Kategori: Uncategorized

  • Percepatan Koperasi Desa Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional dari Desa

    Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penguatan koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berangkat dari desa.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan kemitraan strategis antara sektor swasta dan koperasi menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, kedua sektor memiliki keunggulan yang saling melengkapi.

    “Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor,” ujar Ferry.

    Ia menilai kerja sama tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih kuat dalam jangka panjang.

    Sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat, pemerintah terus mendorong program Kopdes/Kel Merah Putih yang saat ini telah memiliki sekitar 83 ribu badan hukum di seluruh Indonesia.

    Program ini dibangun atas keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat.

    Kopdes/Kel Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

    Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses ekonomi yang lebih luas, usaha warga berkembang, serta tercipta nilai tambah yang lebih besar di tingkat lokal.

    “Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan,” tutur Ferry.

    Dukungan terhadap penguatan koperasi juga datang dari dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah, Zulnahar Usman, menyatakan Kadin mendukung berbagai program kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja.

    Sementara itu, pengamat perkoperasian, Iskandar Zulkarnain, menilai Program Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting untuk mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

    “Dalam ekonomi, implementasi Pancasila tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Indonesia sesungguhnya ditopang oleh tiga kekuatan utama, yakni BUMN sebagai representasi negara, sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta koperasi sebagai representasi ekonomi rakyat. Ketiganya harus tumbuh secara seimbang,” ujar Iskandar.

  • Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Fondasi Pemberantasan Korupsi

    Oleh: Nayara Safira )*

    Komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas semakin terlihat melalui berbagai langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan setiap program strategis nasional berjalan sesuai tujuan. Di tengah besarnya anggaran pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pengawasan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

    Pemerintah memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan sistem tata kelola yang mampu menutup celah penyalahgunaan kewenangan sejak awal. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat untuk memerangi budaya korupsi yang selama ini menjadi tantangan dalam proses pembangunan nasional. Menurutnya, seluruh program pemerintah harus berada dalam koridor pengawasan yang ketat agar setiap kebijakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan sejatinya telah menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan. Berbagai lembaga pengawas, termasuk auditor internal pemerintah, secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program di setiap instansi negara. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

    Selain pengawasan institusional, pemerintah juga memperkuat pengendalian langsung dari tingkat kepemimpinan nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas. Melalui laporan berkala dari kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan setiap target pembangunan dapat dicapai secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

    Model pengawasan yang berlapis tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pemerintahan saat ini. Tidak hanya fokus pada pencapaian program, pemerintah juga menempatkan integritas sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.

    Pentingnya penguatan akuntabilitas semakin relevan di tengah munculnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat negara. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

    Kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi salah satu perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut harus dijaga agar tetap berjalan sesuai mandat dan tidak dicederai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.

    Pimpinan DPR RI menyampaikan keprihatinan atas munculnya berbagai kasus yang melibatkan pejabat negara. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pembantu presiden agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Menurut Saan, komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah disampaikan secara konsisten dalam berbagai kesempatan. Karena itu, seluruh pejabat negara dituntut untuk menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan amanah yang diberikan negara.

    Pandangan serupa juga disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap agenda reformasi birokrasi. Aktivis 98 Resolution Network memberikan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintah dalam merespons dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

    Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, menilai tindakan yang diambil pemerintah mencerminkan komitmen nyata untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, ketegasan tersebut menunjukkan bahwa program-program strategis nasional tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

    Agus berpandangan bahwa program perbaikan gizi dan ketahanan pangan memiliki posisi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut harus ditangani secara serius dan transparan.

    Ia menilai langkah pemerintah dalam mendukung proses penegakan hukum memberikan pesan kuat bahwa kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Lebih jauh, Agus melihat ketegasan terhadap dugaan korupsi sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita reformasi yang menempatkan pemerintahan bersih sebagai salah satu agenda utama. Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan. Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, maka ruang partisipasi publik akan semakin terbuka. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang lebih kuat antara negara dan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan.

    Di sisi lain, penegakan hukum yang konsisten juga berfungsi sebagai mekanisme peringatan bagi seluruh penyelenggara negara. Setiap pejabat dituntut memahami bahwa kewenangan yang diberikan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

    Penguatan transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Semakin terbuka proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran, semakin kecil peluang terjadinya praktik korupsi.

    Sementara itu, akuntabilitas memastikan setiap kebijakan memiliki ukuran kinerja yang jelas serta dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, setiap penggunaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

    Langkah pemerintah yang terus memperkuat sistem pengawasan, mendukung penegakan hukum, dan mendorong budaya integritas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara parsial. Upaya tersebut dijalankan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

    Pengamat Reformasi Tata Kelola dan Pengawasan Publik

  • Sinergi Penegak Hukum Jadi Kunci Mempersempit Ruang Gerak Koruptor

    Oleh: Reyhan Akbar )*

    Pemberantasan korupsi terus menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah tantangan yang masih muncul akibat praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, institusi pengawasan, serta kementerian dan lembaga negara.

    Kolaborasi yang semakin erat tersebut menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku korupsi sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.

    Langkah pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Pendekatan tersebut dinilai lebih strategis karena mampu membangun budaya integritas sejak awal dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Upaya pemerintah terlihat dari kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PANRB dalam mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Program yang akan diluncurkan secara nasional tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kualitas birokrasi. Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,5 juta orang, penguatan integritas dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar pelayanan publik berjalan profesional dan terbebas dari praktik koruptif.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi penting dalam pendidikan antikorupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila aparatur negara tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

    Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kasus yang diungkap. Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan negara membangun karakter aparatur yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan berjalan beriringan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

    Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC), KPK mengembangkan sistem pembelajaran digital yang dirancang agar mudah diakses ASN di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam lingkungan kerja pemerintahan.

    Setyo juga memandang program tersebut sebagai agenda jangka panjang yang akan terus diperluas hingga 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat pemberantasan korupsi sebagai program sesaat, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi dan penguatan sistem secara terus-menerus.

    Keseriusan pemerintah dalam membangun budaya integritas juga tercermin dari berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sebelum implementasi nasional. Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menjelaskan bahwa modul pembelajaran telah melalui proses penyusunan kurikulum, diskusi dengan para ahli, hingga evaluasi menyeluruh guna memastikan efektivitas program.

    Yonathan menyampaikan bahwa uji coba telah dilakukan terhadap lebih dari 54.000 ASN di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan nasional sekaligus memperlihatkan tingginya kebutuhan penguatan integritas di lingkungan birokrasi.

    Selain pendidikan antikorupsi, penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah. KPK menyiapkan dashboard nasional yang memungkinkan pemantauan partisipasi ASN secara real-time dan transparan. Kehadiran sistem tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung akuntabilitas serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.

    Komitmen penegakan hukum yang kuat juga tercermin dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka atas dugaan intervensi proses verifikasi portal mitra dan pengadaan barang serta jasa. Langkah hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum terus bekerja untuk memastikan program-program strategis pemerintah terlindungi dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

    Merespons perkembangan tersebut, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasi terhadap semangat pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya, DPR menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan negara.

    Cucun juga menegaskan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola lembaga, termasuk aspek perencanaan, penganggaran, hingga audit pascapelaksanaan program. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

    Sinergi antara KPK, kejaksaan, DPR, dan berbagai institusi pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Penindakan terhadap pelanggaran hukum tetap berjalan tegas, sementara upaya pencegahan diperkuat melalui pendidikan integritas, pemanfaatan teknologi, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

    Pendekatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem antikorupsi secara menyeluruh. Ketika lembaga penegak hukum, pengawas, dan pembuat kebijakan bergerak dalam satu arah yang sama, ruang bagi praktik korupsi akan semakin sempit.

    Pada akhirnya, sinergi yang kuat menjadi modal utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan tujuan pembangunan nasional.

    Pemerhati Akuntabilitas Publik dan Pembangunan Nasional

  • Komitmen Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi Demi Tata Kelola yang Bersih

    Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.

    Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat budaya integritas di seluruh lembaga negara.

    Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

    “Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Prasetyo Hadi.

    Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh program yang dijalankan kementerian dan lembaga berada dalam pengawasan yang berkelanjutan, termasuk melalui peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah.

    “Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.

    Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga secara rutin melaporkan perkembangan program kepada Presiden untuk memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana.

    “Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh Kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyampaikan keprihatinan atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

    Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan menjalankan amanat pemberantasan korupsi yang terus ditekankan Presiden Prabowo.

    “Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan, komitmennya selalu berulang-ulang untuk memberantas korupsi,” kata Saan.

    Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah juga datang dari Aktivis 98 Resolution Network. Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, menilai tindakan hukum terhadap dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan,” ujar Agus.

    Menurutnya, ketegasan tersebut menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

  • Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa

    Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat menikmati pasokan energi paling lambat pada 2029. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi yang merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp520 miliar untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran sekitar Rp9,75 triliun guna memperluas pembangunan infrastruktur kelistrikan desa.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Bahlil menegaskan percepatan elektrifikasi merupakan mandat langsung dari Presiden.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, kami menargetkan seluruh desa dan dusun yang hingga kini belum teraliri listrik dapat menikmati layanan tersebut paling lambat pada 2029 atau 2030. Kami berharap dukungan dari Komisi XII DPR agar target ini dapat diwujudkan sehingga masyarakat di seluruh pelosok juga bisa merasakan manfaat pembangunan dan kemerdekaan secara merata,” ujar Bahlil.

    Bahlil mengaku masih menemukan pulau-pulau yang belum memiliki jaringan listrik memadai.

    “Saat melakukan kunjungan ke wilayah timur Indonesia, saya masih mendapati sejumlah pulau yang belum memperoleh pasokan listrik sama sekali. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian serius dan harus segera ditangani,” katanya.

    Ia menambahkan masih ada sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang memerlukan pembangunan jaringan listrik baru.

    “Beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua masih masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan agar seluruh wilayah tersebut segera teraliri listrik,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, mengatakan pemerintah tengah menyusun regulasi sekaligus merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sebagai dasar pelaksanaan proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW).

    “Program PLTS 100 GW saat ini sedang difinalisasi dari sisi strategi dan regulasi. Seluruh pembangkit yang akan dibangun nantinya harus masuk dalam perencanaan RUPTL sehingga proses pengembangannya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Harris.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot menambahkan pemerintah telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung proyek tersebut. Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada PLTS berkapasitas 17 GW yang nantinya terhubung dengan jaringan transmisi dan gardu induk PLN sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan nasional.

  • Pemerintah Targetkan Elektrifikasi Desa Makin Masif dan Merata

    JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.

    Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

    Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.

    Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    “Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ungkap Bahlil.

    Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.

    Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.

    “Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar,” kata Tri.

    Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.

    “Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” jelas Jisman.

    Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. ***

  • Pemerintah Targetkan Elektrifikasi Desa Makin Masif dan Merata

    JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.

    Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

    Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.

    Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    “Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ungkap Bahlil.

    Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.

    Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.

    “Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar,” kata Tri.

    Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.

    “Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” jelas Jisman.

    Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. ***

  • Seluruh Desa di Indonesia Masuk Target Pemerintah untuk Akses Listrik Merata

    Oleh: Ilham Prakoso

    Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap wilayah memperoleh layanan energi yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari persetujuan DPR terhadap pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp27,33 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, dengan hampir Rp10 triliun dialokasikan khusus bagi program perluasan akses listrik dan berbagai program energi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa mayoritas anggaran kementeriannya difokuskan untuk kepentingan publik. Menurut Bahlil Lahadalia, sekitar 82 persen dari total anggaran akan digunakan untuk menjalankan program-program strategis, sedangkan hanya sekitar 13 persen yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional kementerian. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan penggunaan APBN untuk pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dibandingkan belanja birokrasi.

    Program listrik desa menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,746 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan energi. Pemerataan akses listrik diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Kehadiran listrik juga menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah mengalokasikan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien. Pengembangan jargas juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

    Pemerintah turut melanjutkan pembangunan proyek strategis pipa gas Dumai–Sei Mangkei dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,95 triliun. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan wilayah yang memiliki surplus pasokan gas dengan daerah yang membutuhkan tambahan energi sehingga distribusi gas menjadi lebih efisien dan mampu mendukung kebutuhan industri maupun masyarakat.

    Perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi prioritas. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memperoleh alokasi sebesar Rp520 miliar untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan sambungan listrik. Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak rumah tangga dapat menikmati akses listrik yang layak sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

    Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan agenda transisi energi melalui berbagai program berbasis listrik. Pengembangan kendaraan bermotor listrik memperoleh anggaran Rp635,2 miliar sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sementara itu, program kompor listrik mendapat alokasi Rp815,6 miliar untuk mendorong pemanfaatan energi listrik di sektor rumah tangga sekaligus mengurangi konsumsi LPG.

    Komitmen terhadap energi bersih juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan anggaran Rp58,58 miliar. Meski nilainya relatif kecil dibanding program lain, pembangunan PLTMH dinilai penting untuk melayani daerah yang memiliki potensi sumber daya air namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik konvensional.

    Pemerintah juga memperkuat infrastruktur distribusi gas melalui pembangunan pipa transmisi Semarang–Solo yang memperoleh anggaran Rp702,38 miliar dan pipa transmisi Cirebon–Bandung sebesar Rp577,56 miliar. Kehadiran jaringan tersebut diharapkan meningkatkan keandalan distribusi energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.

    Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp158,5 miliar untuk program converter kit bagi petani guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Program ini diharapkan mampu menekan biaya operasional pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

    Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Menurut Bahlil Lahadalia, pembangunan infrastruktur energi bukan hanya bertujuan meningkatkan pasokan listrik dan gas, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

    Pemerintah juga mulai mempersiapkan pengembangan energi masa depan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyiapkan lahan seluas 24 ribu hektare di Pulau Jawa untuk mendukung proyek tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah akan menghubungkan kawasan PLTS dengan jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN agar listrik yang dihasilkan dapat langsung disalurkan kepada masyarakat. Menurut Yuliot, percepatan pembangunan akan dimulai dengan kapasitas awal sebesar 17 GW sebelum dilanjutkan secara bertahap.

    Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian penting di sektor energi. Rasio desa berlistrik terus meningkat, pembangunan infrastruktur energi strategis berjalan sesuai target, bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu terus diperluas, jaringan gas rumah tangga berkembang di berbagai daerah, serta pengembangan energi baru terbarukan semakin diperkuat. Di saat yang sama, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan pembangunan sektor energi.

    Komitmen menghadirkan akses listrik bagi seluruh desa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan dukungan anggaran yang besar dan berbagai program yang terarah, pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting agar target pemerataan listrik dapat tercapai, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

    *) Analis Kebijakan Energi dan Pemerataan Akses Publik

  • Pemerintah Wujudkan Listrik untuk Seluruh Desa di Indonesia

    Oleh: Arya Pratama

    Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Program elektrifikasi nasional menjadi salah satu prioritas utama karena listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Dengan semangat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah menikmati aliran listrik paling lambat pada 2029.

    Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp520 miliar untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, pembangunan infrastruktur listrik desa juga diusulkan memperoleh anggaran sekitar Rp9,75 triliun sebagai bentuk keseriusan pemerintah mempercepat pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut Bahlil Lahadalia, arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di desa maupun dusun terpencil, dapat menikmati layanan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai dengan dukungan DPR serta seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses listrik dapat segera menikmati manfaat pembangunan nasional.

    Meski capaian rasio elektrifikasi nasional terus meningkat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 10 ribu titik yang belum menikmati aliran listrik, terdiri atas sekitar 5.700 desa dan sekitar 4.400 dusun. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena pemerataan pembangunan tidak akan tercapai apabila masih terdapat wilayah yang belum memperoleh layanan dasar berupa energi listrik.

    Hasil kunjungan kerja Bahlil Lahadalia ke kawasan timur Indonesia semakin memperkuat perlunya percepatan pembangunan kelistrikan. Di sejumlah pulau kecil masih ditemukan masyarakat yang menjalankan aktivitas tanpa pasokan listrik yang memadai. Wilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi daerah yang membutuhkan perhatian khusus melalui pembangunan jaringan distribusi maupun pembangkit listrik sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

    Pemerintah menilai pemerataan listrik akan membawa dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran listrik akan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta membuka peluang investasi di berbagai daerah. Dengan demikian, pembangunan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain memperluas akses listrik desa, pemerintah juga terus mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional. Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 agar mampu mengakomodasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menjelaskan bahwa strategi pengembangan PLTS 100 gigawatt masih terus dimatangkan, termasuk penyusunan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Menurut Harris, seluruh pembangkit listrik yang akan terhubung ke jaringan nasional harus tercantum dalam RUPTL sehingga revisi dokumen tersebut menjadi langkah yang diperlukan.

    Harris menambahkan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN agar seluruh proses perencanaan berjalan sesuai kebutuhan. Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan pembangunan PLTS berkapasitas sekitar 17 gigawatt sebelum mencapai target 100 gigawatt secara bertahap. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa sebagai lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

    Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga mempersiapkan sistem ketenagalistrikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan energi surya diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di masa mendatang.

    Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir turut memperkuat optimisme terhadap tercapainya target elektrifikasi nasional. Dalam periode tersebut, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan energi, mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis, memperluas Program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi, memperpanjang bantuan pangan beras guna menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat implementasi berbagai program transisi energi. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa agenda pemerataan pembangunan terus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    Program elektrifikasi nasional juga diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah. Dengan tersedianya pasokan listrik yang andal, berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, hingga pariwisata akan memiliki peluang berkembang lebih cepat. Infrastruktur energi yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Pada akhirnya, target menghadirkan listrik bagi seluruh desa dan dusun bukan sekadar pembangunan jaringan kelistrikan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, PLN, dan seluruh masyarakat, pemerataan akses listrik diharapkan dapat terwujud sesuai target. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta bersama-sama mendorong terwujudnya Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

    *) Analis Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan

  • Penguatan Pencegahan Korupsi Dorong Efektivitas Reformasi Birokrasi

    Jakarta – Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026.

    Program tersebut dirancang untuk memperluas pendidikan antikorupsi kepada lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.

    Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membutuhkan internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

    “Penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui budaya integritas yang tertanam dalam sistem kerja,” ujar Setyo.

    Melalui platform e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam pelayanan publik.

    Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa program tersebut telah dipersiapkan secara matang melalui berbagai tahapan uji coba dan evaluasi.

    Hingga saat ini, modul pembelajaran telah diuji kepada lebih dari 54.000 ASN di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Persiapan implementasi nasional telah dilakukan lebih dari satu tahun melalui forum diskusi, penyusunan kurikulum bersama ahli, hingga evaluasi menyeluruh untuk memastikan kualitas program,” kata Yonathan.

    Dukungan terhadap penguatan pencegahan korupsi juga datang dari DPR. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

    “Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi,” ujar Cucun.

    Ia menambahkan DPR akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola, perencanaan, hingga penganggaran di berbagai lembaga sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.