Oleh: Chandita Aenaya )*

Pilkada serentak telah  berlangsung pada 27 November 2024 menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai ajang memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan sekadar sebuah prosedur politik, melainkan cerminan kedewasaan rakyat dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing.

Di balik euforia pemilihan ini, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seluruh elemen masyarakat, baik dari pihak peserta, penyelenggara, maupun warga negara pada umumnya. Menjaga keutuhan bangsa dengan menghormati hasil pilkada adalah sikap yang perlu ditanamkan oleh semua pihak.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyoroti pentingnya menyikapi Pilkada dengan semangat persatuan. Ia mendorong masyarakat untuk merayakan momen ini sebagai pesta rakyat, di mana euforia politik tidak menghilangkan nilai kebersamaan yang menjadi inti demokrasi.

Menurut Ahmad Muzani, proses pencoblosan harus menjadi momentum kegembiraan, layaknya perayaan demokrasi yang dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam semangat itu, Muzani menegaskan bahwa Pilkada bukanlah ajang perpecahan, tetapi sarana untuk menguatkan kohesi sosial, terutama di tengah perbedaan pilihan politik.

Namun, semangat ini tentu tidak cukup hanya dirasakan di permukaan. Dalam kontestasi politik, pemenang dan pihak yang kalah adalah bagian dari dinamika yang tak terhindarkan. Kedewasaan menerima hasil pemilihan menjadi ujian bagi masyarakat dan elite politik.

Muzani mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya pada Pilkada 2024 adalah pemimpin seluruh rakyat di daerah tersebut, bukan hanya bagi mereka yang mendukungnya. Hal ini menjadi alasan mengapa hasil Pilkada harus dihormati oleh semua pihak sebagai representasi pilihan rakyat yang telah melalui mekanisme demokratis.

Hal ini berarti semua pihak, baik yang merasa puas maupun tidak dengan hasil Pilkada, harus bersikap dewasa dalam menerima keputusan rakyat yang telah dituangkan melalui proses demokratis. Bagi mereka yang memiliki keberatan terhadap hasil Pilkada, tersedia jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian yang sah.

Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemimpin baru harus segera bekerja keras untuk membangun daerah dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan inklusivitas. Memaksimalkan potensi di setiap wilayah, tanpa membedakan pendukung dan bukan pendukung, adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menambahkan perspektif serupa. Menurutnya, menerima hasil Pilkada adalah wujud komitmen terhadap janji yang telah diikrarkan saat deklarasi damai. Ia mengingatkan bahwa kedewasaan dalam menerima kekalahan sama pentingnya dengan tanggung jawab dalam meraih kemenangan.

Tidak ada ruang untuk tindakan destruktif yang berpotensi mengancam stabilitas daerah. Selain itu, Winarto menegaskan perlunya masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan dengan jeli, memastikan bahwa semua berlangsung jujur, adil, dan sesuai aturan.

Tindakan melaporkan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu adalah bentuk partisipasi aktif yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah kerja kolektif, bukan sekadar tugas penyelenggara.

Di sisi lain, pentingnya menjaga kedamaian tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas. Seruan untuk menjaga stabilitas pasca-pemilu terus menggema dari berbagai kalangan.

Salah satu pesan damai datang dari Pdt. Jimmy Alberth Koirewoa dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI), yang menyerukan masyarakat Papua untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian Pilkada.

Menurut Pdt. Jimmy, menghormati hasil Pilkada adalah bentuk penghargaan terhadap keputusan rakyat yang telah menyalurkan suaranya. Sikap menghormati hasil Pilkada menjadi landasan penting untuk mencegah konflik serta menjaga suasana damai di tengah perbedaan pilihan politik.

Momentum Pilkada juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu bersatu di tengah keragaman. Sebuah demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari bagaimana proses pemilihan berlangsung, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Kemampuan untuk menerima keputusan rakyat, meskipun berbeda dari harapan pribadi, adalah cerminan kedewasaan dalam berbangsa. Inilah yang menjadi fondasi keutuhan sosial, di mana kebersamaan tetap terjaga meskipun perbedaan ada di tengah-tengah masyarakat.

Bagi para pemimpin yang terpilih, tanggung jawab yang menanti jauh lebih besar daripada sekadar meraih kemenangan. Para pemimpin terpilih harus mampu menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah selama masa kampanye.

Pilkada serentak 2024 ini juga menjadi pembelajaran demokrasi yang berharga bagi semua pihak, baik elite politik maupun masyarakat. Dinamika yang terjadi selama proses ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak pernah bebas dari tantangan, namun justru tantangan itulah yang memperkuat sistem.

Ketika semua pihak mampu menghormati hasil Pilkada, bangsa ini menunjukkan bahwa persatuan lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini juga menjadi pesan bagi dunia internasional bahwa Indonesia, dengan keberagamannya, mampu menjalankan demokrasi yang stabil dan berintegritas.

Pada akhirnya, menghormati hasil Pilkada adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Proses demokrasi yang sehat tidak hanya dilihat dari bagaimana Pilkada dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Ketika masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pilkada mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik, maka harapan akan terciptanya pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dapat terwujud. Dengan demikian, Pilkada 2024 tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pilar penting dalam memperkokoh persatuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh: Arkana Febrian )*

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk memutus jaringan judi online (judol) yang semakin meresahkan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas demi menciptakan ekosistem yang bebas dari praktik perjudian daring. Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup langkah pencegahan, penindakan hukum, dan edukasi publik, guna menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa desk khusus untuk menangani judi online telah dibentuk, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin utama.

Desk ini bertugas mengoordinasikan berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut. Salah satu langkah pertama yang menjadi fokus pemerintah adalah edukasi publik.

Budi menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online adalah kunci untuk menciptakan resistensi komunitas. Pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar memahami bahwa keuntungan instan yang dijanjikan oleh judi online hanyalah ilusi, yang pada kenyataannya sering kali berujung pada kerugian finansial besar.

Selain edukasi, langkah penting lainnya untuk memberantas judol adalah mengamankan simpul-simpul utama yang menopang operasional jaringan judi online. Pemerintah telah mulai menargetkan infrastruktur teknis seperti konektivitas internet dan sistem pembayaran yang digunakan oleh pelaku judi daring. Dengan mengganggu akses ini, pemerintah berharap dapat melemahkan kemampuan operasional para pelaku secara signifikan.

Jika upaya preventif memberantas judol ini tidak berhasil dan unsur pidana ditemukan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Budi menyatakan bahwa hukuman berat akan diterapkan sebagai efek jera bagi para pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain yang mencoba terlibat.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Asep Jenal Ahmadi, juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memerangi judi online. Menurutnya, perjudian daring bersifat transnasional, melibatkan banyak pihak di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan negara-negara lain, menjadi sangat krusial.

Asep juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum dari regulator atau lembaga penegak hukum. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dalam kasus ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), telah menindak tegas dengan menutup akses terhadap 21.456 konten perjudian online yang beredar di media sosial.

Selain itu, Kemkomdigi juga menutup tiga akun Instagram dengan jumlah pengikut besar, yaitu @jap.short (284 ribu pengikut), @sellbie (154 ribu pengikut), dan @japan4trailer (148 ribu pengikut), yang terbukti terafiliasi dengan perjudian online.

Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Syofian Kurniawan, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas perjudian online serta segala bentuk yang terindikasi padanya.

Sejak 20 Oktober hingga 25 November 2024, Kemkomdigi telah menurunkan 374.175 konten judi online, yang mencakup berbagai platform, termasuk website, Meta, Google, X, Telegram, dan TikTok. Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga 25 November 2024, kementerian ini telah memblokir lebih dari 5,2 juta konten terkait judi online.

Syofian juga menekankan bahwa judi online tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga berisiko pada kesehatan mental, seperti meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Banyak individu yang terjebak dalam perjudian online mengalami rasa malu dan kesulitan emosional akibat kerugian yang terus menerus.

Lebih jauh lagi, kecanduan judi dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan produktivitas, hingga konflik keluarga, bahkan dalam kasus ekstrem dapat memicu tindakan berbahaya seperti upaya bunuh diri.

Syofian mengingatkan bahwa judi online sering kali menggoda dengan janji keuntungan cepat, namun kenyataannya lebih banyak menyebabkan kerugian finansial. Ia juga menjelaskan bahwa judi online dirancang untuk membuat pemain lebih sering kalah daripada menang, sehingga banyak yang terjerat dalam lingkaran utang.

Untuk itu, Kemkomdigi telah menyediakan saluran pelaporan konten negatif, termasuk perjudian online, melalui Aduankonten.id dan layanan WhatsApp di 0811-9224-545, serta chatbot WA Stop Judi Online di 0811-1001-5080.

Keberhasilan langkah strategis ini juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang erat. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan judi online. Dengan meningkatnya kesadaran publik, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran aktivitas ilegal ini.

Pemerintah juga terus berinovasi dalam menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi judi online mencerminkan tekad untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Kombinasi langkah preventif, penindakan tegas, dan edukasi publik dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang nyata.

Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan masyarakat dan kerja sama lintas lembaga, mata rantai jaringan perjudian daring dapat diputus hingga ke akarnya. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman perjudian daring yang merugikan berbagai lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Dalam sebulan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berhasil memblokir ratusan ribu situs judi online (judol).

Langkah ini diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menanggulangi masalah judi daring yang semakin marak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penanganan judi online kini dilakukan dengan lebih cepat di bawah pemerintahan baru.

“Sebelum pergantian presiden, Desk Pemberantasan Judi Online hanya berhasil menutup 104.819 situs. Namun, sejak 20 Oktober 2024, angka tersebut sudah mencapai 380.000 situs yang diblokir.” Kata Meutya Hafid

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga telah meminta pemblokiran ratusan rekening yang terlibat dalam transaksi judi daring kepada lembaga perbankan.

“Pada bulan November ini saja (rapat pertama tanggal 4 November), kami telah mengirimkan 651 permohonan untuk rekening Bank ini agar ditindaklanjuti atau diblokir. Kami akan terus mendorong dan bekerja sama dengan OJK serta perbankan, khususnya Bank Indonesia,” kata Meutya.

Pemberantasan judi online ini juga mendapatkan dukungan dari sektor swasta.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh pemerintah memberantas Judol.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dan bekerja sama dengan regulator, termasuk PPATK, Kemkomdigi, BI, dan OJK, untuk memerangi judi online,” ungkapnya.

Karaniya juga menyampaikan bahwa OVO meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL) untuk memanfaatkan teknologi dalam patroli siber dan mendeteksi transaksi judi online.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, “Fakta yang terjadi saat ini adalah transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil, namun jumlah pemainnya makin banyak, sehingga akumulatif transaksi yang beredar terkait judi online semakin besar.”

Ivan juga mencatat bahwa Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan perputaran judi online terbesar.

Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, tidak hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.

Menurut data PPATK, perputaran uang terkait judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun, dan pada kuartal pertama 2024, angka tersebut sudah mencapai Rp 110 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp 293,4 miliar.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI No. 21/2024.

Satgas ini melibatkan berbagai institusi, termasuk Kemenpolkam, BI, dan lembaga penegak hukum, untuk melakukan pemberantasan judi daring secara tegas dan terpadu.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pesan penting terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya usai menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama para pemimpin daerah terpilih. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Selain itu para pemimpin baru agar fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Saya kira itu,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai jalannya Pilkada 2024, Prabowo mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung lancar. Ia menyebut bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi setelah itu, kita harus bersatu. Pemenang harus menjadi pemimpin untuk semua, sementara yang kalah tetap harus mendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada. Meski situasi hingga kini relatif aman, kewaspadaan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang penghitungan hasil suara.

“Pantauan posko pengamanan menunjukkan situasi terkendali. Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di wilayah yang rawan,” ungkapnya.

Pengamanan akan difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wilayah dengan persaingan ketat antara dua pasangan calon juga menjadi perhatian utama.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar Pilkada 2024 berlangsung damai. Dengan ajakan ini, harapan besar tertuju pada seluruh elemen bangsa untuk bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Persatuan adalah kunci. Mari kita berdoa agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.

Jakarta – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memastikan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berjalan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, upaya restrukturisasi BUMN Karya dari tujuh entitas menjadi tiga kelompok besar bertujuan memperkuat fokus pengerjaan proyek prioritas, termasuk di IKN. Restrukturisasi ini, menurut Erick, tidak akan mengganggu jalannya proyek, bahkan menjadi pendorong percepatan.

“Ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi ini hanya bagian dari restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru, ini kita pastikan sebagai langkah percepatan,” tegas Erick.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur untuk pagu tahun 2025 masih dalam proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proyek-proyek di IKN tetap dilanjutkan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

“Memang ada kemungkinan kaji ulang dan penyetopan sejumlah proyek, seperti bendungan, tetapi untuk IKN, proyek-proyek tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Dody.

Beberapa BUMN Karya terlibat aktif dalam pengerjaan proyek strategis di IKN. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa WIKA saat ini menangani 14 proyek di IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13 triliun.

“Proyek yang sedang berjalan di antaranya Peningkatan Jalan Kawasan Hankam & Lingkar Sepaku 4, Jaringan Perpipaan Air Limbah Zona 1 & 3, serta Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Semua proyek ini adalah penugasan langsung dari pemerintah,” ungkap Mahendra.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan IKN. “Kalau ada proyek yang diminta dikerjakan, dengan senang hati akan kami lakukan, termasuk proyek IKN yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah,” ujar Sekretaris Perusahaan WTON, Yushadi.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Joko Raharjo, menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target yang telah ditentukan. Beberapa proyek strategis yang saat ini tengah digarap antara lain Proyek Perkantoran BI Tahap 1 dengan progres 86,20%, Gedung Wing 2 Kementerian PUPR sebesar 22,37%, Pembangunan Jalan Kawasan West Residence mencapai 6,71%, dan Jembatan Akses Bank Indonesia IKN yang telah rampung 100%.

“Kami pastikan semua proyek PTPP di IKN berjalan sesuai rencana. Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap keberhasilan pembangunan IKN,” kata Joko.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.

“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.

Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam arahannya kepada Kementerian UMKM, Prabowo menekankan pentingnya dua hal utama, yakni permodalan yang lebih inklusif dan akses pasar yang lebih luas.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, menyampaikan bahwa kementerian telah mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan arahan tersebut. “Kami telah mulai menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik. Selain itu, kami juga tengah mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan,” ujar Helvi.

Dalam menghadapi tantangan era digital, Helvi menekankan bahwa UMKM harus beradaptasi dan berani masuk ke dalam sistem digitalisasi ekonomi. “UMKM tidak lagi bisa mengandalkan sistem konvensional. Suka tidak suka, digitalisasi adalah kunci keberlanjutan,” kata Helvi.

Kementerian UMKM juga berencana bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri. “Target kami adalah agar UMKM dapat mengambil setidaknya separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi dan keragaman daerah,” tambah Helvi. Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan pendamping UMKM untuk membantu mendorong UMKM naik kelas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM. Menurutnya, teknologi kini menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. “UMKM harus mulai beradaptasi dengan teknologi, terutama dalam berdagang melalui media sosial. Pelatihan khusus harus dilakukan untuk mendukung hal ini,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan bisnis dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan. “Dengan kemitraan, UMKM bisa berbagi informasi dan memperkuat inovasi berdasarkan riset pasar. Kita perlu tahu apa yang dibutuhkan masyarakat agar produk UMKM relevan,” tambah Akhmad.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memperhatikan inklusi keuangan UMKM. Salah satu program yang dinilai strategis adalah penghapusan buku dan tagihan piutang macet untuk sektor UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Program ini memberikan harapan besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala kredit macet,” kata Eisha. Langkah ini dianggap mampu membuka jalan bagi UMKM untuk kembali bangkit dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sinergi lintas kementerian, adaptasi teknologi, dan keberpihakan kepada pelaku UMKM adalah kombinasi langkah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah daerah, pendamping UMKM, dan masyarakat diharapkan terus mendukung inisiatif ini untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM yang kuat adalah kunci menuju Indonesia yang lebih sejahtera. [-red]

Jakarta – Ancaman narkoba di kalangan pelajar semakin menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam upaya melindungi generasi muda, Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalang kekuatan lintas sektor untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan.

Langkah strategis ini tercermin dalam berbagai program yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Di Subang, misalnya, Satnarkoba Polres Subang menggelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pelajar SMP IT Al-Mazid. Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 pelajar diberikan edukasi mendalam tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

“Kami melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Totalnya ada 100 pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut,” ujar Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu.

Kapolres Subang juga menjelaskan, sosialisasi ini tidak hanya mengenalkan berbagai jenis narkoba, tetapi juga dampak buruknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Ragam modus operandi yang sering digunakan pengedar narkoba turut dijelaskan agar pelajar lebih waspada.

“Kami juga mengajak para pelajar untuk membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan masyarakat,” sambungnya.

Langkah serupa juga menjadi fokus di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota DPRD Kaltara, Hj. Siti Laela, menyuarakan keprihatinannya terkait meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

“Ada kekhawatiran pelajar menggunakan narkoba,” katanya.

Siti Laela mendorong Dinas Pendidikan untuk berperan aktif dalam pencegahan, termasuk melalui pengembangan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler yang dapat menjadi benteng bagi pelajar dari pengaruh narkoba.

“Pentingnya untuk memberikan ruang positif bagi anak-anak dan pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga bisa membentengi dari penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut membahas persoalan ancaman peredaran Narkoba di dunia pendidikan.

“Kami membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, judi online yang sedang menjadi perhatian, hingga kenakalan remaja lainnya,” ungkap Jenderal Listyo dalam konferensi pers.

Sementara itu, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program-program edukasi seperti Polisi Mengajar akan ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan dan pembentukan karakter siswa, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kami bersama-sama sepakat untuk melakukan kerja sama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik,” tuturnya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan kepolisian, institusi pendidikan, dan masyarakat, berbagai program dijalankan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya barang haram ini. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun generasi emas yang bebas dari pengaruh negatif narkoba.

Oleh: Mohamad Jasin)*

Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah kebijakan yang pro-UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi sorotan positif di kalangan pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang mendapat banyak apresiasi adalah penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang terdampak oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi dan krisis global. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perhatian nyata terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo mengedepankan sektor UMKM sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dalam visi yang digagasnya, UMKM tidak hanya dilihat sebagai penyumbang lapangan pekerjaan, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi yang harus diberdayakan. Penghapusan utang UMKM menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut.

Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha mengatakan dampak positif program penghapusanbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana debitur yang terjebak dalam kredit macet bisa mendapat kesempatan untuk mengakses pembiayaan baru dan memulai kembali usahanya.

Kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Bagi banyak pelaku UMKM, kebijakan ini adalah angin segar yang datang pada waktu yang tepat. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, seperti kesulitan dalam mengakses permodalan, naiknya biaya produksi, hingga pembatasan yang diterapkan akibat pandemi, membuat banyak pelaku usaha kecil terpuruk.

Tidak hanya membantu meringankan beban finansial, kebijakan ini juga memberi dampak positif terhadap psikologis pelaku UMKM. Pelaku usaha merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, yang selama ini sering kali dirasa kurang mendukung sektor ini secara maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV NTB, Evi Apita Maya mengatakan ketika utang UMKM belum dihapuskan, para pelaku UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Namun, setelah adanya kebijakan ini nanti, pelaku UMKM kembali membangkitkan perekonomian dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Tentu saja, kebijakan ini membawa harapan baru bagi banyak pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat utang yang terus menumpuk. Salah satunya adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan yang sering kali menghadapi kendala serius dalam mendapatkan permodalan, akibat kesulitan ekonomi yang berulang. Penghapusan utang memberikan kesempatan untuk kembali berinovasi, memperbaiki usaha, dan memulai kembali tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh kesulitan finansial. Ini adalah langkah nyata yang bisa mendorong sektor UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing.

Selain itu, kebijakan penghapusan utang UMKM juga memberikan sinyal positif kepada sektor keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan pun diharapkan dapat lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM di masa depan. Dengan adanya kebijakan ini, ada harapan bahwa sektor keuangan akan lebih terbuka dan berani memberikan dukungan kepada UMKM, yang sering kali dianggap berisiko tinggi.

Dalam upaya mempercepat penghapusan piutang macet, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan telah memetakan sejumlah langkah yang akan dilakukan, yang terdiri dari pendataan pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan dan industri mode dan kuliner, koordinasi dengan bank Himbara, badan layanan umum (BLU), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pendataan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut merupakan langkah pertama yang sangat penting. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang diterapkan dapat lebih terfokus pada yang memang membutuhkan intervensi. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor ini.

Respons terhadap kebijakan penghapusan utang ini juga datang dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah organisasi dan asosiasi UMKM di Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas langkah yang dinilai sangat baik. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasa lebih optimis untuk melanjutkan usahanya setelah mendapat kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban utang. Sebagian besar menganggap kebijakan ini sebagai langkah progresif yang dapat mendorong sektor UMKM menuju masa depan yang lebih cerah.

Kebijakan penghapusan utang UMKM di era Presiden Prabowo mendapat banyak apresiasi karena dianggap sebagai langkah yang sangat tepat dan mendesak bagi sektor yang paling rentan di Indonesia. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, yang merupakan bagian integral dari ekonomi nasional. Apresiasi tersebut menunjukkan adanya harapan baru bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian global.

)*Penulis merupakan Analis Ekonomi Makro – Lembaga Riset Ekonomi Nusantara

Oleh : Anindira Putri Maheswani)*

Rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 perlu mendapat apresiasi bersama. Pasalnya, kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.

Ditengah ketidakpastian global saat ini, peran pemerintah dalam merancang strategi mitigasi yang tepat menjadi sangat krusial. Kebijakan pendukung yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus melindungi kelompok rentan dari dampak negatif penyesuaian pajak harus segera diprioritaskan.

Langkah-langkah mitigasi yang terarah tidak hanya dapat meminimalisir risiko kontraksi ekonomi, tetapi juga memastikan tujuan jangka panjang, seperti pemerataan kesejahteraan, tetap tercapai. Program bantuan sosial, insentif pajak bagi pelaku UMKM, serta pembebasan pajak pada barang kebutuhan pokok menjadi contoh konkret kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis untuk jangka panjang. Dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi diperlukan agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik. Dengan mitigasi yang tepat, penyesuaian PPN tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat perekonomian menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memberikan pandangan bahwa penyesuaian PPN memiliki potensi besar untuk menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif yang relevan untuk menjaga kelangsungan pergerakan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor usaha kecil dan mikro. Menurutnya, insentif ini penting agar masyarakat tetap memiliki daya adaptasi terhadap beban pajak yang meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah menantang.

Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan sosial (bansos). Ia memandang bahwa bansos adalah instrumen yang dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah kontraksi ekonomi akibat penyesuaian pajak.

Langkah ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga produktivitas pelaku UMKM, mempertahankan daya saing, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen.

Lebih lanjut, Josua melihat bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini, bila dikelola dengan baik, dapat mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan pajak diyakini dapat memperkuat anggaran negara untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, Indonesia bisa meraih posisi sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa hasil dari penyesuaian PPN ini akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk program sosial dan subsidi. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut demi mendukung masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan subsidi berbagai kebutuhan pokok menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

DJP juga telah menunjukkan langkah progresif dengan memperluas lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak rendah, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta per tahun. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap berkembang di tengah penyesuaian pajak.

Sebagai tambahan, tidak semua barang dan jasa akan dikenakan PPN. Kebutuhan dasar seperti beras, jagung, kedelai, serta jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar, sementara kelompok menengah ke bawah mendapatkan perlindungan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola implementasi penyesuaian PPN ini secara strategis. Pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bansos dan subsidi menjadi elemen kunci agar manfaat yang dijanjikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Pada akhirnya, penyesuaian PPN ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara jika diiringi dengan langkah mitigasi yang tepat. Dengan dukungan insentif yang relevan dan kebijakan sosial yang responsif, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai kemampuannya, dan pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju pemerataan ekonomi. Kini saatnya bagi pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, sekaligus mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Persada Institute