi besar bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, di mana seluruh rakyat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun IKN juga mencerminkan visi mereka untuk membawa Indonesia menuju era keemasan. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun harapan dan keyakinan masyarakat bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dibangun secara merata.

Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga dirancang sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Konsep ramah lingkungan yang diterapkan dalam pembangunan IKN mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan alam dan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan menjadikan IKN sebagai kota hijau, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Proyek IKN juga diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional. Dengan adanya investasi besar-besaran di IKN, lapangan kerja baru akan tercipta, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh, dan rantai pasok nasional akan semakin kuat. Dalam jangka panjang, IKN akan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tentu saja, tantangan dalam pembangunan IKN tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. Dalam hal ini, peran OIKN sebagai motor penggerak pembangunan sangat krusial untuk memastikan sinergi yang baik antara berbagai pihak.

Dengan segala potensi dan tantangannya, pembangunan IKN adalah proyek yang memerlukan dedikasi dan komitmen bersama. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru tidak hanya akan mengubah wajah Kalimantan Timur, tetapi juga membawa perubahan besar bagi seluruh Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa IKN adalah simbol dari komitmen mereka terhadap pemerataan pembangunan nasional. Proyek ini adalah wujud nyata dari semangat persatuan bangsa, yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkokoh fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan terus berjalannya pembangunan IKN, masyarakat dapat menaruh harapan besar pada terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil, dan merata. Pembangunan IKN bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui proyek ini, telah menunjukkan bahwa mereka siap membawa Indonesia menuju era keemasannya, di mana setiap sudut negeri dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial