Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah menjadi langkah strategis dalam memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyakit di masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM) sekaligus meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa CKG merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif.

“Banyak kasus penyakit berat sebenarnya bisa dicegah jika kondisi kesehatan masyarakat diketahui sejak dini melalui pemeriksaan rutin,” ujarnya.

Aji mencontohkan negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang yang mampu mencapai usia harapan hidup hingga 84 tahun karena menekankan pentingnya deteksi dini.

“Di Indonesia, banyak penyakit baru terdeteksi saat sudah kronis karena minimnya pemeriksaan. Padahal cukup tiga indikator dasar yang perlu rutin dicek, yaitu tekanan darah, gula darah, dan kolesterol,” jelasnya.

Menurut Aji, sebagian besar masalah kesehatan masyarakat saat ini berasal dari penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung.

Survei awal pelaksanaan CKG menunjukkan banyak warga usia produktif memiliki tekanan darah tinggi dan kadar gula darah tidak terkontrol, bahkan sebagian belum pernah memeriksakan kolesterol atau indeks massa tubuhnya.

Ia menegaskan bahwa program CKG bersifat gratis dan dapat diakses di puskesmas, sekolah, serta melalui layanan jemput bola di komunitas.

“Pemeriksaan yang biasanya menghabiskan biaya besar kini bisa dilakukan tanpa dipungut biaya. Sayang kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Chaidir Annas, menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG di daerahnya menunjukkan capaian membanggakan.

“Sejak dimulai Februari lalu, kami telah melayani 344.217 warga atau 69,92 persen dari target 492 ribu orang. Antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujarnya.

Chaidir menjelaskan, program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga anak-anak sekolah melalui pemeriksaan status gizi, kesehatan gigi, mata, dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular.

“Tenaga kesehatan kami aktif turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran hidup sehat sejak dini,” katanya.

Ia juga menyebut inovasi digital melalui situs Sehat Indonesiaku (ASIK) membantu petugas mencatat data masyarakat secara langsung, sehingga kendala pendaftaran online bisa diatasi.

Aji menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memastikan keberlanjutan program ini.

“Kesehatan tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Harus kolaboratif agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” tegasnya. (*)

Jakarta – Hingga awal November 2025, tercatat sekitar 53,6 juta penduduk Indonesia telah mendaftar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dengan lebih dari 50,5 juta orang sudah menjalani pemeriksaan baik melalui CKG Sekolah maupun program umum.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut capaian ini sebagai langkah besar dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. “Pencapaian lebih dari 50 juta peserta bukan hanya angka, melainkan tanda nyata meningkatnya partisipasi publik dalam menjaga kesehatan,” ujarnya.

Menurut Budi, hasil CKG menunjukkan tantangan serius yang perlu segera direspons. Berdasarkan data akhir Oktober 2025, sebanyak 95,8 persen peserta dewasa masuk kategori kurang aktivitas fisik, sementara 41,9 persen mengalami karies gigi, 32,9 persen obesitas sentral, dan 24,4 persen mengalami overweight dan obesitas.

“Ini peringatan keras bahwa aktivitas fisik dan pola hidup sehat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Budi menekankan bahwa CKG tidak hanya sebatas pemeriksaan massal, tetapi juga alat strategis untuk deteksi dan tata laksana dini penyakit tidak menular.

“Semakin cepat kita mengetahui kondisi kesehatan, semakin besar peluang untuk sembuh dan mencegah penyakit kronis yang bisa menyebabkan disabilitas bahkan kematian,” jelasnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Saat meninjau kegiatan CKG di SDN Ledok 05 Salatiga, Jawa Tengah, ia mengajak para siswa untuk rajin memeriksakan kesehatan.

“Rajinlah cek kesehatan dan biasakan hidup sehat sejak kecil. Kalau badan sehat, belajar juga jadi semangat,” ucapnya di hadapan para siswa.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian imunisasi dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Jenis vaksin yang diberikan meliputi DT untuk kelas 1 serta TD bagi kelas 2 dan 5.

Kepala SDN Ledok 05, Nurul Hidayati, menilai program ini memiliki dampak positif besar bagi peserta didik.

“Kegiatan seperti ini menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap anak-anak,” tuturnya.

Pemerintah berharap, melalui kolaborasi tenaga kesehatan, sekolah, dan pemerintah daerah, program CKG dapat membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh: Jessi Amara )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan dasar kini dapat diakses tanpa biaya, menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Program ini menjadi simbol nyata dari keseriusan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar upaya administratif, tetapi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan kesehatan jangka panjang.

Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, program ini berhasil mencatat capaian luar biasa. Hingga 4 November 2025, tercatat lebih dari 50,5 juta warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di seluruh Indonesia dari total 53,6 juta pendaftar. Dari jumlah tersebut, 34,3 juta merupakan peserta pemeriksaan umum dan 16,2 juta berasal dari kategori sekolah. Capaian ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan mobilisasi publik, tetapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menilai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program CKG sebagai bukti kuat bahwa strategi promotif dan preventif pemerintah mulai menunjukkan hasil. Ia menegaskan bahwa program ini tidak sekadar pemeriksaan massal, melainkan instrumen strategis dalam deteksi dini dan pengelolaan awal penyakit. Dengan mendeteksi penyakit lebih awal, peluang sembuh menjadi jauh lebih besar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari risiko penyakit kronis yang memerlukan biaya besar dan menurunkan produktivitas nasional.

Namun di balik capaian positif tersebut, data yang dihasilkan dari CKG juga menunjukkan realitas kesehatan masyarakat yang perlu menjadi perhatian serius. Dari kelompok dewasa, sekitar 96 persen peserta tercatat kurang melakukan aktivitas fisik. Selain itu, ditemukan pula kasus karies gigi sebesar 41,9 persen, obesitas sentral 32,9 persen, serta overweight dan obesitas umum 24,4 persen. Data ini memperlihatkan bahwa penyakit tidak menular masih menjadi ancaman besar, terutama bagi kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor pembangunan ekonomi.

Hasil serupa juga muncul pada kelompok usia lain. Pada bayi baru lahir ditemukan risiko kelainan saluran empedu, berat badan lahir rendah, dan penyakit jantung bawaan kritis. Sementara pada balita dan anak prasekolah, masalah gigi tidak sehat serta kondisi stunting dan wasting masih menjadi tantangan utama. Di kalangan remaja dan pelajar, pola hidup tidak aktif semakin tampak dengan 60,1 persen kurang beraktivitas fisik dan lebih dari setengahnya mengalami karies gigi. Bahkan pada kelompok lansia, 96,7 persen dinyatakan kurang bergerak dengan 37,7 persen menderita hipertensi.

Temuan tersebut justru menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan kesehatan berbasis data. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa hasil dari program CKG akan digunakan untuk menyusun arah kebijakan baru, termasuk peningkatan kampanye pola hidup sehat dan penyesuaian layanan puskesmas agar lebih fokus pada pencegahan. Pemerintah ingin agar masyarakat tidak hanya sembuh dari penyakit, tetapi juga memiliki kemampuan menjaga kesehatannya secara berkelanjutan.

Ahli kesehatan dari Universitas Indonesia, dr. Rina Andayani, menilai program CKG sebagai langkah progresif yang memperlihatkan pergeseran paradigma kesehatan nasional. Menurutnya, pemeriksaan rutin berperan vital dalam mendeteksi penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sebelum berkembang menjadi kondisi serius. Ia menilai semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, semakin besar pula peluang kesembuhan dan penghematan biaya pengobatan. Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan upaya pencegahan sebagai fondasi utama sistem kesehatan nasional.

Selain pemeriksaan fisik, CKG juga dirancang untuk memberikan edukasi kesehatan masyarakat. Program ini mendorong perubahan perilaku melalui penyuluhan mengenai pola makan seimbang, aktivitas fisik, manajemen stres, dan pentingnya istirahat cukup. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas medis, tetapi merupakan gaya hidup yang harus diterapkan sehari-hari.

Keberhasilan pelaksanaan CKG tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa kesehatan merupakan modal utama dalam membangun manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Menurutnya, pemerintah tidak hanya ingin menurunkan angka penyakit, tetapi juga ingin memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan berkontribusi terhadap pembangunan. Ia menilai, masyarakat yang sehat merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program ini ke wilayah terpencil. Melalui sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, layanan pemeriksaan gratis dirancang agar tidak hanya berhenti di kota besar, melainkan menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit mendapat akses kesehatan memadai. Langkah ini memperkuat prinsip bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan.

Program CKG juga menjadi momentum bagi tenaga medis dan puskesmas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Pemerintah mengapresiasi kerja keras jutaan petugas lapangan yang memastikan proses pemeriksaan berjalan tertib dan efektif.

Di berbagai daerah, petugas kesehatan bahkan melakukan pendekatan jemput bola dengan mendatangi komunitas masyarakat, sekolah, hingga tempat ibadah. Strategi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat berjalan cepat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat bila dikelola dengan niat tulus dan manajemen yang baik.

Oleh: Afdan Syahreza )*

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan melalui pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi bagian nyata dari upaya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif, merata, dan berorientasi pada pencegahan penyakit. Hingga awal November 2025, lebih dari 51 juta warga telah mengikuti layanan ini, melampaui target nasional yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 50 juta peserta.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menilai capaian tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan angka partisipasi, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas—dapat menikmati akses layanan kesehatan yang setara. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini tidak lepas dari sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta dukungan masyarakat di berbagai wilayah.

Program CKG dirancang bukan semata sebagai kegiatan pemeriksaan massal, melainkan sebagai bagian dari strategi besar transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada aspek promotif dan preventif. Setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pengobatan dan edukasi kesehatan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga memahami cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari penyakit kronis.

Pemerintah menggunakan data hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan kebijakan promosi kesehatan yang lebih efektif, termasuk peningkatan literasi masyarakat tentang gizi seimbang, kebersihan gigi, dan aktivitas fisik rutin.

Hasil pemantauan program di berbagai daerah menunjukkan pola masalah kesehatan yang beragam pada tiap kelompok usia. Bayi baru lahir banyak ditemukan mengalami berat badan lahir rendah dan ikterus, sementara anak-anak prasekolah masih menghadapi kasus gizi kurang dan karies gigi.

Di kalangan usia sekolah, rendahnya aktivitas fisik menjadi perhatian utama, sedangkan pada kelompok dewasa, prevalensi obesitas mencapai sekitar 30 persen dengan kecenderungan gaya hidup tidak aktif. Lansia pun banyak menghadapi hipertensi dan gangguan mobilisasi. Data ini menjadi dasar penting bagi Kementerian Kesehatan dalam memperkuat upaya deteksi dini dan penanganan penyakit tidak menular.

Prof. Dante menilai pentingnya deteksi dini karena sebagian besar penyakit kronis muncul tanpa gejala awal. Banyak kasus hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung yang baru diketahui ketika sudah dalam kondisi berat. Dengan pemeriksaan berkala, risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan. Ia menegaskan bahwa program ini sekaligus membantu masyarakat menghemat biaya pengobatan di masa depan, karena intervensi medis dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih jauh.

Pemerintah juga memastikan layanan kesehatan gratis ini menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Mereka yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum terdaftar di BPJS tetap berhak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Langkah ini menegaskan prinsip bahwa kesehatan merupakan hak seluruh warga negara, bukan hak eksklusif kelompok tertentu. Untuk mendukung implementasinya, Kementerian Kesehatan meningkatkan kapasitas sistem data nasional dari 3 miliar menjadi 9 triliun rekaman agar seluruh hasil pemeriksaan dapat tercatat dan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan jangka panjang.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai bahwa kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan refleksi dari komitmen negara dalam menjamin hak hidup sehat bagi rakyat. Ia menekankan bahwa program tersebut telah membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di berbagai daerah, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang sebelumnya sulit mengakses layanan medis. Pemeriksaan gratis dinilai mampu mendorong pencegahan penyakit sejak dini sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya.

Muzani juga menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan manusia Indonesia unggul. Program CKG berperan penting dalam membentuk masyarakat yang produktif, sehat secara fisik dan mental, serta berdaya saing tinggi di masa depan. Pemerintah dinilai telah memberikan contoh nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program ini. Ia menyoroti peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga, termasuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit seperti kanker serviks melalui tes IVA dan HPV DNA yang disediakan secara gratis di fasilitas kesehatan. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan bahwa perempuan tidak lagi merasa takut atau tabu untuk menjalani pemeriksaan, karena langkah pencegahan jauh lebih efektif daripada pengobatan.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun budaya baru: masyarakat yang sadar, peduli, dan aktif menjaga kesehatannya. Dengan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga medis, lembaga pendidikan, komunitas sosial, hingga organisasi perempuan, program Cek Kesehatan Gratis diharapkan menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan.

Capaian tersebut membuktikan bahwa kebijakan kesehatan gratis bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui komitmen yang konsisten dan kerja sama seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai investasi penting menuju masa depan Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan Publik

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan tersebut menjadi salah satu keputusan penting yang menegaskan penghargaan negara terhadap jasa seorang tokoh yang telah berkontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun pondasi ekonomi nasional.

Namun di tengah dukungan luas masyarakat terhadap keputusan tersebut, muncul pula ajakan provokatif untuk menggelar aksi demonstrasi. Situasi itu menuntut kebijaksanaan publik agar tetap menjaga kondusivitas dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah menegaskan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto diberikan semata-mata atas dasar jasa dan pengabdiannya terhadap bangsa, bukan sebagai glorifikasi atas seluruh perjalanan kekuasaannya.

Soeharto termasuk satu dari sepuluh tokoh penerima gelar tahun 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025. Keputusan tersebut lahir dari proses seleksi panjang dan melibatkan tim independen yang menilai kontribusi para tokoh terhadap perjuangan dan pembangunan Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai bahwa semangat kepahlawanan semestinya diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga perdamaian sosial. Ia menegaskan bahwa tantangan generasi hari ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah derasnya arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.

Menurutnya, masyarakat perlu menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi keputusan negara dengan menahan diri dari provokasi, serta menyalurkan pendapat melalui cara yang santun dan konstruktif. Bagi pemerintah, pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga kedamaian dan memperkuat semangat gotong royong di lingkungan sosialnya.

Dari sisi keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa Polri telah menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif.

Aparat keamanan berkomitmen melindungi masyarakat dan menjamin kebebasan berekspresi dalam koridor hukum. Namun ia menegaskan bahwa peran masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam mencegah provokasi yang bisa merusak ketertiban umum. Stabilitas nasional, menurutnya, hanya bisa terjaga bila seluruh elemen bangsa menolak ajakan yang berpotensi memecah belah persatuan.

Pemerintah mendorong seluruh warga untuk terus melakukan kegiatan positif, kerja bakti, dan aksi sosial. Penghargaan gelar pahlawan nasional tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi atas perjuangan para pendiri bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Menjaga keamanan dan ketertiban publik merupakan bentuk penghormatan paling nyata terhadap nilai kepahlawanan.

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sejatinya menjadi cermin kedewasaan demokrasi Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai sosok Soeharto memang tidak dapat dihindari, namun kebesaran suatu bangsa justru terletak pada kemampuannya mengelola perbedaan secara damai dan beradab. Demokrasi yang matang bukan diukur dari kerasnya protes, melainkan dari kemampuan masyarakat menghargai keputusan negara secara rasional dan proporsional.

Pemerintah mencatat, usulan Soeharto untuk menerima gelar Pahlawan Nasional datang dari berbagai kalangan—mulai dari pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama.

Dukungan juga datang dari dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang menilai Soeharto memiliki jasa besar terhadap pembangunan nasional dan stabilitas negara.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Ia menegaskan bahwa Soeharto berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Selain itu, Soeharto meninggalkan warisan pembangunan ekonomi dan sosial yang signifikan melalui kebijakan Repelita, swasembada beras, dan pemerataan pembangunan daerah.

Makroen memandang bahwa menghargai jasa Soeharto tidak berarti menutup ruang kritik terhadap kebijakannya di masa lalu. Namun sikap objektif terhadap sejarah harus ditempatkan di atas emosi politik. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati para pemimpinnya tanpa meniadakan sisi kritis terhadap perjalanan bangsanya sendiri.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa individu, tetapi juga pengingat bagi seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan stabilitas dan persatuan bangsa. Setiap upaya untuk memprovokasi perpecahan atas dasar perbedaan pandangan terhadap keputusan tersebut justru mencederai semangat kepahlawanan itu sendiri.

Masyarakat lintas elemen dan lintas sektor diharapkan bersatu menjaga kondusivitas nasional. Perbedaan pendapat sepatutnya disampaikan melalui jalur konstitusional, bukan melalui demonstrasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, menolak provokasi sama artinya dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang berkorban demi persatuan dan kemerdekaan.

Menjaga kedamaian adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Di tengah tantangan global, bangsa Indonesia memerlukan stabilitas sosial dan politik untuk terus melangkah maju. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk merawat persaudaraan, meneguhkan semangat gotong royong, dan memastikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak ternoda oleh aksi yang justru mengoyak persatuan.

Penganugerahan kepada Soeharto semestinya dijadikan momentum untuk mempererat rasa kebangsaan, bukan memicu perpecahan. Persatuan dan kondusivitas adalah fondasi utama agar Indonesia mampu melangkah tegak menuju masa depan yang lebih kuat dan berdaulat. (*)

*) Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Aditya Nugraha )*

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa. Keputusan tersebut menegaskan bahwa negara tetap memberikan penghargaan kepada tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi keutuhan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan ekonomi yang menjadi pondasi menuju era modern Indonesia. Meski begitu, munculnya seruan untuk melakukan demonstrasi penolakan menuntut kedewasaan publik agar tetap menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan menempatkan kepentingan nasional di atas perbedaan pendapat.

Pemerintah menegaskan bahwa gelar tersebut diberikan berdasarkan penilaian objektif atas jasa Soeharto, bukan untuk menghilangkan ruang kritik terhadap kekurangan pada masa pemerintahannya. Penetapan melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025 dilakukan melalui seleksi ketat oleh tim independen yang menilai kontribusi historis para tokoh terhadap Indonesia. Dengan demikian, penganugerahan tersebut merupakan keputusan negara yang berdiri di atas pertimbangan komprehensif, bukan pertimbangan politis yang bersifat jangka pendek.

Di tengah dinamika pandangan masyarakat, seruan untuk menjaga kondusivitas sangat relevan. Menteri Sekretaris Negara,Prasetyo Hadi, menilai bahwa penghormatan terhadap nilai kepahlawanan seharusnya tercermin dalam tindakan menjaga kedamaian sosial dan menahan diri dari provokasi. Ia memandang bahwa tantangan generasi saat ini bukan lagi berupa peperangan fisik, melainkan bagaimana mengelola perbedaan pendapat di tengah derasnya arus informasi digital. Sikap dewasa dalam menerima keputusan negara menjadi simbol kematangan demokrasi sekaligus cerminan kecintaan terhadap persatuan.

Semangat tersebut juga ditekankan oleh sektor keamanan negara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melihat bahwa stabilitas nasional hanya dapat terjaga ketika masyarakat menolak ajakan provokatif yang berpotensi menurunkan kualitas ruang publik. Polri telah menyiapkan langkah preventif untuk menjaga keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan kebebasan berpendapat berjalan dalam koridor hukum. Namun ia menegaskan bahwa ketenangan nasional tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan pada kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi upaya yang ingin memecah belah persatuan.

Di tengah perdebatan mengenai sejarah, penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menempatkan perdebatan dalam ruang yang beradab. Demokrasi yang matang tidak menilai kerasnya protes sebagai ukuran kualitasnya, tetapi mengutamakan bagaimana publik menghormati keputusan negara dengan rasional dan proporsional. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan elemen masyarakat sipil yang menilai Soeharto memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia.

Pengakuan terhadap jasa tersebut juga disampaikan oleh Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah,yang memandang Soeharto sebagai tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia menilai bahwa peran Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk keterlibatannya pada Serangan Umum 1 Maret 1949, menjadi salah satu momentum penting pengakuan kedaulatan Indonesia. Menurutnya, warisan pembangunan yang ditinggalkan melalui Repelita, swasembada beras, serta pembangunan infrastruktur dan daerah menunjukkan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam pandangannya, apresiasi terhadap jasa tokoh bangsa bukan berarti menghapus ruang evaluasi terhadap kebijakan masa lalu, tetapi menempatkan sejarah pada kerangka objektif yang jauh dari bias emosional.

Momentum penganugerahan ini justru seharusnya menjadi pengingat bagi generasi hari ini bahwa menjaga persatuan jauh lebih penting daripada memperbesar perbedaan. Seruan untuk melakukan demonstrasi dengan muatan provokatif hanya akan menurunkan kualitas dialog nasional dan melemahkan ketahanan sosial bangsa. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan sosial untuk memperkuat fondasi pembangunan. Dengan demikian, menolak provokasi bukan hanya tindakan menjaga ketertiban, tetapi juga bentuk komitmen melanjutkan perjuangan para pahlawan yang mengorbankan tenaga dan hidup untuk persatuan Indonesia.

Masyarakat di berbagai daerah diharapkan dapat mengedepankan sikap tenang, menjauhi tindakan yang dapat menciderai peringatan Hari Pahlawan, serta menyalurkan aspirasi melalui cara yang konstitusional. Semangat gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap simbol negara harus terus dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa. Ketegasan sikap ini menjadi penting agar ruang publik tidak didominasi oleh narasi yang menjurus pada polarisasi dan konflik horizontal.

Penganugerahan kepada Soeharto seyogianya dimaknai sebagai momentum memperkuat kebangsaan, bukan memunculkan kegaduhan yang tidak produktif. Semua pihak perlu menyadari bahwa membangun Indonesia tidak dapat dilakukan dalam suasana penuh ketegangan. Rasa persatuan dan kemampuan menjaga kondusivitas adalah syarat utama bagi bangsa ini untuk berdiri tegak menghadapi masa depan. Dengan mengedepankan ketenangan, rasionalitas, serta penghormatan terhadap keputusan negara, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah melanjutkan semangat pengabdian para pahlawan.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan menjadi salah satu bentuk penghormatan negara atas jasa Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun fondasi ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah beragam reaksi publik terhadap keputusan tersebut.

“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional tetap kondusif.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan NKRI.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.

Dukungan terhadap penganugerahan gelar tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa.

Ia menyebut keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya dalam program Repelita dan swasembada beras sebagai warisan nyata pembangunan nasional.

Pemerintah menyerukan seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan serta persatuan bangsa. (*)

JAKARTA — Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara menjadi penegasan bahwa negara menghormati jasa besar tokoh-tokoh yang telah berjasa menjaga keutuhan bangsa. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan disambut dengan ajakan untuk menjaga ketenangan di ruang publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan konstitusional terhadap perjuangan dan dedikasi Soeharto dalam menjaga kedaulatan serta membangun ekonomi nasional.

“Mari bersama menjaga nilai persatuan dan tidak terprovokasi oleh isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa makna kepahlawanan tidak berhenti pada masa lalu, melainkan harus diwujudkan dalam semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air di era modern.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga harmoni sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas bangsa,” tambah Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif pasca penganugerahan gelar tersebut. “Kami telah menyiapkan langkah antisipatif di berbagai wilayah agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah diprovokasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa peran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah maraknya informasi simpang siur di media sosial.

“Kedamaian tidak hanya tanggung jawab aparat, tapi juga seluruh warga negara yang mencintai negeri ini,” pungkas Listyo Sigit Prabowo.

Dukungan terhadap keputusan negara juga datang dari kalangan organisasi keagamaan. Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menilai langkah pemerintah sebagai keputusan bijak yang mengedepankan rekonsiliasi sejarah bangsa.

“Soeharto memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Republik, terutama melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilan program pembangunan dan swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menilai penganugerahan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme generasi muda terhadap sejarah perjuangan bangsa.

“Penghargaan kepada Soeharto bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa pembangunan Indonesia hari ini berdiri di atas pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu,” tutup Makroen Sanjaya.

Pemerintah menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional harus disikapi dengan kedewasaan dan semangat persatuan. Menghormati keputusan negara adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap warga dalam menjaga stabilitas nasional. Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Soeharto dan para pejuang terdahulu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju dengan tenang, bermartabat, dan bersatu.

Oleh : Nazriel Kurnia )*

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini bukan hanya ditandai oleh upacara kenegaraan yang khidmat dan berlangsung kondusif di seluruh Indonesia, tetapi juga oleh satu keputusan penting yang memberi warna baru bagi perjalanan sejarah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Keputusan tersebut mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, politisi, hingga tokoh agama. Banyak yang menilai kebijakan ini sebagai langkah maju dalam upaya rekonsiliasi sejarah sekaligus memperkuat persatuan nasional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menjadi salah satu tokoh yang memberikan apresiasi tertinggi. Ia menilai bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap seorang pemimpin yang telah mengabdikan hidupnya bagi republik. Bagi Haris, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian moral dan sikap kenegarawanan karena menempatkan sejarah dalam perspektif yang adil, tidak terjebak pada fragmentasi politik masa lalu yang kerap memecah belah. Ia memandang gelar ini sebagai pengingat bagi generasi muda bahwa nilai pengabdian dan disiplin merupakan komponen penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dari lingkar politik nasional, dukungan juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar yang sudah sewajarnya diakui negara. Menurutnya, selama lebih dari tiga dekade kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi meskipun dunia tengah mengalami dinamika global yang tidak mudah. Ia mengingatkan kembali bahwa pencapaian swasembada pangan, kemampuan mengendalikan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi pesat adalah bukti nyata bagaimana kebijakan Soeharto memberi dampak besar bagi perkembangan bangsa. Bahlil menegaskan bahwa pondasi ekonomi modern Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang dibangun pada masa Orde Baru.

Dari kalangan keagamaan, apresiasi tidak kalah kuat disampaikan oleh tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur, KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan. Ia menilai keputusan pemerintah ini menunjukkan kedewasaan bangsa dalam membaca sejarah secara objektif. Gus Aan menyampaikan bahwa setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan, namun jasa besar seorang tokoh terhadap negara tidak dapat dikesampingkan. Baginya, langkah pemerintah ini adalah wujud semangat rekonsiliasi yang sangat penting untuk kelangsungan persatuan bangsa. Ia juga menekankan bahwa menghormati jasa para pemimpin terdahulu merupakan bagian dari etika kebangsaan yang perlu dijaga oleh generasi kini.

Gus Aan mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah, bukan yang terus terjebak pada trauma masa lalu. Ia memandang bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto menunjukkan kematangan bangsa Indonesia dalam menyikapi perjalanan politiknya sendiri dan menempatkan peristiwa sejarah pada konteks yang lebih utuh dan objektif.

Di sisi lain, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemberian gelar ini merupakan pengakuan resmi terhadap kontribusi besar Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi ekonomi. Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui proses dan mekanisme hukum yang ketat, melibatkan pertimbangan banyak pihak dan unsur masyarakat. Dalam pandangan pemerintah, gelar ini adalah penghormatan negara terhadap dedikasi seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Indonesia dan kelangsungan pembangunan nasional.

Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap menjaga ketertiban sosial dan menghormati hukum. Perbedaan pendapat mengenai sosok Soeharto bisa saja muncul, namun penyikapan terhadap hal tersebut harus dilakukan secara dewasa dan dalam koridor demokrasi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai keputusan negara sebagai bagian dari kedewasaan berdemokrasi dan sebagai wujud penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penghargaan simbolik. Penganugerahan ini menegaskan bahwa pembangunan dan kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui semangat persatuan dan penghormatan terhadap sejarah. Soeharto, dengan segala dinamika kepemimpinannya, tetap merupakan bagian penting dari kisah panjang perjalanan Indonesia. Menghargai jasanya berarti menghargai fase penting dalam pembangunan bangsa.

Penganugerahan ini pada akhirnya bukan hanya bentuk penghormatan kepada seorang tokoh, tetapi juga refleksi kedewasaan bangsa Indonesia dalam menilai sejarahnya secara utuh. Dengan keputusan ini, negara menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan nilai perjuangan serta menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa adalah warisan yang harus dihormati. Kebijakan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, menghormati hukum, dan memastikan kondusivitas nasional tetap terjaga di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Di tengah perubahan zaman, keputusan ini menjadi pengingat penting bahwa bangsa Indonesia hanya dapat melangkah maju jika mampu menghadapi masa lalu dengan bijaksana, bersatu dalam keberagaman, dan terus membangun negeri dengan semangat para pendahulu yang telah lebih dahulu mengorbankan segalanya demi merah putih.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Andi Ramli

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan yang ditandatangani secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK Tahun 2025 ini menjadi penegasan yang penting bahwa sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menilai sejarahnya secara jernih, objektif, dan berkeadilan.

Penganugerahan tersebut bukan hanya sekadar simbol penghormatansemata, melainkan menjadi bentuk pengakuan dari negara terhadap jasa besar dari seorang pemimpin yang telah menjaga keutuhan, stabilitas, serta arah pembangunan Indonesia selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya tersebut.

Langkah pemerintah itu menunjukkan bagaimana kebesaran jiwa dan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah. Presiden Soeharto tidak hanya tercatat sebagai pemimpin yang terbukti berhasil memimpin selama 32 tahun, tetapi juga sebagai arsitek pembangunan nasional yang berhasil membawa Indonesia keluar dari masa kekacauan menuju era kemakmuran dan stabilitas.

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto menegakkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menata ekonomi nasional yang porak-poranda, serta menanamkan disiplin pembangunan yang terukur dan berkesinambungan.

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharti tersebut sebagai momentum yang sangat penting untuk senantiasa menegaskan kembali semangat nasionalisme dan pembangunan yang diwariskan oleh Presiden RI ke-2 itu.

Ia menilai bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya semata sebagau keputusan politik saja, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap jasa seorang pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun bangsa ini.

Menurutnya, Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional yang masih dirasakan hingga masa kini. Melalui berbagai program seperti swasembada pangan dan pembangunan daerah, Soeharto menunjukkan bagaimana keteguhan dan keberpihakannya kepada rakyat.

Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional tersebut merupakan langkah bersejarah dan berkeadilan.

Ia menilai bahwa Soeharto tidak hanya berperan sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai penyelamat bangsa dari ancaman kehancuran ideologis dan ekonomi pada masa pasca-Gerakan 30 September 1965.

Dalam situasi kritis itu, Soeharto tampil sebagai penegak kembali eksistensi Pancasila, mengembalikan arah pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta memulihkan tatanan politik dan ekonomi yang sebelumnya lumpuh.

Leriadi menilai, kepemimpinan Soeharto menandai babak kebangkitan nasional. Melalui langkah yang tegas dan terukur, beliau berhasil menstabilkan negara, menggelar Pemilu reguler setiap lima tahun, dan membangun sistem pemerintahan yang efektif.

Warisan kebijakan Soeharto tidak hanya tercermin dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam upaya menanamkan nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai bahwa penghargaan negara terhadap Soeharto merupakan bentuk pengakuan atas keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Menurutnya, melalui kebijakan seperti Program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Soeharto membuka jalan bagi jutaan petani untuk mandiri secara ekonomi.

Program tersebut tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperluas akses petani terhadap pasar dan permodalan. Irfan menegaskan, banyak desa yang berkembang pesat karena kebijakan yang lahir di masa kepemimpinan Soeharto, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Dari berbagai pandangan itu, jelas bahwa pengakuan negara terhadap Soeharto bukanlah bentuk glorifikasi buta, melainkan upaya untuk menilai sejarah secara proporsional. Sejarah harus dibaca secara utuh—tidak hanya dari sisi kelam, tetapi juga dari capaian dan pengabdian yang nyata.

Soeharto pernah memimpin bangsa ini melewati masa sulit dan berhasil menanamkan fondasi pembangunan yang kuat. Pengakuan terhadap jasa tersebut bukan berarti menutup kritik terhadap masa lalu, melainkan menegaskan bahwa keadilan sejarah harus mencakup seluruh dimensi kehidupan bangsa.

Dalam konteks global, banyak negara besar menghormati pemimpin masa lalunya meski memiliki sisi kontroversial. Rusia mengenang Lenin dan Stalin sebagai pembentuk identitas nasional; Tiongkok menghormati Mao Zedong dan Deng Xiaoping sebagai pembangun kemandirian bangsa; Turki menempatkan Mustafa Kemal Atatürk sebagai simbol modernitas.

Semua tokoh itu diakui bukan karena sempurna, melainkan karena mereka memberi arah sejarah bagi bangsanya. Indonesia sepatutnya bersikap serupa terhadap Soeharto—menilai dengan adil, bukan dengan kebencian.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan, agar manusia menegakkan keadilan karena Allah, dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong pada ketidakadilan.

Prinsip tersebut menjadi cermin moral dalam menilai perjalanan bangsa. Menilai Soeharto dengan keadilan adalah bentuk ketakwaan intelektual dan kebangsaan, bukan sekadar pilihan politik.

Bangsa yang besar tidak menolak sejarahnya; bangsa yang besar belajar darinya. Dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, negara menunjukkan kedewasaan dalam menempatkan sejarah di tempat yang semestinya.

Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga ideologi Pancasila, penyelamat Republik, dan arsitek pembangunan nasional yang jejaknya akan terus hidup dalam denyut nadi bangsa Indonesia. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia