PAPUA — Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui koordinasi intelijen, operasi penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat sipil. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga kelancaran pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa operasi gabungan TNI terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 didukung informasi intelijen.

Dalam operasi tersebut, tiga orang yang diidentifikasi sebagai pimpinan kelompok, yakni Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem, dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata. Personel TNI juga dilaporkan mengamankan satu pucuk senjata api AK-101 beserta sejumlah amunisi.

Lucky menegaskan bahwa pelaksanaan operasi harus berpedoman pada hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Seluruh personel TNI di bawah kendali Kogabwilhan III akan mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan Rules of Engagement untuk memastikan tindakan prajurit profesional serta menjunjung tinggi hukum dan HAM,” ujar Lucky.

Sementara itu, Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menekankan bahwa perlindungan masyarakat merupakan tujuan utama operasi keamanan.

“Setiap ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan masyarakat dan aparat harus ditangani secara tegas dan profesional. Namun, tujuan utama kami adalah menciptakan ruang aman agar masyarakat dapat hidup tenang, pelayanan publik berjalan, dan kehidupan sosial kembali tumbuh,” tegas Riyanto.

Di Kabupaten Yahukimo, aparat gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo menangani kasus pembunuhan seorang warga berinisial A di Distrik Dekai pada 11 Oktober 2026. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat luka tusuk ketika membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

“Proses penyelidikan dan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, objektif, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” ujar Faizal.

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Melalui penegakan hukum yang akuntabel serta perlindungan warga sipil, stabilitas keamanan diharapkan mendukung kelancaran pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan pembangunan Papua secara berkelanjutan. (*)

PAPUA — Pemerintah melalui aparat keamanan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua guna melindungi masyarakat sipil dan menjaga stabilitas wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa ancaman kekerasan.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan bahwa operasi terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 didukung informasi intelijen.

Dalam operasi tersebut, tiga orang yang diidentifikasi sebagai pimpinan kelompok, yakni Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem, dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata dengan pasukan gabungan TNI. Aparat juga dilaporkan mengamankan satu pucuk senjata api jenis AK-101 beserta sejumlah amunisi.

Lucky menegaskan bahwa pelaksanaan operasi keamanan harus mengutamakan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.

“Setiap tindakan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia,” demikian prinsip yang ditegaskan dalam keterangan Pangkogabwilhan III mengenai pelaksanaan operasi.

Menurut Lucky, dukungan intelijen membantu aparat mengidentifikasi keberadaan kelompok bersenjata dan menentukan langkah operasi secara lebih terarah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan ancaman keamanan sekaligus meminimalkan risiko terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasi.

Di Kabupaten Yahukimo, aparat gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo juga menangani kasus pembunuhan seorang warga berinisial A di Distrik Dekai pada 11 Oktober 2026. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat luka tusuk ketika hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti yang sah.

Upaya penegakan hukum ini diharapkan memperkuat rasa aman masyarakat Papua. Dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat menjadi fondasi bagi kelancaran distribusi kebutuhan pokok, peningkatan pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah dan aparat keamanan perlu terus memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. (*)

Oleh: Markus Kambu*

Papua membutuhkan keamanan yang kokoh agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperoleh pelayanan publik, serta menikmati kesempatan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga. Ketegasan aparat keamanan harus dipahami sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Peristiwa kontak senjata antara pasukan gabungan TNI dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026, menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyampaikan bahwa operasi penindakan didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam keterangan aparat, Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata tersebut.

Dukungan intelijen memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman bersenjata. Informasi yang akurat dapat membantu aparat mengidentifikasi potensi bahaya, menyusun langkah operasional, dan mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis tersendiri, perencanaan yang matang menjadi unsur penting dalam menjalankan tugas keamanan secara efektif. Namun, keberhasilan operasi tetap harus dinilai secara menyeluruh, termasuk berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan warga sipil.

Lucky Avianto menegaskan bahwa personel TNI harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegasan ini memperlihatkan bahwa ketegasan dan profesionalisme harus berjalan beriringan. Aparat perlu memiliki kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan didasarkan pada kebutuhan yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar menjadi instrumen keamanan, melainkan juga wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Upaya perlindungan warga sipil juga terlihat dalam penanganan kasus pembunuhan seorang warga berinisial A di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Korban dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk ketika hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk pada 11 Oktober 2026. Personel gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya respons aparat terhadap tindak kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus kekerasan di Yahukimo. Ia juga menyampaikan bahwa penyelidikan harus berlangsung secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Prinsip tersebut perlu terus diterapkan agar proses hukum memberikan kepastian, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memastikan bahwa pihak yang terbukti melakukan kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan.

Kekerasan terhadap masyarakat sipil patut dikecam tanpa pengecualian. Warga yang bekerja, berdagang, mengangkut kebutuhan pokok, menempuh pendidikan, dan mencari pelayanan kesehatan berhak menjalani kehidupan tanpa intimidasi maupun ancaman bersenjata. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga yang tidak terlibat dalam permusuhan. Karena itu, seluruh pihak perlu menolak kekerasan serta mendukung penyelesaian setiap dugaan tindak pidana melalui proses hukum yang adil.

Bagi masyarakat Papua, stabilitas keamanan bukan sekadar persoalan kehadiran aparat atau keberhasilan operasi. Keamanan juga berarti anak-anak dapat bersekolah dengan tenang, pedagang dapat mencari nafkah, tenaga kesehatan dapat melayani pasien, dan distribusi kebutuhan pokok dapat berjalan tanpa gangguan. Pemerintah dan aparat perlu memastikan bahwa tindakan pengamanan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga, bukan justru menambah ketakutan atau membatasi aktivitas masyarakat yang tidak berkaitan dengan konflik.

Karena itu, komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, pemuda, dan komunitas lokal harus terus diperkuat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan keamanan, sementara setiap dugaan pelanggaran prosedur harus ditangani secara transparan. Informasi yang membedakan fakta terverifikasi dari dugaan dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi ruang bagi penyebaran kabar bohong. Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila aparat konsisten menunjukkan profesionalisme dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan.

Pada akhirnya, upaya pemerintah menjaga keamanan Papua harus berjalan bersama pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Penindakan yang tegas terhadap kelompok bersenjata perlu diarahkan pada perlindungan warga, bukan menjadi tujuan yang berdiri sendiri. Aparat yang profesional, penegakan hukum yang akuntabel, serta partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun stabilitas jangka panjang.

Papua berhak atas masa depan yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, negara harus hadir secara konsisten melalui perlindungan terhadap masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan yang menjangkau berbagai wilayah. Ketegasan yang dibatasi hukum, disertai kepedulian terhadap keselamatan warga, dapat menjadi landasan bagi pemulihan kepercayaan dan terciptanya ruang hidup yang lebih aman bagi seluruh masyarakat Papua.

*Penulis merupakan pemerhati sosial dan pembangunan Papua

Penulis: Yohanis Wenda*

Pembangunan Papua membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan program pelayanan publik. Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting yang memungkinkan seluruh upaya tersebut berjalan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dapat beraktivitas tanpa ancaman kekerasan, anak-anak memiliki kesempatan belajar dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, dan tenaga kesehatan maupun pendidik dapat memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu, penanganan kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Peristiwa kontak senjata antara pasukan gabungan TNI dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 memperlihatkan tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga keamanan wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan bahwa operasi penindakan terhadap kelompok tersebut didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara. Dalam keterangan pihak TNI, tiga orang yang disebut sebagai pimpinan kelompok, yakni Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem, dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata.

Dari sudut pandang pembangunan, kemampuan aparat mengidentifikasi ancaman dan merencanakan operasi secara terarah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman. Koordinasi intelijen dan satuan operasional dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Meski demikian, efektivitas operasi tidak cukup dinilai dari hasil penindakan semata. Kepatuhan terhadap hukum, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas juga harus menjadi tolok ukur utama.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan personel TNI harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komitmen tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas keamanan tetap berada dalam koridor hukum. Ketegasan aparat memperoleh legitimasi yang kuat ketika disertai profesionalisme, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tantangan serupa terlihat di Kabupaten Yahukimo, ketika seorang warga berinisial A dilaporkan meninggal dunia akibat luka tusuk pada 11 Oktober 2026. Korban mengalami kekerasan saat hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk di Distrik Dekai. Aparat gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus kekerasan di Yahukimo. Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Prinsip tersebut perlu menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum agar penanganan perkara tidak berhenti pada tindakan pengamanan, tetapi berlanjut hingga pengungkapan peristiwa secara menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti bersalah.

Kekerasan terhadap warga sipil harus dikecam karena dampaknya melampaui korban secara langsung. Ketika masyarakat merasa terancam saat bekerja atau bepergian, kegiatan perdagangan dapat terganggu, distribusi barang berpotensi terhambat, dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar dapat menurun. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat memengaruhi penghidupan keluarga serta mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan usaha. Karena itu, perlindungan warga bukan sekadar agenda keamanan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi lokal.

Pemerintah bersama aparat keamanan perlu memastikan bahwa pemulihan stabilitas diikuti langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Pengamanan fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, jalur distribusi kebutuhan pokok, dan sarana transportasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat juga penting agar kebijakan keamanan memahami kebutuhan nyata warga serta tidak mengabaikan karakter sosial dan budaya Papua.

Keberhasilan menjaga keamanan Papua pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan masyarakat yang semakin terlindungi. Ukurannya bukan hanya berkurangnya ancaman bersenjata, tetapi juga pulihnya aktivitas ekonomi, lancarnya pelayanan publik, serta meningkatnya rasa aman ketika warga menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapainya, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan yang inklusif, dialog sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Papua memiliki potensi sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi yang besar. Potensi tersebut akan berkembang lebih optimal apabila masyarakat memperoleh ruang yang aman untuk belajar, bekerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh sebab itu, tindakan tegas terhadap ancaman kekerasan perlu disertai pengawasan hukum, perlindungan warga sipil, dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan yang dibangun secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan fondasi penting bagi Papua untuk melangkah menuju masa depan yang damai, produktif, dan sejahtera.

*Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko, serta memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kapasitas antarlembaga guna membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program penanggulangan bencana sesuai kapasitas masing-masing wilayah. Kegiatan ini memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemangku kepentingan guna meningkatkan indeks ketahanan dan mengurangi risiko bencana.

Pengintegrasian peta risiko bencana dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya, meningkatkan literasi kesiapsiagaan, serta mempercepat respons ketika bencana terjadi. Pendekatan ini diharapkan mendorong pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sekaligus Ketua Satgas, Adenan Rasyid, menilai pembentukan Satgas penting untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana. Pelaksanaan tugasnya perlu mengoptimalkan mekanisme dan sistem yang telah tersedia.

“Satgas ini ingin membantu agar informasi dari lapangan dapat memberikan gambaran yang utuh dan menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan, bukan untuk menambah rantai birokrasi atau beban,” ujar Adenan.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memperjelas tanggung jawab antarlembaga dan menjaga perlindungan masyarakat selama keadaan darurat.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.

DPR akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dan perlindungan masyarakat tetap berjalan.

Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat kesiapsiagaan, serta mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan pemulihan di Aceh menjadi perhatian pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumatera pada 2025. Koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah berjalan dan menyelesaikan kendala di lapangan.

“Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini kita harapkan dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya, sehingga pemulihan masyarakat bisa dipercepat. Tim pakar juga diharapkan dapat mengawal proses percepatan tersebut,” ujar Lilik.

Pemerintah juga menekankan bahwa pemulihan harus memperhatikan keselamatan jangka panjang, terutama di tengah potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari pembangunan kembali fasilitas yang rusak.

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menilai pembangunan kembali perlu mengadopsi prinsip build back better agar infrastruktur dan lingkungan lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.

“Pemulihan harus diselenggarakan dengan prinsip build back better. Artinya, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Andre.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan permanen jalan dan jembatan nasional yang terdampak banjir serta longsor di Sumatera Utara. Setelah tahap tanggap darurat pada lima klaster koridor jalan nasional selesai, pekerjaan berlanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi dengan progres fisik rata-rata 44,17 persen per 25 September 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan konektivitas menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.

“Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkap Dody.

Penanganan mencakup sekitar 476 kilometer jalan nasional, termasuk perbaikan badan jalan, jembatan, dan titik longsor. Meski cuaca ekstrem masih berpotensi menghambat pekerjaan, tim tanggap darurat tetap disiagakan di lokasi rawan untuk mengantisipasi kerusakan susulan.

Melalui percepatan rehab-rekon, pemerintah berupaya memulihkan akses layanan dasar, memperlancar distribusi logistik, dan mendukung warga kembali beraktivitas. Pembangunan yang lebih tangguh serta penguatan literasi kebencanaan diharapkan menjadi fondasi pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Oleh : Antonius Utomo

Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa terus membuktikan komitmen nyata, kesiapsiagaan tinggi, dan langkah nyata dalam menghadapi serta menangani berbagai dinamika kebencanaan di seluruh pelosok nusantara. Sebagai negara yang berada di wilayah Ring of Fire dengan variasi topografi yang luas, tantangan kebencanaan bukanlah hal yang mudah. Namun, sinergi yang makin padu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, instansi teknis, hingga relawan masyarakat berhasil membentuk benteng pertahanan yang kokoh. Kolaborasi strategis ini memastikan seluruh alur penanganan, mulai dari tindakan tanggap darurat, pelayanan pengungsi, pemulihan aksesibilitas, hingga rekonstruksi pascabencana, dapat berjalan dengan sangat sigap, terorganisasi, dan berorientasi pada keselamatan warga.

Memasuki periode Oktober 2026, keandalan sistem penanggulangan bencana di Indonesia kembali terlihat nyata di lapangan. Menghadapi potensi bencana yang beragam di berbagai daerah, BNPB bersama jajaran terkait bergerak cepat merespons situasi secara presisi sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan spesifik masyarakat terdampak. Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, respons cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, hingga penanggulangan banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi bukti konkret betapa sigapnya pengerahan sumber daya nasional saat ini.

Di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara, koordinasi intensif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pekerjaan umum, dan unsur TNI-Polri membuahkan hasil nyata dalam waktu singkat. Alat-alat berat langsung dikerahkan ke titik-titik krusial untuk membersihkan material longsor yang sempat menutup ruas jalan vital Kutacane–Blangkejeren. Pembukaan kembali akses transportasi ini bukan sekadar tindakan teknis, melainkan langkah krusial untuk memulihkan mobilitas warga, memperlancar distribusi pasokan pangan, serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dapat segera bangkit kembali. Pendataan kerusakan infrastruktur juga dilakukan secara cermat agar langkah perbaikan permanen dapat segera dieksekusi.

Aspek kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam setiap penanganan tanggap darurat, penyaluran bantuan logistik dilakukan secara masif dan terstruktur. Bantuan berupa makanan siap santap, selimut, perlengkapan keluarga, pakaian, makanan khusus balita, serta kasur disalurkan secara langsung untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan para pengungsi. Kehadiran negara dalam memprioritaskan perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, menunjukkan bahwa manajemen bencana di Indonesia tidak hanya fokus pada evakuasi fisik, melainkan juga sangat memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis serta kelayakan hidup warga selama masa darurat.

Sementara itu, di wilayah timur Indonesia, penanganan karhutla di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dilaksanakan secara terpadu dan terukur. Terhadap sekitar 63 hektare lahan terdampak di sembilan titik lokasi, tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat peduli api bertindak cepat mengisolasi serta memadamkan titik api. Langkah pemadaman darat dan pemantauan berkala ini dipadukan dengan upaya pencegahan ketat melalui edukasi serta sosialisasi penegakan hukum terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Sektor kesehatan juga tak luput dari perhatian utama. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa koordinasi erat terus dibangun bersama Kementerian Kesehatan guna mengantisipasi dan menangani dampak kesehatan akibat asap karhutla. Dengan memanfaatkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi masuknya musim hujan secara bertahap pada Oktober hingga November, pemerintah berhasil mengintegrasikan informasi iklim ke dalam taktik kesiapsiagaan bencana secara lebih optimal.

Efektivitas penanganan di lapangan makin diperkuat oleh kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Posko Utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok untuk memberikan dorongan moral dan arahan strategis yang sangat penting. Arahan tegas untuk memprioritaskan pencarian korban, percepatan pemenuhan logistik pengungsi, serta pembukaan kembali sarana publik mempercepat konsolidasi antara instansi pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk mengawal penanganan bencana secara komprehensif, menyeluruh, dan berkesinambungan dari fase darurat hingga tahap rehabilitasi.

Tidak hanya berhenti pada tindakan reaktif saat bencana terjadi, Indonesia juga terus melangkah maju dalam memperkuat paradigma mitigasi dan kesiapsiagaan jangka panjang. Pemerintah secara konsisten memanfaatkan teknologi pemantauan, analisis data cuaca, dan pemetaan wilayah rawan bencana sebagai pilar utama dalam mendeteksi potensi bahaya secara dini. Sistem peringatan dini yang makin transparan dan terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan jalur evakuasi yang aman, mendata kebutuhan logistik lebih awal, serta memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat agar terhindar dari disinformasi.

Keberhasilan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia saat ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem penanggulangan bencana yang semakin matang dan responsif. Melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, TNI-Polri, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia terus mengukuhkan posisinya sebagai bangsa yang tangguh, siap, dan sigap dalam melindungi seluruh warganya dari setiap tantangan bencana alam.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Nancy Rentalita

Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ketika banjir bandang dan tanah longsor merendam permukiman, merusak infrastruktur, serta memutus akses transportasi, masyarakat menghadapi tantangan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menyelamatkan warga dari ancaman langsung, melainkan juga memastikan proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan.

Bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, pada Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat berhenti pada tahap evakuasi. Pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan infrastruktur, perlindungan kelompok rentan, hingga pengembalian aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab bersama. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa warga yang terdampak tidak menghadapi masa sulit tersebut sendirian.

Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Sumatra Barat menunjukkan pentingnya respons cepat setelah bencana terjadi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginstruksikan jajaran balai teknis untuk mempercepat penanganan dengan dukungan personel dan alat berat yang memadai. Prioritasnya adalah melindungi masyarakat, memulihkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi risiko bencana susulan.

Penyelesaian tanggul darurat sepanjang 200 meter di Sungai Batang Air Dingin, Kota Padang, merupakan salah satu langkah konkret untuk melindungi kawasan permukiman. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mengurangi risiko banjir susulan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Upaya ini penting karena keselamatan warga tidak cukup dijamin melalui proses evakuasi, tetapi juga melalui tindakan pencegahan yang dapat mengurangi ancaman ketika hujan kembali turun.

Pemulihan akses jalan nasional Tapan–Batas Jambi juga memperlihatkan bagaimana penanganan infrastruktur berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Setelah longsor menimbun 14 titik sepanjang sekitar 16,2 kilometer, ruas jalan tersebut kembali dapat dilalui melalui satu jalur. Meski belum sepenuhnya pulih, pembukaan akses menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah, mendukung mobilitas warga, serta mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks kebencanaan, infrastruktur bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Jalan yang dapat dilalui memungkinkan warga menjangkau fasilitas kesehatan, mendistribusikan hasil usaha, dan melanjutkan kegiatan sehari-hari. Begitu pula tanggul, sistem pengairan, dan jaringan air bersih yang berfungsi menjadi penopang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, percepatan perbaikan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memulihkan keamanan, kesejahteraan, dan kemandirian warga terdampak.

Namun, pemulihan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat juga harus memastikan kebutuhan kelompok rentan tidak terabaikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama dalam penanganan banjir bandang di Padang. Ia mendorong Pemerintah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat berlindung yang aman, fasilitas kesehatan, selimut, dan pakaian. Perhatian khusus juga diperlukan bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan penyakit bawaan.

Perhatian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau panjang jalan yang kembali dibuka. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan masyarakat untuk kembali hidup dengan aman dan bermartabat. Warga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan kepastian mengenai perlindungan selama mengungsi, sedangkan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan memerlukan dukungan agar dapat kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain pemulihan darurat, upaya membangun kembali wilayah terdampak perlu disertai pengurangan risiko bencana. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Sungai Batang Air Dingin serta Sungai Batang Kuranji, termasuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul pengaman, dan infrastruktur pengendali aliran, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah. Di lokasi rawan longsor, pembangunan dinding penahan beton juga diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan dan terputusnya akses jalan.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur pengendali bencana harus didukung pemetaan kawasan rawan, pemeliharaan berkala, sistem peringatan dini, dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu memperkuat kesiapsiagaan agar warga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika ancaman muncul. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengurangi potensi kerugian pada masa mendatang.

Ukuran kehadiran negara bukan hanya terlihat ketika bantuan tiba atau alat berat mulai bekerja. Kehadiran itu harus dirasakan ketika warga memperoleh tempat berlindung yang layak, akses menuju wilayahnya kembali terbuka, rumah dan penghidupannya dipulihkan, serta ancaman bencana serupa diantisipasi dengan lebih baik. Masyarakat Sumatra Barat dan seluruh warga yang terdampak bencana berhak memperoleh kepastian bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa sulit. Pemulihan harus menjadi kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga dari tengah bencana tumbuh kembali harapan, rasa aman, dan keyakinan untuk menata kehidupan yang lebih baik.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah survei mencatat tingkat kepuasan dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan nasional. Hasil tersebut menjadi gambaran pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga kemandirian energi nasional.

Survei Arawicaksa Institute pada 3–8 Oktober 2026 mencatat 50,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, termasuk 3,3 persen yang sangat puas. Dalam penilaian terhadap program pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor 8,4 dari skala 10, mencerminkan perhatian responden terhadap agenda penguatan ketahanan pangan nasional.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyampaikan bahwa hasil survei tersebut memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Temuan ini menjadi salah satu indikator untuk memahami respons publik terhadap kebijakan yang telah dijalankan.

Sementara itu, survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dipublikasikan pada akhir September 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen. Tingkat kepercayaan kepada Presiden mencapai 82,1 persen.

Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Capaian positif ini menjadi indikator penting bahwa arah kebijakan yang diambil pemerintah berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi harapan masyarakat,” demikian pernyataan dalam publikasi hasil survei INES.

Di bidang energi, pemerintah juga mendorong pengembangan biodiesel B50, pembangunan jaringan gas, dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi. Agenda tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Tutuka Ariadji, menyoroti potensi pengembangan biodiesel sebagai wujud pemanfaatan kemampuan teknologi dan sumber daya alam Indonesia.

“Presiden Prabowo mempunyai target tertinggi biodiesel di dunia, yaitu B50,” ujar Tutuka, Selasa (13/10).

Menjelang dua tahun pemerintahan, berbagai hasil survei dan agenda strategis tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. Konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta manfaat nyata bagi masyarakat diharapkan terus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

(*/rls)

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Arawicaksa Institute menunjukkan 50,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Angka tersebut mencakup 3,3 persen responden yang menyatakan sangat puas, menjadi gambaran penilaian publik terhadap pelaksanaan kebijakan nasional.

Peneliti Senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan bahwa tingkat kepuasan tersebut menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” kata Rudi.

Survei yang berlangsung pada 3–8 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,89 persen.

Dalam penilaian program prioritas pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi sebesar 8,4 dari skala 0–10. Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran meraih skor 6,5, pemeriksaan kesehatan gratis 6,3, serta Sekolah Rakyat 6. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5.

Rudi mengatakan, MBG tetap dipandang sebagai program yang baik dan dibutuhkan masyarakat. “Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” tutur Rudi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, mengatakan survei lembaganya mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo mencapai 82,1 persen. Sebanyak 78,3 persen responden juga menilai kondisi politik nasional baik dan stabil, sedangkan 80,3 persen menyatakan puas terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo.

Andri mengatakan, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga menunjukkan respons positif masyarakat.

“Sebanyak 78,2 persen responden mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tuturnya.

Survei INES pada September 2026 melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan margin of error sekitar ±2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kedua survei tersebut menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun kepemimpinan. Hasil ini mencerminkan dukungan publik terhadap berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat optimisme terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. (*)