Oleh: Syaban Sugandi (*

Genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika pembangunan nasional terus menjadi perhatian utama masyarakat. Momentum dua tahun ini kerap dipandang sebagai titik krusial untuk mengevaluasi efektivitas serta arah kebijakan strategis yang telah diluncurkan. Berbagai lembaga survei merilis laporan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet. Secara umum, temuan yang dihasilkan memperlihatkan potret yang beragam, mulai dari apresiasi tinggi atas program sosial hingga catatan kritis terkait sektor ekonomi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Perbedaan angka kepuasan publik menjadi salah satu sorotan utama dalam evaluasi ini. Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, memaparkan hasil studi lembaganya yang mencatat angka kepuasan publik berada pada level 50,1 persen, di mana 3,3 persen di antaranya menyatakan sangat puas. Sebaliknya, sebanyak 44,8 persen responden mengekspresikan ketidakpuasan, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas, serta 5,1 persen responden lainnya memilih tidak memberikan jawaban. Menurut Rudi, temuan ini mencerminkan keberadaan ruang evaluasi yang sangat luas bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik.

Di sisi lain, perspektif yang jauh lebih optimis disampaikan oleh Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES). Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo menembus 79,3 persen menjelang genap dua tahun masa jabatan. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap figur Presiden tercatat mencapai angka 82,1 persen. Dalam studi INES, mayoritas masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kondisi stabilitas politik nasional sebesar 78,3 persen serta strategi diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah sebesar 80,3 persen.

Dukungan publik dengan angka yang relatif tinggi juga diperkuat oleh temuan lembaga riset nasional lainnya. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, memaparkan kompilasi data dari beberapa lembaga survei terkemuka. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang bervariasi, yaitu Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat 81,5 persen, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) 80,7 persen, Indikator Politik Indonesia 79,9 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) 63 persen, serta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebesar 51,1 persen. Syahganda menekankan bahwa variasi data tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, rentang waktu pengambilan sampel, ukuran sampel, serta indikator spesifik yang diteliti. Bagi pemerintah, keberagaman data ini menjadi cermin obyektif untuk memahami persepsi masyarakat dari berbagai lapisan.

Penilaian publik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada figur kepemimpinan, melainkan juga pada efektivitas program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Program swasembada dan ketahanan pangan memperoleh apresiasi tertinggi dalam riset Arawicaksa Institute dengan skor 8,4 dari skala 0–10. Upaya intensif pemerintah dalam penyerapan hasil panen beras dinilai berhasil memperkuat stok nasional, meskipun pemerintah masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga beras pasar yang memicu tekanan inflasi pangan. Sementara itu, program revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5, diikuti oleh program pemeriksaan kesehatan gratis dengan skor 6,3, dan inisiatif Sekolah Rakyat dengan nilai 6,0.

Adapun kebijakan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui program hilirisasi industri memperoleh skor 4,7. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi dampak ekonomi agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat luas. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut survei INES memperoleh dukungan sebesar 78,2 persen. Program ini dinilai strategis tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggerakkan ekosistem perekonomian daerah setempat apabila pelaksanaannya disertai pengawasan ketat, transparansi, dan standar kualitas yang konsisten.

Apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak menghapus fakta bahwa tekanan ekonomi rumah tangga masih menjadi perhatian utama. Penilaian publik pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada besarnya alokasi anggaran atau megahnya pencanangan program, melainkan pada kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor pangan tetap menjadi indikator paling sensitif bagi masyarakat. Keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari angka ketersediaan di gudang cadangan negara, tetapi juga dari keterjangkauan harga jual beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Penguatan produksi lokal, efisiensi rantai distribusi, serta pengawasan harga pasar merupakan langkah mutlak agar inflasi tidak menggerus daya beli warga.

Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur melalui statistik kepuasan semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin mudah, serta kesempatan ekonomi yang merata. Memasuki tahun-tahun berikutnya, konsistensi pelaksanaan kebijakan, transparansi, serta pengawasan ketat terhadap efisiensi anggaran akan menjadi faktor penentu. Capaian selama dua tahun ini memberikan dasar yang cukup solid untuk melakukan penyempurnaan pada sektor-sektor yang belum optimal. Dengan landasan gotong royong dan fokus pada kesejahteraan rakyat, momentum ini berpotensi menjadi pendorong kuat menuju pertumbuhan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

(* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah Bidang Sosial-Ekonomi

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatatkan berbagai capaian strategis yang dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global serta gejolak geopolitik dunia, keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional, mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, serta menghadirkan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran mendapat apresiasi sangat tinggi dari publik.

Rilis hasil survei terbaru dari sejumlah lembaga riset independen ternama yang merekam tingkat kepuasan publik mencapai angka mayoritas merupakan bukti nyata bahwa arah kebijakan pembangunan nasional berada di jalur yang benar (on the right track). Kepercayaan publik yang melonjak tinggi ini bukan sekadar pencapaian statistik formal di atas kertas, melainkan wujud nyata legitimasi sosial atas kerja keras kepemimpinan nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turut ditopang secara signifikan oleh solidnya kepemimpinan diplomasi luar negeri Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan prinsip bebas aktif secara konsisten berhasil memperkuat posisi tawar strategis Indonesia dalam memperluas akses pasar ekspor komoditas, menarik investasi manufaktur berkualitas tinggi, serta menjaga kepemimpinan diplomasi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah dan forum global lainnya. Kepercayaan dunia internasional yang semakin kokoh terhadap kepemimpinan Indonesia memberikan dampak langsung pada penguatan pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Arrmanatha menjelaskan bahwa sinergi diplomasi ekonomi dan pertahanan yang terarah berhasil memberikan kepastian rasa aman bagi iklim investasi nasional. Kepemimpinan Indonesia yang kian disegani di forum-forum multilateral utama, seperti G20, BRICS, OECD, dan ASEAN, menjadi jaminan stabilitas geopolitik yang menumbuhkan optimisme besar bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas. Capaian diplomasi yang konkret ini dirasakan publik melalui terjaganya pasokan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatnya ketersediaan lapangan kerja baru di berbagai daerah, serta makin kuatnya kewibawaan dan martabat bangsa di mata masyarakat dunia.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat juga tidak terlepas dari keberhasilan eksekusi program-program prioritas di sektor ekonomi riil dan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah. Pemerintah secara konsisten membuktikan bahwa percepatan pembangunan tidak lagi terfokus secara sentralistik di pulau-pulau utama, melainkan terdistribusi secara merata hingga ke pelosok pedesaan dan kawasan perbatasan. Kebijakan hilirisasi industri komoditas unggulan nasional, penguatan jaringan Koperasi Merah Putih, perlindungan komprehensif terhadap sektor UMKM, serta jaminan kedaulatan pangan nasional terbukti menjadi benteng pertahanan ekonomi yang sangat ampuh dalam meredam tekanan laju inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat di tengah terpaan krisis global.

Di sektor stabilitas fiskal dan investasi, keberhasilan mengawal arah kebijakan nasional ini berjalan selaras dengan kepastian hukum dan kemudahan modal usaha. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi modal utama dalam menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif di Indonesia. Menurutnya, kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, dan jaminan keamanan berusaha yang terus dibenahi berhasil mendorong realisasi investasi di luar Pulau Jawa secara masif, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menyerap jutaan tenaga kerja lokal berdaya saing.

Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memfokuskan arus penanaman modal pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti industri pengolahan hasil pertanian, energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan manufaktur berteknologi tinggi. Masuknya investasi berskala besar yang terhubung langsung dengan kemitraan inti-plasma UMKM lokal dan koperasi daerah memastikan bahwa buah dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru Nusantara.

Capaian positif dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan efektivitas kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata (result-oriented leadership). Pengintegrasian antar-kementerian teknis yang kuat, keberanian melakukan reformasi struktural birokrasi, serta keberpihakan yang tegas pada kepentingan rakyat bawah merupakan pilar utama yang menopang keberhasilan ini. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang terjaga kondusif memberikan ruang gerak yang sangat memadai bagi akselerasi program-program strategis nasional di seluruh sektor pembangunan.

Di sisi lain, dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, insan akademisi, perguruan tinggi, serta dunia usaha menjadi elemen kunci yang menyempurnakan perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional ini. Budaya gotong royong dan kesadaran kolektif dalam mengawal jalannya pembangunan nasional memastikan bahwa setiap program kerja yang dirancang pemerintah betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi perbaikan kesejahteraan rakyat di tingkat tapak.

Hasil survei kepuasan publik atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan manifestasi nyata dari kemitraan yang harmonis antara negara dan rakyatnya. Kepemimpinan yang tegas dan berwawasan masa depan, penguatan diplomasi luar negeri yang berwibawa, keberlanjutan hilirisasi ekonomi yang inklusif, serta kesiapsiagaan jaminan kesejahteraan sosial adalah rangkaian pilar terpadu yang saling mengokohkan. Capaian ini menjadi fondasi yang kokoh untuk melangkah menuju terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

*) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting. Meski perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global, pemerataan manfaat pembangunan, penciptaan lapangan kerja formal, dan efektivitas program pemerintah masih perlu diperkuat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi yang relatif terkendali, serta tren penurunan pengangguran terbuka dan kemiskinan menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Namun, capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas pertumbuhan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi perlu semakin berkualitas, produktif, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya tercermin dalam angka-angka makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Telisa.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi masih cukup banyak ditopang belanja pemerintah. Karena itu, penguatan investasi swasta, konsumsi rumah tangga, dan ekspor diperlukan untuk membangun struktur pertumbuhan yang lebih seimbang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan kerja.

Telisa menekankan pentingnya pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penggunaan produk dalam negeri, serta perluasan akses masyarakat terhadap program pemerintah. Implementasi dan pengawasan juga perlu diperkuat untuk meminimalkan pemborosan anggaran, kebocoran, serta pengadaan yang kurang mendukung industri domestik.

Keberhasilan program, lanjutnya, tidak cukup diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Evaluasi perlu memperhatikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan penurunan ketimpangan ekonomi.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas. Program industrialisasi dan hilirisasi diharapkan menghasilkan pekerjaan produktif dengan kepastian pendapatan dan perlindungan tenaga kerja. Peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan magang, serta transparansi rekrutmen juga penting untuk membantu generasi muda beradaptasi dengan kebutuhan industri dan perkembangan kecerdasan buatan.

“Penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas, agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih pasti sekaligus perlindungan tenaga kerja,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga keberlangsungan dunia usaha dan sektor produktif untuk mempertahankan investasi serta kesempatan kerja. Ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar, perubahan iklim, dan fluktuasi harga energi turut menuntut penguatan ketahanan pangan dan energi.

Telisa menilai, kebijakan ekonomi perlu dirumuskan berbasis penelitian dan data, disertai dialog dengan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Keterbukaan terhadap kritik serta pengawasan lintas pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan semakin tepat sasaran dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas manfaat pembangunan. Di tengah ketidakpastian global, stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai program prioritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai kinerja makroekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen, inflasi relatif terkendali, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan.

“Secara makro, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global,” ujar Telisa.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Kebijakan yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dinilai berperan penting dalam mempertahankan momentum pembangunan nasional.

Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah, juga memiliki potensi mendorong kegiatan ekonomi. Program-program tersebut dapat memperluas kesempatan usaha, meningkatkan permintaan produk dalam negeri, serta membuka peluang kerja apabila melibatkan UMKM dan pelaku ekonomi lokal secara optimal.

Telisa menegaskan, keberhasilan program perlu ditopang implementasi dan pengawasan yang efektif agar manfaatnya semakin luas. “Keberhasilan program pemerintah seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga berdasarkan dampak nyata terhadap masyarakat,” katanya.

Memasuki tahun ketiga, penciptaan lapangan kerja formal, penguatan investasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi agenda penting. Program industrialisasi dan hilirisasi diharapkan mampu menghasilkan pekerjaan produktif, sementara pelatihan dan magang dapat membantu generasi muda menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri.

Di tengah tantangan geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan pangan dan energi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.
Telisa menilai kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan lembaga pengawas menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan evaluasi berbasis data dan perbaikan berkelanjutan, fondasi pembangunan selama dua tahun pertama diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang semakin berkualitas, kesempatan kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ketahanan ekonomi nasional menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global. Berbagai program prioritas pemerintah juga membuka peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, inflasi yang relatif terkendali, serta tren penurunan pengangguran dan kemiskinan menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

“Secara makro, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, inflasi relatif terkendali, serta tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan,” ujar Telisa.

Menurutnya, penguatan investasi swasta, konsumsi rumah tangga, dan ekspor dapat semakin melengkapi peran belanja pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan. Dengan demikian, perekonomian nasional berpeluang tumbuh lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Telisa juga menilai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah, memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja. Pelibatan UMKM dan penggunaan produk dalam negeri akan memperluas manfaat program hingga ke tingkat masyarakat dan daerah.

“Keberhasilan program pemerintah seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga berdasarkan dampak nyata (outcome) terhadap masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pengukuran dampak melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan penurunan ketimpangan dapat membantu memastikan program pemerintah memberikan manfaat yang semakin luas.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Telisa menekankan pentingnya penguatan lapangan kerja formal yang layak melalui industrialisasi dan hilirisasi. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan magang, serta adaptasi terhadap perkembangan kecerdasan buatan juga menjadi langkah penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan industri.

Menurut Telisa, kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan berbasis data. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta,- Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja formal, memperluas akses magang, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ekonomi perlu diarahkan agar pertumbuhan memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat luas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai program magang memiliki peran penting untuk menjembatani kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

“Program magang perlu diperluas agar lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Akses informasi rekrutmen juga harus diperbaiki agar kesempatan tersebut tersedia secara transparan dan terbuka bagi seluruh pencari kerja,” ujar Telisa.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja formal yang layak perlu menjadi prioritas pemerintah pada tahun ketiga. Program industrialisasi dan hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas produksi, tetapi juga menciptakan pekerjaan produktif dengan pendapatan yang lebih pasti dan perlindungan tenaga kerja.

“Industrialisasi dan hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan bekerja dengan pendapatan yang jelas dan perlindungan yang memadai, bukan sekadar masuk ke sektor informal karena keterbatasan pilihan,” tegasnya.

Telisa juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha dan korporasi. Dukungan terhadap sektor produktif serta penanganan tekanan keuangan perusahaan diperlukan untuk mempertahankan operasional, menjaga investasi, dan mencegah berkurangnya kesempatan kerja.

“Menjaga daya beli masyarakat perlu berjalan beriringan dengan memastikan dunia usaha tetap beroperasi. Ketika perusahaan mampu mempertahankan kegiatan ekonominya, kesempatan kerja dan keberlanjutan investasi juga dapat terjaga,” katanya.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, peningkatan utang global, tekanan nilai tukar, perubahan iklim, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi bagian penting dari agenda ekonomi nasional.

“Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi serta meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menghadapi risiko global. Langkah antisipatif diperlukan agar gejolak eksternal tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian domestik,” ujar Telisa.

Ia turut menyoroti pentingnya kerja sama pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan lembaga pengawas dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan masukan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan juga perlu berkontribusi dalam pengawasan dan perbaikan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” tutupnya.

Penguatan kualitas pekerjaan, keberlangsungan usaha, dan ketahanan ekonomi perlu berjalan beriringan agar pembangunan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan berlangsung secara berkelanjutan.

Jakarta – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global. Meski pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen dan inflasi relatif terkendali, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan ketimpangan ekonomi,” ujar Prof. Telisa.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi masih cukup banyak ditopang belanja pemerintah (government spending). Karena itu, investasi swasta, konsumsi rumah tangga, dan ekspor perlu diperkuat untuk menciptakan pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah dinilai berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pelaksanaannya perlu melibatkan UMKM, mengutamakan produk dalam negeri, serta didukung tata kelola dan pengawasan yang efektif.

Prof. Telisa menegaskan keberhasilan program pemerintah harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesempatan kerja, bukan hanya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat. Ia juga mendorong kebijakan berbasis riset (research-based policy) dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Di sisi ketenagakerjaan, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja, khususnya generasi muda. Program magang dan akses rekrutmen yang transparan juga perlu diperluas untuk menjembatani kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

“Penciptaan lapangan kerja formal yang layak harus menjadi prioritas. Industrialisasi dan hilirisasi perlu menghasilkan pekerjaan produktif dengan kepastian pendapatan dan perlindungan tenaga kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, penguatan ketahanan pangan dan energi serta dukungan terhadap sektor produktif diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian global. Prof. Telisa menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan lembaga pengawas agar kebijakan ekonomi semakin tepat sasaran dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, disertai berbagai program strategis pemerintah, memberikan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional ke depan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menilai kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik, termasuk dalam perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Secara makro, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, inflasi relatif terkendali, serta tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan,” ujar Telisa.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat agenda pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah, dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

“Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah memiliki potensi untuk mendorong aktivitas ekonomi serta membuka lapangan kerja. Namun, manfaatnya perlu diperluas melalui keterlibatan UMKM, pemanfaatan produk dalam negeri, dan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat,” jelasnya.

Telisa menekankan bahwa keberhasilan program prioritas perlu ditopang implementasi yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta tata kelola yang efektif agar manfaat pembangunan semakin luas.

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses lapangan kerja, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan menikmati hasil pembangunan.

“Pemerintah perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam program pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Telisa menilai keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, serta lembaga pengawas. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan berbasis data juga diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, kolaborasi dan efektivitas pelaksanaan program diharapkan semakin memperkuat dampak pembangunan.

Dengan fondasi ekonomi yang terjaga dan program prioritas yang terus diperkuat, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Ketua Umum PB ESI periode 2026–2030, M. Herindra, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan ekosistem esports nasional. Langkah ini menjadi kunci utama dalam membangun fondasi olahraga digital yang kuat dan berkelanjutan.

“Esports bukan lagi urusan satu organisasi, tetapi kolaborasi bersama pemerintah, dunia olahraga, industri kreatif, dan ekosistem digital bangsa,” kata Herindra di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa capaian esports Indonesia sejauh ini sangat membanggakan di berbagai ajang internasional. Momentum pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan potensi besar bonus demografi Indonesia.

“Pelantikan ini adalah awal tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak muda Indonesia memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih prestasi. Lebih dari 60% penduduk kita adalah generasi digital, dan mandat kami adalah mengubah potensi besar ini menjadi kekuatan yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia,” ujarnya.

Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kepada seluruh atlet yang sudah berhasil mengibarkan bendera putih. Ini bukti olahraga menjadi alat branding kejayaan bangsa.

“Apresiasi setinggi-tingginya pada para atlet yang sudah mengibarkan bendera merah putih. Inilah kenapa bapak presiden concern karena beliau melihat olahraga ini menjadi alat penting national branding sekaligus menampilkan kedigdayaan bangsa kita” ujarnya.

Lebih lanjut Erick Thohir menyampaikan E Sport sudah menjadi bagian pengembangan ekonomi nasional, seperti yang ditargetkan oleh Presiden pertumbuhan ekonomi di angka 8 %. Menggali potensi ekonomi menjadi kekuatan dari bangsa seperti yang dilakukan oleh Taiwan dan Korea.

“bagaimana esports harus menjadi bagian pengembangan ekonomi nasional, bapak presiden targetkan ekonomi tumbuh 8%”, Ini bisa kalau Indonesia menggali potensi keenomian yang menjadi sebuah kekuatan dari bangsa tersebut, seperti Korea dan Taiwan” katanya.

Menpora sangat mendukung dan berkomitmen untuk capaian prestasi E Sport. Saat ini terdapat 154 juta gamers di Indonesia, ini luar biasa. Ini kita lihat dengan potensi yang disampaikan, medali-medali sudah hadir, tetapi kira harus bisa masuk ke ekosistemnya. Dan kita bisa kalau semua pimpinannya kompak.

Kementerian tidak lagi terkungkung bicara prestasi, bahwa olahraga telah disepakati banyak kementerian bahwa olahraga adalah investasi pembangunan bangsa, dengan anak muda yang resilien. Olahraga juga investasi kesehatan bagu masyarakat. Olahraga juga dicanangkan investasi untuk perekonomian dengan sinergi bersama Menteri Pariwisata antara sport tourism dan sport industry.

.

Jakarta – Ketua Umum PB ESI M. Herindra melantik pengurus periode 2026-2030 di Hall Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Acara tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada Timnas Pokémon UNITE Indonesia dan tim nasional Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Kedua tim mendapat apresiasi setelah masing-masing menyumbangkan satu medali perak pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Herindra menyebut pencapaian itu sebagai sejarah baru sekaligus bukti kemampuan atlet esports Indonesia bersaing di panggung Asia.

Herindra menegaskan kepengurusan baru memikul tanggung jawab memperluas kesempatan anak muda untuk berkembang dan meraih prestasi melalui esports.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ini adalah awal tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak muda Indonesia memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, bertanding secara sehat, dan meraih prestasi,” kata Herindra.

Ia meminta pengurus memperjelas jalur pembinaan menuju timnas. Pelatnas juga harus berlangsung berkelanjutan, disertai dukungan ilmu keolahragaan, psikologi, dan kebugaran atlet.

Perlindungan kontrak pemain serta kesehatan fisik dan mental turut menjadi perhatian. Herindra juga menekankan pentingnya menjaga kompetisi dari pengaturan skor, perjudian, kecurangan, dan penyalahgunaan data pribadi atlet.

“Esports bukan lagi urusan satu organisasi, tetapi kolaborasi bersama pemerintah, dunia olahraga, industri kreatif, dan ekosistem digital bangsa,” ujarnya.

Selain dua perak Asian Games, Herindra menyoroti gelar juara umum Indonesia pada SEA Esports Nations Cup 2026. Indonesia mengumpulkan 446 poin melalui tiga emas, satu perak, dan satu perunggu.

Di Audition Grand Esports Vietnam 2026, Indonesia juga menjadi juara umum dengan tiga gelar juara dan dua perunggu.

Terkait hal itu, Menteri Pemuda dan Olah Raga Erick turut mengapresiasi para atlet yang membawa nama Indonesia di pentas internasional.

“Apresiasi setinggi-tingginya pada para atlet yang sudah mengibarkan bendera merah putih,” kata Erick.

Ia menyampaikan komitmen pemerintah mendukung pelatnas jangka panjang serta harapan tersedianya dana pensiun atlet mulai tahun depan, dengan dukungan persetujuan DPR.

Sementara itu, Ketua KONI Marciano meminta prestasi esports mendapat perhatian khusus. Ia mendorong perluasan ruang kompetisi bagi gim karya anak bangsa untuk membantu perkembangan industri nasional.

Marciano berharap raihan medali tersebut dapat ditingkatkan pada kejuaraan berikutnya melalui dukungan pembinaan.

“Saya yakin ke depan kita pantas mendapat medali emas dari saudara (atlet) sekalian,” ujarnya.***