Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan berbagai dinamika politik yang perlu untuk disikapi bersama. Namun, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Masyarakat dari berbagai lapisan kini mulai merajut kebersamaan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif pasca pesta demokrasi tersebut. 

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai upaya saling merangkul kembali antarpartai politik dan masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah menjadi cerminan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berbasis gotong royong.

Rekonsiliasi tersebut dianggap sebagai langkah vital untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan rekonsiliasi, potensi perseteruan akibat polarisasi dapat diminimalisasi, memungkinkan perbedaan pandangan politik diolah menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri. 

Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurut Dimas, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam. 

Pemerhati kebijakan publik, Nurdin I. Muhammad, juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi demi terciptanya harmoni sosial dan kestabilan pasca kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

Ia menilai bahwa tantangan utama yang muncul adalah maraknya isu SARA dan penyebaran hoaks selama Pilkada. Fenomena itu, jika dibiarkan, dapat merusak kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa menjadi solusi konkret dalam mengembalikan kepercayaan dan keakraban di tengah masyarakat. 

Nurdin menekankan bahwa Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan keberagaman. Proses demokrasi lokal setiap lima tahunan itu memiliki potensi besar untuk membawa kemakmuran, asalkan seluruh pihak dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Dengan suasana kondusif, pemerintahan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. 

Dalam pandangan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, suasana kondusif pasca Pilkada Serentak 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyoroti bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat perbedaan pilihan politik, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Edi juga mengingatkan bahwa mereka yang kalah dalam ajang kontestasi politik lokal ini harus bersikap legawa, demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. 

Lebih jauh, Edi melihat bahwa suasana kondusif tersebut memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Selain itu, stabilitas yang tercipta juga akan mendorong kemajuan daerah, karena proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan akibat perselisihan politik. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca Pilkada menjadi langkah strategis untuk mencegah keterpurukan ekonomi sekaligus memperkuat rasa persatuan. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memiliki dampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat mampu meredam perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, maka demokrasi dapat berkembang dengan lebih sehat. Pola pikir yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik akan menjadikan ajang pemilihan ini sebagai instrumen untuk memperkuat kerukunan, bukan sebaliknya. 

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan momentum rekonsiliasi ini untuk mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang akibat polarisasi. Ketegangan yang muncul selama proses Pilkada sering kali menimbulkan perpecahan di tengah keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dengan terciptanya suasana kondusif, hubungan yang sempat retak dapat diperbaiki, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif. 

Langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lainnya kini membuktikan bahwa keakraban dapat kembali dijalin setelah perbedaan tajam selama kontestasi politik.

Momen pasca Pilkada tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia, yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga proses untuk membangun kembali harmoni di tengah masyarakat. 

Dengan stabilitas politik yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, rekonsiliasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan. Ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun itu memang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Momen rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi dengan sehat. Setiap individu diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan bangsa. 

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi di tengah keberagaman. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk bersatu tetapi juga untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.

Keakraban yang terjalin kembali menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang akan terus mengokohkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi gotong royong yang inklusif dan berkeadilan. 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam visi besar menuju Indonesia Emas 2045, perang melawan narkoba bukan hanya sekadar agenda pemerintah, tetapi juga bagian integral dari misi menyelamatkan generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa. Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkotika.

Narkoba telah lama menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), Wanda Ferdiana, menyampaikan bahwa kejahatan narkotika termasuk ke dalam jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika bersifat terorganisir lintas negara dan internasional, serta menjadi ancaman serius yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perlawanan terhadap kejahatan ini menjadi tantangan global yang juga dihadapi oleh Indonesia.

Dalam konteks ini, BNN terus berupaya meningkatkan peran pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Edukasi publik menjadi salah satu strategi penting dalam melawan ancaman ini, seiring dengan pendekatan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.

Polri memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama dalam menindak tegas jaringan narkotika. Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa berbagai pengungkapan kasus narkoba yang telah dilakukan oleh Polri merupakan wujud perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, narkoba adalah ancaman besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi harapan bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Komjen Wahyu juga menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo terkait pemberantasan narkoba sudah sangat jelas, yakni harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Selain itu, perintah Kapolri juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan ini, Polri berhasil menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan dan peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional, sehingga mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika.

Selain aspek hukum, dampak narkoba terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati, mengungkapkan bahwa masalah narkoba bukan sekadar persoalan individu, melainkan sudah menjadi ancaman serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan masa depan bangsa. Menurut dr. Mary, penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan loss generation atau generasi yang hilang apabila tidak segera ditangani.

Dr. Mary menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kesungguhan hati, konsistensi, serta orientasi jangka panjang. Ia juga menggarisbawahi bahwa upaya pencegahan ini merupakan investasi penting dalam membangun generasi masa depan yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Selain itu, ia mengajak para guru di sekolah untuk turut serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya narkotika, sehingga dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan ancaman narkoba.

Di era Presiden Prabowo, pemberantasan narkoba dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Selain penegakan hukum, edukasi dan rehabilitasi menjadi pilar utama dalam strategi nasional melawan narkoba. Pemerintah bekerja sama dengan BNN, Polri, Kementerian Pendidikan, serta berbagai instansi terkait untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Wanda Ferdiana, menilai bahwa keberhasilan perang melawan narkoba membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kampanye antinarkoba, pelatihan, dan penguatan peran keluarga juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar yang membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Dalam visi ini, generasi muda menjadi aset paling berharga. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan generasi muda tetap sehat, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Presiden Prabowo memahami bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba adalah fondasi penting untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan bangsa.

Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang teguh, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju, sejahtera, dan bebas dari ancaman narkotika pada tahun 2045. Visi besar ini membutuhkan langkah nyata dan konsistensi, demi tercapainya Indonesia Emas yang gemilang.

Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba, baik melalui edukasi, pelaporan aktivitas mencurigakan, maupun pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh: Dewi Ambara*

Indonesia kini memasuki era baru dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintahan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan IKN sebagai kota modern, ramah lingkungan, dan nyaman huni. Proyek ini tidak hanya merepresentasikan perubahan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga langkah transformasi besar bangsa menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pembangunan IKN Nusantara adalah proyek yang sarat makna. Lebih dari sekadar pemindahan pusat pemerintahan, IKN menjadi simbol transformasi besar bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Proyek ini dirancang dengan tiga pilar utama: ramah lingkungan, modern, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN harus mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi canggih demi menciptakan harmoni antara manusia, lingkungan, dan tradisi.

IKN dirancang dengan visi mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi mutakhir. Pembangunan ini menekankan tiga pilar utama: keberlanjutan lingkungan, modernitas, dan kenyamanan hidup. Pemerintah menjadikan IKN simbol kebanggaan nasional sekaligus model bagi pembangunan kota masa depan yang cerdas dan berwawasan lingkungan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pendekatan berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan menjadi prioritas utama. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam sembari membangun infrastruktur kota yang efisien dan layak huni.

Pemerintah melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, dalam mewujudkan visi besar ini. Salah satu kontribusi nyata datang dari PT Bernadi Utama, yang mendistribusikan alat pemanas air listrik modern untuk mendukung kenyamanan penghuni rumah susun di IKN. Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, menyatakan bahwa perusahaan mendukung penuh proyek IKN dengan menghadirkan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup para penghuni rusun, khususnya ASN dan aparat Polri.

Pembangunan IKN juga menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai aspek. Menteri Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan bahwa proyek ini akan menjadi pusat pemerintahan yang terintegrasi, inovatif, dan ramah lingkungan. Ia juga menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur inti untuk memenuhi target penyelesaian dalam waktu yang telah ditetapkan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyampaikan keyakinannya bahwa kawasan inti pusat pemerintahan akan selesai sesuai jadwal. Progres pembangunan seperti Istana Negara dan Gedung Sekretariat Presiden hampir selesai, sementara fasilitas pendukung lainnya terus dikebut. Ia juga menekankan bahwa pembangunan ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bangsa, tetapi juga masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai simbol modernisasi, IKN juga dirancang untuk merefleksikan identitas budaya bangsa. Elemen budaya lokal Kalimantan diintegrasikan ke dalam desain kota, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Keberadaan 34 Totem Budaya di Plaza Bhinneka menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga nilai-nilai budaya dalam pembangunan kota modern.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa IKN merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Ia menekankan pentingnya pendekatan ramah lingkungan untuk memastikan kota ini menjadi percontohan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Pembangunan ini tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga bagian dari warisan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi diyakini mampu menjadikan IKN sebagai kota percontohan di tingkat global. Konsep kota hijau yang diusung diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan IKN pada waktu yang ditargetkan memberikan harapan baru bagi masyarakat. Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mendukung aktivitas pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal melalui penyediaan fasilitas modern, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.

Optimisme terhadap pembangunan IKN juga diperkuat oleh dukungan dari berbagai tokoh nasional yang berperan aktif dalam memastikan keberhasilan proyek ini. Dukungan tersebut terlihat dari berbagai langkah konkret yang telah diambil, mulai dari pengawasan pembangunan hingga pengalokasian sumber daya yang efisien. Pembangunan ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan bangsa, tetapi juga bukti bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan tantangan global sambil tetap menghargai nilai-nilai lokal.

IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan sekaligus penggerak perekonomian di wilayah sekitarnya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mendukung aktivitas pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui fasilitas modern, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan progres yang telah dicapai dan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, optimisme terhadap kesuksesan proyek ini terus meningkat.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen nyata dalam menjadikan IKN sebagai kota yang tidak hanya cerdas dan modern, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, IKN menjadi cerminan dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. IKN adalah langkah besar menuju Indonesia Emas 2045, yang mencerminkan harapan, kerja keras, dan semangat bangsa untuk terus maju.

*Penulis merupakan mahasiswi Planologi

JAKARTA — Pesta demokrasi tingkat daerah melalui Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan dan masyarakat diminta untuk dapat kembali bersatu.

Dalam masa pasca Pilkada, menjaga stabilitas dan menciptakan kedamaian menjadi tugas bersama untuk memastikan keharmonisan di tengah keberagaman.

Para tokoh bangsa menyerukan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap hasil kontestasi politik, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasca pemilihan demi kelangsungan aktivitas masyarakat.

“Kesuksesan sebuah Pilkada tidak hanya dilihat dari prosesnya, tetapi juga bagaimana masyarakat merespons hasilnya,” ujar Dasco.

Ia menyoroti bahwa meskipun hasil pemungutan suara tidak selalu memenuhi harapan semua pihak, upaya menjaga keamanan tetap menjadi prioritas.

Dasco juga menekankan bahwa penegakan hukum dan profesionalisme aparat keamanan memainkan peran penting dalam mengatasi potensi kerusuhan.

“Menghormati keberagaman pilihan politik adalah landasan terciptanya masyarakat yang inklusif dan demokratis,” tambahnya.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, mengajak para dai untuk menjadi juru damai pasca Pemilihan Kepala Daerah.

“Walaupun pelaksanaan Pilkada berjalan baik dan lancar, potensi perpecahan tetap ada,” kata Kiai Zubaidi.

Ia menekankan peran dai untuk menyatukan umat dan mencegah konflik di masyarakat.

“Tugas kami adalah memastikan masyarakat damai, bersatu, dan dapat bekerja dengan baik. Kami harus mencermati dan memitigasi kondisi masyarakat, termasuk di media sosial,” ujarnya.

Menurutnya, bijak dalam bersosial media sangat penting agar persatuan tetap terjaga dan bangsa tidak terjebak dalam polarisasi ekstrem.

Wakil Rektor III Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirata, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia telah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

Namun, ia memperingatkan bahwa ketegangan pasca-kontestasi justru merugikan masyarakat.

“Ketika terjadi ketegangan, yang dirugikan adalah masyarakat. Jika terlalu larut dalam konflik, sulit mencapai perdamaian,” jelas Wirata.

Ia juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam menenangkan situasi melalui sosialisasi dan edukasi yang mempromosikan toleransi serta solidaritas.

Ajakan untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan kini menjadi agenda utama.

Dengan menjaga toleransi dan menghormati perbedaan, masyarakat dapat menciptakan harmoni dan fokus pada pembangunan bersama demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diupayakan untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa penyelesaian infrastruktur utama yang meliputi ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta sarana dan prasarana lainnya ditargetkan rampung pada tahun 2028. Target ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Presiden Prabowo adalah agar penyelesaian pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun 2025 dan tahun 2028,” ujar Basuki.

Pada tahap awal, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) terkait rencana kepindahan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. “Jika kepindahan ini benar terlaksana, kami memastikan ekosistem awal di IKN sudah siap pada 2025, Sementara itu, penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintahan untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan rampung pada 2028,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga menyampaikan perkembangan investasi di IKN. Ia menyebutkan bahwa beberapa badan usaha telah menyatakan minatnya dan bersiap melakukan prosesi groundbreaking untuk proyek-proyek pembangunan. Namun, rencana ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.

“Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa yang siap groundbreaking, tetapi kami harus melapor terlebih dahulu kepada Presiden. Selain itu, ia juga memastikan bahwa progres pembangunan fisik dan non-fisik IKN hingga November akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala,” jelas Basuki.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima lebih dari 500 surat pernyataan minat investasi (Letter of Intent/LoI). “Yang paling penting adalah LoI yang memang ditujukan untuk investasi nyata. Kami memprioritaskan pengajuan yang jelas akan direalisasikan,” ujarnya.

Minat investasi ini tidak hanya berasal dari badan usaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari berbagai pihak untuk mendukung pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional.

Dengan langkah ini, Presiden Prabowo optimis bahwa percepatan pembangunan IKN dapat menjadi katalis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

JAKARTA – Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025, menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini akan diikuti dengan langkah-langkah pendukung lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan bagian dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Saat kebijakan ini diterapkan, tentu akan ada berbagai alat pendukung yang menyertainya,” kata Airlangga

Ia menambahkan, sektor seperti pangan dan kebutuhan pokok akan dikecualikan dari kenaikan ini, dengan PPN-nya ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataan resmi Kemenko Perekonomian, penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

“Kenaikan pendapatan negara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, khususnya untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini akan berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujar Kemenko Perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan ditunda, meskipun mendapat kritik.

“Kebijakan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapannya dilakukan dengan penjelasan yang baik, bukan secara membabi buta,” katanya,

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengusulkan alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa memperluas basis pajak atau menggaet wajib pajak baru. Selain itu, pengoptimalan penerimaan negara non-pajak juga harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Esther juga menyarankan penerapan skema multi tarif untuk PPN, di mana barang kebutuhan pokok dikenakan tarif lebih rendah, sementara barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi. Kebijakan seperti ini dinilai dapat memberikan keseimbangan bagi masyarakat.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan kebijakan strategis yang berpihak pada sektor ini. Salah satu langkah nyata adalah pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, yang diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro dan meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan ekonomi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan bahwa utang macet UMKM yang memenuhi kriteria tertentu akan dihapuskan paling lambat April 2025. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha yang memiliki total utang maksimal Rp300 juta untuk individu dan Rp500 juta untuk institusi, termasuk bunga pinjaman.

“Kalau diperintah dari PP yang dibuat oleh Pak Prabowo, dalam waktu enam bulan harus segera kita selesaikan,” ujar Maman Abdurrahman.

Selain kebijakan penghapusan utang, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program untuk mendorong pemberdayaan UMKM. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran kartu usaha yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Kartu Usaha Afirmatif untuk masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif bagi pelaku usaha menengah. Program ini memberikan akses permodalan, pelatihan, serta bantuan pengurusan sertifikasi dan perizinan, yang terintegrasi dengan platform digital “Sapa UMKM.”

“Program ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga mendukung proses legalisasi usaha serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Hal ini akan mempermudah pemantauan dan evaluasi berbagai program pendukung UMKM”, ungkap Maman.

Kriteria lainnya mencakup pelaku usaha yang terdampak bencana alam. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan ini lahir setelah mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM. “PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet akan membantu kelompok tani, nelayan dan para pelaku UMKM,” ujar Prabowo.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menyambut baik kebijakan tersebut dan menyatakan siap mendukung pendataan serta pemberdayaan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan. “Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro, dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah,” jelas Arief Mulyadi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta – Presiden Prabowo terus berkomitmen memberantas Narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menjadi salah lembaga yang turut mengawal upaya pemberantasan Narkoba.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom menyatakan bahwa isu narkotika saat ini memang telah menjadi salah satu isu utama, sehingga penanganan terkait masalah narkotika telah masuk dalam program prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam penanganan narkotika juga dipertegas dengan pembentukan Desk Pemberantasan Narkoba oleh Menteri Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan,” ujar Marthinus
Selain itu, BNN RI pun sedang melakukan penguatan intelijen melalui perekrutan personel yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Marthinus menjelaskan bahwa belakangan ini di Indonesia terdapat beberapa penemuan clandestine lab (pabrik gelap) Narkotika yang berhasil diungkap oleh BNN RI.
Pada tahun 2024, setidaknya terdapat dua kasus pabrik gelap Narkotika yang telah diungkap oleh BNN, yaitu di Bali pada bulan Juli dan di Serang, Banten pada Oktober.
Menurut Marthinus, pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai pasar Narkotika, tetapi juga sebagai produsen narkotika.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran Narkoba. Terlebih, Narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.
“Tentu saja, kerja sama antara DPRD dan BNN sangat penting untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, terutama masalah narkoba yang sudah mulai menyasar anak-anak sekolah,” ujar Khoirudin
Khoirudin juga mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami di DPRD DKI Jakarta sangat mendukung upaya untuk menyelesaikan masalah Narkoba di Jakarta. Alhamdulillah, BNN sudah hadir, dan kami berkomitmen untuk memberantas peredaran Narkoba di Jakarta,” ucapnya.
Khoirudin berharap, BNN dapat menurunkan jumlah pengguna Narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.
Upaya pemberantasan Narkoba perlu terus mendapat dukungan dari berbagai pihak agar menyelamatkan masa depan para generasi penerus bangsa. Langkah-langkah pencegahan harus dilakukan di berbagai lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban yang terpapar Narkoba.

Oleh : Dina Kahyang Putri )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman judi online yang semakin merajalela.

Langkah konkret melalui arahan Kepala Negara telah menggerakkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan strategis dalam memberantas aktivitas perjudian daring yang berpotensi merusak moral bangsa.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menetapkan pemberantasan judi online sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerja jangka pendek.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menangani masalah ini, tidak hanya melalui pemblokiran konten, tetapi juga dengan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online. Tim tersebut melibatkan penyelenggara sistem elektronik dan media untuk memastikan langkah-langkah pemberantasan berjalan optimal.

Lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online telah diblokir. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memutus akses ekonomi aktivitas ilegal tersebut.

Selain itu, kanal pengaduan publik juga disiapkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan. Menteri Meutya menegaskan bahwa edukasi digital menjadi bagian penting dari strategi ini, termasuk kampanye literasi digital yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online.

Dalam upaya mempersempit ruang gerak judi online, Komdigi memperluas pembangunan infrastruktur digital, seperti proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di desa-desa terpencil. Penyediaan akses internet yang merata bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari konten berbahaya. Hal ini juga sejalan dengan target pelatihan 100 ribu talenta digital pada akhir 2024, yang diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten dan tangguh di era digital.

Di sisi lain, persoalan judi online tidak hanya berdampak pada aspek digital, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan keluarga. Anggota DPR RI Komisi X, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan kekhawatiran terhadap laporan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terlibat dalam judi online. Menurutnya, situasi ini bukan hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat.

Mercy mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Ia juga mendorong upaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat sebagai langkah pencegahan.

Menurut Mercy, edukasi kepada anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas melalui kampanye nasional dan pelibatan komunitas lokal. Kurikulum pendidikan yang fokus pada etika digital dan bahaya perjudian daring juga diusulkan sebagai salah satu solusi jangka panjang.

Selain aspek pencegahan, Mercy menilai bahwa pendekatan rehabilitatif bagi anak-anak yang telah terjebak dalam judi online memerlukan perhatian lebih. Layanan psikologis dan pendampingan harus disediakan untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif aktivitas tersebut.

Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Komdigi, diperlukan untuk memastikan penanganan yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam upaya membentengi generasi muda dari ancaman ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti pentingnya pemberantasan judi online dalam konteks menjaga perekonomian dan mental generasi muda. Ia menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk judi online.

Sarmuji juga menilai bahwa judi online tidak hanya berdampak pada kerusakan moral generasi muda tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan pemberantasan judi online yang lebih tegas dan inklusif, termasuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa arahan Kepala Negara bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata. Penanganan judi online menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik, tidak hanya dari segi moral tetapi juga ekonomi. Dengan kolaborasi lintas sektor, masa depan digital bangsa diarahkan menuju ekosistem yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Tidak dapat disangkal, judi online telah menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak, yang terpapar bahaya ini melalui aplikasi atau situs yang mudah diakses. Pemerintah menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan hanya dengan pemblokiran, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan dan rehabilitasi.

Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga pendidikan, komunitas lokal, hingga orang tua.

Keberhasilan pemberantasan judi online juga akan berkontribusi pada terciptanya generasi muda yang memiliki integritas, bebas dari pengaruh buruk, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan landasan yang kokoh dalam upaya menyelamatkan masa depan generasi penerus melalui kebijakan yang berpihak pada moralitas, edukasi, dan pengembangan potensi.

Dengan tekad yang kuat dan langkah-langkah strategis yang terencana, pemerintah terus berupaya melindungi generasi muda dari ancaman judi online. Kolaborasi antar pihak, dukungan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi modal besar untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. Upaya tersebut mencerminkan visi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa serta masa depan generasi muda yang lebih cerah.

)* kontributor Persada Institute

Oleh : Farrel Haroon Jabar )*

Momentum Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang kontestasi politik lokal yang menentukan masa depan daerah di seluruh Indonesia. Di tengah euforia pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, fenomena golongan putih (golput) masih menjadi tantangan signifikan.

Golput, yang diartikan sebagai pilihan untuk tidak menggunakan hak suara, sering dianggap sebagian masyarakat sebagai sikap apatis atau bentuk protes terhadap sistem. Namun, pandangan itu keliru karena golput tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, melainkan berpotensi memperburuk keadaan.

Pemungutan suara merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri warga negara dalam menjaga amanah demokrasi. Program Officer Perludem, Heroik M Pratama, menyebut bahwa golput justru merugikan masyarakat secara langsung.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah, suara yang tidak digunakan dapat menjadi celah manipulasi, sehingga pemimpin yang terpilih tidak mencerminkan kehendak mayoritas. Golput tidak hanya melemahkan esensi demokrasi, tetapi juga menafikan peluang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Heroik menjelaskan bahwa golput di era modern kerap muncul karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksesuaian data pemilih hingga kekecewaan terhadap kandidat. Namun, alasan tersebut tidak mengurangi pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

Setiap suara yang digunakan menjadi wujud tanggung jawab warga negara dalam menentukan masa depan daerah. Pilkada, sebagai instrumen demokrasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan akuntabilitas yang tinggi.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menegaskan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi tingkat daerah. Menurutnya, demokrasi Pancasila memberikan peluang yang adil bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang berkomitmen pada kemajuan bangsa.

Hak suara adalah bentuk kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak boleh disia-siakan. Tidak menggunakan hak suara sama saja dengan menyerahkan masa depan kepada keputusan pihak lain tanpa kontribusi.

HNW menambahkan, dalam Pilkada, kualitas demokrasi diukur tidak hanya dari kandidat yang bersaing, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat. Ketika golput menjadi pilihan, peluang untuk menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan semakin besar.

Pemilih yang aktif memiliki peran strategis dalam memastikan Pilkada berjalan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga mampu melindungi kepentingan seluruh golongan.

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, turut menyoroti dampak negatif golput dalam kontestasi politik tingkat daerah. Ia menilai, golput bukanlah solusi yang dapat memperbaiki kondisi bangsa, melainkan menjadi kendala dalam proses demokrasi.

Bambang mengajak masyarakat menyambut Pilkada dengan antusiasme dan rasa kebangsaan yang tinggi. Golput, yang sering muncul akibat kampanye hitam atau penyebaran hoaks, hanya akan menciptakan apatisme dan memperburuk kualitas demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan selama Pilkada. Keberhasilan sebuah pemilihan tidak hanya diukur dari kemenangan kandidat, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk memelihara persatuan. Pilihan berbeda dalam Pilkada seharusnya tidak menjadi pemecah belah, melainkan memperkuat solidaritas dalam keberagaman.

Melalui Pilkada Serentak 2024, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi daerah. Tidak ada alasan untuk meremehkan pentingnya suara dalam kontestasi politik lokal tersebut. Setiap suara yang diberikan adalah langkah kecil menuju pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Fenomena golput bukanlah cerminan dari sikap kritis, melainkan penghindaran dari tanggung jawab. Dengan tidak memilih, masyarakat kehilangan haknya untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses demokrasi. Sebaliknya, dengan menggunakan hak suara, setiap individu berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, partisipasi aktif dalam Pilkada memiliki implikasi besar terhadap bagaimana kebijakan di daerah dirumuskan dan diimplementasikan. Pemimpin yang terpilih melalui partisipasi yang tinggi cenderung memiliki legitimasi yang lebih besar untuk menjalankan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, memilih bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

Pilkada bukan hanya sekadar ritual politik lima tahunan, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk menunjukkan kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Hak pilih adalah hak yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk ditinggalkan. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan publik, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Selain itu, keputusan untuk golput dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar. Ketika golput mendominasi, suara masyarakat yang sebenarnya menginginkan perubahan justru tidak akan terdengar. Hal ini hanya memperkuat posisi mereka yang memiliki pengaruh besar, seperti kelompok elite tertentu, tanpa tantangan yang berarti.

Golput bukanlah jawaban atas kekecewaan terhadap sistem atau kandidat. Sebaliknya, golput justru mengukuhkan status quo yang sering kali dikritik oleh mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi.

Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengubah narasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerahnya. Memilih bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang melekat pada setiap warga negara. Pilkada Serentak 2024 adalah momen untuk membuktikan bahwa suara rakyat benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan arah bangsa.

Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat mampu menciptakan Pilkada yang berkualitas, adil, dan berintegritas. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan daerahnya. Suara yang diberikan hari ini akan menjadi cerminan bagaimana daerah berkembang di masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara