Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan luar biasa pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja berskala nasional. Program ini tidak hanya menjawab tantangan pemenuhan gizi, tetapi juga diyakini mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia secara langsung dan tidak langsung.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan program MBG. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya sinergi mempercepat pemenuhan gizi dan ketenagakerjaan nasional.
“Kemnaker siap mendukung penuh MBG karena prospek penyerapannya luar biasa besar. Ini program strategis yang akan mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujar Yassierli.
Menurutnya, program ini menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi dan pengangguran. Dengan demikian, sinergi antarlembaga yang kuat akan mempercepat pemerataan manfaat program pemerintah.
Berbagai fasilitas Kemnaker seperti BBPVP, BPPK, dan BLK Komunitas dimaksimalkan sebagai pusat pelatihan dan edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang siap pakai dan berkualitas. Dengan pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi, SDM pelaksana MBG akan memiliki standar tinggi,” tegas Yassierli.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa MBG adalah investasi terbesar pemerintah di bidang pengembangan SDM sepanjang sejarah Indonesia modern. Dengan target 30 ribu SPPG tersebar di seluruh wilayah, program ini diproyeksikan menyerap 1,5 juta tenaga kerja langsung di sektor pangan bergizi.
“Setiap satuan pelayanan melibatkan puluhan tenaga kerja dengan peran penting, dari ahli gizi, akuntansi, hingga relawan. Ini menciptakan struktur kerja yang sehat dan produktif,” ungkap Dadan.
Hingga April 2025, tercatat sudah berdiri 1.072 SPPG aktif, yang berarti telah hadir lebih dari 3.000 tenaga profesional yang kini bekerja mendukung implementasi MBG di lapangan.
Tak hanya itu, program ini telah berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat kecil, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. “Kini mereka bisa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp2 juta per bulan. Ini bukti kehadiran negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dadan.
Program MBG juga membuka peluang besar bagi wirausaha lokal. Hingga saat ini, telah muncul 15 jenis usaha baru, mulai dari pemasok bahan pangan lokal, pengelola limbah organik, hingga pemanfaatan minyak jelantah. Ini memperkuat ekonomi sirkular dan membuka potensi ekspor pangan lokal di masa depan.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat, sinergi antarkementerian, dan dukungan seluruh masyarakat, Program MBG menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir secara konkret membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis gizi, kerja, dan wirausaha.

Oleh: Eleine Pramesti *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai salah satu program unggulan pemerintah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Program ini merupakan respons terhadap tantangan gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat yang masih menghantui banyak daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah optimalisasi aset negara sebagai pendorong utama keberhasilan implementasi program MBG.

Aset negara dalam konteks ini mencakup segala bentuk kekayaan negara, baik berupa tanah, bangunan, fasilitas publik, maupun sumber daya logistik yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari aset-aset tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih menyisakan potensi yang besar untuk mendukung pelaksanaan program sosial, termasuk MBG.

Dalam pelaksanaan program MBG, aset negara dapat berperan dalam berbagai lini. Misalnya, gedung sekolah yang selama ini hanya difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar dapat diintegrasikan dengan dapur umum atau fasilitas penyimpanan bahan makanan bergizi. Melalui pendekatan ini, distribusi makanan tidak perlu lagi menghadapi tantangan logistik yang rumit. Aset lahan kosong milik negara di daerah pinggiran kota maupun desa dapat diubah menjadi lahan pertanian lokal atau kebun pangan bergizi, yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah untuk program MBG secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memanfaatkan aset milik pemprov sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk akselerasi program MBG. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan sudah menginstruksikan Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset pemprov yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG.

Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng dan satu aset milik badan usaha milik daerah (BUMD), terdiri atas 12 bangunan dan tujuh bidang tanah. Selain itu, 34 SMK di Jateng yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM dan sejauh ini sudah ada tujuh satuan pendidikan masuk daftar usulan dapur SPPG. Ahmad mengatakan koordinasi dengan instansi lainnya, seperti TNI dan Polri, juga terus dilakukan karena keduanya juga memiliki dapur SPPG agar seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama untuk kesuksesan program MBG.

Optimalisasi aset juga membuka peluang penghematan anggaran. Dengan memanfaatkan bangunan dan sarana milik pemerintah, maka tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk membangun fasilitas baru. Ini berarti anggaran yang tersedia bisa lebih difokuskan pada pengadaan bahan pangan bergizi, pengawasan kualitas makanan, hingga pelatihan tenaga kerja yang terlibat dalam program. Dalam jangka panjang, efisiensi ini memperkuat daya tahan program MBG agar tetap berjalan meskipun menghadapi tekanan fiskal.

Optimalisasi aset juga harus menyasar sistem manajemen aset itu sendiri. Banyak kendala yang timbul dalam program sosial karena buruknya sistem pencatatan dan pengelolaan aset. Aset yang terbengkalai atau tidak jelas status hukumnya sering menjadi hambatan administratif. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat reformasi manajemen aset dengan melakukan audit nasional, sertifikasi, dan integrasi data antar lembaga. Ketika sistem ini telah rapi dan terintegrasi, maka mobilisasi aset untuk mendukung program MBG bisa dilakukan dengan lebih sigap dan tanpa hambatan birokrasi.

Dalam konteks daerah, peran pemerintah provinsi dan kabupaten sangat krusial dalam optimalisasi aset. Mereka perlu diberdayakan untuk melakukan pemetaan kebutuhan MBG sesuai dengan karakteristik lokal. Tidak semua daerah membutuhkan intervensi yang sama. Pendekatan berbasis potensi lokal ini membuat program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan perekonomian daerah.

Selain itu, Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (Ketum GIM), Heikal Safar mengatakan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan enam dapur mandiri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pembangunan dapur tersebut untuk mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Heikal, pembangunan dapur mandiri nantinya ketika beroperasi ditargetkan mampu memproduksi hingga 8.000 porsi makanan setiap harinya. Adapun rata-rata 3.000 siswa-siswi sebagai penerima manfaat. Heikal menyebut, dapur MBG yang dibangun bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pola kemitraan mandiri, dan mengikuti standar BGN.

Lebih jauh lagi, optimalisasi aset dalam konteks MBG juga menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara umum. Ketika aset negara dikelola dengan baik dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Program-program sosial seperti MBG pun akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial karena manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok paling rentan seperti anak-anak dan keluarga miskin.

Presiden RI, Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG ini. Pengawasan tersebut penting agar program MBG tidak dikorupsi dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Pada akhirnya, dengan sinergi antara pengelolaan aset yang cermat, kolaborasi multi pihak, dan partisipasi aktif masyarakat, maka program MBG dapat menjadi tonggak peradaban baru yang menyehatkan generasi bangsa dan memperkuat fondasi kemajuan Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh: Silvia AP )*

Membangun sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci utama dalam mencapai kemajuan bangsa. Salah satu solusi yang muncul dalam beberapa waktu terakhir adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menawarkan akses makanan bergizi secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama anak-anak sekolah. Gagasan ini bukan hanya mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi strategi emas dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Gizi merupakan faktor fundamental dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan dalam belajar, pertumbuhan yang terhambat, dan rentan terhadap penyakit. Jika masalah ini tidak ditangani sejak dini, maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk penyediaan makan bergizi, terutama yang terjamin kualitas dan keberlanjutannya, menjadi sangat penting. Program MBG menjadi jawaban konkret atas persoalan ini, mengingat banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi hariannya.

Pentingnya MBG juga dapat dilihat dari hubungan langsung antara asupan gizi dan produktivitas. Dalam dunia kerja, individu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu menyerap pengetahuan, bekerja dengan efisien, serta berkontribusi secara optimal dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, investasi pada gizi anak bukan hanya soal kesehatan semata, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi jangka panjang. Anak-anak yang saat ini menikmati makan bergizi secara gratis di sekolah, suatu saat akan tumbuh menjadi angkatan kerja yang kuat dan produktif, menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Anggota DPR RI, Mariana mengatakan telah menyelenggarakan kolaborasi strategis bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, dengan fokus utama pada anak-anak dan ibu hamil Jumat, 11 April 2025. Kegiatan sosialisasi program MBG ini dilaksanakan di Aula Bina Satria DPRD Banjarbaru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara yang diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat ini dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan bertahap yang diusung oleh BGN melalui program-program terstruktur, dimulai dari penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatannya, Mariana juga menyampaikan bahwa program MBG merupakan manifestasi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Dengan sosialisasi seperti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mariana juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Harapannya, program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas.

Sementara itu, Pembina Tingkat I Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Inisiatif ini bukan hanya sebatas intervensi jangka pendek, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Maulidah juga menyampaikan urgensi peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam merealisasikan Program Pemenuhan Gizi Nasional. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program MBG adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, implementasi MBG juga memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi lokal. Penyediaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi dapat melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM. Jika program ini dirancang dengan menyeluruh, maka akan tercipta ekosistem yang saling menguatkan antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekolah-sekolah dapat bekerja sama dengan koperasi atau pemasok lokal dalam menyediakan makanan, sehingga perputaran ekonomi daerah juga terjaga. Dengan demikian, MBG bukan hanya menyehatkan siswa, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, program MBG juga bisa menjadi instrumen penguatan karakter dan edukasi gizi bagi peserta didik. Ketika anak-anak secara rutin mendapatkan makan bergizi, mereka juga belajar mengenai pentingnya pola makan sehat. Proses ini akan membentuk kesadaran sejak dini akan pentingnya menjaga tubuh melalui konsumsi makanan yang seimbang dan bernutrisi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menekan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Budaya makan sehat yang ditanamkan sejak dini akan membawa dampak besar terhadap pola hidup masyarakat Indonesia di masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengatakan Indonesia harus memiliki SDM yang unggul agar menjadi bagian dari pemain teknologi global. Salah satu upaya mencetak SDM unggul adalah melalui kecukupan gizi yang baik untuk menjadikan generasi masa depan Indonesia jauh lebih cerdas dari sebelumnya.

Selain aspek teknis, keberhasilan MBG juga sangat bergantung pada dukungan sosial. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi harus terus ditingkatkan melalui kampanye edukatif dan partisipatif. Orang tua, tokoh masyarakat, dan media memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung program ini. Ketika seluruh elemen masyarakat memahami pentingnya gizi bagi masa depan anak-anak, maka implementasi MBG tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

JAKARTA – Gelombang demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang muncul serentak di berbagai daerah disorot sebagai bagian dari agenda politik terstruktur untuk menciptakan instabilitas.Narasi tersebut dinilai tidak hanya menyebarkan pesimisme publik, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang dikembangkan secara progresif oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Pengamat Intelijen, Amir Hamzah menyebutkan bahwa kesamaan tema dan waktu pelaksanaan aksi di sejumlah kota menandakan adanya penggerak tertentu di balik layar. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah representasi keresahan murni masyarakat.“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar AmirMenurutnya, narasi ‘Indonesia Gelap’ sengaja digiring untuk menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan membuka ruang politik bagi kekuatan lain. Ia menilai framing yang dibangun juga menyasar karakter pribadi Presiden dengan tuduhan otoritarianisme yang tidak berdasar.“Ada upaya membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter dan anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada permainan politik yang dilakukan oleh pihak tertentu,” tambahnya.Di panggung internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam forum Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, Sugiono menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan terus melaksanakan amanat konstitusi.“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sugiono.Ia juga menyoroti pentingnya hak atas pembangunan, serta kebijakan inklusif seperti program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan yang berkeadilan sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.Sementara itu, saat menjadi pembicara pada Studium Generale bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Nasional: Sinergi Generasi Muda dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045” di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB),Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Indonesia cerah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.“Masa depan Indonesia yang dinilai tetap cerah di tengah tantangan global. Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujarnya.Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa sebagai fondasi menjaga stabilitas nasional. “Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa,” tambahnya.Narasi ‘Indonesia Gelap’ justru bertentangan dengan semangat optimisme dan pembangunan yang sedang digalakkan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Pemerintah terus berkomitmen membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Jakarta – Di tengah maraknya isu dan aksi bertajuk “Indonesia Gelap” yang merebak di sejumlah wilayah, para pengamat dan pejabat pemerintah menegaskan bahwa perekonomian nasional justru menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Mereka mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh narasi pesimistis yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik dan mengganggu stabilitas nasional.
Pengamat intelijen Amir Hamzah menyampaikan gelombang demonstrasi dan penyebaran narasi “Indonesia Gelap” mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menciptakan ilusi bahwa negara tengah mengalami krisis multidimensi. Pola penyebaran isu ini sarat dengan skema intelijen terkoordinasi yang bertujuan mendeligitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memulai masa jabatannya.
“Provokasi narasi ‘Indonesia Gelap’ tentu saja patut diwaspadai. Aksi ini menyulut pesimisme seolah Indonesia sedang berada dalam kegelapan pemerintahan, padahal berbagai indikator menunjukkan sebaliknya. Pembangunan terus berjalan dan hasilnya nyata di berbagai sektor,” ujar Amir.
Ia juga mengingatkan bahwa aktor-aktor di balik narasi ini bukan semata-mata kelompok masyarakat biasa, melainkan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan politik dan ingin menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.
“Ini adalah bentuk manipulasi opini publik yang tidak sehat dan harus dilawan dengan data dan fakta,” tegasnya.
Fakta yang disampaikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pihaknya optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 5,2 persen pada tahun 2025.
“Optimisme ini didasarkan pada sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam delapan kuartal terakhir di kisaran 5 persen. Inflasi juga terkendali, cadangan devisa meningkat, dan purchasing manager index (PMI) manufaktur berada dalam zona ekspansif selama 28 bulan terakhir,” jelas Susiwijono.
Selain itu, tingkat pengangguran juga terus menurun, menunjukkan perbaikan nyata dalam kondisi ketenagakerjaan nasional. Di sektor ekspor, kinerja nonmigas mengalami peningkatan yang signifikan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia menyebutkan, ekspor nonmigas yang ditopang oleh kelapa sawit dan kendaraan bermotor menjadi pendorong utama.
“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap kuat di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen,” katanya.
Perry menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bank Indonesia juga mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, mulai dari pembiayaan ekonomi, digitalisasi, hilirisasi, hingga ketahanan pangan.
Melihat berbagai capaian ini, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Gerakan “Indonesia Gelap” bukan hanya tidak mencerminkan realitas, tetapi juga berpotensi merusak semangat persatuan dan kerja keras yang sedang dibangun bersama.

Oleh : Astika Utami)*

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kembali narasi yang berbahaya dan menyesatkan di ruang publik, yakni provokasi “Indonesia Gelap” yang digulirkan oleh sekelompok pihak dengan tujuan yang patut dipertanyakan. Narasi ini tidak hanya menyesatkan, namun juga sangat merugikan, baik dari sisi keamanan nasional maupun stabilitas ekonomi negara.

Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap bijak dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah, melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, serta mengganggu tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Istilah “Indonesia Gelap” bukan sekadar frasa retoris yang tanpa dampak. Di baliknya terkandung upaya untuk menciptakan kekacauan persepsi, menebar pesimisme, dan menstimulasi kemarahan publik dengan memanfaatkan momen-momen krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, mengatakan bahwa narasi semacam “Indonesia Gelap” sangat mungkin ditunggangi oleh kelompok tertentu yang ingin mendelegitimasi pemerintah. Masyarakat harus lebih waspada terhadap upaya manipulasi opini publik yang dikemas dengan narasi dramatis, emosional, dan mengaburkan fakta.

Narasi ini kerap muncul ketika ada dinamika politik, ekonomi, atau hukum yang menuntut konsentrasi nasional. Di saat negara sedang berupaya menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan pasca pandemi, serta menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia, provokasi semacam ini justru menjadi gangguan yang kontraproduktif.

Salah satu dampak langsung dari penyebaran provokasi “Indonesia Gelap” adalah terganggunya stabilitas keamanan nasional. Narasi semacam ini dapat memantik emosi kolektif dan mendorong munculnya aksi-aksi massa yang tidak produktif, bahkan berpotensi anarkis. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan tersembunyi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melemahkan sistem pertahanan sosial negara.

Sebagaimana diketahui, penyebaran informasi yang menyesatkan dan bersifat provokatif adalah pelanggaran serius yang dapat mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga ruang digital agar tetap bersih dan positif. Stabilitas keamanan nasional adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas pemerintah atau aparat keamanan.

Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, provokasi yang tersebar di media sosial maupun platform komunikasi digital dapat menyebar dengan sangat cepat dan membentuk opini publik secara masif, bahkan sebelum fakta-fakta yang valid dapat diklarifikasi.

Lebih dari sekadar ancaman terhadap keamanan, provokasi “Indonesia Gelap” juga menimbulkan dampak serius terhadap sektor ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan, baik dari masyarakat domestik maupun investor asing. Ketika narasi pesimistik dan penuh kebencian ini terus digulirkan, iklim investasi menjadi tidak kondusif. Investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di tengah ketidakpastian politik dan keamanan.

Di sisi lain, pelaku usaha dalam negeri juga akan terhambat aktivitasnya karena kekhawatiran terhadap gangguan sosial. Hal ini secara langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat luas.

Perlu disadari bersama bahwa membangun sebuah negara tidak pernah mudah. Pemerintah, dengan segala dinamika dan keterbatasannya, terus berupaya mendorong pembangunan di berbagai sektor. Kritik dan aspirasi tentu sah-sah saja, bahkan menjadi bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dengan provokasi.

Kritik yang membangun didasarkan pada data, disampaikan dengan cara yang beradab, serta bertujuan memperbaiki keadaan. Sebaliknya, provokasi seperti “Indonesia Gelap” lahir dari niat yang merusak, sering kali tidak berdasar, serta bertujuan menciptakan kekacauan atau delegitimasi terhadap institusi negara.

Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya harus semakin cerdas dan waspada. Di era digital, literasi informasi menjadi sangat penting. Tidak semua yang viral di media sosial adalah kebenaran. Tidak semua narasi yang emosional membawa niat tulus untuk perubahan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa kepercayaan publik adalah salah satu pilar terpenting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Narasi “Indonesia Gelap” bisa berdampak pada penurunan indeks persepsi investor terhadap Indonesia. Pentingnya masyarakat untuk tidak terprovokator sehingga tidak berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli, dan terganggunya sektor riil.

Keamanan dan ekonomi adalah dua pilar utama dalam menjaga ketahanan nasional. Ketika kedua aspek ini terganggu, dampaknya bisa sangat luas dan merembet ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Provokasi “Indonesia Gelap” adalah bentuk disinformasi yang membahayakan dua pilar ini secara bersamaan. Tidak hanya menciptakan ketakutan dan keresahan, tetapi juga berupaya menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap aparatur negara dan institusi demokrasi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan jangka panjang yang merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Penting untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga ruang publik yang sehat. Edukasi literasi digital harus terus digalakkan agar masyarakat mampu menjadi penyaring informasi yang cerdas. Media juga memiliki peran strategis untuk tidak menjadi corong provokasi, tetapi menjadi penjaga keseimbangan informasi.

Menolak provokasi “Indonesia Gelap” bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk menjaga arah perjalanan bangsa tetap pada jalur yang benar. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa Indonesia terus tumbuh sebagai negara yang aman, damai, dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Belakangan ini, ruang publik Indonesia tengah diramaikan oleh isu yang bernada provokatif dan pesimistis, yakni narasi ‘Indonesia Gelap’. Isu ini sengaja dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tampaknya ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Namun, di balik penyebarannya yang terkesan masif dan terkoordinasi, tersimpan agenda politik terselubung yang perlu diwaspadai.

Pengamat intelijen Amir Hamzah menilai bahwa penyebaran isu ‘Indonesia Gelap’ tidak murni lahir dari keresahan spontan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi-aksi yang mengangkat isu tersebut, terutama demonstrasi yang terjadi di berbagai kota dengan tema serupa dalam waktu berdekatan, menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Amir meyakini bahwa gerakan ini bukan sekadar bentuk ekspresi dari rakyat, melainkan ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menggerakkan dan mengarahkan aksi tersebut demi tujuan politik tertentu.

Amir juga memaparkan bahwa narasi tersebut sengaja disusun untuk mendiskreditkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membuka ruang politik bagi figur-figur lain yang memiliki kepentingan. Menurutnya, skenario ini bertujuan agar opini publik tergiring pada persepsi bahwa pemerintahan saat ini bersifat otoriter, meskipun faktanya sangat jauh dari tuduhan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah merespons isu ini dengan nada yang tenang dan bijaksana. Ia mengaku merasa heran atas kemunculan narasi yang menyebutkan Indonesia tengah berada dalam kondisi gelap, sebab setiap hari dirinya justru melihat bahwa situasi bangsa berada dalam keadaan yang cerah dan penuh harapan. Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa kebohongan yang terus dipropagandakan seperti isu ‘Indonesia Gelap’ pada akhirnya akan terungkap dan dipatahkan oleh kebenaran.

Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang rakyat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik yang menyoroti keadaan bangsa. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk beropini, termasuk berpendapat bahwa Indonesia dalam keadaan gelap, selama hal tersebut disampaikan dengan itikad baik. Namun, Prabowo tetap menyampaikan optimisme bahwa Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih cerah, asalkan semua pihak bersatu dan terus bekerja keras demi kepentingan rakyat.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, juga menyatakan pandangannya terhadap isu ini. Ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia saat ini maupun di masa depan akan berada dalam kondisi yang terang benderang, seperti matahari di siang hari. Zulhas menilai bahwa tidak masalah jika masih ada sebagian pihak yang berusaha menggiring opini dengan mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi gelap, sebab pemerintah, terutama para menteri, akan tetap bekerja keras untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi bangsa.

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan merespons narasi pesimistis itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti nyata di lapangan. Menurutnya, melalui kerja keras yang dilakukan oleh semua elemen pemerintahan, masyarakat akan melihat sendiri bahwa Indonesia tengah bergerak menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan menjanjikan.

Selain itu, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya narasi ‘Indonesia Gelap’. Ia menekankan bahwa ketahanan sosial budaya bangsa perlu terus diperkuat sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat tentang identitas bangsa merupakan kunci utama dalam memperkokoh ketahanan sosial budaya tersebut.

Romo Syafi’i juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar dan cenderung menyesatkan seperti isu ‘Indonesia Gelap’. Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang nyata untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Narasi pesimistis seperti ‘Indonesia Gelap’ sesungguhnya bukanlah hal baru dalam dunia politik. Sepanjang sejarah, isu-isu semacam ini kerap dijadikan alat untuk menggerakkan keresahan sosial demi menciptakan ruang politik bagi kelompok tertentu. Taktik semacam ini sering kali menargetkan stabilitas negara, dengan harapan agar masyarakat terpecah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah.

Namun, masyarakat Indonesia telah semakin cerdas dalam menyikapi berbagai bentuk propaganda. Sudah saatnya publik lebih bijaksana dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu murahan yang dibuat demi kepentingan segelintir pihak. Narasi ‘Indonesia Gelap’ bukan hanya berpotensi mencoreng citra bangsa di mata dunia, tetapi juga bisa merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini telah terbangun.

Kini, lebih penting bagi masyarakat untuk membuktikan kecintaan kepada tanah air dengan cara bergandengan tangan, memperkuat optimisme, dan tetap percaya pada upaya pemerintah yang terus bekerja demi kemajuan bangsa. Indonesia tidak butuh narasi pesimis, tetapi semangat juang dan kerja nyata dari seluruh rakyatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.

Narasi ‘Indonesia Gelap’ bukan sekadar isu semata, melainkan bentuk agenda tersembunyi yang patut diwaspadai. Sudah waktunya masyarakat membuka mata dan telinga, serta bersikap kritis agar tidak menjadi korban dari skenario politik yang hanya ingin merusak kepercayaan dan stabilitas bangsa.

*) Pemerhati sosial dan politik

Jakarta, Kehadiran Koperasi Merah Putih di berbagai daerah kini menjadi angin segar dalam penguatan ekonomi desa, khususnya melalui sinergi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model kemitraan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas usaha desa, memperluas akses pasar, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara inklusif.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa tujuan utama koperasi Merah Putih adalah membangun ekosistem ekonomi berbasis gotong royong yang sejalan dengan visi pemberdayaan BUMDes.
“Kami hadir untuk memperkuat, bukan mengambil alih. Justru kami ingin menjadi katalis agar BUMDes bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan menjadi penyangga ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi milik desa ini akan dirancang secara holistik untuk menggerakkan perekonomian di desa dan menunjang kebutuhan masyarakat desa.
“Ini koperasi lengkap, ada warung sembakonya, kantor koperasi, klinik dan apotek sederhana, cold storage, dan lainnya. Sembako dari produsen itu langsung ke desa, gapoktan masuk di koperasi ini, jadi kita ingin menghilangkan tengkulak,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengatakan terdapat 755.542 kelompok tani atau 30 ribu gabungan kelompok tani seluruh Indonesia. Dari kelembagaan petani tersebut telah terbentuk badan hukum koperasi sebanyak 5.063. Kolaborasi bersama Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi kekuatan besar untuk pengelolaan usaha tani di desa.
“Dari gapoktan memiliki kegiatan usaha kelompok ekonomi petani (KEP) totalnya 14.000 dan yang jadi koperasi sekitar 5.000. Selanjutnya tinggal bagaimana mengelaborasikan dan menggabungkan Koperasi Desa Merah Putih sesuai kebutuhan dan kemampuan serta potensi desa masing-masing,” ujarnya.
Dengan pendekatan kemitraan yang kolaboratif, Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai mitra usaha, tetapi juga sebagai agen transformasi ekonomi desa. Diharapkan, model ini dapat direplikasi di lebih banyak wilayah sehingga dampaknya semakin luas.
Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi modern seperti Koperasi Merah Putih merupakan jawaban atas tantangan pembangunan ekonomi desa yang selama ini terfragmentasi. Sinergi ini mempertegas bahwa kemandirian desa hanya bisa dicapai dengan kerja bersama dan berbasis kekuatan lokal.
Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan berkolaborasi dengan koperasi tani sebagai bagian dari strategi nasional membangun ekonomi desa dan memperluas akses petani pada usaha pertanian.
Koperasi Merah Putih juga menawarkan berbagai bentuk pendampingan dan kerja sama mulai dari pelatihan manajemen usaha, penguatan legalitas, hingga distribusi produk BUMDes ke pasar regional dan nasional. Langkah ini mendapat respons positif dari pengelola BUMDes, terutama dalam peningkatan kualitas tata kelola dan perluasan jaringan distribusi.

JAKARTA – Sebuah langkah monumental diambil pemerintah dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial.
Sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai program bantuan sosial akan diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani resmi memperkenalkan program ini dengan penyesuaian pada kebutuhan lokal. Yani menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih akan dikelola secara gotong royong oleh desa, berlandaskan musyawarah, dan berpihak pada masyarakat kecil seperti petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah formal, tapi alat perjuangan membangun ekonomi kerakyatan. Ini milik masyarakat, bukan pemerintah. KMP akan menjadi kanal penyaluran bansos yang lebih cepat dan transparan, tanpa harus menunggu seremoni,” tegas Yani.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendukung penuh program ini. Ia menyebut 20 juta penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako memiliki potensi besar sebagai anggota koperasi dan penyedia produk. Bahkan, 7.242 KPM graduasi dinilai layak menjadi pengurus koperasi.
“Kami akan dorong mereka tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga sebagai pelaku usaha dalam koperasi. Kemensos menyiapkan SDM 33.000 pendamping PKH dan ribuan tenaga kesejahteraan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan program,” ujar Gus Ipul.
Di tingkat nasional, pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan rampung pada 12 Juli 2025. Kementerian Koperasi memperkirakan dibutuhkan sekitar 400 ribu tenaga pengurus koperasi, yang akan dilatih secara hybrid untuk menjamin profesionalisme pengelolaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop), Ahmad Zabadi memperkirakan akan ada sekitar 400 ribu tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
“Dari estimasi 80 ribu koperasi yang akan dibentuk, diperkirakan akan ada sekitar 400 ribu orang pengurus,” kata Ahmad.
Sementara itu, estimasi pengelola koperasi di seluruh daerah adalah 1,2 juga orang. Ahmad mengatakan setiap pengurus koperasi akan memiliki minimal lima pengurus. Nantinya Kementerian Koperasi akan memberikan pelatihan kepada para pengurus dan pengelola koperasi.
Meski begitu, semangat mendorong ekonomi rakyat melalui koperasi tetap menjadi sorotan utama. Dengan partisipasi aktif warga, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pilar ekonomi baru di desa, mampu memutus mata rantai ketergantungan pada tengkulak, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

Oleh Aristha Yuliarsih )*

Langkah strategis pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih patut diapresiasi sebagai salah satu ikhtiar besar untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini bukan sekadar administrasi kelembagaan, melainkan sebuah gerakan pemberdayaan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan semangat untuk membalik arus pembangunan dari pusat ke daerah, dari kota ke desa, dari atas ke bawah.

Desa selama ini sering kali hanya menjadi pelengkap dalam peta pembangunan nasional, padahal potensinya sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional dengan produksi padi mencapai 31,10 juta ton pada tahun 2024. Di samping pertanian, sektor perikanan, perkebunan, serta industri kreatif seperti tenun, batik, dan pangan lokal juga menyimpan potensi luar biasa. Namun sayangnya, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal akibat berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya akses ke pasar, rendahnya literasi keuangan, serta praktik ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat desa.

Dalam konteks inilah koperasi hadir sebagai instrumen penting untuk memotong mata rantai distribusi yang timpang dan menguntungkan tengkulak semata. Koperasi memungkinkan para petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa untuk mendapatkan harga jual yang lebih layak dan adil. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik desa, dengan memberikan akses modal yang mudah, pelatihan yang relevan, pendampingan usaha, serta membuka konektivitas ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa koperasi yang dibentuk harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip demokrasi ekonomi harus menjadi jiwa dalam setiap aktivitas koperasi, di mana anggota menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Budi Arie juga menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga motor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Ini penting, mengingat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa peningkatan kapasitas manusia yang menjalankannya.

Komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan desa diwujudkan melalui tujuh mandat utama yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kementerian Koperasi. Mandat tersebut secara langsung menyentuh aspek pengembangan SDM, pembentukan kelembagaan, penguatan sistem pendampingan, hingga pengelolaan unit-unit usaha yang menggerakkan perekonomian lokal. Dengan pendekatan ini, koperasi bukan hanya akan menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga pusat layanan ekonomi yang terintegrasi.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, memperkirakan bahwa dari rencana 80 ribu koperasi yang akan dibentuk, akan dibutuhkan sekitar 400 ribu orang pengurus. Ini menunjukkan bahwa koperasi juga membuka peluang besar penciptaan lapangan kerja di desa. Bahkan jika dihitung dengan manajemen pendukung dan operator usaha, estimasi kebutuhan tenaga kerja bisa mencapai 1,2 juta orang. Setiap koperasi akan memiliki minimal lima orang pengurus yang akan mendapatkan pelatihan langsung dari Kementerian Koperasi agar mampu mengelola usaha dengan baik dan efisien.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk mengelola enam jenis gerai usaha, yaitu: toko sembako, apotek, klinik kesehatan, cold storage atau gudang penyimpanan, unit simpan pinjam, serta kantor koperasi. Ini merupakan model koperasi modern yang tidak hanya fokus pada satu bidang, melainkan mengintegrasikan berbagai layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tapi juga penopang ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan visi besar yang telah ditetapkan, pemerintah membentuk tim percepatan pembentukan koperasi yang dipimpin oleh empat kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah memiliki kesamaan visi dan langkah konkret dalam mendukung pembentukan koperasi. Target ambisius telah ditetapkan: sebanyak 80 ribu koperasi berdiri secara resmi dan serentak pada tanggal 12 Juli 2025.

Pemerintah daerah bersama para kepala desa diminta untuk segera menggelar musyawarah desa khusus sebagai langkah awal pembentukan koperasi. Dalam forum ini, para pendamping dari Kementerian Koperasi akan memberikan arahan teknis dan penjelasan mengenai mekanisme pembentukan koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam musyawarah ini sangat penting agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama dan mampu menjawab kebutuhan lokal.

Langkah progresif ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menciptakan model pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah strategi transformasional yang tidak hanya membangun ekonomi desa, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan ekonomi rakyat. Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh. Jika desa bergerak, maka Indonesia pun akan maju bersama.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar inisiatif ekonomi, melainkan simbol kebangkitan desa sebagai subjek utama pembangunan. Melalui koperasi, potensi desa akan terangkat, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, dan kesejahteraan rakyat akan lebih merata di seluruh penjuru Nusantara.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik