Kinerja Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas ketersediaan pupuk dan harga gabah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mendapat apresiasi dari Organisasi pemuda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah menilai pengakuan ini mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani di lapangan.

“mereka para petani tahu siapa yang bekerja untuk rakyat. Ketika produksi meningkat, pupuk diperkuat, dan harga gabah dijaga, petani bisa melihat langsung keberpihakan pemerintah” ujarnya.

Kementerian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman berhasil mengorkestrasi kebijakan pertanian yang berdampak langsung pada kenaikan produksi padi nasional sebesar 13,29%. Kemudian Menteri Pertanian juga berhasil melakukan penggandaan alokasi pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia pada 2025 melonjak menjadi 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 7,06 juta ton dari tahun sebelumnya. Produksi beras konsumsi juga naik menjadi 34,69 juta ton dan luas panen meluas menjadi 11,32 juta hektare

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) Yanurius Nunuhitu menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman layak disebut sebagai anggota kabinet berkinerja terbaik tahun 2025 dan 2026. Ini dikarenakan Amran berkomitmen kuat dan totalitas dalam mendorong ketahanan pangan nasional.

“Kami menyampaikan selamat kepada Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman atas dinobatkannya sebagai anggota Kabinet Berkinerja Terbaik 2025 dan 2026,” ujar Yanurius

Ketahanan pangan merupakan cita-cita dan tekad yang telah diperjuangkan oleh pemerintah dari masa ke masa. Namun saat ini pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat dapat mewujudkan target yang sudah lama di cita-citakan. Pemerintah memiliki komitmen dan totalitas.

Menteri Pertanian mampu menjaga harga hasil panen agar tetap memberikan keuntungan bagi petani, sementara penyerapan gabah oleh Bulog juga penting untuk semangat petani berproduksi.

“Pak Amran juga di lapangan sangat tegas, ngotot, memastikan bahwa sarana produksi, prasarana produksi seperti bibit, benih, obat-obatan dan pupuk, mudah didapat oleh petani dan terjangkau oleh petani,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon menyampaikan bahwa kenaikan produksi ini ditopang oleh penguatan sarana produksi yang signifikan dari pemerintah.

“Pemerintah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025, naik sekitar 100 persen dari sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar meminta petani meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kebutuhan utama mereka dari sisi input,” tegas Aulia.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diarahkan untuk menjaga ruang produksi pangan sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan tidak cukup berhenti pada penetapan administratif. Daerah diminta segera mengunci LP2B dalam tata ruang agar menjadi acuan pembangunan.

“Usulan yang sudah ditandatangani oleh sekda maupun bupati, segera ditindaklanjuti dan dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten/kota,” kata Nusron.

Secara nasional, penetapan LP2B pada 2026 telah melampaui 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS), lebih cepat dari target 2029. Nusron menegaskan tata ruang menjadi instrumen penting agar kebutuhan pembangunan tidak menggerus lahan pangan produktif.

“RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah,” ujarnya.

Komitmen serupa terlihat di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut usulan LP2B kabupaten/kota telah mencapai sekitar 1,05 juta hektare atau 87,34 persen dari LBS sekitar 1,2 juta hektare.

“Secara agregat Jawa Timur telah melampaui target 87 persen LP2B sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, perlindungan petani dan lahan produktif tetap dapat berjalan bersama agenda investasi.

“Proses kesesuaian antara industrialisasi, terutama industri manufaktur, dan perlindungan lahan pertanian harus terus kita bangun,” tegasnya.

Penguatan LP2B menjadi salah satu bentuk keberpihakan kebijakan kepada petani karena kepastian lahan merupakan fondasi keberlanjutan produksi. Kebijakan ini melengkapi agenda pemerintah menjaga produksi dan ketahanan pangan dengan memastikan ruang hidup serta ruang usaha pertanian tidak mudah tergerus alih fungsi.

Dengan semangat Hari Tani, percepatan perlindungan lahan tersebut juga menunjukkan bahwa kepentingan petani ditempatkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kolaborasi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat menjadi penting agar pembangunan tetap bergerak, sementara lahan produktif dan keberlanjutan mata pencaharian petani tetap terjaga.

Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, beberapa waktu lalu. RUU ini menjadi salah satu upaya legislasi untuk mengatur persoalan agraria, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria.

Dalam drafnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria turut memuat pengaturan mengenai objek dan subjek reforma agraria, penetapan lokasi prioritas, restitusi tanah, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pakar Hukum Agraria UGM, Dr. Ricardo Simarmata menilai bahwa kehadiran RUU Reforma Agraria merupakan langkah yang penting mengingat persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta konflik agraria masih sering terjadi di Indonesia.

“Kalau dibikin skala seperti mendesak, tidak mendesak, dan sangat mendesak, ya Indonesia mungkin masuk skala paling tinggi, yaitu sangat mendesak,” kata Ricardo, di Jakarta, Senin (14/9) lalu.

Menurutnya, tingkat urgensi tersebut dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas konflik serta sengketa agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut, dikatakan oleh Ricardo, juga menjadi ukuran penting dalam melihat kebutuhan terhadap regulasi reforma agraria.

“Secara objektif, itulah yang jadi alasan kenapa RUU Reforma Agraria mendesak. Ibarat ada api yang harus dipadamkan, ada akibat yang harus dihentikan, perluasan atau pembesarannya,” imbuhnya.

Ricardo mengingatkan, apabila nantinya dibentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang membutuhkan data dari kementerian terkait untuk menentukan bidang atau area yang berpotensi menjadi objek reforma agraria.

“Persoalannya, apakah badan yang akan dibentuk ini punya power untuk memaksa kementerian atau lembaga itu? Sementara badan itu di bawah kementerian secara hierarki,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengatakan pemerintah mulai mengkaji rencana pembentukan BRAN. Diharapkan lembaga ini bisa menyelesaikan permasalahan konflik, menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang selama ini kerap terjadi.

“Ini sekarang sedang tahapan kita kaji di level pemerintahan, dari DPR juga melakukan pengkajian. Pentingnya perumusan skema dan fungsi yang tepat agar badan ini dapat bekerja secara optimal dalam mengatasi masalah pertanahan,” ucap Ossy.

Ossy juga menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR terus berjalan intensif guna merumuskan regulasi yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Inilah intens antara pemerintah dan DPR terus bekerja sama untuk mendapatkan satu rancangan undang-undang yang paling bermanfaat dan yang paling penting adalah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah di negara kita,” pungkasnya. [*]

JAKARTA — Reforma agraria diarahkan menjadi jalan bagi petani gurem untuk memperkuat aset, memperluas skala usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, redistribusi tanah didorong agar tidak berhenti pada kepastian hak, tetapi juga mampu menciptakan penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi petani.

RUU yang menjadi usul inisiatif DPR tersebut dirancang untuk menata kembali struktur penguasaan tanah sekaligus memastikan petani memperoleh lahan dengan skala usaha yang lebih memadai.

“RUU Reforma Agraria akan menjawab persoalan petani gurem secara lebih mendasar karena legalisasi atas lahan yang terlalu sempit tidak otomatis mengeluarkan petani dari kemiskinan,” kata anggota Badan Legislasi DPR Muhammad Khozin.

Menurut Khozin, redistribusi tanah perlu diarahkan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan, seperti petani penggarap, buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat. Tanah yang telah didistribusikan juga perlu dilindungi agar tidak kembali berpindah kepada spekulan atau kelompok yang telah menguasai tanah dalam jumlah besar.

RUU tersebut juga memberikan ruang bagi negara untuk mengoreksi struktur penguasaan tanah yang timpang serta menyelesaikan konflik agraria struktural. Peninjauan terhadap berbagai izin bermasalah menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan reforma agraria.

Khozin berharap reforma agraria nantinya tidak berhenti pada pembagian tanah, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Bahwa ketimpangan tanah menurun, konflik agraria struktural diselesaikan, dan petani gurem naik menjadi petani yang memiliki aset serta penghidupan layak,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu.

Dukungan juga disampaikan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia. Organisasi tersebut menilai kepastian hak atas tanah menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi petani, terutama mereka yang selama ini menghadapi konflik maupun ketidakjelasan status lahan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, kepastian hukum atas tanah dapat memberi ruang yang lebih kuat bagi petani untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

“Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani,” kata Don.

Pembahasan RUU Reforma Agraria selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam memastikan redistribusi tanah, penyelesaian konflik, serta perlindungan terhadap penerima manfaat dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan operasional secara ekstra.

Instruksi tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.

Arahan itu disampaikan Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

“Saya mengajak para kepala sekolah naik level cara berpikirnya. Karena Bapak-Ibu sekalian ini bukan hanya sekadar kepala sekolah biasa, tapi adalah kepala sekolah istimewa,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan terus berkembang dengan jumlah siswa yang meningkat setiap tahun.

Tahun ini, Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung sekitar 45 ribu siswa, dan jumlah itu diperkirakan melonjak menjadi 150 ribu siswa pada tahun berikutnya seiring pembangunan gedung permanen.

Khusus bagi sekolah yang telah menempati gedung permanen, Gus Ipul meminta kepala sekolah tidak menyerahkan urusan perawatan hanya kepada petugas tertentu.

Guru, tenaga kependidikan, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan perlu dilibatkan untuk menjaga fasilitas bersama.

“Bagi yang sudah berada di gedung permanen ini saya harapkan Bapak-Ibu sekalian cermat, teliti, dan sekaligus secara terus-menerus melakukan pengawasan. Gerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki di sana,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengenalkan gerakan “Lisa Bunga”, singkatan dari Lihat Sampah, Ambil, dan Buang pada Tempatnya, sebagai langkah sederhana membangun kebiasaan merawat lingkungan sekolah.

Gerakan tersebut, kata dia, harus dimotori langsung oleh kepala sekolah sebagai teladan bagi warga sekolah lainnya.

Perhatian khusus turut diberikan pada kebersihan toilet. Pada tahap awal, kepala sekolah diminta mengecek toilet siswa minimal dua kali sehari, baik di asrama maupun area sekolah, dengan memperhatikan ketersediaan air.

“Kata kunci kita untuk menentukan kebersihan yang pertama-tama adalah toilet kita. Kalau toiletnya sudah bersih, insya Allah tempat tidurnya akan lebih bersih, dapur kita akan lebih bersih, kelas-kelas kita akan lebih bersih,” katanya.

Pengawasan juga diminta menyentuh pemasangan fasilitas tambahan seperti AC, CCTV, kabel, dan saluran pembuangan air agar dikerjakan secara rapi dan terencana, bukan sekadar cepat terpasang.

Di sisi lain, Gus Ipul menekankan pentingnya tata kelola administrasi dan keuangan yang bersih sejak dini.

“Usahakan tata kelola keuangan kita itu benar-benar diterapkan dengan baik. Jangan ada penyimpangan, jangan ada penyelewengan,” tegasnya, seraya meminta kepala sekolah menjadi teladan agar budaya korupsi tidak berkembang di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dari sisi capaian, pemerintah telah berhasil membangun 93 Sekolah Rakyat permanen dalam waktu kurang dari satu tahun.

Ditambah sekolah rintisan yang masih aktif, total Sekolah Rakyat yang kini beroperasi mencapai 182 titik.

Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak dari keluarga tidak mampu memperoleh akses pendidikan layak.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akurat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, tengah membangun 93 Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 32 sekolah dilengkapi lapangan sepak bola, termasuk 25 sekolah yang memiliki lapangan sepak bola sekaligus jogging track. Fasilitas lapangan pada 25 sekolah tersebut memiliki ukuran 105 meter x 68 meter yang mengacu pada parameter teknis internasional FIFA.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut dia, program tersebut juga diarahkan untuk membantu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa sekolah. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan. Dikasih fasilitas yang megah, dikasih buku, seragam, sepatu, makan, sampai tempat tidur di asrama,” kata Dody.

Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola informasi Sekolah Rakyat melalui LENSA SR atau Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif. Sistem ini dikembangkan untuk memastikan informasi mengenai Sekolah Rakyat berasal dari data yang valid, terkonfirmasi, dan dapat digunakan secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik mengatakan LENSA SR diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mengurangi risiko penyebaran informasi keliru.

“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujarnya.

Penguatan tata kelola tersebut juga menempatkan perlindungan anak sebagai perhatian penting. Informasi mengenai siswa dan keluarga rentan diarahkan memenuhi prinsip data-safe dan child-safe. Dengan sinergi antara pembangunan fasilitas, tata kelola informasi, dan dukungan kebijakan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen pendidikan yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang mobilitas sosial bagi keluarga prasejahtera.

Oleh : Catur Ronggo*)

Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan mobilitas sosial bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks itu, pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada para kepala Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan sekolah harus dibangun di atas empati dan integritas. Sekolah Rakyat tidak hanya bertugas memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian sosial, dan lingkungan yang aman bagi siswa dengan latar belakang beragam. Menurut Gus Ipul, pengelolaan sekolah berasrama harus ditopang tata kelola yang baik, termasuk prosedur penanganan aduan yang jelas dan tidak dilakukan secara improvisasi.

Pesan tersebut semakin penting karena pada September 2026 Sekolah Rakyat memasuki fase operasional yang membutuhkan pengawasan konsisten. Gus Ipul kembali mengingatkan kepala sekolah agar mengawasi kondisi siswa, kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi dan keuangan. Pengawasan kuat diperlukan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, maupun persoalan lain yang dapat mengganggu tujuan pendidikan. Dengan demikian, integritas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap masa depan peserta didik.

Arah tersebut sejalan dengan perkembangan program yang semakin menekankan keberlanjutan. Pemerintah hingga Agustus 2026 telah membuka 93 Sekolah Rakyat permanen dan, bersama sekolah rintisan, jumlahnya mencapai 182 satuan pendidikan. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak dari keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, dan pendampingan. Presiden Prabowo Subianto menempatkannya sebagai intervensi negara agar kemiskinan orang tua tidak otomatis diwariskan kepada anak.

Penguatan integritas juga membutuhkan pengawasan dari luar institusi pemerintah. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menunjukkan bahwa pengawasan tidak harus diposisikan sebagai hambatan, melainkan instrumen untuk memastikan program berjalan semakin baik. Dalam evaluasinya bersama Kementerian Sosial, Nuzran menyampaikan bahwa tujuh saran perbaikan terkait regulasi dan tata kelola telah dijalankan secara substantif. Kemensos juga menerima delapan catatan untuk diperbaiki secara bertahap. Ombudsman kemudian mendorong pengawasan teknis yang lebih dekat di lapangan, termasuk melalui perwakilan Ombudsman di berbagai daerah.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang koreksi terhadap program prioritas. Bagi kebijakan publik berskala nasional, mekanisme seperti ini memperkuat kepercayaan masyarakat karena penyelenggaraan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi terus dievaluasi dari sisi pelayanan dan potensi maladministrasi. Integritas tumbuh ketika terdapat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kesediaan memperbaiki kekurangan berdasarkan temuan lapangan.

Di sisi lain, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penentuan lokasi Sekolah Rakyat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, termasuk kelompok desil satu dan dua serta wilayah yang memiliki anak berpotensi putus sekolah. Pendekatan berbasis data tersebut membuat pembangunan sekolah diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan, bukan semata-mata daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih mudah.

Menurut Dudung, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah juga tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi membangun karakter, kemandirian, pemenuhan gizi, serta pembinaan mental siswa. Kerangka ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi yang menyentuh berbagai kebutuhan anak secara terpadu.

Perkembangan terbaru memperlihatkan orientasi program semakin diarahkan pada masa depan lulusan. Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua jalur setelah pendidikan menengah, yakni melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil. Artinya, Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada keberhasilan menerima siswa dari keluarga rentan, tetapi harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk berdiri mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Konsistensi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Ketika sekolah dikelola secara disiplin, kebutuhan siswa dipenuhi, dan setiap laporan ditangani secara profesional, manfaat program akan semakin mudah dirasakan. Pada saat yang sama, keberhasilan lulusan menjadi ukuran paling nyata bahwa investasi negara melalui Sekolah Rakyat benar-benar menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.

Merawat Sekolah Rakyat dengan integritas berarti menjaga seluruh rantai kebijakan, mulai dari penentuan sasaran, pengelolaan sekolah, perlindungan siswa, penggunaan anggaran, pengawasan, hingga kesiapan lulusan memasuki jenjang pendidikan atau dunia kerja. Pemerintah telah membangun fondasi melalui kebijakan, regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut konsisten diterapkan di setiap sekolah. Dengan tata kelola yang bersih, kepemimpinan yang berempati, dan pengawasan yang terbuka, Sekolah Rakyat dapat menjadi bukti bahwa negara hadir bukan sekadar menyediakan pendidikan gratis, tetapi sungguh-sungguh membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Radjiman Arif*)

Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik.

Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos.

Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi.

Pendekatan pengawasan tersebut sejalan dengan perspektif hak asasi manusia yang dikedepankan Kementerian HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar dalam kondisi aman dan bermartabat. Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, ia berinteraksi langsung dengan siswa untuk mengetahui kenyamanan, rasa aman, dan kondisi belajar mereka. Pemerintah tidak hanya melihat sekolah sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang yang harus menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Mugiyanto juga menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak kesehatan. Hasil monitoring di Semarang menunjukkan penyediaan asrama dan makanan telah berjalan cukup baik, tetapi masih ditemukan kebutuhan untuk memperkuat sarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan bagi sebagian siswa. Temuan tersebut kemudian ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut lintas kementerian serta pemerintah daerah. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa pengawasan dapat menghasilkan perbaikan konkret tanpa mengurangi semangat pemerintah memperluas akses pendidikan.

Perkembangan Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa program ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan aspek asrama, makanan, kesehatan, pembinaan karakter, serta pendampingan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola agar pelaksanaan di berbagai daerah memiliki standar perlindungan yang kuat. Dengan cakupan program yang terus berkembang, konsistensi pengawasan menjadi semakin penting agar kualitas pelayanan tidak berbeda jauh antarwilayah.

Kepala sekolah menjadi ujung tombak dari sistem tersebut. Mereka bukan hanya pengelola administrasi, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab memastikan siswa merasa aman, diperhatikan, dan mendapatkan kesempatan berkembang. Karena itu, arahan pemerintah mengenai pengawasan 24 jam harus diterjemahkan menjadi sistem kerja yang jelas, pelaporan yang teratur, komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah, serta mekanisme penanganan persoalan yang cepat.

Pengawasan ketat bukan berarti menciptakan lingkungan pendidikan yang kaku, melainkan memastikan kebebasan anak untuk belajar berlangsung dalam ruang yang terlindungi. Ketika pengawasan diperkuat, tata kelola dibenahi, lembaga pengawas dilibatkan, dan perspektif HAM diterapkan, Sekolah Rakyat memiliki fondasi lebih kuat untuk menjalankan tujuan utamanya. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada anak dari keluarga rentan bukan hanya diwujudkan melalui akses pendidikan, tetapi juga melalui perlindungan menyeluruh agar mereka dapat belajar dengan aman dan bermartabat. Dengan pengawasan yang konsisten dan kolaborasi lintas lembaga, Sekolah Rakyat dapat menjadi investasi sosial penting untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.

Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada di bawah Keketuaan India itu mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

Dalam sesi khusus kepala negara anggota penuh BRICS bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Prabowo menyampaikan pentingnya membangun ketahanan menghadapi perubahan dan ketidakpastian global.

Menurut dia, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, kemudian berkembang menjadi ketahanan kolektif.

BRICS dinilai memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena negara-negara anggotanya mencakup pasar besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian, perdagangan, serta sektor energi dunia.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo.

Indonesia juga mengangkat pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi.

Kerja sama kawasan dinilai dapat menjadi pijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Di tingkat global, pemerintah memandang reformasi institusi multilateral semakin diperlukan. Reformasi antara lain diarahkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta lembaga keuangan internasional atau International Financial Institutions (IFIs).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan negara berkembang dalam proses pembentukan aturan global menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Negara berkembang, menurut dia, perlu memiliki ruang dalam proses negosiasi agar kebijakan internasional tidak hanya dibentuk oleh negara-negara dengan pengaruh ekonomi yang lebih besar.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” ujar Airlangga.

Dalam bidang ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok yang lebih tangguh, serta penguatan sistem perdagangan internasional yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan.

Selain ekonomi dan perdagangan, agenda BRICS di bawah Keketuaan India mencakup energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, perdamaian dan keamanan, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Oleh : Abdul Razak)*

Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. Kehadiran tersebut menjadi momentum penting setelah Indonesia berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keanggotaan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, energi, pangan, teknologi, hingga pembiayaan pembangunan bersama negara-negara anggota dan mitra BRICS.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS juga mencerminkan upaya memperkuat peran negara berkembang dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Pemerintah memandang kerja sama multilateral tidak semata-mata sebagai forum diplomasi, tetapi sebagai instrumen untuk memperluas akses pasar dan investasi sekaligus memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, serta memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Menurutnya, keterlibatan negara berkembang dalam proses reformasi sistem multilateral sangat penting karena berbagai kebijakan global akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara tersebut.

Airlangga menilai negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi penerima ketentuan yang telah dibentuk negara lain. Indonesia perlu mengambil bagian dalam proses negosiasi agar kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan negara berkembang turut dipertimbangkan dalam pembentukan tata kelola global.

Dalam KTT BRICS, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan BRICS, perdagangan, keuangan internasional, energi, pangan dan pertanian, hingga digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, serta lingkungan. Pada bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, dan penguatan sistem perdagangan berbasis aturan.

Airlangga menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus bersifat inklusif. Kemajuan yang dihasilkan dari transformasi ekonomi dan teknologi harus dapat dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, inovasi dan teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperluas manfaat pembangunan dan mencegah kelompok tertentu tertinggal dalam proses transformasi.

Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS juga memberikan tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat dapat terus dikembangkan tanpa harus menempatkan Indonesia dalam satu blok tertentu. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan dalam membangun hubungan dengan berbagai mitra.

Keberadaan Indonesia dalam forum multilateral diarahkan pada manfaat yang terukur bagi perekonomian domestik. Kerja sama investasi, misalnya, tidak hanya untuk meningkatkan arus modal, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri, meningkatkan daya saing ekspor, serta membuka lapangan pekerjaan.

Perspektif serupa muncul dalam forum G20. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung yang mewakili Menteri Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus – 1 September 2026, menekankan pentingnya reformasi yang pro-pertumbuhan.

Juda mengatakan reformasi tersebut diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, penyederhanaan regulasi, penguatan sektor keuangan, transformasi struktural, dan pengembangan teknologi menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia juga berbagi pengalaman dalam penyederhanaan regulasi, penguatan sektor keuangan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Di sektor BUMN, pemerintah terus melakukan penataan dan penguatan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Forum G20 juga menyoroti ketidakseimbangan ekonomi global, konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta tingginya tingkat utang. Indonesia berpandangan bahwa respons terhadap persoalan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi dan posisi masing-masing negara dalam perekonomian global.

Selain stabilitas dan pertumbuhan, Indonesia juga mendorong penguatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen di tengah percepatan digitalisasi. Juda menekankan bahwa meningkatnya fraud dan scam lintas batas membutuhkan pertukaran informasi dan koordinasi internasional yang lebih kuat.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan G20 menunjukkan strategi memperbanyak pilihan kerja sama, bukan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru. Ekonomi multilateral dapat menjadi instrumen memperkuat kedaulatan jika diterjemahkan menjadi investasi produktif, pasar ekspor yang lebih luas, teknologi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan terlihat dari seberapa jauh partisipasi tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional. Semakin beragam mitra dan semakin kuat kapasitas domestik, semakin besar pula ruang Indonesia menentukan kepentingannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Ekonomi