Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, denyut nadi perekonomian akar rumput kembali mendapat hembusan napas segar. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan skema pembiayaan Program Mekaar melalui PT PNM, khususnya lewat pemangkasan suku bunga, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Langkah strategis ini merupakan sinyal kuat akan keberpihakan negara, membuka pintu perluasan akses permodalan yang lebih ramah bagi jutaan perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi tulang punggung usaha ultra mikro di Indonesia.

Program Mekaar selama lebih dari satu dekade telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara berkelompok, jutaan perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan membangun dan mengembangkan usaha produktif. Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga peningkatan kapasitas kewirausahaan, kedisiplinan pengelolaan keuangan, serta penguatan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Pemerintah melihat bahwa keberhasilan Program Mekaar menunjukkan akses pembiayaan yang mudah harus diiringi dengan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan skala usahanya secara bertahap.

Kebijakan penurunan bunga pembiayaan pada 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan biaya modal usaha semakin ringan bagi nasabah Mekaar. Dengan beban pembiayaan yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan modal sebagai sarana meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun melakukan inovasi usaha. Pemerintah meyakini bahwa semakin rendah biaya pembiayaan, semakin besar pula peluang usaha ultra mikro untuk berkembang secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat daya tahan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah sehingga mereka tetap mampu menjaga produktivitas dan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro menjadi salah satu prioritas karena sektor tersebut merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Ia menilai penguatan akses pembiayaan yang lebih terjangkau melalui Program Mekaar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penyesuaian bunga pembiayaan dilakukan sejalan dengan transformasi layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah. Menurutnya, PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga terus memperkuat program pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga digitalisasi UMKM. Berbagai inovasi tersebut bertujuan agar nasabah Mekaar mampu meningkatkan kualitas usahanya serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital. Arief menilai keberhasilan Program Mekaar tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan nasabah meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara Program Mekaar dengan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya. Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan, pelaku usaha mikro memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, sertifikasi produk, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembiayaan tidak berhenti pada pemberian modal semata, melainkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat. Pemerintah meyakini bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan akses pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ia menilai penurunan bunga Mekaar menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang semakin inklusif dan terjangkau. Maman juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses terhadap pasar domestik maupun global.

Kebijakan penurunan bunga Mekaar bukan sekadar pelonggaran finansial, melainkan fondasi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Agar dampaknya maksimal, pembiayaan yang ringan ini harus terus diiringi dengan pendampingan intensif dan transformasi digital, sehingga pelaku usaha ultra mikro mampu beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kesuksesan visi besar ini tentu bertumpu pada sinergi yang solid antara pemerintah, Kementerian BUMN, PNM, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui ekosistem pemberdayaan yang komprehensif dan kolaboratif inilah, terbuka kesempatan yang setara bagi masyarakat prasejahtera untuk mengangkat derajat keluarganya, sekaligus memastikan sektor UMKM tumbuh semakin tangguh sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Kemampuan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil bagi pelaku ekonomi kecil menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di samping nilai investasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, keputusan pemerintah menurunkan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari 22% menjadi 8% menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan kepada sektor usaha paling bawah terus diperkuat.

Kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian angka bunga, melainkan koreksi terhadap hambatan yang selama ini membatasi ruang tumbuh pelaku usaha ultra mikro. Ketika biaya modal semakin ringan, peluang masyarakat untuk memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakin terbuka, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penurunan bunga PNM Mekaar berlaku bagi seluruh nasabah, termasuk mereka yang sebelumnya masih memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui masa transisi agar seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh jutaan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.

Langkah tersebut memperlihatkan cara pandang baru pemerintah terhadap pembiayaan mikro. Selama ini, tantangan terbesar pelaku usaha bukan semata memperoleh akses pinjaman, melainkan memastikan biaya pembiayaan tetap berada pada tingkat yang memungkinkan usaha berkembang tanpa terbebani cicilan yang terlalu tinggi.

Akses terhadap pembiayaan murah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hanya menambah modal kerja. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, hingga memperkuat ketahanan usaha ketika menghadapi gejolak ekonomi.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal semata. Pendekatan pembangunan UMKM semakin diarahkan agar pembiayaan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan penguatan ekosistem bisnis.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu naik kelas. Menurutnya, akses pembiayaan perlu disertai penguatan kapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Hal itu sejalan dengan realitas bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan pencatatan keuangan, penguasaan teknologi digital, hingga akses terhadap jaringan pemasaran. Karena itu, pembiayaan murah akan memberikan hasil yang optimal apabila dipadukan dengan proses pendampingan yang berkelanjutan.

Model inilah yang selama bertahun-tahun dikembangkan melalui Program Mekaar. Pembiayaan kelompok, pendampingan rutin, serta edukasi mengenai pengelolaan usaha menjadi kombinasi yang membuat program tersebut mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan keuangan formal.

Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai indikator. Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari sekitar Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, disertai kenaikan kemampuan pengembangan usaha hampir 29%. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disertai pendampingan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi rumah tangga prasejahtera.

Kepercayaan masyarakat terhadap PNM juga tidak lahir secara instan. Hingga kini, program tersebut telah melayani sekitar 23,3 juta perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang mudah dijangkau sekaligus terpercaya.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh tata kelola perusahaan yang dijalankan secara konsisten dari tingkat pusat hingga petugas lapangan. Ia menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan jutaan nasabah yang selama ini menggantungkan pengembangan usahanya melalui program Mekaar.

Penegasan itu penting karena keberlanjutan program pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nasabah akan merasa aman memanfaatkan layanan keuangan apabila institusi penyelenggara mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan secara konsisten.

Dengan demikian, kebijakan penurunan bunga Mekaar menjadi 8% merupakan bagian dari strategi yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat. Negara berupaya mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala utama pelaku usaha mikro untuk berkembang.

Kini akses modal semakin terjangkau, pendampingan semakin kuat, dan tata kelola terus diperbaiki, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya. Dari penurunan bunga 22% menjadi 8%, tersirat pesan bahwa perlindungan terhadap usaha mikro bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program konversi LPG 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menambah beban biaya rumah tangga. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan harga jual CNG Merah Putih akan disimulasikan setara dengan harga LPG bersubsidi yang berlaku saat ini. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen tanpa mengurangi keterjangkauan energi bagi masyarakat.

“Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya masih disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen. Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini,” ujar Laode di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemanfaatan CNG didukung melimpahnya cadangan gas alam C1 dan C2 di Indonesia, berbeda dengan LPG yang sebagian besar bahan bakunya masih bergantung pada impor. Selain memperkuat kemandirian energi nasional, penggunaan CNG diperkirakan mampu menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 30–40 persen dibandingkan LPG 3 kilogram.

“Biaya penggunaan CNG lebih murah dibanding LPG dan tidak perlu mengganti kompor,” kata Bahlil. Ia menambahkan, sistem CNG Merah Putih dirancang plug and play, sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan tabung CNG pada kompor yang telah dimiliki tanpa memerlukan modifikasi.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pakar migas sekaligus anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo. Menurutnya, distribusi CNG akan lebih mudah karena dapat memanfaatkan jaringan pangkalan LPG 3 kilogram yang telah tersebar di berbagai daerah.

“Sangat bisa menggunakan rantai pasok dan distribusi yang sudah ada, seperti Gas Melon. Konsepnya plug and play,” ujar Hadi.

Pemerintah menargetkan implementasi program dilakukan secara bertahap dengan prioritas wilayah yang telah memiliki jaringan pipa gas, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Saat ini, uji coba tabung CNG komposit ringan tipe 4 telah memasuki tahap ketiga di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Kementerian ESDM bersama SKK Migas juga memastikan kesiapan pasokan gas agar program CNG Merah Putih dapat berjalan optimal, menjadi solusi energi yang lebih efisien, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya diversifikasi energi nasional melalui pengembangan CNG Merah Putih sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram atau gas melon. Pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang bersumber dari gas bumi domestik dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, meningkatkan efisiensi anggaran subsidi, serta mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang besar sehingga harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik sebagai alternatif pengganti LPG akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Kita memiliki sumber daya gas yang melimpah. Karena itu, pemanfaatannya harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara,” ujar Bahlil.

Pemerintah menilai pengembangan CNG Merah Putih tidak hanya akan memperkuat kemandirian energi, tetapi juga menciptakan sistem distribusi energi yang lebih efisien. Selama ini sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga berpengaruh terhadap besarnya anggaran subsidi energi. Dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, pemerintah berharap pengeluaran devisa dapat ditekan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa PGN siap mendukung pengembangan ekosistem gas bumi nasional melalui perluasan infrastruktur distribusi dan peningkatan pemanfaatan gas untuk berbagai sektor, termasuk rumah tangga. Menurutnya, pemanfaatan gas domestik akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila didukung oleh jaringan distribusi yang semakin luas dan andal.

“PGN terus berkomitmen membangun infrastruktur gas bumi agar pemanfaatan energi domestik semakin optimal dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat maupun sektor usaha,” jelas Arief.

Pemerintah bersama BUMN energi dan pelaku industri akan terus mempercepat pembangunan jaringan distribusi gas, stasiun pengisian CNG, serta infrastruktur pendukung lainnya agar implementasi CNG Merah Putih dapat berjalan secara bertahap. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan alternatif energi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

Pengembangan CNG Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi berbasis sumber daya domestik. Dengan memanfaatkan cadangan gas bumi nasional secara optimal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor LPG, meningkatkan efisiensi subsidi energi, serta menciptakan sistem energi nasional yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Oleh Rianti Anissa )*

Konversi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke compressed natural gas (CNG) 3 kilogram atau CNG Merah Putih patut menjadi langkah strategis yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyentuh tiga kepentingan besar sekaligus, yaitu penghematan anggaran negara, penguatan ketahanan energi nasional, dan perlindungan keselamatan masyarakat. Karena itu, pengujian ketat terhadap tabung CNG Merah Putih menjadi fondasi utama agar transformasi energi berjalan dengan aman, kredibel, dan diterima publik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan bahwa transisi dari LPG ke CNG berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp30 triliun. Perhitungan itu berangkat dari selisih harga CNG yang dinilai 30 hingga 40 persen lebih murah dibandingkan LPG bersubsidi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kisaran Rp86 triliun sampai Rp90 triliun. Jika skema konversi berhasil dijalankan secara luas tanpa menambah beban baru di sisi distribusi dan keselamatan, maka pemerintah bukan hanya menurunkan tekanan subsidi energi, tetapi juga membuka ruang anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, karena program ini menyasar kebutuhan rumah tangga dan menyentuh ruang privat masyarakat, pemerintah tidak mau tergesa-gesa. Sikap hati-hati yang disampaikan Bahlil menjadi penanda bahwa negara memahami sensitivitas isu energi rumah tangga. Bahlil menegaskan bahwa program CNG Merah Putih masih berada pada tahap uji coba ketiga dan implementasi baru akan diputuskan apabila seluruh pengujian dinyatakan berhasil. Penekanan pada aspek keamanan sangat beralasan, mengingat tabung CNG bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tabung LPG 3 kilogram konvensional.

Publik perlu diyakinkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dibayar dengan risiko keselamatan di tingkat rumah tangga. Tidak ada penghematan subsidi yang sepadan jika di kemudian hari muncul kerentanan baru akibat desain tabung, katup, atau distribusi yang belum matang. Keputusan untuk menuntaskan rangkaian pengujian sebelum pengumuman implementasi menunjukkan adanya kesadaran bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui bukti keselamatan yang terukur, bukan sekadar janji efisiensi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberikan gambaran lebih rinci mengenai kesiapan teknis program ini. Pemerintah sedang memproses belasan unit prototipe tabung CNG Merah Putih untuk diuji pada Juli, dengan target implementasi pada 2026 apabila seluruh tahapan berjalan baik. Penjelasan Laode mengenai penggunaan tabung Tipe 4 berbahan komposit juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar memindahkan gas dari satu tabung ke tabung lain, tetapi mencoba menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan pengguna rumah tangga. Pilihan pada material komposit yang lebih ringan penting karena faktor kenyamanan penggunaan akan sangat menentukan penerimaan masyarakat.

Laode menyebut bahwa pengadaan awal tabung dilakukan melalui impor dari China dan akan diuji di Lemigas, khususnya terkait kekuatan tekanan, keamanan katup, serta integrasi antara tabung dan valve. Keterbukaan pemerintah menunjukkan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program ini. Dari sisi kebijakan harga, keputusan untuk menyamakan harga jual CNG Merah Putih dengan LPG bersubsidi pada tahap awal juga layak dipandang sebagai strategi transisi yang realistis.

Menurut Laode, meski harga kepada masyarakat disamakan, negara tetap bisa menurunkan subsidi hingga sekitar 30 persen berkat sumber energi yang lebih murah. Pendekatan ini penting untuk menghindari guncangan di tingkat konsumen. Transisi energi pada sektor rumah tangga tidak akan berhasil bila masyarakat merasa dipaksa menanggung biaya adaptasi yang tinggi.

Di sisi lain, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengusulkan agar penerapan awal CNG Merah Putih diprioritaskan di wilayah yang dekat dengan sumber gas atau jaringan gas yang infrastrukturnya telah tersedia. Usulan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Distribusi CNG, sebagaimana diingatkan Kholid, tidak tepat dilakukan secara serentak ke seluruh Indonesia, melainkan bertahap dan berbasis klaster. Pendekatan klaster akan memudahkan pengawasan, menekan biaya distribusi, dan memberi ruang evaluasi pada tahap awal.

Proyek CNG Merah Putih akan dinilai bukan hanya dari besarnya penghematan subsidi, tetapi dari kemampuannya menghadirkan transisi energi yang aman, adil, dan masuk akal bagi masyarakat. Negara memang membutuhkan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan memaksimalkan gas bumi domestik. Namun terobosan yang baik selalu berpijak pada dua hal, yaitu keselamatan publik dan kesiapan sistem. Jika pengujian tahap ketiga yang ditekankan Menteri ESDM mampu membuktikan keamanan tabung, katup, distribusi, dan tata kelola pasokannya, maka CNG Merah Putih bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan energi dijalankan secara hati-hati tetapi visioner.

Dengan mengutamakan uji ketat, pemerintah sedang menunjukkan bahwa efisiensi fiskal, kedaulatan energi, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan seiring. Itulah syarat dasar agar sebuah inovasi energi layak diterima sebagai kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan nasional.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan energi nasional

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintah terus memperkuat agenda kemandirian energi nasional sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), pemerintah mulai mengembangkan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) melalui Program CNG Merah Putih. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi, sekaligus memperkuat ketahanan pasokan energi nasional.

Dalam perspektif pemerintah, transisi menuju pemanfaatan CNG bukan sekadar menghadirkan alternatif bahan bakar rumah tangga, melainkan bagian dari transformasi pengelolaan sumber daya energi agar lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi global.

Selama bertahun-tahun, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan LPG nasional. Konsumsi LPG mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar sekaligus menghadapi risiko ketidakpastian pasokan akibat dinamika pasar internasional.

Atas dasar itu, pemerintah mulai mengembangkan pemanfaatan gas bumi domestik yang selama ini tersedia dalam jumlah besar namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan rumah tangga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengembangan CNG Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian energi. Menurutnya, pemerintah sedang memfinalisasi berbagai aspek teknis dan regulasi agar implementasi program dapat berjalan secara aman, bertahap, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemanfaatan CNG dipilih karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang jauh lebih besar dibanding kemampuan produksi LPG. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor energi dapat terus ditekan sehingga ketahanan energi nasional menjadi semakin kuat. Pemerintah juga menilai bahwa diversifikasi energi merupakan langkah penting untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.

Pengembangan CNG Merah Putih saat ini memasuki tahap akhir pengujian sebelum implementasi lebih luas kepada masyarakat. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan bahwa prototipe tabung CNG berkapasitas setara LPG 3 kilogram sedang menjalani rangkaian uji keamanan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pemerintah memastikan seluruh standar keselamatan menjadi prioritas utama sebelum program dijalankan secara bertahap.

Menurut Laode, setiap tahapan pengujian dilakukan untuk memastikan tabung, katup, dan sistem pengaman bekerja sesuai standar internasional sehingga masyarakat memperoleh jaminan keamanan dalam penggunaan energi alternatif tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak akan dikompromikan dalam setiap tahapan implementasi program.

Selain aspek keamanan, pemerintah juga mulai menyusun strategi distribusi yang lebih realistis. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai implementasi awal CNG Merah Putih sebaiknya diprioritaskan di wilayah yang memiliki akses terhadap sumber gas bumi maupun infrastruktur distribusi CNG yang telah tersedia. Menurutnya, pendekatan berbasis klaster akan membuat biaya distribusi lebih efisien sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah memandang strategi bertahap tersebut sebagai langkah yang lebih adaptif agar proses transisi menuju energi berbasis gas domestik dapat berlangsung secara terukur tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.

Program CNG Merah Putih juga memiliki dimensi fiskal yang penting. Selama ini, subsidi LPG menjadi salah satu komponen belanja negara yang terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi masyarakat. Dengan memanfaatkan gas bumi domestik sebagai alternatif, pemerintah memperkirakan beban subsidi energi dapat ditekan secara signifikan dalam jangka panjang.

Ruang fiskal yang lebih besar nantinya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, kebijakan energi dipandang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas belanja negara agar semakin produktif dan tepat sasaran.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan CNG Merah Putih merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional yang lebih luas. Selain memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik, pemerintah terus mengembangkan energi baru dan terbarukan, memperluas jaringan gas, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Pendekatan tersebut dilakukan agar sistem energi Indonesia menjadi lebih beragam, tidak bergantung pada satu jenis bahan bakar, serta memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan global di masa depan. Diversifikasi sumber energi dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional sekaligus mendukung target pembangunan ekonomi berkelanjutan.

CNG Merah Putih mencerminkan arah baru kebijakan energi Indonesia yang menempatkan sumber daya domestik sebagai kekuatan utama pembangunan. Melalui optimalisasi gas bumi nasional, penguatan standar keselamatan, implementasi bertahap, serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah optimistis Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kemandirian nasional. Di tengah tantangan energi global yang terus berkembang, Program CNG Merah Putih diharapkan menjadi salah satu fondasi penting menuju sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi sekaligus menjadi jalur utama penyaluran berbagai subsidi pemerintah kepada masyarakat.

Dalam penjelasannya, Presiden mengatakan KDKMP akan menghadirkan berbagai layanan yang dibutuhkan warga dalam satu ekosistem, mulai dari koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga fasilitas logistik.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa, terutama petani, adalah keterbatasan akses pembiayaan sehingga masih bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Karena itu, pemerintah mendorong keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Menurutnya, kehadiran koperasi di setiap desa akan membantu memutus praktik rentenir sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Presiden juga menegaskan seluruh barang bersubsidi harus disalurkan melalui KDKMP agar diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! Saya katakan ini harus! Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” katanya.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara, menilai konsep Koperasi Desa Merah Putih selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, koperasi dibangun atas prinsip gotong royong untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Prinsip gotong royong menjadi ciri utama koperasi. Dana yang dihimpun dari anggota digunakan untuk saling membantu, sementara keuntungan akhirnya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU),” ujarnya.

Surya menambahkan transparansi dan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai tujuan.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyebut pembangunan KDKMP merupakan implementasi nyata konsep ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dari tingkat desa.

Dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan KDKMP akan menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik hingga ruang pendingin hasil pertanian.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa… akan ada gudang, cold storage supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan gagasan tersebut lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi masyarakat desa selama bertugas di berbagai daerah.

Menurutnya, koperasi merupakan solusi untuk melindungi masyarakat kecil sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” tegasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan, pemerintah juga mendorong keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” kata Presiden.

Selain itu, Prabowo menegaskan seluruh barang bersubsidi harus disalurkan melalui KDKMP agar tepat sasaran. Pemerintah juga memperkuat koperasi nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung, sekaligus menargetkan efisiensi sistem logistik nasional.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian bahan pangan dari KDKMP, BUMDes, dan UMKM lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sinergi menjadi langkah strategis dalam mensukseskan Program MBG, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menilai integrasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan koperasi desa akan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis desa.

“Melalui integrasi Pokdarwis dengan koperasi, kita ingin membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan menjadikan KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi yang mampu memperluas akses pembiayaan, memperkuat distribusi pangan, mengembangkan pariwisata desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Oleh: Adelia Sani )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan ekonomi yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan usaha dan pelayanan dasar melalui satu wadah koperasi.

Kehadiran KDMP menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan melalui apotek desa, pengelolaan logistik, hingga penyimpanan hasil pertanian melalui fasilitas gudang dan ruang pendingin.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang mampu menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu sistem. Integrasi layanan itu diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat desa.

Layanan yang tersedia di dalam KDMP dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain menyediakan toko sembako, koperasi juga menghadirkan layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, gudang logistik, serta fasilitas penyimpanan hasil panen agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dipasarkan.

Bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan, koperasi diharapkan menjadi solusi yang lebih aman dan terjangkau. Pemerintah memandang keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa akan membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan bunga yang lebih rendah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.

Pemerintah juga mengarahkan KDMP menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi sehingga manfaat bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi desa.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menjelaskan pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi secara profesional.

Farida menjelaskan calon manajer koperasi akan mengikuti pelatihan manajerial pada 17–31 Juli 2026 sebagai bekal untuk memahami tata kelola koperasi, pengembangan usaha, serta pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Peningkatan kompetensi pengelola dinilai menjadi faktor penting agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026 menunjukkan percepatan pembangunan terus berlangsung. Dari 35.870 titik yang telah terverifikasi, sekitar 20 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan sekitar 15.500 koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, menilai konsep KDMP selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi dibangun atas prinsip gotong royong sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Surya memandang inovasi KDMP mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi koperasi konvensional, terutama rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dukungan pemerintah terhadap permodalan koperasi dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk bergabung dan memperoleh manfaat ekonomi.

Di sisi lain, Surya mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Pengawasan dan audit secara berkala dinilai menjadi prasyarat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan ini menempatkan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi sebagai penggerak utama pembangunan dari desa.

Penguatan layanan terpadu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan koperasi di berbagai daerah diharapkan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain memperkuat layanan ekonomi, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling terhubung di tingkat desa. Pelaku usaha mikro, petani, nelayan, peternak, hingga pengrajin dapat memanfaatkan koperasi sebagai mitra dalam memperoleh bahan baku, akses permodalan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Integrasi berbagai layanan tersebut diyakini mampu menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, sekaligus memperbesar daya saing produk desa di pasar regional maupun nasional.

Dalam jangka panjang, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mendorong lahirnya berbagai peluang usaha baru. Apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif untuk membantu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui program peningkatan keterampilan atau reskilling dan upskilling.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya saing tenaga kerja sekaligus memastikan para pekerja tetap memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan baru maupun membangun usaha secara mandiri di tengah dinamika ekonomi global.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat menuntut setiap pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang pengembangan kompetensi sebagai investasi penting agar tenaga kerja Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi, transformasi industri, maupun perubahan kebutuhan dunia usaha.

Selain peningkatan keterampilan, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperkuat kualitas hubungan industrial melalui penerapan lima level maturitas hubungan industrial, mulai dari Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), hingga Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan diharapkan tidak hanya mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan pekerja, tetapi juga membangun kolaborasi yang produktif untuk menciptakan industri yang tangguh dan berkelanjutan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Salah satu bentuk implementasi kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi pekerja terdampak PHK dan para pencari kerja yang melibatkan pemerintah bersama dunia usaha.

Program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengakui bahwa perlambatan aktivitas industri manufaktur berpotensi memberikan dampak terhadap peningkatan PHK.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampak tersebut tidak semakin meluas. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menangani dampak PHK, tetapi juga membuka peluang kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

“Kita juga mempersiapkan peluang-peluang kerja yang lain, pelatihan-pelatihan yang memang mereka terdampak PHK, reskilling, upskilling yang mereka butuhkan,” kata Afriansyah.

[w.R]