Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak berhenti pada keberhasilan merebut kemerdekaan, tetapi juga diwujudkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat itulah yang terus diperkuat pemerintah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada gotong royong, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan potensi desa.

Pemerintah memperkuat operasional KDKMP melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, asosiasi kepala desa, hingga organisasi pendamping koperasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang profesional, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa dukungan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Kami menggandeng 10 asosiasi desa sehingga para kepala desa memahami kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dan manfaatnya bagi desa,” ujar Yandri.

Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, maupun warung kecil. Sebaliknya, koperasi hadir sebagai wadah kolaborasi yang menyatukan seluruh potensi ekonomi desa.

“Insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan,” katanya.

Selain memperkuat rantai distribusi, koperasi juga diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam menyerap hasil produksi masyarakat sesuai potensi masing-masing daerah, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh warga desa.

Ketua Umum Asosiasi Mentor Koperasi dan UMKM Indonesia (AMKI) Tri Wuryantoro menilai keberhasilan KDKMP bergantung pada kualitas pendampingan kepada pengurus koperasi.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menjadi motor ekonomi kerakyatan. Generasi muda menjadi kunci untuk memastikan koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis manfaat KDKMP akan segera dirasakan masyarakat.

“Insyaallah Oktober sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Zulkifli Hasan.

Sejalan dengan semangat kemerdekaan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi bangsa yang tumbuh dari desa. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang usaha, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi dari desa. Sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus memperkuat pelibatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh perangkat desa dalam menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurutnya, selain menggandeng 10 asosiasi desa, pemerintah juga melibatkan kepala desa, BPD, hingga perangkat desa untuk mengawal pelaksanaan dan pengawasan koperasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil tidak berhasil perlu dukungan penuh dari rakyat di desa termasuk pemerintah desanya,” ujar Yandri.

Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berakar dari desa. Oleh karena itu, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi lokal.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPD AKSI) Sulawesi Tenggara, Sulham, SH., MH., mengajak seluruh kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal keberhasilan program tersebut.

“Desa merupakan fondasi utama pembangunan Indonesia. Ketika ekonomi desa tumbuh kuat melalui koperasi yang sehat, profesional, dan dikelola secara transparan, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh kepala desa untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sentra penggerak ekonomi desa,” ujar Sulham.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa, mulai dari penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah hingga penguatan rantai distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat. Pemerintah juga tengah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden mengenai tata kelola penyelenggaraan KDKMP guna memastikan operasional koperasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan, tetapi juga melalui kemandirian ekonomi rakyat. Dengan keterlibatan aktif kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang memperkuat ketahanan nasional, memperluas kesempatan berusaha, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah percepat agenda hilirisasi mineral kritis dan tingkatkan tata kelola ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi tanpa membuka kembali ekspor bahan mentah.

“Pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap pengembangan mineral kritis menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.

Bahlil juga menekankan bahwa penguatan tata kelola ekspor LTJ merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

“Pengelolaan logam tanah jarang harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah akan memastikan tata kelola ekspor berjalan seiring dengan percepatan investasi di sektor pengolahan sehingga manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya,“ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menekankan bahwa LTJ merupakan komoditas strategis yang harus dikelola secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pengolahan, hingga pengembangan industri hilir agar mampu mendukung ketahanan ekonomi dan industri nasional.

“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” kata Dudung.

Menurutnya keberhasilan hilirisasi juga memerlukan tata kelola yang kuat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” ujarnya.

Melalui sinergi kebijakan hilirisasi, tata kelola ekspor yang semakin baik, serta dukungan investasi berkelanjutan, Indonesia optimistis mampu memanfaatkan potensi mineral kritis dan logam tanah jarang sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam semakin mendapat pengakuan global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa strategi industrialisasi yang dijalankan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

“Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global,” ujar Agus.

Keberhasilan hilirisasi tersebut dinilai selaras dengan percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, serta pengembangan kawasan ekonomi diyakini menjadi fondasi penting untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional,” kata Falah.

Pandangan senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagus Wahyu Trianto. Ia menilai sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi.

“Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sinilah PSN dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” ujar Bagus.

Sinergi kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan PSN di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Dengan dukungan infrastruktur, investasi, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah, Papua berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Oleh: Mayessa Anggraini

Persaingan global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya cadangan energi fosil, melainkan juga oleh kemampuan suatu negara menguasai rantai pasok mineral kritis yang menjadi fondasi industri teknologi modern. Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements kini menjadi komoditas strategis karena berperan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, semikonduktor, perangkat kecerdasan artifisial (AI), energi terbarukan, hingga sistem pertahanan berteknologi tinggi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi negara industri berteknologi tinggi melalui kebijakan hilirisasi mineral kritis yang terintegrasi.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di dunia. Potensi logam tanah jarang yang mencapai sekitar 350 ribu ton rare earth oxides merupakan modal strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, besarnya cadangan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional karena sebagian besar manfaat ekonomi justru berada pada tahapan pemisahan, pemurnian, hingga manufaktur produk akhir yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa logam tanah jarang harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Menurutnya, penguasaan rantai pasok logam tanah jarang menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing global, ketahanan ekonomi, sekaligus memperkuat pertahanan nasional. Ia juga menekankan bahwa hilirisasi harus menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui penguatan regulasi, pengembangan teknologi pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip keberlanjutan, dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri mineral kritis tidak dapat dilakukan secara parsial. Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektor agar seluruh kebijakan saling mendukung, mulai dari regulasi investasi, pengembangan teknologi, riset perguruan tinggi, hingga kemitraan industri. Dengan tata kelola yang baik, hilirisasi mampu menciptakan kepastian berusaha sekaligus menjaga agar sumber daya strategis nasional tidak mengalami kebocoran nilai akibat ekspor bahan mentah.

Urgensi hilirisasi juga semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial. AI membutuhkan infrastruktur komputasi yang bergantung pada semikonduktor, pusat data, serta perangkat elektronik yang seluruhnya menggunakan mineral kritis sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu, penguasaan mineral strategis akan menentukan posisi suatu negara dalam peta persaingan teknologi global. Negara yang mampu mengendalikan rantai pasok mineral kritis akan memiliki daya tawar lebih besar dalam membangun industri digital masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pembangunan kemandirian AI harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengembangan model AI lokal, infrastruktur komputasi, talenta digital, serta pemanfaatan mineral kritis sebagai fondasi industri teknologi. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya mineral strategis yang saat ini menjadi kebutuhan utama industri AI dan semikonduktor dunia. Karena itu, pengelolaan mineral kritis harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menjadi modal strategis dalam membangun kemandirian teknologi nasional.

Selain sektor teknologi, hilirisasi mineral kritis juga memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Berbagai peralatan pertahanan modern, seperti radar, sistem komunikasi militer, rudal presisi, kendaraan tempur listrik, hingga sensor berteknologi tinggi memerlukan logam tanah jarang sebagai komponen utama. Ketergantungan terhadap impor komponen strategis dapat menjadi kerentanan dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Oleh sebab itu, kemampuan mengembangkan industri berbasis mineral kritis akan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan negara terhadap berbagai potensi gangguan rantai pasok internasional.

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tetap menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya sistem pengawasan rantai pasok, kebutuhan investasi yang besar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Tantangan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri agar proses alih teknologi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Ke depan, kebijakan hilirisasi mineral kritis harus diarahkan untuk membangun ekosistem industri nasional yang kompetitif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai, semikonduktor, kecerdasan artifisial, energi bersih, serta teknologi pertahanan. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara cerdas melalui hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kedaulatan teknologi, dan menjadikan mineral kritis sebagai fondasi menuju negara maju yang mandiri, berdaya saing global, serta memiliki ketahanan ekonomi dan pertahanan yang semakin kokoh.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Yohanis Mambor*

Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan capaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri global. Melalui Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah berjalan pada jalur yang tepat sekaligus mendapat kepercayaan dari komunitas internasional.

Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan sektor industri nasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, modern, dan berdaya saing. Transformasi yang dilakukan melalui hilirisasi telah mendorong berkembangnya industri pengolahan mineral, industri logam, hingga ekosistem kendaraan listrik yang memberikan nilai tambah lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini telah memperluas peluang investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pengakuan dari UNIDO membuktikan transformasi industri Indonesia semakin mendapat perhatian dunia. Pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan strategi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan hilirisasi nasional semakin relevan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Melalui pembangunan PSN, pemerintah menghadirkan infrastruktur yang semakin baik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka ruang tumbuhnya berbagai pusat ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas industri berbasis potensi lokal.

Sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua dari daerah penghasil komoditas menjadi kawasan yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Infrastruktur yang terus dibangun akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mengembangkan investasi di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut akan menciptakan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi, tumbuhnya industri pengolahan, berkembangnya UMKM, serta terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Tri Supondy menjelaskan bahwa laporan UNIDO menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan industri nasional yang adaptif terhadap perkembangan global. Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, penguasaan teknologi, industri pendukung, serta penerapan industri hijau menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan industri Indonesia terus bergerak menuju industri modern yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan.

Semangat pembangunan tersebut selaras dengan pelaksanaan PSN di Papua yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas wilayah, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan semakin optimal melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta berkembangnya aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua saat ini diarahkan pada pendekatan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hal senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota HIPMI, Bagus Wahyu Trianto. Menurutnya, PSN menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dari kawasan timur. Ia menilai pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta transformasi digital akan semakin memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal sehingga masyarakat Papua dapat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bagus juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan Papua akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia yang inklusif.

Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang semakin masif, penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua akan semakin berkembang sebagai kawasan yang maju, produktif, dan berdaya saing. Sinergi antara hilirisasi dan PSN merupakan investasi strategis yang tidak hanya memperkuat ekonomi Papua, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian Pulau Jawa.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi lintas sektor untuk mengurangi dampak El Nino.

“Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” ujar Teuku Faisal Fathani.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis data meteorologi, tinggi muka air tanah gambut, dan pemantauan titik panas.

“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” ujar Faisal.

Selain pembasahan lahan gambut, OMC juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di waduk strategis, termasuk di kawasan Danau Toba guna mendukung kebutuhan irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air.

BMKG terus memperbarui informasi prakiraan iklim, memantau potensi titik panas, serta menyampaikan peringatan dini kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan risiko kerusakan lingkungan sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat selama musim kemarau.

Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi antara BMKG, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan patroli terpadu, pemantauan titik panas, edukasi kepada masyarakat, hingga kesiapan sumber daya pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Langkah mitigasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi pada musim kemarau, menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap, serta memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik di berbagai daerah rawan karhutla.

Jakarta – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui pembangunan sekat kanal (canal blocking) di kawasan gambut serta pendinginan lahan di wilayah non-gambut. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi penguatan fenomena El Nino, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mencegah munculnya titik api di berbagai wilayah rawan.

Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan perlindungan kawasan gambut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menginstruksikan pemerintah daerah di wilayah gambut, terutama di Riau, Kalimantan, dan Sumatra, agar memperkuat pembangunan sekat kanal guna menjaga kelembapan lahan.

“Kami telah meminta daerah-daerah yang memiliki lahan gambut untuk memperkuat pembangunan canal blocking agar gambut tetap basah sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Selain pembangunan sekat kanal, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong langkah pendinginan lahan pada kawasan non-gambut, termasuk di Pulau Jawa. Upaya tersebut dilakukan melalui penyemprotan air secara berkala serta penyiagaan armada pemadam kebakaran selama dua hingga tiga bulan ke depan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi lahan yang semakin kering.

“Kami mengimbau pemerintah daerah melakukan pendinginan lahan secara rutin dan menyiagakan mobil pemadam agar potensi munculnya titik api dapat dikendalikan lebih cepat,” kata Jumhur.

Menurutnya, seluruh pemerintah daerah juga telah diminta menyusun kebijakan mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar langkah pencegahan karhutla dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui pembentukan Satgas Darat, Satgas Udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Seluruh unsur tersebut disiapkan untuk merespons titik panas secara cepat sehingga penyebaran api dapat dicegah.

“Satgas dan Operasi Modifikasi Cuaca disiapkan agar titik-titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” katanya.

Menurut Agus, penanganan karhutla difokuskan pada daerah-daerah rawan, terutama yang memiliki lahan gambut dan non-gambut. Selain mempercepat penanganan titik panas melalui Satgas dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), upaya tersebut juga mendukung ketersediaan air selama musim kemarau.

“Dengan sinergi berbagai langkah tersebut, penanganan karhutla diharapkan semakin efektif sekaligus menjaga ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat,” pungkasnya.

Oleh: Nanik Muliawanti (*

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau tahun 2026. Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada berbagai episode El Nino sebelumnya menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, hingga citra bangsa di mata dunia. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan menunggu hingga api membesar dan sulit dikendalikan.

Peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) patut menjadi perhatian seluruh pihak. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dengan fokus pengawasan pada Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untuk kemudian bertindak. Sebaliknya, berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak dini. BMKG bahkan menekankan bahwa mitigasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan menghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun ketika musim hujan kembali datang. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya membangun sistem ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang terus didorong adalah menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut. Gambut yang tetap jenuh air akan jauh lebih tahan terhadap potensi kebakaran dibandingkan gambut yang mengering. Dalam konteks inilah pembangunan dan optimalisasi sekat kanal menjadi sangat strategis. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga.

Keberadaan sekat kanal bukan hanya solusi teknis sederhana, melainkan investasi ekologis jangka panjang. Ketika permukaan air dapat dipertahankan pada kondisi normal, risiko munculnya api dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, upaya pembasahan gambut juga membantu menjaga fungsi ekologis kawasan, termasuk kemampuan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.

BMKG juga merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknologi, pengawasan lapangan, hingga penegakan aturan.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Menurutnya, risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi fenomena El Nino kuat yang disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering sehingga meningkatkan kerentanan berbagai jenis vegetasi terhadap kebakaran.

Peringatan tersebut penting karena kebakaran besar sering kali dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan aktivitas manusia. Dalam kondisi kelembapan yang sangat rendah, serasah, ranting, dan gambut dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Sedikit percikan api saja dapat memicu kebakaran luas yang sulit dipadamkan.

Meski demikian, Sudarsono juga mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Nino pada 1997 maupun 2015. Sistem pemantauan berbasis satelit, deteksi hotspot, hingga informasi cuaca berkembang pesat dan semakin akurat. Kemajuan ini merupakan hasil investasi pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih modern dan responsif.

Namun teknologi tidak akan efektif tanpa koordinasi yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, patroli terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, serta komunitas lokal harus terus diperkuat. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berfungsi mendeteksi dini potensi kebakaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan secara proaktif tanpa menunggu munculnya titik api. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh pemangku kepentingan mengedepankan langkah-langkah preventif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.

Kebijakan pendinginan atau pembasahan kawasan rawan menjadi salah satu strategi yang sangat relevan. Selain penyiraman lahan gambut, optimalisasi sekat kanal terus didorong agar ketersediaan air tetap terjaga sepanjang musim kemarau. Daerah-daerah rawan seperti Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat, Pelalawan di Riau, dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Langkah pemerintah yang juga patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Potensi kebakaran pada TPA sering kali luput dari perhatian, padahal akumulasi gas metana di bawah timbunan sampah dapat memicu kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Karena itu, instruksi untuk melakukan pendinginan dan penyiraman berkala merupakan langkah antisipatif yang sangat tepat.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, hingga komunitas lokal memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ekosistem dari ancaman kebakaran. Kesadaran kolektif bahwa hutan adalah aset bangsa harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan.

(* Penulis merupakan Aktivis Peduli Lingkungan dan Ekosistem

Oleh: Dwi Saputri)*

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalam konteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi sering kali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganan di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankan sistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidak hanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana.

Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendalian diarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepat karena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakin meningkat.

Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hingga Juni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebut memberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untuk mengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapi persoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun sistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahami karakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketika ditemukan titik api.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menekan risiko karhutla pada tahun ini. Gerak cepat yang dilakukan sebelum bencana terjadi merupakan investasi penting untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan jauh lebih bernilai dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi