Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih dengan membuka ruang partisipasi yang semakin luas bagi generasi muda. Inisiatif ini tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis desa. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Upaya konkret tersebut diwujudkan melalui pembukaan rekrutmen besar-besaran tenaga manajerial koperasi yang ditargetkan mampu mengelola puluhan ribu unit koperasi desa secara profesional. Kebijakan ini menjadi langkah progresif dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu mengintegrasikan teknologi, inovasi bisnis, serta tata kelola modern dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program ini merupakan peluang strategis bagi generasi muda untuk mengambil peran langsung dalam pembangunan desa.

“Pemerintah membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ini kesempatan besar bagi anak-anak muda untuk kembali ke desa, membangun ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa koperasi akan dikelola secara modern, berbasis digital, transparan, dan akuntabel. “Kita ingin koperasi ini menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dari hulu sampai hilir, termasuk distribusi pangan, logistik, hingga pembiayaan,” lanjutnya.

Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi desa.

“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tetapi gerakan untuk mentransformasi ekonomi desa agar lebih produktif dan berdaya saing,” katanya. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan generasi muda akan menghadirkan inovasi dan energi baru dalam pengelolaan koperasi.

Dari sisi akademik, Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai penguatan koperasi desa sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Koperasi desa memiliki peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama jika didukung tata kelola yang baik dan SDM kompeten,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kontribusi generasi muda akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, Koperasi Merah Putih diyakini menjadi fondasi kokoh dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, modern, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada 2026, pemerintah memastikan bahwa seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga pemasaran, dapat dikelola secara efisien dalam satu ekosistem koperasi.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya petani dan UMKM, seperti keterbatasan akses pembiayaan, distribusi yang panjang, serta ketidakstabilan harga. Melalui pendekatan terintegrasi, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa model Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperkuat posisi pelaku usaha kecil dalam rantai ekonomi.

“Koperasi kita dorong menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat, mulai dari panen, pengolahan, hingga distribusi ke pasar,” ujarnya.

Dalam implementasinya, koperasi didorong untuk terlibat langsung dalam proses produksi, termasuk pengelolaan hasil pertanian, penyimpanan, hingga pengolahan. Selain itu, koperasi juga berperan dalam memastikan akses pasar yang lebih luas melalui jaringan distribusi yang terintegrasi.

Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema pinjaman bunga rendah yang disalurkan melalui koperasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjaga keberlanjutan usaha.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian ekonomi berbasis rakyat.

“Kita ingin koperasi menjadi kekuatan utama ekonomi nasional, yang mampu mengelola produksi dan distribusi secara mandiri,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah mendorong digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem digital mulai diterapkan dalam pengelolaan stok, distribusi, serta pemasaran produk, sehingga koperasi dapat bersaing di era ekonomi modern.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa integrasi rantai nilai melalui koperasi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Dengan model ini, kita bisa memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha,” katanya.

Sepanjang 2026, pemerintah mulai mengembangkan model Koperasi Merah Putih di berbagai daerah sebagai proyek percontohan. Hasil awal menunjukkan peningkatan efisiensi distribusi serta peningkatan pendapatan pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi.

Selain sektor pertanian, model ini juga mulai diterapkan di sektor lain seperti perikanan dan industri kecil. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga optimistis Koperasi Merah Putih dapat menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan dukungan kebijakan yang kuat, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan..

Oleh: Rizky Maulana

Penguatan ekonomi desa kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, dan dalam momentum ini publik diajak melihat lebih dekat bagaimana kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik desa seperti akses pasar, stabilitas harga, hingga keterbatasan layanan keuangan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar negara dalam membangun infrastruktur ekonomi berbasis desa yang lebih terintegrasi, di mana koperasi tidak lagi sekadar wadah simpan pinjam, melainkan menjadi simpul distribusi logistik, pusat layanan keuangan, sekaligus jembatan antara produksi desa dan kebutuhan pasar nasional.

Zulkifli Hasan memandang bahwa target pembangunan puluhan ribu unit koperasi desa bukan sekadar angka administratif, melainkan upaya sistematis untuk memastikan setiap desa memiliki akses langsung terhadap mekanisme pasar yang lebih adil, terutama bagi petani dan nelayan yang selama ini kerap berada pada posisi tawar lemah akibat fluktuasi harga komoditas.

Dalam skema yang disiapkan, koperasi desa diharapkan mampu berfungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat, sehingga ketika harga gabah, jagung, maupun komoditas lainnya jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, petani tidak lagi dirugikan karena memiliki alternatif penjualan yang dijamin negara, sebuah langkah yang dinilai dapat menciptakan rasa aman dalam berproduksi.

Peran koperasi juga diperluas ke sektor lain seperti perikanan, distribusi LPG, hingga penyaluran pupuk, yang menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan Kopdes sebagai pusat aktivitas ekonomi terpadu di desa, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang mampu berdiri mandiri.

Selain itu, aspek distribusi logistik turut diperkuat melalui penyediaan kendaraan operasional seperti truk dan pikap yang difungsikan untuk mengangkut hasil panen dari desa menuju titik distribusi seperti Bulog, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak lagi bergantung pada pihak ketiga yang berpotensi menekan harga di tingkat petani.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga stabilitas pangan nasional, termasuk keberhasilan mengendalikan inflasi bahan pokok, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan modernisasi sektor pangan yang kini mulai menunjukkan dampak nyata di lapangan.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus pada distribusi barang, tetapi juga menghadirkan layanan keuangan berbasis kemitraan dengan perbankan seperti BRILink dan BNI Link, sehingga masyarakat desa memiliki akses lebih mudah terhadap transaksi keuangan, termasuk layanan pembayaran, tabungan, hingga pembiayaan usaha.

Akses pembiayaan dengan bunga kredit yang relatif rendah, yakni sekitar 6 persen, dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro di desa untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani skema pinjaman yang memberatkan, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih dinamis dan inklusif.

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga melakukan inovasi dengan menjadikan koperasi desa sebagai titik distribusi utama, sehingga bantuan seperti beras dan program keluarga harapan dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena langsung dikelola di tingkat lokal yang memahami kondisi masyarakatnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan bahwa ribuan unit koperasi desa telah selesai dibangun secara fisik dan siap memasuki tahap operasional, sebuah capaian yang menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi desa berjalan sesuai rencana meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.

Ferry Juliantono menambahkan bahwa setiap unit koperasi yang telah rampung dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kendaraan niaga yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas distribusi dan usaha, sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga siap beroperasi secara fungsional.

Meski demikian, pemerintah masih dihadapkan pada pekerjaan rumah terkait transparansi data, terutama mengenai sebaran lokasi koperasi yang telah selesai dibangun serta jadwal operasionalnya, yang hingga kini belum sepenuhnya terpublikasi secara rinci kepada masyarakat.

Target pembangunan puluhan ribu koperasi lainnya dalam waktu dekat menjadi tantangan tersendiri, namun pemerintah optimistis proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, mengingat pembangunan fisik dan persiapan operasional terus dikebut secara paralel.

Ferry Juliantono menilai bahwa fase operasional akan menjadi penentu keberhasilan program ini, karena pada tahap inilah koperasi akan diuji kemampuannya dalam mengelola usaha, menjaga keberlanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Optimisme pemerintah juga didukung oleh laporan dari berbagai daerah yang menunjukkan bahwa sejumlah koperasi telah siap beroperasi dan mulai menjalankan fungsi ekonominya, sebuah indikasi bahwa program ini tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi telah mulai memberikan dampak konkret.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah turut menegaskan bahwa setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti gudang dan armada transportasi, termasuk mobil boks, pikap, dan kendaraan roda tiga, yang dirancang untuk memperkuat mobilitas distribusi dan mempercepat perputaran ekonomi di desa.

Farida Farichah melihat bahwa keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, di mana setiap komoditas dapat dikelola, disimpan, dan didistribusikan dengan lebih efisien.

Pada akhirnya, keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara di desa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saing masyarakat desa, sehingga publik perlu terus mengawal implementasinya agar benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

*) Analis Kebijakan Publik

Oleh: Taufik Hidayat

Program Koperasi Desa Merah Putih mulai menunjukkan daya tarik besar sebagai sumber peluang kerja baru, sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa dalam satu tahun terakhir pemerintahan, sehingga masyarakat kini tidak hanya menjadi penonton, tetapi diajak aktif mengambil peran dalam transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lonjakan minat masyarakat terhadap program ini terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar dalam waktu singkat sejak pembukaan rekrutmen, yang menandakan bahwa kebutuhan akan lapangan kerja masih sangat tinggi sekaligus memperlihatkan kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah yang dalam setahun terakhir berhasil memperluas akses kerja melalui berbagai program strategis di sektor riil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme pendaftar sempat berdampak pada gangguan teknis di sistem pendaftaran, sebuah situasi yang justru mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap program ini, sementara pemerintah memastikan bahwa proses seleksi tetap berlangsung terbuka, transparan, dan tidak ada jaminan kelulusan bagi pihak tertentu.

Sejak dibuka pada 15 April 2026, jumlah pelamar posisi manajer terus meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 220 ribu orang hanya dalam beberapa hari, sedangkan pendaftar untuk pengelolaan Kampung Nelayan juga menembus angka puluhan ribu, sebuah capaian yang mempertegas bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan peluang nyata yang langsung disambut masyarakat luas.

Di tengah tingginya minat tersebut, pemerintah juga menunjukkan progres nyata dalam pembangunan fisik koperasi desa yang terus berjalan secara masif, mencerminkan konsistensi dalam merealisasikan janji pembangunan yang dalam setahun terakhir difokuskan pada penguatan sektor desa sebagai fondasi ekonomi nasional.

Data menunjukkan puluhan ribu titik lahan telah disiapkan sesuai standar minimal, dengan sebagian besar berada dalam tahap pembangunan dan ribuan lainnya telah selesai dibangun, meski tantangan masih muncul terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan dan harga tanah yang relatif tinggi.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pendataan dan penyesuaian untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pada periode berikutnya, sebuah pendekatan yang menunjukkan fleksibilitas kebijakan tanpa mengabaikan target besar yang telah ditetapkan.

Dari sisi regulasi, pemerintah dinilai cukup sigap dalam menyiapkan payung hukum guna mendukung percepatan program, termasuk penerbitan aturan terkait pendanaan pembangunan koperasi desa, yang menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Tahapan selanjutnya kini tinggal menunggu aturan teknis dari Agrinas Pangan Nasional yang akan mengatur mekanisme audit nilai bangunan serta sistem pembayaran melalui perbankan Himbara, langkah yang dinilai penting untuk menghindari potensi penyimpangan sekaligus memperkuat tata kelola program.

Ambisi pemerintah dalam program ini juga tidak bisa dipandang kecil, dengan target pembangunan 30 ribu unit koperasi desa yang direncanakan rampung pada Juni 2026, sebuah target agresif yang mencerminkan kepercayaan diri pemerintah setelah mencatat berbagai capaian pembangunan dalam satu tahun terakhir.

Skema rekrutmen yang disiapkan pun tidak hanya berfokus pada posisi manajerial, tetapi juga membuka peluang luas bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung sebagai tenaga kerja di berbagai posisi pendukung, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa tenaga kerja koperasi akan diprioritaskan berasal dari warga desa setempat, termasuk pengurus koperasi yang sudah ada, sebuah kebijakan yang mempertegas komitmen pemerintah dalam memberdayakan potensi lokal sekaligus mengurangi ketimpangan akses kerja.

Selain itu, Ferry Juliantono juga membuka peluang bagi penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan, untuk ikut terlibat sebagai pekerja di koperasi desa, mulai dari posisi kasir hingga tenaga operasional lainnya, sehingga program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga berfungsi sebagai jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan.

Rekrutmen tenaga pendukung seperti kasir, sopir, dan petugas keamanan akan dilakukan langsung oleh masing-masing desa, sebuah pendekatan desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya manusia sesuai kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap program tersebut.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja pendukung wajib berasal dari desa setempat, dengan prioritas diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan, sementara masyarakat dari luar desa tidak akan dilibatkan, kebijakan yang dinilai mampu menjaga pemerataan manfaat program.

Joao Angelo De Sousa Mota juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan melibatkan kepala desa dan sekretaris desa sebagai pihak yang memahami kondisi sosial masyarakat, sehingga proses seleksi diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik di tingkat lokal.

Dalam skema yang dirancang, setiap koperasi desa diproyeksikan memiliki sekitar 17 karyawan di luar posisi manajer, sehingga jika target 30 ribu koperasi tercapai, program ini berpotensi menciptakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja baru, sebuah angka yang signifikan dalam upaya menekan pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Melihat keseluruhan progres yang ada, program Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam satu tahun terakhir yang berhasil menggabungkan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi, meningkatkan kapasitas, dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara nyata.

*) Pendamping Ekonomi Desa

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat.

Program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa pelaksanaan program ini berbasis pada data yang akurat dan tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara kedua lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, yang membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026.

Data ini tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi juga menjadi acuan utama dalam rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui mekanisme penjangkauan langsung berbasis DTSEN, khususnya bagi keluarga pada desil 1 dan 2.

Proses ini melibatkan verifikasi berlapis oleh pendamping PKH, BPS, serta pemerintah daerah, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial.

“Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, para orang tua siswa juga akan mendapatkan program pemberdayaan agar mampu meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Sementara itu, para lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil.

“Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, berarti program ini belum berhasil,” tegasnya.

Konsep Sekolah Rakyat sendiri mengusung sistem berasrama (boarding school) dengan pendekatan multi-entry dan multi-exit, sehingga memberikan fleksibilitas bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.

Sistem ini dinilai efektif karena memungkinkan siswa belajar secara lebih fokus tanpa tekanan ekonomi keluarga.

Dalam upaya percepatan, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Hingga saat ini, pembangunan sekolah permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik dan menargetkan menjangkau sekitar 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara. Dengan konsep berasrama dan pembiayaan oleh negara, anak-anak dapat belajar tanpa hambatan ekonomi,” jelasnya.

Dengan pendekatan berbasis data, dukungan lintas sektor, serta desain program yang adaptif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit tersentuh oleh sistem pendidikan formal. Anak-anak dari keluarga prasejahtera, pekerja informal, hingga masyarakat di wilayah terpencil kini memiliki peluang lebih besar untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Agus Setiabudi mengatakan Program Sekolah Rakyat terus diperluas sebagai upaya pemerintah menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pendekatan pendidikan berasrama dan dukungan kolaborasi berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing dari tingkat desa hingga global.

“Program Sekolah Rakyat terus di perluas sebagai upaya menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui pendekatan pendidikan berasrama serta dukungan kolaborasi lintas pihak, kami optimistis program ini mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing, baik di tingkat desa maupun global,” ujarnya.

Pendekatan yang digunakan dalam Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, keterampilan hidup, serta pemberdayaan sosial. Hal ini menjadi penting mengingat anak-anak dari keluarga rentan kerap menghadapi berbagai hambatan, baik secara ekonomi maupun lingkungan, yang dapat memengaruhi proses belajar mereka. Dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, Sekolah Rakyat mampu menjawab kebutuhan tersebut secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan dalam bentuk fasilitas belajar, tenaga pendidik, hingga program pendampingan sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus memperkuat peran pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan sistem jemput bola guna memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses penjangkauan secara masif ke berbagai daerah.

“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” ujarnya.

Ke depan, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, diharapkan program ini mampu mencetak generasi yang tangguh, berdaya saing, serta memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Oleh Marla Prameswari )*

Upaya menghadirkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan kembali menemukan momentumnya melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif menjadi instrumen penting dalam mendorong mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Oleh sebab itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis negara untuk memutus rantai tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak. Ia mendorong keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem agar tidak ragu menyekolahkan anak-anaknya melalui program ini. Penekanan tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan melalui pendekatan aktif, di mana pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa anak-anak dari desil terbawah benar-benar terakomodasi.

Pendekatan berbasis penjangkauan penting karena bagi keluarga miskin ekstrem, hambatan bukan hanya soal biaya, tetapi juga keterbatasan informasi dan rendahnya kesadaran pendidikan. Dengan adanya dialog langsung bersama orang tua yang terdata dalam sistem sosial nasional, negara hadir secara nyata untuk membangun kepercayaan sekaligus membuka akses yang selama ini tertutup.

Sekolah Rakyat juga menawarkan ekosistem pendidikan yang komprehensif. Fasilitas seperti asrama, perangkat pembelajaran, hingga dukungan kebutuhan dasar menjadi bagian integral dari program ini. Model boarding school yang diterapkan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter dan disiplin siswa. Untuk mobilitas sosial, faktor lingkungan memiliki peran krusial dalam membentuk aspirasi dan pola pikir anak. Dengan lingkungan yang mendukung, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari keterbatasan struktural.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, melihat Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok miskin. Dengan pembiayaan penuh oleh negara, Sekolah Rakyat memberikan ruang baru yang lebih inklusif. Bahkan, melalui sistem berasrama, negara tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga memberikan kompensasi tidak langsung kepada keluarga, sehingga beban ekonomi mereka dapat berkurang.

Pandangan tersebut mempertegas bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memperbaiki ketimpangan struktural. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, maka peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan juga meningkat. Inilah inti dari mobilitas sosial, yakni pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan yang lebih tinggi melalui peningkatan kapasitas dan kesempatan.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap program ini juga terus menguat. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, menilai bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah. Ia menekankan pentingnya pendekatan adaptif dalam sistem pendidikan, di mana kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sekolah Rakyat, dalam pandangannya, bukan hanya alternatif, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan masa depan yang lebih baik.

Penekanan pada inklusivitas juga menjadi aspek penting dalam implementasi program ini. Pendidikan tidak boleh lagi bersifat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Sekolah Rakyat dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi sekat dalam memperoleh pendidikan, termasuk bagi anak-anak di wilayah terpencil maupun kelompok rentan lainnya. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menjangkau mereka yang selama ini terpinggirkan.

Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pendataan, seleksi, hingga pembinaan siswa, berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi model transformasi pendidikan nasional yang lebih berkeadilan. Program ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan berkualitas, maka fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing akan semakin kuat.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan sosial di bidang pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia membuka jalan bagi terwujudnya mobilitas sosial yang lebih luas, di mana latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama untuk meraih kesuksesan. Bagi pembangunan nasional, langkah ini menjadi bukti bahwa keadilan sosial bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, terarah, dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

)* Penulis Merupakan Pengamat Pendidikan Nasional

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Sekolah Rakyat tidak sekadar dimaknai sebagai institusi pendidikan formal, tetapi sebagai representasi dari semangat kolektif dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Konsep ini menitikberatkan pada inklusivitas, keterjangkauan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan antara arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan riil kelompok rentan yang membutuhkan akses pendidikan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat memiliki peran strategis dalam membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan. Perluasan akses ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memutus rantai ketimpangan yang berlangsung lintas generasi.

Ketimpangan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Ketika pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, maka kesenjangan akan terus berulang. Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung sekaligus mendorong pemberdayaan.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat mengedepankan fleksibilitas yang tidak selalu ditemukan dalam sistem pendidikan konvensional. Kurikulum dirancang sesuai kebutuhan lokal, dengan memperhatikan potensi daerah serta mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Komitmen untuk memperluas akses tersebut juga tercermin dalam percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementeriannya mengupayakan 97 titik pembangunan sekolah rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi. Ia mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.

Dody menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak berhenti pada gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang terencana.

Sekolah Rakyat turut membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama. Dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari tenaga pendidik hingga komunitas lokal, tercipta ekosistem pendidikan yang lebih partisipatif. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan.

Dalam perspektif jangka panjang, Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai investasi sosial. Pendidikan yang merata akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan konsep Sekolah Rakyat juga tampak dari pendekatan inovatif yang diterapkan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan.

Ia menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Sistemnya menggunakan pendekatan boarding school (berasrama) dengan skema multi entry–multi exit, sehingga siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar, sekaligus menjawab berbagai kendala yang selama ini menghambat akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga berpotensi menjadi ruang inovasi pendidikan. Berbagai metode pembelajaran kreatif dapat diterapkan, termasuk pembelajaran berbasis proyek dan pendidikan vokasional yang terhubung dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini membantu peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata.

Peran strategis lainnya terlihat dari kemampuannya menjangkau kelompok yang sulit terakses oleh sistem pendidikan formal. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat di daerah terpencil, hingga mereka yang putus sekolah memiliki kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Keberhasilan program ini tentu memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Konsistensi kebijakan, alokasi sumber daya yang memadai, serta sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya akan menentukan sejauh mana dampak Sekolah Rakyat dapat dirasakan secara luas.

Sekolah Rakyat mencerminkan arah pembangunan yang menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas. Melalui pendidikan yang lebih inklusif, program ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan secara bertahap sekaligus memperluas akses bagi kelompok yang selama ini tertinggal.

Dengan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Sekolah Rakyat membuka ruang bagi perubahan yang lebih mendasar. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak yang terbatas pada kelompok tertentu, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

ACEH BESAR – Relaunching Gedung AMANAH di Aceh menuai apresiasi luas sebagai langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi ekonomi kreatif yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Pengaktifan kembali fasilitas ini dinilai menjadi simbol kebangkitan ekosistem kreatif daerah yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah dari potensi lokal.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak lagi terbatas pada sektor sumber daya alam, melainkan telah merambah industri kreatif sebagai penggerak baru ekonomi nasional.

“Hilirisasi industri kreatif menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah, dari produk asing menjadi produk lokal yang mampu bersaing di pasar global,” ujar Teuku Riefky Harsya.

Apresiasi terhadap relaunching AMANAH muncul karena pendekatan yang diusung dinilai mampu menjawab tantangan klasik industri kreatif, seperti keterbatasan pembiayaan, akses pasar, hingga perlindungan karya. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, AMANAH diproyeksikan menjadi ruang tumbuh yang mendorong lahirnya pelaku kreatif unggul dari Aceh.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf memandang kehadiran kembali AMANAH sebagai penguat sinergi lintas sektor yang selama ini menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Relaunching AMANAH merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” tegas Muzakir Manaf.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas dinilai menjadi kekuatan utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. AMANAH tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan, tetapi juga sebagai ruang integrasi ide, teknologi, dan pasar yang saling terhubung.

Apresiasi juga datang dari Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad yang menilai relaunching ini sebagai titik awal konsolidasi besar dalam membangun generasi muda yang produktif dan berdaya saing.

“Momentum ini menjadi penguat bagi seluruh pihak untuk beralih dari pendekatan saling menyalahkan menuju kolaborasi yang solutif dan berorientasi hasil,” pungkas Dr. Saifullah Muhammad.

Lebih jauh, pengembangan hilirisasi berbasis komoditas lokal seperti kopi dan nilam dipandang sebagai langkah konkret dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Pemanfaatan teknologi dan penguatan ekosistem usaha menjadi bagian penting dalam memastikan produk lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Relaunching AMANAH pada akhirnya tidak hanya dipandang sebagai peresmian fasilitas, tetapi sebagai langkah maju yang patut diapresiasi dalam membangun fondasi ekonomi kreatif Aceh. Dengan sinergi yang terus diperkuat, hilirisasi kreatif diyakini mampu menjadi motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Aceh Besar – Peluncuran kembali Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) melalui momentum “Restart and Rise” di Aceh Besar, Kamis (23/4/2026), menandai babak baru dalam pengembangan potensi anak muda di Tanah Rencong.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, wajah baru AMANAH kini lebih fokus menjadi pusat gravitasi bagi berbagai komunitas kreatif untuk saling bersinergi. Dengan menyediakan wadah inkubasi yang terpadu, gerakan ini optimistis mampu mencetak generasi muda yang mandiri dan siap bersaing di kancah global melalui penguatan keterampilan teknis dan manajerial.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, yang hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya ekosistem yang mampu menampung bakat-bakat besar di daerah agar memiliki daya saing nasional maupun internasional.

“Kita ingin fashion, parfum, hingga aplikasi karya anak Aceh mampu bersaing di level internasional. AMANAH adalah motor penggerak untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi tersebut,” ujar Teuku Riefky.

Ia menambahkan bahwa fokus pada peningkatan kualitas SDM ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sejalan dengan visi tersebut, Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad, menjelaskan bahwa kunci dari kebangkitan ini adalah transformasi mentalitas dan penguatan kolaborasi antar-elemen masyarakat.

Menurutnya, AMANAH hadir untuk menjembatani talenta kreatif dengan akses pendukung yang selama ini sulit dijangkau.

“Kami ingin produk UMKM Aceh tidak hanya bagus secara kualitas, tapi juga punya daya saing tinggi di pasar global. Kami mendorong pemuda Aceh untuk naik kelas dan tidak lagi sekadar menjadi penonton di industri kreatif,” tegas Saifullah saat menjelaskan peran fasilitas pendukung seperti studio fotografi dan rumah kemasan bagi para kreator lokal.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh yang melihat Gedung AMANAH sebagai hub kolaborasi pentahelix yang strategis bagi daerah.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha di dalam satu wadah kolektif akan menciptakan solusi nyata bagi isu pengangguran di Aceh.

“Gedung ini harus menjadi ruang tumbuh bagi kreativitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kita ingin program pemberdayaan di sini benar-benar menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif,” ungkap Muzakir.

Dengan memposisikan diri sebagai pusat inkubasi talenta, AMANAH berkomitmen untuk terus mendampingi anak muda Aceh agar tidak hanya memiliki ide brilian, tetapi juga memiliki kemandirian dalam mengelola peluang ekonomi secara berkelanjutan di era digital.