Makassar — Pemerintah terus memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan jumlah peserta didik, tetapi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur permanen di setiap daerah, dengan target satu sekolah di setiap kabupaten atau kota.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa perkembangan program Sekolah Rakyat menunjukkan tren positif dan terus diperluas. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah siswa mencapai lebih dari 100 ribu pada tahun 2027.

“Tahun lalu itu hampir 16 ribu, sekarang alokasinya lebih dari 30 ribu. Jadi kita harapkan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan alokasi tersebut akan berdampak signifikan terhadap jumlah peserta didik secara keseluruhan. Jika target tahun ini tercapai, jumlah siswa Sekolah Rakyat diproyeksikan meningkat pesat.

“Kalau tahun ini alokasinya bisa mencapai lebih dari 30 ribu bisa kita realisasikan, maka tahun ini pula itu lebih dari 46 ribu sudah siswa sekolah rakyat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan penerima manfaat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan. Penambahan kuota akan dilakukan secara bertahap hingga tahun depan.

“Jika begitu maka tahun depan berarti sudah ada lebih dari 100 ribu,” tambahnya.

Selain peningkatan jumlah siswa, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam penguatan program ini. Saat ini, sebagian besar Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung sementara. Namun, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk menghadirkan gedung permanen di setiap wilayah.

“Untuk jumlah sekolahnya ini kan gedung sementara ya, untuk sekolah permanennya sesuai arahan Bapak Presiden kita harapkan setiap kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat,” jelasnya.

Pembangunan sekolah permanen tersebut mulai direalisasikan pada tahun ini di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas daya tampung siswa.

“Nah untuk tahun ini dibangun di 100 titik lebih yang insya Allah akan bisa dimanfaatkan tahun ini. Nanti gedung permanennya itu bisa menampung seribu siswa, SD, SMP, SMA,” ujarnya.

Ke depan, program ini tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang didukung infrastruktur memadai dan peningkatan jumlah peserta didik, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi unggul serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperluas jangkauan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini ditargetkan mampu menjangkau lebih dari 100 ribu siswa pada 2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penerima manfaat dilakukan secara bertahap. Pada 2026, jumlah peserta ditargetkan menembus lebih dari 30 ribu siswa. Jika ditambah sekitar 15 ribu siswa dari tahun ajaran sebelumnya, total penerima manfaat pada akhir 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 46 ribu siswa.

“Pemerintah akan terus memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat. Tahun ini target kita menembus 30 ribu siswa, dan tahun depan kita tingkatkan menjadi lebih dari 100 ribu siswa,” ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada anak-anak yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang putus sekolah atau berisiko tinggi tidak melanjutkan pendidikan.

Saifullah menegaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal berbasis learning management system (LMS), tetapi juga pembinaan karakter melalui sistem berasrama. “Mereka dipersiapkan menjadi agen perubahan bagi diri, keluarga, dan Indonesia. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan jalan perubahan melalui pendidikan terpadu,” katanya.

Untuk mendukung peningkatan jumlah peserta, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen di lebih dari 100 titik pada tahun ini. Dalam jangka panjang, setiap kabupaten dan kota ditargetkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan komitmen jajarannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur program tersebut. Ia meminta seluruh pihak bekerja maksimal agar pembangunan selesai tepat waktu dan berkualitas.

“Kita enggak punya ide, tetapi kita dikasih kepercayaan untuk mewujudkan ide ini harusnya kita bersemangat 45, kalau perlu mati di lapangan sana agar sekolah ini terbangun on time dengan kualitas yang bagus,” ujarnya.

Dody menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan strategis untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. “Sekolah Rakyat nantinya untuk adik-adik kita yang prasejahtera. Inilah generasi emas kita nanti, paling enggak di tahun 2045,” katanya.

Di tingkat daerah, dukungan juga terus menguat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 unit hingga April 2026. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, memastikan komitmen daerah dalam mendukung program nasional tersebut. “Support Pemprov Jatim terhadap program nasional itu terus berjalan,” tegasnya.

Selain menyediakan lahan dan bangunan, Pemprov Jawa Timur juga mendukung operasional sekolah melalui penyediaan fasilitas, tenaga pengelola, hingga rencana penempatan guru agama di setiap lokasi. Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

(*/rls)

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di pinggiran sistem. Lebih dari sekadar membuka pintu belajar, Sekolah Rakyat mencerminkan upaya negara dalam membangun fondasi mobilitas sosial yang lebih adil, sekaligus mendorong lahirnya generasi baru yang mampu melompat lebih jauh ke masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Anak-anak dari keluarga prasejahtera kerap menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan biaya, akses geografis, hingga minimnya dukungan lingkungan belajar. Di tengah situasi ini, Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban konkret yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan siswa Sekolah Rakyat mencapai 100.000 pada tahun 2027. Tahun ini, alokasi peserta ditargetkan menembus lebih dari 30 ribu siswa. Jika seluruh target terealisasi, total penerima manfaat pada 2026 diproyeksikan melampaui 46 ribu siswa. Pada tahun 2027 jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 100 ribu siswa.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan gedung permanen di lebih dari 100 titik tahun ini. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kabupaten dan kota ditargetkan memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Gus Ipul mengatakan, program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil nyata setelah berjalan lebih dari sembilan bulan sejak dimulai pada 14 Juli 2025. Para siswa kini tumbuh lebih percaya diri, disiplin, serta memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Menurut Gus Ipul, para lulusan Sekolah Rakyat akan terus didampingi hingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terhadap program prioritas ini.

Gus Ipul menjelaskan, tantangan terbesar muncul pada masa awal pelaksanaan program. Dalam dua minggu hingga satu bulan pertama, siswa maupun guru menjalani proses adaptasi dengan sistem sekolah berasrama. Namun, memasuki bulan kedua dan ketiga, ritme pendidikan dan pembelajaran mulai terbentuk dan berjalan semakin baik.

Sekolah Rakyat menerapkan pendidikan terpadu. Pada pagi hari, siswa mengikuti pembelajaran formal berbasis learning management system (LMS). Sementara sore hingga malam hari difokuskan pada pembinaan karakter melalui pendampingan wali asrama dan wali asuh.

Gus Ipul mengatakan pihaknya ingin anak-anak memiliki karakter kuat sebagai orang beragama, memiliki hubungan dengan Tuhan, bisa cinta sesama, cinta ilmu dan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus berkontribusi (dalam) kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian di antaranya pernah putus sekolah atau berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, program ini menjadi jalan perubahan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Di sisi lain, kesiapan operasional program juga terus diperkuat. Sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), telah siap mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kesiapan ini mencakup penyediaan fasilitas, kurikulum, hingga tenaga pengajar yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses perencanaan yang cukup matang.

Berdasarkan pemaparan tim teknis, dari total 56 bangunan di kawasan STIP, terdapat empat bangunan dan dua fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat. Empat bangunan tersebut berada di Asrama Taruna E, Taruna J, Wisma Bahari II, dan Nautika, yang didukung dua lapangan tenis serta dua lapangan sepak bola.

Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Bisma Staniarto mengatakan untuk tahap awal, kapasitas yang disiapkan sekitar 100 siswa, didukung dua tenaga pembimbing dan 18 tenaga pengajar.

Selain STIP, pemerintah juga menyiapkan lokasi lain, termasuk kawasan milik Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan kondisi bangunan yang relatif serupa dan kapasitas sekitar 100 siswa.

Keterlibatan berbagai institusi tersebut menjadi sinyal bahwa Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas. Dengan kolaborasi lintas sektor, program ini berpotensi menghadirkan model pendidikan alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam hal penguatan keterampilan vokasi dan kesiapan kerja.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masa depan. Dunia kerja yang terus berubah menuntut keterampilan baru, sehingga Sekolah Rakyat perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Integrasi antara pendidikan akademik dan keterampilan praktis menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merepresentasikan pergeseran paradigma dalam kebijakan pendidikan. Dari sekadar memperluas akses, kini bergerak menuju penciptaan lompatan masa depan. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini tidak hanya akan mengubah nasib individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional secara keseluruhan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Garvin Reviano )*

Gagasan tentang pendidikan kini tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang kelas formal, kurikulum baku, atau capaian akademik semata. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pendekatan “beyond schooling” menjadi semakin relevan, terutama ketika dikaitkan dengan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu inovasi strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pembelajaran alternatif, melainkan sebuah gerakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Sekolah Rakyat menghadirkan paradigma baru yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah dari guru ke siswa, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan komunitas, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup, nilai-nilai sosial, serta kepekaan terhadap realitas di sekitarnya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai katalisator perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan sosial sekaligus memperkuat kohesi masyarakat.

Dalam perspektif Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Farida Dewi Maharani menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu contoh konkret kebijakan pemerintah yang dirancang tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan. Pendekatan tersebut menjadi langkah strategis karena kemiskinan tidak dapat diselesaikan dari satu aspek saja. Pendidikan menjadi pintu masuk utama, namun perlu diperkuat dengan dukungan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, hingga akses terhadap peluang kerja.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat memainkan peran penting dalam membangun fondasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, program ini mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Misalnya, di wilayah pedesaan, kurikulum dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Sementara itu, di kawasan perkotaan, fokus dapat diarahkan pada keterampilan digital, kewirausahaan, dan literasi keuangan. Fleksibilitas ini menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tidak hanya itu, dampak positif Sekolah Rakyat juga terlihat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata, program ini turut berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya memiliki keterbatasan kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain aspek ekonomi, Sekolah Rakyat juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan pendidikan yang humanis, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Sekolah Rakyat sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerataan akses pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan siswa dalam menghadapi masa depan. Para lulusan Sekolah Rakyat akan terus mendapatkan pendampingan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program ini. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi dan pendanaan, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung implementasi di tingkat lokal. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang mendukung pengembangan kapasitas dan infrastruktur pendidikan.

Ke depan, penguatan Sekolah Rakyat perlu terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Sekolah Rakyat dapat terus berkembang sebagai model pendidikan yang tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan.

Konsep “beyond schooling” yang diusung oleh Sekolah Rakyat mengingatkan kita bahwa pendidikan sejatinya adalah proses yang melampaui batas-batas formal. Pendidikan adalah tentang membangun manusia seutuhnya, memberdayakan komunitas, dan menciptakan perubahan sosial yang berdampak luas. Sekolah Rakyat telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasional yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Isu Sosial

Jakarta – Kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus menuai perhatian luas dari berbagai kalangan. Aparat penegak hukum saat ini tengah melakukan penyelidikan secara intensif guna mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian tersebut. Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi peringatan tegas terhadap tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

Sejumlah pihak menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas selama proses penyelidikan berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses hukum.

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan bahwa perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS sah disidangkan di peradilan militer. Apabila perkara tersebut dipaksakan ke pengadilan umum, maka besar kemungkinan proses hukum tidak dapat berjalan dan bahkan berkas perkara berpotensi ditolak Pengadilan Negeri. “Kalau di peradilan sipil tidak akan masuk. Proses hukum tidak akan berjalan dan bisa ditolak oleh pengadilan, karena aturan berlaku menyatakan yang berwenang adalah pengadilan militer

“Kalau ke peradilan sipil malah salah saluran. Saluran yang legitimate saat ini adalah peradilan militer, karena dari status, lokus, kesatuan, hingga kepangkatan semuanya masuk dalam yurisdiksi peradilan militer,” ujarnya

Pemerintah melalui aparat terkait memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, upaya perlindungan terhadap korban juga menjadi prioritas, termasuk pemulihan fisik dan psikologis. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap warga.

Sementara itu, Praktisi Hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan, publik harus menghormati proses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Ia mengatakan hal tersebut merupakan langkah yang sah secara hukum.

Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme peradilan militer memiliki dasar hukum yang jelas ketika subjek hukum yang diduga terlibat merupakan anggota aktif militer. Karena itu, ia menilai polemik yang mempersoalkan forum peradilan justru berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni penegakan hukum itu sendiri.

“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum. Ini harus dipahami secara objektif dan tidak dipolitisasi,” ujar.

Sikap kooperatif dari masyarakat, media, dan pemangku kepentingan akan memperkuat upaya aparat dalam mengungkap kebenaran secara objektif, sekaligus memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan menggunakan air keras. Aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin keadilan bagi semua pihak.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa negara tidak mentolerir segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. “Setiap tindak kekerasan harus ditangani secara serius sesuai hukum yang berlaku. Kita juga harus memastikan prosesnya adil dan transparan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa masyarakat diharapkan tetap mempercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, stabilitas sosial harus dijaga agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. “Mari kita hormati proses hukum dan tidak berspekulasi sebelum ada keputusan yang sah,” tegasnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa kepolisian telah menangani kasus tersebut sesuai prosedur dan memastikan setiap tahapan dilakukan secara profesional. Ia menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pengumpulan alat bukti yang kuat. “Kami memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan mengedepankan transparansi,” katanya.

Listyo Sigit Prabowo juga menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang pengawasan publik untuk menjaga akuntabilitas proses hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. “Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan fisik dan psikologis melalui dukungan layanan kesehatan dan pendampingan hukum. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan korban mendapatkan haknya secara menyeluruh serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Pemerintah memastikan bahwa setiap kasus kekerasan akan ditangani secara serius dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Dengan menghormati proses yang berjalan, diharapkan penanganan perkara dapat memberikan kepastian bagi korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Oleh: Fahri Aditya Nugraha)*

Peristiwa penyiraman air keras yang terjadi kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus di Jakarta, menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian luas. Serangan tersebut menimbulkan luka serius dan memicu kekhawatiran publik terkait keamanan serta perlindungan warga. Dalam waktu relatif singkat, aparat penegak hukum berhasil mengidentifikasi terduga pelaku melalui serangkaian proses penyelidikan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum mampu bekerja secara responsif sekaligus terukur dalam menghadapi kasus dengan dampak besar.

Dalam konteks ini, langkah cepat aparat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, mengapresiasi langkah cepat Polri yang telah mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan analisis data di lapangan. Pendekatan berbasis bukti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, mengatakan upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara berbasis bukti. Menurut Angga, respons cepat dan profesional aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif. Hal ini menegaskan bahwa kecepatan tidak berdiri sendiri, melainkan harus diiringi ketepatan agar hasilnya kredibel.

Seiring perkembangan, proses hukum kini memasuki tahap persidangan. Perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan diuji secara terbuka, memberikan ruang bagi publik untuk memantau jalannya proses hukum. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai prinsip keadilan.

Pemerintah melalui berbagai institusi penegak hukum menunjukkan komitmen dalam menangani kasus ini secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada putusan akhir, tetapi juga pada proses yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Integritas proses menjadi kunci utama, karena keadilan yang lahir dari prosedur yang cacat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Ruang bagi hukum untuk bekerja berarti memberikan kepercayaan kepada aparat dalam menjalankan tugasnya secara profesional, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Di tengah tekanan publik yang tinggi, menjaga independensi proses hukum menjadi tantangan tersendiri. Namun justru dalam kondisi tersebut, konsistensi terhadap prinsip negara hukum menjadi semakin penting.

Di era digital, arus informasi yang cepat sering kali membentuk opini publik sebelum fakta terungkap sepenuhnya. Fenomena ini berpotensi menciptakan “pengadilan opini” yang dapat memengaruhi persepsi terhadap proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah terus melakukan penguatan sistem hukum melalui berbagai reformasi, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus tegas, tetapi juga tepat dalam setiap tahapannya. Ketegasan tanpa ketepatan dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun.

Dalam perkembangan penanganan kasus ini, muncul pula gagasan untuk memperkuat kualitas peradilan. Diantaranya ada yang mengusulkan agar persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melibatkan hakim ad hoc. Bahkan ditegaskan bahwa keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, serta proses hukum wajib berjalan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal inilah yang wajib menjadi komitmen bersama, kabar yang menggembirakan adalah pemerintah berkomitmen memperkuat sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya publik. Pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc menjadi langkah penting untuk menjaga marwah hukum. Gagasan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya formal, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam kasus ini, pendekatan hukum tidak berhenti pada penindakan pelaku. Proses peradilan juga menjadi ruang untuk menguji seluruh unsur perkara secara komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat. Hal ini penting agar keadilan yang tercapai tidak hanya dirasakan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkara penyiraman air keras, terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Tiga hakim berpangkat perwira menengah (pamen) ditunjuk dalam persidangan ini dimana susunan majelis hakim tersebut ditetapkan menggunakan aplikasi Smart Majelis.

Memberi ruang bagi hukum juga berarti menghormati asas praduga tak bersalah. Prinsip ini menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang adil, di mana setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Dalam situasi dengan tekanan publik tinggi, menjaga prinsip ini menjadi ujian bagi integritas sistem hukum.

Kepercayaan terhadap hukum dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat fondasi tersebut, termasuk peningkatan kapasitas aparat dan pengawasan yang lebih ketat. Semua ini bertujuan memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja sebagaimana mestinya.

Kasus penyiraman air keras ini menjadi pengingat bahwa kekerasan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai rasa keadilan kolektif. Penanganannya didukung dilakukan secara serius tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Justru dengan menjaga prinsip tersebut, keadilan yang dihasilkan akan memiliki makna yang lebih kuat.

*) Penulis adalah Content Writer di Garuda Loka Konsultan Hukum

Oleh Angga Yudhistira )*

Kasus penyiraman air keras telah mengguncang ruang publik dan memantik perhatian luas masyarakat. Peristiwa yang menimpa aktivis sekaligus Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan juga ujian bagi komitmen bangsa dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan berintegritas. Respons publik pun menjadi sangat penting untuk dijaga agar tetap rasional, tidak terjebak pada spekulasi, dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah derasnya arus informasi dan opini di ruang digital, sikap bijak dalam menyikapi kasus seperti ini menjadi fondasi utama agar keadilan tidak dikaburkan oleh prasangka.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa proses persidangan terhadap para tersangka akan dilaksanakan secara terbuka dan profesional. Ia menyampaikan bahwa publik akan dapat melihat langsung para terdakwa dalam sidang perdana yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa institusi militer berkomitmen terhadap prinsip transparansi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Dalam kerangka negara hukum, keterbukaan persidangan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Lebih jauh, Aulia juga menyampaikan bahwa seluruh aspek perkara, termasuk motif di balik tindakan kekerasan tersebut, akan diungkap secara jelas dalam persidangan. Hal ini menegaskan bahwa ruang pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk mengurai fakta, bukan ruang publik yang kerap dipenuhi asumsi. Sebab terkadang, opini yang berkembang sebelum putusan pengadilan justru berpotensi mengaburkan kebenaran dan bahkan memicu penghakiman sepihak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menahan diri dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang berharap agar proses peradilan dapat berlangsung secara terbuka dan terang benderang. Ia menilai bahwa keterbukaan dalam proses hukum akan memungkinkan masyarakat berkontribusi secara positif dalam mengawal jalannya keadilan. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam sistem demokrasi, namun tetap dalam koridor yang konstruktif dan tidak mengintervensi independensi peradilan. Keterlibatan masyarakat seharusnya diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang objektif, bukan tekanan yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa aparat penegak hukum akan menelaah secara cermat kemungkinan adanya keterlibatan pihak sipil dalam kasus tersebut. Jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan unsur sipil, maka penanganan perkara dapat berkembang menjadi kasus koneksitas, yakni melibatkan peradilan militer dan peradilan umum secara bersamaan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang adaptif dalam menangani perkara yang kompleks.

Yusril juga menggarisbawahi bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi keterlibatan pihak sipil, sehingga penanganan perkara dialihkan ke Pusat Polisi Militer TNI. Pernyataan ini penting untuk dipahami publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil sebelum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Komitmen untuk menegakkan peradilan yang adil dan transparan tetap menjadi landasan utama dalam penanganan setiap perkara, termasuk kasus penyiraman air keras ini. Aparat penegak hukum berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan akuntabel, dengan memastikan bahwa seluruh proses berjalan terbuka serta dapat diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dalam persidangan bukan hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, tetapi juga menjadi jaminan bahwa setiap fakta diungkap secara objektif tanpa intervensi. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara tetap kuat.

Dalam menghadapi kasus penyiraman air keras ini, masyarakat juga diharapkan tidak terjebak pada polarisasi opini yang justru dapat memperkeruh suasana. Kepekaan terhadap isu keadilan memang penting, namun harus diimbangi dengan kedewasaan dalam menyikapi proses hukum. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, membangun narasi spekulatif, atau bahkan melakukan penghakiman di ruang publik hanya akan merugikan upaya penegakan hukum itu sendiri. Sebaliknya, sikap kritis yang disertai tanggung jawab akan membantu menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Untuk itu, penghormatan terhadap hukum adalah kunci utama dalam menjaga keadilan. Proses peradilan yang transparan dan profesional, sebagaimana disampaikan oleh para pemangku kepentingan, harus didukung oleh sikap masyarakat yang objektif dan rasional. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga tercermin dalam setiap proses yang dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan berintegritas.

)* penulis merupakan pengamat hukum

Jakarta – Pemerintah semakin memantapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan langkah strategis yang lebih terarah. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan bantuan benar-benar menyasar anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat yang akan berperan penting dalam memilah kelompok sasaran. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa tim tersebut akan bekerja secara sistematis untuk memastikan distribusi program lebih tepat sasaran.

“Tim ini akan ditugaskan untuk memilah penerima manfaat agar program MBG dapat difokuskan kepada anak-anak yang membutuhkan perbaikan gizi,” ujarnya.

Menurut Nanik S Deyang, langkah awal yang dilakukan adalah melalui survei langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lebih akurat.

“Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” katanya. Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat validitas data sekaligus memastikan program berjalan efektif.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci utama dalam optimalisasi program MBG. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, termasuk dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan pertukaran data penerima manfaat.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutur Nanik S Deyang.

Dalam implementasinya, BGN juga memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya bersumber dari kementerian terkait, tetapi juga diverifikasi langsung melalui pengecekan di lapangan.

“Data dari kami nantinya akan divalidasi kembali agar benar-benar sesuai dengan kondisi riil,” tambahnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa program ini harus difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa seleksi.

“Program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik S Deyang.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Eko Prasojo, menilai kebijakan ini sebagai langkah tepat dalam meningkatkan efektivitas program.

“Penyesuaian target penerima menjadi lebih spesifik akan membantu mencegah pemborosan serta memastikan program berdampak pada penurunan angka stunting,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan data berbasis wilayah terkecil serta kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Beberapa daerah sudah memiliki data valid yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program secara nasional,” kata Eko Prasojo.

Dengan pembentukan tim ini, pemerintah optimistis program MBG akan semakin tepat sasaran, khususnya dalam menangani persoalan gizi pada anak, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat dan kompleksitas distribusi di berbagai daerah, pemerintah kini membentuk tim khusus untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Upaya penguatan ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor hingga ke daerah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem distribusi, serta pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas implementasi program di lapangan.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan ribuan kader untuk menjadi ujung tombak distribusi MBG di masyarakat.

“Kami telah menyiapkan sekitar 18 ribu kader yang akan menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat keluarga. Mereka akan berperan aktif dalam mendata, mendampingi, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi,” ujar Isyana.

Ia menambahkan bahwa keberadaan kader ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pendekatan berbasis keluarga dalam pembangunan gizi nasional.

“Pendekatan keluarga menjadi sangat penting, karena persoalan gizi tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dengan keterlibatan kader di lapangan, kami optimistis intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dari sisi operasional, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa program MBG telah menunjukkan capaian signifikan sejak diluncurkan. Ia menilai pembentukan tim khusus distribusi akan semakin memperkuat efektivitas program ke depan.

“Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun tiga bulan ini telah menyerap lebih dari 1,18 juta tenaga kerja dan menjangkau sekitar 62,35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Sony.

Ia juga menekankan bahwa skala besar program ini membutuhkan sistem distribusi yang semakin presisi dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

“Dengan adanya tim khusus yang fokus pada distribusi, kami dapat memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyediaan hingga penyaluran, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program,” ujarnya.

Sementara itu, di tingkat daerah, implementasi program MBG terus diperkuat melalui berbagai inovasi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.

“Melalui program MBG 3B di Samarinda, kami memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ungkap Deasy.

Penguatan MBG melalui pembentukan tim khusus sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan data yang semakin terintegrasi serta sistem distribusi yang terus disempurnakan, pemerintah optimistis program ini akan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih sehat dan produktif.***