JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas sekolah, penerapan teknologi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta pemerataan kesempatan belajar. Berbagai kebijakan tersebut didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi dan fiskal negara. Anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan dasar, dan memperkuat produktivitas nasional.

“Hal yang perlu diperhatikan bukan semata-mata besarnya angka dalam APBN, melainkan bagaimana setiap rupiah dari belanja negara mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil.

Di bidang pendidikan, pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Upaya lainnya mencakup pembaruan fasilitas sekolah dan madrasah serta penerapan digitalisasi pembelajaran. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih memadai sekaligus menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan teknologi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani turut menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pembenahan pendidikan selama masa pemerintahannya.

“Presiden menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan dan terus berupaya melakukan pembenahan di sektor ini,” kata Lalu Hadrian.

Ia menjelaskan, revitalisasi sekolah menjadi langkah penting, terutama untuk memperbaiki bangunan pendidikan yang selama belasan hingga puluhan tahun belum tersentuh renovasi. Perbaikan tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih aman dan nyaman.

Untuk memperluas akses belajar, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Sekolah Garuda diarahkan untuk memfasilitasi siswa berkemampuan akademik tinggi agar berpeluang melanjutkan studi ke perguruan tinggi unggulan, termasuk di luar negeri.

Di sektor kesehatan, APBN turut mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah.

Berbagai program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan merata dan berkelanjutan agar setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak serta kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. (*)

JAKARTA – Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, pembenahan pendidikan mencakup perbaikan sekolah, digitalisasi pembelajaran, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan dukungan bagi guru terus dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfan menilai pemerintah serius membenahi pendidikan, terutama melalui perbaikan sekolah yang lama belum tersentuh dan penguatan pembelajaran berbasis teknologi.

“Pak Presiden cukup memberikan perhatian dan sangat serius membenahi pendidikan kita,” kata Lalu.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarkementerian agar program yang telah dirancang dapat berjalan tanpa hambatan administrasi maupun pencairan anggaran.

“Jangan sampai nanti Presiden sudah mengajukan program yang begitu baik, terkendala lagi-lagi terkait dengan birokrasi keuangan. Ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Dukungan fiskal menjadi penentu keberlanjutan agenda. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan APBN menopang program prioritas, memperluas layanan dasar, dan meningkatkan produktivitas. Hingga 31 Agustus 2026, Program Makan Bergizi Gratis tercatat menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil.

Untuk 2027, prioritas pendidikan mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi, sekolah gratis, kesejahteraan guru non-ASN, dan Program Indonesia Pintar. RAPBN mengajukan Rp61,1 triliun bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah juga menargetkan percepatan renovasi pada 2027–2028 agar seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat 2029.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong mahasiswa mengasah kepemimpinan dan berpikir analitis. Perguruan tinggi, menurutnya, berperan membangun pusat pertumbuhan melalui hilirisasi riset dan inovasi.

“Kalau Anda punya keinginan sekarang, Anda kejar, Anda fight terus, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, sampai takdir Anda bosan dan Anda mendapat apa yang diinginkan,” pesan Brian kepada mahasiswa.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah pendidikan yang kian menyeluruh, dari akses belajar yang lebih merata hingga penciptaan talenta riset dan teknologi. Dengan pelaksanaan yang konsisten serta koordinasi yang kuat, agenda Prabowo-Gibran diharapkan memperluas kesempatan belajar dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih unggul untuk masa depan.***

Oleh: Abdul Gani*

Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Keberhasilan pemerintah selama setahun melalui revitalisasi ribuan sekolah dan penyaluran bantuan pendidikan menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif pada masa mendatang.

Salah satu agenda strategis Presiden Prabowo adalah memperluas program revitalisasi sekolah. Kebijakan ini menyasar bangunan sekolah dan pesantren yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah menyadari bahwa fasilitas pendidikan yang memadai merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memberikan kesempatan yang lebih baik kepada seluruh anak bangsa.

Pada 2025, sekitar 17.000 satuan pendidikan dilaporkan telah selesai diperbaiki. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, cakupan program tersebut meningkat hingga mencapai 71.744 sekolah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Upaya tersebut akan dilanjutkan melalui target perbaikan 100.000 sekolah pada 2027 dan 100.000 sekolah kembali pada 2028. Selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian renovasi seluruh sekolah yang masih membutuhkan perbaikan pada 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren. Agar sasaran tersebut tercapai, pelaksanaan program perlu disertai pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala supaya pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.

Pemerataan fasilitas pendidikan juga harus menjadi perhatian utama. Sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar membutuhkan dukungan yang setara dengan lembaga pendidikan di perkotaan. Ruang kelas yang aman, atap yang tidak bocor, sanitasi memadai, dan fasilitas pendukung yang berfungsi baik merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan pemerataan pembangunan, anak-anak dari berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Selain membenahi bangunan, pemerintah mendorong modernisasi pembelajaran melalui distribusi layar interaktif ke sekolah-sekolah. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa, menyajikan materi secara menarik, dan mempermudah pemahaman pelajaran. Meski demikian, penyediaan perangkat harus diimbangi peningkatan kompetensi guru, dukungan infrastruktur digital, serta pemeliharaan peralatan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia turut diperkuat melalui berbagai program Kementerian Agama (Kemenag). Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan peserta didik dan kerukunan antarumat beragama. Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menilai pembangunan nasional tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengutamakan kualitas manusia yang cerdas, sejahtera, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis.

Dalam sektor pendidikan, Kemenag mencatat sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 dengan total anggaran mencapai Rp4,038 triliun. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya agar dapat melanjutkan pendidikan. Program ini penting untuk mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan anak meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya.

Dukungan pendidikan juga diberikan kepada 289.255 mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun. Gugun Gumilar menjelaskan bahwa perhatian pemerintah menjangkau sekitar 1,5 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekitar 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Cakupan tersebut menggambarkan upaya membangun kualitas manusia secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang perguruan tinggi.

Besarnya jumlah penerima bantuan perlu diikuti dengan pengelolaan program yang tepat sasaran, proses pencairan yang mudah, dan evaluasi yang terbuka. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bantuan mampu meringankan beban keluarga serta memperluas kesempatan belajar, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, dukungan pendidikan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan peserta didik.

Di sisi lain, penguatan kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, tanggung jawab, serta sikap menghormati perbedaan. Lingkungan sosial yang harmonis akan mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan memperkuat persatuan bangsa.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkokoh fondasi pendidikan nasional melalui perbaikan sekolah, bantuan bagi peserta didik, dan pemanfaatan teknologi. Namun, keberhasilan jangka panjang membutuhkan pemerataan, pengawasan, serta peningkatan mutu pembelajaran secara konsisten. Pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat perlu terus bersinergi agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Dengan komitmen bersama, pendidikan dapat menjadi bekal kuat untuk melahirkan generasi berkualitas dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

*Penulis merupakan pengamat pendidikan

Oleh: Wicaksono*

Pembangunan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

APBN memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan tidak berhenti sebagai rencana, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah berupaya menghubungkan belanja negara dengan peningkatan kualitas hidup, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan hingga pemenuhan gizi serta pengembangan bidang produktif yang mampu membuka kesempatan kerja. Dengan pendekatan tersebut, anggaran negara diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa fungsi APBN tidak sebatas menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal. Lebih dari itu, anggaran negara perlu diarahkan untuk memperluas pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong produktivitas masyarakat. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Suahasil menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN semestinya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pembelanjaan negara bukan hanya persoalan nominal, melainkan bagaimana dana tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia, memperkuat produktivitas, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pandangan ini menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan bangsa bersaing di tengah perubahan global.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengembangkan sejumlah program pendidikan, antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Selain memperluas kesempatan belajar, pemerintah menjalankan revitalisasi sekolah dan madrasah serta mendorong digitalisasi pembelajaran. Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, sedangkan pemanfaatan teknologi diharapkan membantu siswa dan tenaga pendidik mengikuti perkembangan zaman.

Upaya pembangunan sumber daya manusia tersebut juga berjalan beriringan dengan pembenahan sektor kesehatan. Pemerintah mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah. Keterkaitan pendidikan dan kesehatan menjadi penting karena kualitas generasi mendatang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh akses terhadap pelayanan dasar dan kondisi tumbuh kembang yang memadai.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian serius terhadap pembenahan sektor pendidikan. Menurut Lalu Hadrian, keseriusan tersebut terlihat melalui berbagai program yang menyasar kondisi sekolah, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan perhatian terhadap tenaga pendidik.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kondisi bangunan sekolah yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan memadai. Lalu Hadrian menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama pada satuan pendidikan yang telah belasan hingga puluhan tahun tidak direnovasi. Pembenahan tersebut diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di lingkungan yang lebih aman dan mendukung kenyamanan siswa maupun guru.

Di samping infrastruktur, digitalisasi pendidikan menjadi langkah untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan perangkat dan sarana digital berpotensi memperluas akses terhadap materi pembelajaran serta memperkenalkan siswa pada keterampilan yang semakin dibutuhkan. Namun, penerapannya tetap perlu disertai kesiapan tenaga pendidik, pemerataan akses internet, dan pemeliharaan fasilitas agar manfaat teknologi tidak hanya dirasakan sekolah tertentu.

Kesejahteraan guru juga menjadi bagian dari agenda pembenahan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status kepegawaian dinilai penting untuk mendukung kepastian kerja serta menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Guru memiliki peran langsung dalam membentuk kemampuan akademik dan karakter siswa sehingga kebijakan terhadap tenaga pendidik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan kompetensi profesional.

Pemerintah juga berupaya memperluas kesempatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini membawa perhatian pada kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Sementara itu, Sekolah Garuda diarahkan untuk mendukung siswa dengan potensi akademik tinggi agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk institusi pendidikan terbaik di dunia.

Lalu Hadrian turut menyoroti rencana pengembangan sekolah nasional terintegrasi serta universitas kedokteran dan sains. Rencana tersebut mencerminkan upaya memperkuat jalur pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga ahli dan penguasaan ilmu pengetahuan. Meski demikian, pelaksanaannya memerlukan perencanaan matang, tenaga pengajar berkualitas, serta mekanisme seleksi dan akses yang transparan.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan konsisten, menjangkau daerah yang membutuhkan, dan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi siswa, guru, dan keluarga. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu terus mengawal pelaksanaannya agar pendidikan semakin inklusif, bermutu, dan mampu mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan.

*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta — Pemerintah mendorong peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem penyajian prasmanan untuk menekan sisa makanan, menjaga kualitas hidangan, dan memperkuat keamanan pangan di sekolah.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menguji coba model prasmanan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Makanan disajikan dalam kondisi hangat agar kualitasnya terjaga hingga dikonsumsi siswa.

“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Kepala BGN Sudaryono.

Sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan. BGN juga menerima laporan awal mengenai berkurangnya sisa makanan.

“Sejauh ini tadi saya dapat laporan, tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah. Dan waste-nya lebih sedikit karena prasmanan,” kata Sudaryono.

Sementara itu, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam menjaga kualitas makanan dan meminimalkan risiko kontaminasi.

“Dari hasil evaluasi awal, sistem prasmanan memiliki sejumlah manfaat. Makanan bisa lebih cepat sampai kepada anak-anak, suhunya lebih terjaga, dan proses pemorsian dapat dikurangi sehingga potensi kontaminasi bisa diminimalkan. Namun, semuanya tetap harus dilaksanakan dengan prosedur dan standar operasional yang jelas,” kata Tysa.

Penerapan SOP mencakup kebersihan peralatan, pengendalian suhu dan waktu, perlindungan makanan dari kontaminasi, serta pengawasan petugas selama penyajian. Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan tetap aman dan memenuhi standar gizi.

Evaluasi sisa pangan juga dilakukan secara berkala. Data makanan yang tidak habis dapat menjadi dasar penyesuaian porsi dan menu tanpa mengurangi kecukupan gizi penerima manfaat. Pengelolaan sisa pangan dan limbah operasional turut mendukung pelaksanaan MBG yang higienis dan berkelanjutan.

Ke depan, evaluasi akan mencakup jumlah sisa makanan, kualitas hidangan, kepatuhan terhadap SOP, dan keamanan pangan. Dengan pengawasan konsisten serta evaluasi berbasis data, sistem prasmanan diyakini akan meningkatkan efektivitas program MBG sekaligus memastikan pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan siswa.

Jakarta – Pemerintah memperluas penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan untuk meningkatkan kualitas pengalaman makan peserta didik sekaligus menanamkan kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah.

Melalui skema ini, siswa tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga belajar mengenai kemandirian, kedisiplinan, kebersihan, dan tanggung jawab saat makan bersama.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini menguji penerapan sistem tersebut di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.

Jika evaluasi berjalan positif, jumlah dapur yang menerapkan metode prasmanan ditargetkan mencapai 1.000 hingga 5.000 unit hingga akhir 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan program akan segera dilaksanakan setelah masa evaluasi selesai.

Uji coba saat ini menjangkau sejumlah daerah, mulai dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau, guna menilai efektivitas pelaksanaan serta kesiapan setiap satuan pelayanan.

“Jika tidak ditemukan masalah yang signifikan, hingga akhir tahun kami menargetkan sedikitnya 1.000 hingga 5.000 dapur dapat melaksanakan MBG dengan sistem prasmanan,” kata Sudaryono.

Respons positif di lapangan menjadi salah satu pertimbangan BGN untuk memperluas penerapan metode tersebut.

Meski demikian, ekspansi layanan harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan.

Standar operasional prosedur (SOP) perlu diterapkan secara konsisten sejak pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan atau penyajian, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Pengendalian suhu makanan, kebersihan peralatan, sanitasi dapur, serta higiene petugas menjadi aspek penting untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas gizi.

Dengan demikian, inovasi penyajian tidak boleh mengurangi standar keamanan yang menjadi fondasi program MBG.

Ketua Satgas MBG Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyebut, metode prasmanan memperoleh sambutan positif dari para siswa.

“Anak-anak senang karena makanannya lebih fresh, nasinya lebih hangat,” ucapnya.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa cara penyajian turut memengaruhi kenyamanan dan antusiasme anak dalam menikmati makanan bergizi.

Perluasan MBG prasmanan diharapkan memperkuat manfaat program bagi peserta didik, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pendidikan karakter.

Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pengawasan, kesiapan dapur, dan kepatuhan seluruh pelaksana terhadap SOP.

Dengan mengutamakan kualitas serta keamanan pangan, pemerintah dapat memastikan perluasan layanan berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan anak.

Oleh: Bagas Nurahman)*

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur penanganan makanan matang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Penguatan prosedur tersebut juga relevan dengan rencana perluasan pola penyajian makanan, termasuk sistem prasmanan, yang perlu disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan cakupan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan keamanan pangan.

Salah satu langkah yang ditempuh BGN ialah menerbitkan SOP Nomor 015/05/00/SOP.15/09/2026 tentang Pendinginan Makanan. Ketentuan yang berlaku sejak 4 September 2026 itu menjadi pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengendalikan suhu dan waktu setelah makanan selesai dimasak hingga memasuki tahap pemorsian. Prosedur ini mencakup berbagai jenis makanan matang, seperti nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan, dan produk perikanan. Penerapan standar tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan makanan yang higienis dan mengurangi risiko kontaminasi.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan proses pendinginan harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang khusus dengan suhu ruangan maksimal 20 derajat Celsius. Petugas juga diwajibkan menggunakan wadah dan peralatan bersih serta mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Selain itu, makanan harus ditempatkan secara tepat, tidak diletakkan langsung di lantai, dan tidak ditumpuk terlalu tinggi untuk menjaga kebersihan selama penanganan.

Pengendalian proses juga dilakukan melalui pencatatan waktu dan suhu makanan. Sebelum pendinginan dimulai, petugas harus mengukur suhu awal inti makanan menggunakan termometer yang sesuai dan mencatat waktu pengukuran. Proses pendinginan atau resting berlangsung maksimal satu jam dengan tetap memperhatikan ketentuan pengendalian suhu. Setelah proses selesai, petugas kembali mencatat waktu dan suhu sebelum makanan memasuki tahap pemorsian. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang memungkinkan pelaksanaan prosedur diperiksa dan ditelusuri apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Sementara itu, Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa peninjauan SPPG Cadek di Baitussalam, Banda Aceh, dilakukan untuk memastikan pelayanan MBG berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan mencakup ruang persiapan, produksi, penyimpanan, hingga pemorsian makanan. Pengawasan lapangan diperlukan untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaannya, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Selain keamanan pangan, ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menekankan perlunya kelengkapan data penerima manfaat, termasuk nomor induk sekolah, untuk mendukung akurasi penyaluran. Sekolah negeri dan swasta perlu memperbarui data melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan madrasah dan pondok pesantren melalui Kementerian Agama. Data yang valid membantu pemerintah memetakan cakupan program, memantau distribusi, dan melakukan evaluasi secara lebih terarah.

Evaluasi program juga perlu mempertimbangkan perubahan kondisi penerima manfaat. Indikator yang dapat dipantau antara lain berat badan, tinggi badan, serta tingkat kehadiran siswa di sekolah. Sudaryono mencontohkan sebuah sekolah di Palembang, Sumatera Selatan, yang menurut pengalamannya mencatat peningkatan kehadiran siswa dari sekitar 60 persen menjadi 95 persen setelah MBG dilaksanakan. Angka tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi hubungan antara pelaksanaan program dan peningkatan kehadiran tetap perlu dikaji dengan mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi kehadiran siswa.

Penguatan standar operasional dan pengawasan juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem penyajian prasmanan. Perluasan pola tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas fasilitas, kesiapan petugas, kebersihan peralatan, dan pengendalian risiko kontaminasi selama makanan disajikan. Setiap SPPG perlu memastikan bahwa perubahan metode pelayanan tidak mengurangi pemenuhan standar keamanan pangan. Karena itu, kesiapan operasional dan kepatuhan terhadap SOP harus menjadi dasar sebelum penerapan prasmanan diperluas.

Di samping itu, efektivitas pengawasan perlu didukung evaluasi rutin dan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap temuan di lapangan. BGN perlu memastikan bahwa petugas SPPG memahami prosedur yang berlaku, memiliki kompetensi dalam penanganan makanan, serta menjalankan pencatatan sesuai standar. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki proses produksi, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan. Pendekatan tersebut penting agar penerapan SOP tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan MBG.

Konsistensi penerapan SOP, pengawasan lapangan, dan validitas data merupakan bagian penting dalam menjaga mutu pelaksanaan MBG. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan agar peningkatan cakupan penerima manfaat tidak mengurangi kualitas pelayanan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur hasil program, dan menentukan langkah perbaikan berdasarkan temuan di lapangan. Dengan tata kelola yang terukur dan pengawasan yang konsisten, MBG diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menjaga keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Uji coba penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan membuka pendekatan baru pelayanan gizi sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan metode ini di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target 5.000 dapur pada akhir 2026 apabila evaluasi menunjukkan hasil positif. Makanan hangat dan antusiasme siswa menjadi harapan, sementara pengetatan standar operasional prosedur (SOP) menjadi penentu keamanan pangan dan kepercayaan orang tua.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa uji coba selama dua pekan dilakukan menilai kesiapan sebelum perluasan. Menurutnya, pemerintah menargetkan sekitar 1.000 hingga 5.000 dapur SPPG dapat menerapkan prasmanan hingga akhir tahun. Pelaksanaannya menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Merauke, Madura, Jawa, dan Riau, sehingga evaluasi mempertimbangkan fasilitas dan kebutuhan sekolah.

Melalui metode prasmanan, siswa memperoleh makanan yang disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Sudaryono menilai penyajian hangat dapat meningkatkan selera makan sekaligus menekan makanan terbuang. Siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila masih lapar, dengan tetap memperhatikan ketentuan gizi serta pendampingan petugas.

Manfaat lainnya berkaitan dengan pembentukan kebiasaan positif. Ketika mengambil makanan secara bergiliran, siswa belajar mengantre, memilih porsi secara bertanggung jawab, dan menghargai makanan. Namun, tujuan pendidikan karakter tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan agar kebebasan mengambil hidangan tidak mengganggu keseimbangan menu maupun keteraturan pelayanan.

Respons dari sekolah menggambarkan penerapan sistem. Kepala SDN 14 Dangin Puri, Denpasar, Ni Luh Sriwati mengatakan bahwa siswa terlihat senang mengikuti kegiatan makan bersama melalui prasmanan. Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan makanan dinilai membantu melatih kemandirian mereka.

Di SDN 1 Babakan, Kabupaten Sukabumi, Kepala Sekolah Erni Rusmayani mengatakan makanan yang lebih segar dan hangat membuat siswa semakin bersemangat menyantap hidangan. Pendampingan guru saat pembagian porsi turut membantu mengurangi makanan tersisa. Temuan lapangan seperti ini penting sebagai bahan evaluasi, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan seluruh lokasi uji coba.

Antusiasme juga terlihat di SMP Muhammadiyah 1 PK Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Sekolah Desti Trisnaningsih menjelaskan bahwa siswa mengambil nasi, lauk, sayuran, dan buah sesuai porsi yang disediakan. Sistem ini memberikan pengalaman makan berbeda karena siswa terlibat langsung, bukan sekadar menerima paket makanan yang telah disiapkan.

Sementara Ahli gizi SPPG Siswodipuran 3, Donna Olivia, mengatakan pengaturan waktu memasak dan distribusi menjadi perhatian agar hidangan tetap hangat ketika sampai kepada siswa. Petugas mendampingi penyajian untuk menjaga ketepatan porsi, kebersihan perlengkapan, dan kelancaran antrean. Pengaturan teknis tersebut menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.

Meski demikian, makanan hangat bukan satu-satunya ukuran keamanan. Prasmanan menghadirkan titik pengawasan baru, mulai dari pemindahan makanan ke wadah saji hingga penggunaan peralatan bersama. Karena itu, pengetatan SOP harus mencakup kebersihan dapur, pemilihan bahan, proses memasak, pengendalian suhu, sanitasi, serta perlindungan makanan dari kontaminasi selama pelayanan.

Pengawasan terpadu antara SPPG, ahli gizi, dan sekolah diperlukan pada setiap tahap. Pemeriksaan kondisi makanan, pencatatan waktu penyajian, dan prosedur penanganan keluhan harus dijalankan secara konsisten. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak layak, petugas perlu segera menghentikan penyajian dan melakukan pemeriksaan sebelum pelayanan dilanjutkan.

Kepala SPPG Polda DIY Sentolo, Suci Rahayu Purlida, mengatakan prasmanan memungkinkan makanan diterima lebih segar karena waktu tunggu relatif singkat. Keunggulan tersebut perlu didukung kesiapan fasilitas, petugas terlatih, dan pengaturan antrean yang sesuai dengan usia siswa. Tanpa kesiapan itu, perubahan cara penyajian dapat menimbulkan persoalan operasional baru.

Bagi orang tua, manfaat program tidak berhenti pada tersedianya makanan gratis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap hidangan aman, bergizi, dan ditangani sesuai prosedur. Keterbukaan mengenai hasil evaluasi, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut masalah menjadi penting agar kepercayaan dibangun melalui bukti, bukan sekadar janji.

Evaluasi juga perlu mendengar suara siswa, guru, dan orang tua berkala. Catatan tentang rasa makanan, kecukupan porsi, kebersihan tempat makan, serta lamanya antrean dapat membantu BGN menentukan perbaikan. Di sekolah dengan ruang terbatas, misalnya, jadwal makan bergiliran mungkin diperlukan untuk menghindari penumpukan siswa. Sementara itu, pengawasan khusus bagi anak yang lebih kecil dapat mencegah kesalahan penggunaan alat saji. Langkah sederhana semacam ini menunjukkan bahwa penerapan SOP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi standar keselamatan yang berlaku bagi seluruh penerima manfaat program.

Karena itu, perluasan MBG prasmanan sebaiknya didasarkan pada hasil uji coba dan pemenuhan standar kesiapan setiap sekolah. Target ribuan dapur harus disertai pemeriksaan mutu yang terukur, bukan hanya percepatan jumlah pelaksana. Keberhasilan program akan lebih berarti apabila makanan habis dikonsumsi tanpa mengorbankan keselamatan siswa.

MBG prasmanan menawarkan peluang menghadirkan makanan lebih hangat, meningkatkan pengalaman makan, dan menumbuhkan kemandirian. Pengetatan SOP menjadi fondasi agar inovasi tersebut tidak hanya disambut siswa, tetapi juga memberi ketenangan nyata bagi orang tua. Dengan pengawasan berkelanjutan, manfaat gizi dan keamanan pangan dapat berjalan beriringan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai gangguan layanan kelistrikan di sejumlah wilayah, termasuk Batam, serta kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pembenahan layanan listrik secara lebih intensif agar keandalan pasokan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin terjaga.

“Saya melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan tadi saya mewakili Bapak Presiden di acara membuka Trade Expo yang ke-41 di Tangerang. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Batam diduga dipicu masalah teknis, termasuk jaringan yang terdampak petir. Ia akan meminta penjelasan lebih detail kepada PLN terkait penyebab gangguan, pemulihan layanan, dan kemungkinan kompensasi bagi pelanggan.

“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” katanya.

Sejalan dengan evaluasi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta Danantara Indonesia mempercepat transformasi PLN.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pembenahan akan mencakup model bisnis perusahaan agar lebih efisien, produktif, dan tanggap dalam menghadapi gangguan pasokan listrik.

“Kita diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, baik dari terutama dari segi bisnis modelnya, itu untuk dibua. Juga untuk segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindak lanjuti,” kata CEO Danantara.

Rosan menjelaskan, Danantara bersama tim PLN akan menyusun asesmen dan usulan transformasi untuk ditindaklanjuti pemerintah. Evaluasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat produktivitas, serta mengurangi beban subsidi.

Pemerintah juga membahas percepatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

“Kita membicarakan bagaimana pertama meng-accelerate apa transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap. Juga meng-accelerate penggunaan 100 gigawatt solar panel,” ucapnya.

Selain transformasi bisnis, Rosan menekankan pentingnya rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan listrik kembali terjadi.

“Kita harus selalu siap dalam segala kondisi, kita harus punya selalu backup plan yang mungkin selama ini yang harus ditebalkan juga di PLN. Apabila ada kejadian tuh backup plan-nya itu seperti apa,” pungkasnya. ***

[w.R]

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional PT PLN (Persero) setelah gangguan pasokan listrik di Batam dan sebagian wilayah Bintan, Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026. Arahan itu ditujukan untuk memperkuat keandalan sistem, memperbaiki respons layanan, sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain perbaikan teknis, pemerintah juga mendorong percepatan energi surya sebagai bagian dari transformasi kelistrikan nasional.

Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Presiden meminta transformasi PLN dipercepat, termasuk peninjauan model bisnis perusahaan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

“Kita membicarakan bagaimana pertama meng-accelerate apa transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap dan juga meng-accelerate penggunaan 100 gigawatt solar panel. Nah, itu yang dibicarakan dan kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, baik dari terutama dari segi bisnis modelnya, itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindak lanjuti,” kata Rosan.

Ia mengatakan Danantara akan menyusun usulan setelah melakukan asesmen bersama tim PLN. Evaluasi tidak hanya menyasar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat.

“Apabila ada kejadian, maka backup plan-nya seperti apa. Nah itu yang juga harus terus dilakukan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN saat itu, Suroso Isnandar, menyatakan pemulihan di Batam telah mencapai 100 persen, sedangkan sebagian area Bintan masih dalam proses pemulihan. Ia menjelaskan gangguan terjadi pada peralatan dan penyebab pastinya masih ditelusuri.

“Gangguan peralatan sih, tapi masih ditelusuri,” kata Suroso.

COO Danantara Dony Oskaria turut menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam dan menegaskan peningkatan layanan menjadi agenda utama.

“Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.

Pemulihan pasokan menjadi langkah awal, sedangkan penguatan sistem cadangan, pemeliharaan instalasi, dan keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kegiatan ekonomi. Dengan evaluasi yang terukur, koordinasi lintas lembaga, dan percepatan pengembangan energi terbarukan, pemerintah mengarahkan transformasi PLN agar layanan listrik makin stabil, tanggap, dan mampu menopang kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.***