Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

Regulasi ini dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di media sosial, mulai dari pornografi, kekerasan, perjudian online, hingga paparan konten ekstrem.

Komisioner KPAI, Kawiyan, mengatakan bahwa kehadiran PP TUNAS menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat di era digital.

“PP TUNAS adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di ruang digital. Ini merupakan langkah penting agar anak-anak kita tidak lagi menjadi korban dari penyalahgunaan media sosial,” ujar Kawiyan.

Menurutnya, media sosial memang memiliki banyak manfaat sebagai sarana belajar dan memperoleh informasi. Namun, anak-anak yang belum berusia 16 tahun dinilai belum siap menghadapi berbagai risiko yang terdapat di platform digital berisiko tinggi.

“Anak-anak di bawah 16 tahun sebaiknya fokus pada belajar, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan platform digital yang aman. Untuk media sosial, mereka perlu menunggu sampai usia yang lebih matang,” jelasnya.

Kawiyan menambahkan, keberhasilan implementasi PP TUNAS sangat bergantung pada kepatuhan platform digital dalam melakukan verifikasi usia, moderasi konten, serta menonaktifkan akun yang tidak sesuai ketentuan.

“Pemerintah, platform digital, sekolah, dan orang tua harus berjalan bersama. Perlindungan anak di dunia digital adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Ia optimistis, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, PP TUNAS akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP TUNAS.

Regulasi yang resmi diberlakukan sejak 28 Maret 2025 tersebut dinilai menjadi langkah strategis negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko ruang digital, mulai dari pornografi, kekerasan, hingga judi daring.

Komisioner KPAI, Kawiyan, menegaskan bahwa kehadiran PP TUNAS merupakan bukti nyata pemerintah hadir dalam menjawab tantangan perlindungan anak di tengah masifnya penggunaan media sosial.

Menurutnya, ruang digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak yang semakin akrab dengan teknologi sejak usia dini.

“Kalau dikatakan bahwa dengan PP TUNAS ini pemerintah hadir, maka jawabannya iya. Regulasi ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di ruang digital,” ujar Kawiyan.

Ia menjelaskan bahwa media sosial memang memiliki manfaat besar, terutama dalam akses informasi dan pendidikan. Namun di sisi lain, ruang digital juga menyimpan risiko serius bagi anak.

“Kita tahu media sosial punya manfaat, tetapi juga banyak risiko yang harus dimitigasi. Baru-baru ini bahkan diungkap ada sekitar 200 ribu anak menjadi korban judi daring. Selain itu, terdapat puluhan anak yang terpapar konten kekerasan ekstrem melalui komunitas digital tertentu,” katanya.

Dalam PP TUNAS, pemerintah menetapkan pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Kawiyan menilai kebijakan tersebut penting karena anak-anak dinilai belum siap menghadapi kompleksitas konten di media sosial yang berisiko tinggi.

“Anak di bawah 16 tahun belum boleh memiliki akun media sosial. Namun mereka tetap bisa mengakses ruang digital yang aman untuk pendidikan dan pengembangan kreativitas dengan pendampingan orang tua,” jelasnya.

Meski demikian, Kawiyan menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS tidak cukup hanya melalui penerbitan regulasi.

Ia menyebut pengawasan terhadap platform digital menjadi faktor penting, termasuk dalam hal verifikasi usia, moderasi konten, serta penonaktifan akun anak yang tidak sesuai ketentuan.

“Platform digital harus benar-benar mematuhi aturan, terutama soal verifikasi usia dan moderasi konten. Jika ada pelanggaran, pemerintah perlu melakukan pembinaan hingga penegakan hukum agar aturan ini efektif,” tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membangun literasi digital yang sehat.

Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

“Tantangan dunia digital memang besar, tetapi perlindungan anak sudah menjadi tuntutan global. Kita harus menyiapkan generasi muda yang unggul dan bebas dari kekerasan digital untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Dengan hadirnya PP TUNAS, pemerintah dinilai tidak hanya membangun regulasi, tetapi juga memperkuat fondasi ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) secara serentak di Kabupaten Nganjuk. Peresmian tersebut dinilai sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peluncuran ribuan koperasi itu sebagai tonggak bersejarah bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Ia menegaskan program tersebut berhasil diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo. Ia menilai belum pernah ada pemerintahan yang meresmikan lebih dari seribu koperasi secara bersamaan dengan fasilitas operasional yang lengkap.

Prabowo menjelaskan jumlah koperasi yang diresmikan semula ditargetkan mencapai 1.300 unit. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi.

“Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi saya bilang cukup 1.000 saja,” ujarnya.

Ia juga sempat menyinggung pemilihan angka 1.061 yang disebut berkaitan dengan angka favoritnya.

“Kalau satu sama enam itu tujuh, tujuh sama satu delapan,” ucap Prabowo disambut tawa hadirin.

Meski demikian, Prabowo menegaskan hal terpenting bukan sekadar jumlah koperasi, melainkan kecepatan realisasi program.

“Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” katanya.

Menurut Prabowo, koperasi yang diresmikan tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi telah memiliki gedung, gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional hingga dukungan logistik.

Ia juga mengungkapkan lebih dari 9.000 gedung koperasi telah siap secara fisik dalam waktu kurang dari satu tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti peresmian secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Way Halim di Bandar Lampung.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan koperasi melalui pemanfaatan aset daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujar Marindo.

Di sisi lain, Pangdam XXI/Radin Inten, Kristomei Sianturi, menyebut terdapat 41 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama. Hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi.

“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujar Kristomei.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) secara serentak di Nganjuk.

Peresmian tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peluncuran ribuan koperasi itu sebagai tonggak bersejarah bagi ekonomi desa Indonesia. Ia menegaskan program tersebut berhasil diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo. Menurutnya, koperasi yang diresmikan bukan hanya berdiri secara administratif, tetapi juga telah memiliki gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan operasional.

Prabowo mengungkapkan, awalnya pemerintah menargetkan peresmian sekitar 1.300 koperasi. Namun, jumlah tersebut disesuaikan agar hanya koperasi yang benar-benar siap yang mulai beroperasi.

“Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi saya bilang cukup 1.000 saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kecepatan realisasi program menjadi poin terpenting dalam pembangunan koperasi desa tersebut. “Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut lebih dari 9.000 gedung Kopdes Merah Putih telah siap secara fisik di berbagai daerah dalam waktu sekitar tujuh bulan. “Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok murah, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.

“Dengan semangat gotong royong, Kopdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, progres pembentukan koperasi di Sulawesi Selatan terus berjalan. Dari target 3.059 koperasi, sekitar 25 persen telah rampung dengan progres pembangunan mencapai 75 persen.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan program Kopdes Merah Putih juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Perhutanan Sosial bukan hanya memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat,” ujar Rohmat.

Oleh: Sekar Arundhati )*

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peresmian simbolis 1.061 unit koperasi secara serentak di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026. Pada hari yang sama, Presiden juga memimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Kabupaten Tuban sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional berbasis desa.

Dua agenda nasional tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Pemerintah menilai desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peresmian lebih dari seribu koperasi desa menjadi salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Keberadaan koperasi dinilai akan membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa di berbagai sektor usaha.

Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Prabowo optimistis puluhan ribu koperasi dapat dioperasikan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional berbasis desa dan kelurahan.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Koperasi akan berperan dalam distribusi kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro dan kecil, hingga mendukung stabilitas harga barang di tingkat masyarakat. Dengan sistem ekonomi berbasis gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang lebih efektif.

Program Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang selaras dengan upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Panen Raya Jagung Serentak yang digelar bersamaan dengan peresmian koperasi menunjukkan adanya integrasi kebijakan antara penguatan produksi pangan dan pembangunan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian masyarakat dapat didukung dengan sistem distribusi dan kelembagaan usaha yang lebih kuat. Dengan demikian, petani tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memiliki akses terhadap pemasaran, pengolahan hasil, dan rantai distribusi yang lebih efisien.

Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga datang dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa penguatan koperasi desa sejalan dengan agenda transformasi kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM

Kementerian Kehutanan memandang koperasi desa sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memiliki kelembagaan usaha yang lebih profesional, mandiri, dan memiliki daya saing lebih tinggi.

Program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah selama ini juga terus menunjukkan perkembangan positif. Di Jawa Timur, kegiatan perhutanan sosial telah melibatkan lebih dari 133 ribu kepala keluarga dengan cakupan lahan mencapai ratusan ribu hektare. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi melalui nota kesepahaman terkait penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kehutanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola perhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat melalui ribuan surat keputusan. Dari program tersebut, terbentuk lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonomi nasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.

Rohmat Marzuki menilai penguatan koperasi akan mempercepat transformasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menjadi entitas usaha yang lebih modern dan produktif. Pemerintah ingin memastikan masyarakat desa tidak hanya memperoleh akses kelola lahan, tetapi juga memiliki kemampuan memperkuat rantai usaha mulai dari produksi hingga pemasaran.

Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih turut datang dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menilai koperasi desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

Menurut Darmawangsyah, kehadiran koperasi dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuat distribusi barang hingga wilayah pelosok. Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri telah memiliki 167 koperasi desa yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Pemerintah daerah berharap koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Sistem ekonomi gotong royong yang dibangun melalui koperasi diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Darmawangsyah juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah pusat yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, program koperasi desa memiliki manfaat besar bagi masyarakat karena memberikan akses ekonomi yang lebih luas dan terjangkau.

Langkah pemerintah menghadirkan ribuan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia dari desa. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat agar memiliki ketahanan dan kemandirian yang lebih baik.

Melalui koperasi desa, pemerintah berharap tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program tersebut juga menjadi bukti bahwa pembangunan berbasis kerakyatan tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Oleh: Raksana Wibawa )*

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.

Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak digagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitas operasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.

Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribu koperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerak cepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untuk diresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejar angka semata.

Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalam keberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejak pembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapat dioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari 9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi penggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akan menjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh akses terhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagai upaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepat pembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terus bergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunan koperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh merata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokoh kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutama melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Dengan adanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepala keluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihat potensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usaha berbasis masyarakat.

Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola perhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat melalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonomi nasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.

Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga akses pembiayaan secara mandiri.

Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagi dipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumen modern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM

Gorontalo — Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekonomi kelautan nasional melalui investasi besar-besaran di sektor perikanan dan kawasan pesisir.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan investasi besar pada pengembangan ekonomi biru atau blue economy seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Presiden menilai investasi di sektor kelautan bukan hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan nelayan modern dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan dapat beroperasi pada tahun ini.

Program tersebut akan terus diperluas dengan pembangunan 1.000 KNMP baru setiap tahun hingga menjangkau sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Ini pekerjaan besar,” kata Presiden Prabowo.

Selain pembangunan kawasan nelayan, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan dengan berbagai ukuran yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tangkap nelayan lokal sekaligus memperkuat kedaulatan perikanan nasional.

Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam negeri.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar pengembangan ekonomi kelautan berjalan berkelanjutan.

Menurut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai program pendampingan, mulai dari pelatihan keterampilan, dukungan penyuluh, hingga akses pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP.

“Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” jelas Trenggono.

Pemerintah berharap pembangunan kawasan nelayan modern di berbagai daerah dapat memperkuat produktivitas perikanan nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan arah pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan maritim dan ekonomi kelautan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

Komitmen tersebut terlihat kuat saat Presiden Prabowo meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo. Di hadapan masyarakat pesisir dan nelayan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia harus mengambil peluang besar tersebut dengan memperkuat armada perikanan, pembangunan kampung nelayan, hingga hilirisasi produk kelautan. Menurut Presiden, nelayan harus menjadi kelompok masyarakat yang semakin sejahtera karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein,” kata Kepala Negara.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada penguatan kampung nelayan. Pemerintah juga tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pesisir berskala besar, termasuk proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa yang diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bukan hanya bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman rob dan perubahan iklim, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Giant Sea Wall bukan hanya proyek perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan aktivitas industri, pelabuhan, logistik, dan kawasan produktif lainnya,” jelas Rosan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf menilai pembangunan kawasan pesisir ke depan tidak lagi sekadar berorientasi pada proyek fisik, melainkan pada penciptaan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan kawasan pesisir harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong integrasi antara perlindungan pantai, pengembangan kawasan industri, pelabuhan, perikanan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucap Didit.

Menurut Didit, pemerintah saat ini tengah menyusun langkah terpadu agar kawasan Pantura dan wilayah pesisir lainnya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis kelautan yang modern dan kompetitif. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian agar pembangunan sektor kelautan berjalan lebih cepat dan terukur.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ekonomi kelautan kini bukan lagi sektor pelengkap, melainkan prioritas utama pembangunan nasional. Di tengah tantangan global dan persaingan ekonomi dunia, keberanian pemerintah menjadikan laut sebagai fondasi pertumbuhan baru menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara maritim yang kuat, mandiri, dan sejahtera.(*)

Oleh: Rizky Pradana

Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional sebagai salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut terlihat melalui program pembangunan 1.582 kapal ikan modern yang ditujukan bagi nelayan di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan maritim nasional melalui modernisasi armada tangkap dan pengembangan ekonomi biru berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program pembangunan kapal ikan akan mulai dijalankan secara bertahap mulai tahun ini. Pemerintah memandang bantuan kapal modern bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah nyata untuk memastikan nelayan Indonesia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut nasional.

Menurut Presiden Prabowo, pemerintah ingin hasil kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat sendiri, khususnya nelayan lokal. Karena itu, pembangunan armada penangkapan ikan dinilai penting untuk memperkuat posisi nelayan nasional agar mampu bersaing dan tidak kalah oleh aktivitas penangkapan ikan asing di perairan Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Pemerintah menilai sektor kelautan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan wilayah laut yang luas serta kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, Indonesia diyakini memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor maritim sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Program bantuan kapal ikan nantinya akan disalurkan melalui koperasi nelayan agar pengelolaannya lebih tertata dan berkesinambungan. Pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi di kawasan pesisir guna memperkuat sistem distribusi bantuan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Kapal-kapal yang dibangun terdiri atas berbagai ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah penangkapan ikan. Pemerintah berupaya memastikan armada yang diberikan mampu mendukung aktivitas nelayan secara optimal, mulai dari jangkauan penangkapan hingga kapasitas penyimpanan hasil tangkapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari total 1.582 kapal yang direncanakan, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut Trenggono, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga memperbarui armada nasional yang sebagian besar telah berusia tua. Modernisasi kapal dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, memperluas wilayah operasi nelayan, serta meningkatkan keselamatan kerja di laut.

Pemerintah juga memastikan pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri melalui galangan kapal nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional karena selain mendukung sektor perikanan, program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat industri maritim nasional.

Penguatan sektor kelautan tidak berhenti pada pembangunan armada. Pemerintah turut mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan kapal-kapal modern tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan pelatihan bagi awak kapal melalui sekolah perikanan serta masyarakat pesisir di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Langkah tersebut dinilai penting agar modernisasi armada berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas nelayan. Dengan keterampilan yang lebih baik, nelayan diharapkan mampu mengoperasikan teknologi penangkapan modern secara efektif sehingga produktivitas dan kualitas hasil tangkapan dapat meningkat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan tahap awal program akan difokuskan pada pembangunan 50 kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari material, perlengkapan kapal, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

Latif menilai pembangunan kapal harus mengikuti standar teknis dan sertifikasi yang ketat agar armada yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi serta mampu digunakan secara optimal oleh nelayan. Karena itu, seluruh tahapan produksi mulai dari desain kapal, penyediaan bahan baku, hingga kesiapan industri galangan dipersiapkan secara menyeluruh dan profesional.

Dalam mendukung pembangunan sektor maritim nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero) terkait penataan ruang laut guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai penataan ruang laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan wilayah, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto memandang sinergi antara pembangunan ketenagalistrikan dan tata ruang laut sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi perizinan, serta perlindungan ekosistem laut.

Kolaborasi antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan kini tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional secara bersamaan.

Melalui pembangunan kapal modern, pengembangan kampung nelayan, penguatan koperasi, hingga penataan ruang laut yang terintegrasi, pemerintah optimistis sektor kelautan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Modernisasi sektor maritim diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga memastikan nelayan nasional memperoleh kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

*) Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan SDA

Pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat masa depan ekonomi Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan nasional berbasis potensi maritim sebagai sumber pertumbuhan baru yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir. Laut tidak lagi dipandang hanya sebagai wilayah geografis, melainkan aset besar yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah agar sumber daya perikanan nasional tidak terus dimanfaatkan oleh kapal asing. Prabowo menekankan bahwa hasil laut Indonesia harus dinikmati masyarakat sendiri, terutama para nelayan lokal yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, tahun ini ditargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok nelayan melalui sistem koperasi. Program tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas nelayan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Pemerintah berharap keberadaan kapal-kapal tersebut mampu membuat nelayan lebih mandiri dan tidak kalah bersaing dengan kapal asing yang selama ini banyak mengambil hasil laut Indonesia.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mulai mempercepat berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Di sektor kelautan, pemerintah mencoba membangun sistem ekonomi yang lebih terintegrasi agar hasil laut tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

Prabowo turut mendorong pengembangan konsep blue economy atau ekonomi biru sebagai arah baru pembangunan nasional. Konsep tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dengan potensi laut yang sangat besar, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi maritim dunia apabila mampu mengelola sumber daya kelautannya secara optimal dan modern.

Selain pembangunan kapal ikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan desa nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun ini pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Program itu diarahkan untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, memiliki infrastruktur memadai, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan.

Pemerintah menilai pembangunan desa nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa pesisir. Namun langkah tersebut dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan masyarakat di wilayah pesisir ikut menikmati hasil pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah tetap pada peningkatan kesejahteraan nelayan agar mereka memiliki penghasilan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak.

Di sisi lain, penguatan ekonomi kelautan juga mulai dikaitkan dengan pembangunan energi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama penataan ruang laut guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan jaringan energi tetap sejalan dengan perlindungan ekosistem laut dan tata ruang nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menjelaskan bahwa perencanaan ruang laut kini tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga strategi penting untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Kartika Listriana, tata ruang laut dapat mendukung program prioritas nasional, termasuk ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kartika Listriana juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun yang memiliki peran besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah menilai perlindungan ekosistem pesisir tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi Indonesia di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim.

Sementara itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menilai pemanfaatan ruang laut menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Pembangunan pembangkit listrik, kabel bawah laut, hingga gardu induk di kawasan pesisir membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang laut.

Yusuf Didi Setiarto juga menegaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan energi dan kebijakan tata ruang laut agar tercipta kepastian hukum serta efisiensi proses pembangunan. Kolaborasi antara PLN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Arah kebijakan pemerintah yang mulai fokus pada sektor kelautan dinilai menjadi perubahan penting dalam strategi pembangunan nasional. Selama ini pembangunan ekonomi lebih banyak bertumpu pada wilayah daratan dan perkotaan, sementara potensi laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kini pemerintah mulai menjadikan sektor maritim sebagai salah satu motor penggerak ekonomi baru yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi maritim dunia. Namun keberhasilan itu akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan masyarakat pesisir menjadi bagian utama dari pembangunan tersebut. Dukungan seluruh elemen masyarakat juga dibutuhkan agar potensi besar laut Indonesia benar-benar mampu menjadi pilar masa depan ekonomi nasional dan membawa kesejahteraan yang merata bagi rakyat.