Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan pertanian Papua terus diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian pangan yang bertumpu pada potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan strategis, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang mencakup pengembangan pangan lokal, perluasan sawah, mekanisasi, irigasi, penguatan kelembagaan hingga pemberdayaan petani.

Arah kebijakan tersebut menjadi penting mengingat Papua memiliki sumber daya pertanian yang besar sekaligus karakter geografis yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda. Sagu, ubi dan berbagai komoditas pangan lokal telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Di sisi lain, potensi lahan pertanian juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi beras dan komoditas pangan strategis lainnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menempatkan pengembangan potensi tersebut sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian pangan Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Papua perlu dibangun dari kekuatan yang tersedia di wilayah tersebut. Karena itu, beras, sagu, ubi dan pangan lokal lainnya didorong untuk berkembang bersama masyarakat setempat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian Papua tidak diarahkan untuk menggantikan pangan lokal dengan komoditas tertentu. Sebaliknya, pemerintah berupaya mempertemukan kekuatan pangan tradisional dengan teknologi dan sistem pertanian modern. Dengan cara itu, peningkatan produktivitas dapat berlangsung tanpa mengabaikan karakter sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Komitmen pemerintah tersebut turut mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang sebelumnya diselenggarakan pada 2–4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi pembangunan Papua yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melihat Papua memiliki peluang besar untuk memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Menurutnya, pengembangan ekosistem pertanian modern, pencetakan sawah berbasis komunitas, optimalisasi lahan dan dukungan mekanisasi dapat menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tersebut. Apabila kapasitas produksi terus meningkat, Papua juga berpeluang memasok kebutuhan pangan wilayah lain di kawasan timur Indonesia.

Pembangunan fondasi kemandirian pangan itu juga membutuhkan kepastian bahwa masyarakat setempat menjadi bagian utama dari proses pembangunan. Karena itu, pemerintah mengembangkan cetak sawah berbasis komunitas yang telah berjalan sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan hak ulayat dan kesepakatan masyarakat, sehingga pengembangan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menempatkan masyarakat Papua sebagai unsur penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, potensi pertanian Tanah Papua merupakan modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih kuat. Karena itu, kemandirian pangan lokal perlu diperkuat sekaligus diarahkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Model pembangunan berbasis komunitas tersebut juga diperkuat melalui Brigade Pangan. Kehadiran Brigade Pangan mengonsolidasikan pemuda setempat dan memperkenalkan dukungan mekanisasi modern dalam kegiatan pertanian. Langkah ini memiliki arti penting karena regenerasi petani menjadi salah satu kebutuhan dalam membangun pertanian yang berkelanjutan.

Fondasi pertanian juga tidak akan kuat tanpa dukungan infrastruktur air. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air ketika menghadapi periode kering.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan JIAT diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Infrastruktur tersebut juga dirancang tidak berhenti pada pembangunan sumur dan pompa, tetapi dilengkapi jaringan saluran tersier sehingga distribusi air dapat menjangkau lahan secara lebih efektif.

JIAT Kalobo dan Waibu memiliki luas layanan sekitar 100 hektare dan diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 90 petani. Jaringan sepanjang sekitar 10 kilometer tersebut dilengkapi 80 bangunan pendukung, 10 titik sumur bor serta bak penampung berkapasitas 50 meter kubik. Infrastruktur tersebut dapat menjadi dukungan penting bagi keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat.

Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun fondasi kemandirian pangan Papua secara menyeluruh. Penguatan pangan lokal berjalan bersama pengembangan sawah, sementara modernisasi melalui mekanisasi didukung oleh pembangunan infrastruktur irigasi.

Fondasi tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan Papua memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dengan peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas petani dan pembangunan infrastruktur yang semakin memadai, Papua memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu kekuatan pangan baru di kawasan timur Indonesia.

Kemandirian pangan Papua dengan demikian perlu dipandang sebagai proses pembangunan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah telah meletakkan sejumlah instrumen penting melalui pengembangan pangan lokal, cetak sawah berbasis komunitas, mekanisasi dan infrastruktur air. Penguatan seluruh elemen tersebut menjadi modal untuk membangun pertanian Papua yang produktif, inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Oksidea Razeta Rayi

Keberpihakan terhadap petani tidak cukup diwujudkan melalui pupuk, benih, alat pertanian, pembiayaan, ataupun kebijakan harga. Ada fondasi yang jauh lebih menentukan keberlanjutan pertanian, yakni kepastian atas tanah dan keberadaan lahan produktif. Tanpa keduanya, peningkatan produktivitas hanya akan menjadi solusi jangka pendek karena petani terus berhadapan dengan tekanan alih fungsi lahan. Dalam konteks inilah langkah pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian patut dilihat sebagai kebijakan strategis untuk menjaga masa depan petani sekaligus ketahanan pangan nasional.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong pemerintah daerah segera mengintegrasikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut Nusron, usulan LP2B yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah perlu segera menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun kabupaten/kota.

Langkah tersebut membawa perlindungan lahan pertanian ke tingkat yang lebih kuat. Penetapan LP2B tidak lagi berhenti sebagai keputusan administratif, melainkan menjadi bagian dari instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan posisi tersebut, pembangunan daerah tetap dapat bergerak tanpa mengabaikan kebutuhan mempertahankan sawah sebagai basis produksi pangan dan sumber penghidupan petani.

Capaian pemerintah menunjukkan kemajuan. Nusron menyebut penetapan LP2B secara nasional telah mencapai 87,60 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS). Jawa Timur juga telah mencapai sekitar 87,34 persen dari LBS seluas kurang lebih 1,2 juta hektare, sehingga lebih cepat mencapai target nasional minimal 87 persen yang ditetapkan untuk 2029.

Pencapaian sebelum tenggat tersebut menunjukkan adanya akselerasi perlindungan lahan pertanian. Namun yang lebih penting adalah memastikan lahan yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dalam kebijakan pembangunan berikutnya. Karena itulah Nusron menempatkan RTRW sebagai panglima sekaligus kompas pembangunan.

Bagi petani, kebijakan tata ruang sesungguhnya mempunyai konsekuensi sangat nyata. Ketika sawah memperoleh kepastian fungsi, petani mempunyai ruang produksi yang lebih terlindungi. Sebaliknya, apabila perubahan fungsi lahan berlangsung tanpa kendali, petani tidak hanya kehilangan tanah untuk bercocok tanam, tetapi juga kehilangan sumber pendapatan dan masa depan usaha pertaniannya.

Reforma Agraria Melengkapi Perlindungan Petani

Arah perlindungan tersebut menjadi semakin komprehensif dengan berkembangnya pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Jika LP2B berbicara mengenai keberlanjutan fungsi lahan pertanian, reforma agraria menyentuh persoalan yang lebih mendasar mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Dr. Ricardo Simarmata, S.H. menilai kehadiran RUU Reforma Agraria merupakan langkah penting untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta berbagai konflik agraria. Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas regulasi akan ditentukan oleh kualitas aturan turunan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan anggaran, serta kapasitas pelaksana.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi harus bertemu dengan implementasi. Bagi petani, keberhasilan reforma agraria pada akhirnya bukan sekadar lahirnya produk hukum, tetapi hadirnya kepastian mengenai tanah yang menjadi sumber penghidupannya.

Karena itu, kebijakan reforma agraria dan perlindungan LP2B dapat ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Reforma agraria membangun kepastian hubungan masyarakat dengan tanah, sedangkan LP2B dan RTRW memastikan lahan pertanian produktif tidak mudah kehilangan fungsinya akibat tekanan pembangunan.

Perlindungan Mulai Diterjemahkan di Lapangan

Keseriusan menjaga lahan pertanian juga terlihat melalui penegakan aturan di daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, misalnya, melakukan penertiban bangunan tanpa izin di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin menegaskan bahwa lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi sawah. Langkah tersebut penting karena efektivitas perlindungan lahan pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi pemerintah menjalankan regulasi hingga tingkat tapak.

Alih fungsi sawah sering kali tidak berlangsung sekaligus dalam skala besar. Perubahan dapat terjadi bidang demi bidang hingga kawasan pertanian perlahan terfragmentasi. Karena itu, tindakan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan ekonomi petani.

Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah melakukan penyesuaian RTRW secara lebih fleksibel. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri juga mendorong percepatan integrasi LP2B agar perlindungan lahan semakin selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

Menjaga Sawah Berarti Menjaga Petani

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan petani mulai diarahkan hingga menyentuh fondasi produksi pangan. Negara tidak hanya hadir ketika petani membutuhkan sarana produksi atau ketika hasil panen memasuki pasar, tetapi juga memperkuat kepastian ruang tempat aktivitas pertanian berlangsung.

Tentu perlindungan lahan perlu terus diikuti kebijakan yang membuat bertani tetap memberikan nilai ekonomi. Akses irigasi, pembiayaan, teknologi, pupuk, mekanisasi, kepastian pasar, dan harga yang layak tetap diperlukan agar petani mempunyai alasan kuat mempertahankan lahannya.

Pemerintah memperkuat perlindungan tanah dan lahan pertanian secara bersamaan, kebijakan tersebut tidak hanya menjaga sawah yang masih tersedia hari ini. Yang turut dijaga adalah kepastian usaha petani, keberlanjutan produksi pangan, dan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri untuk generasi mendatang.

*) Pemerhati Kebijakan Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memperkuat dukungan kepada petani dengan memangkas sejumlah beban produksi, mulai dari penurunan harga pupuk subsidi hingga bantuan pompanisasi untuk menjaga lahan tetap produktif. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga menyatakan telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

“145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia,” kata Prabowo.

Kebijakan pupuk itu menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan biaya produksi petani sekaligus menjaga ketersediaan sarana produksi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi penyalurannya.

Harga pupuk urea subsidi turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Penebusan pupuk juga disederhanakan dengan sistem digital.

“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi,” jelas Qodari.

Dukungan juga diberikan melalui pompanisasi untuk membantu petani menghadapi kekeringan. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pompa hibrida membantu pengairan sekitar 390 hektare sawah di Kecamatan Arjawinangun dan Susukan yang sempat menghadapi ancaman kekurangan air pada musim tanam kedua.

Pompa tersebut memanfaatkan panel surya pada siang hari dan listrik pada malam hari dengan debit sekitar 36 ribu liter per jam. Selain menjaga pasokan air, teknologi ini membantu menekan biaya pengairan petani.

“Sekarang, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, pompanisasi hybrid ini alhamdulillah bisa menghasilkan air yang begitu deras,” ujar petani Cirebon, Mashudi.

Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas lahan, menekan biaya produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan cuaca.***

SORONG — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua dengan mengembangkan potensi komoditas lokal dan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pembangunan sektor pertanian. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan Papua sekaligus membuka peluang bagi wilayah tersebut menjadi pemasok pangan bagi kawasan timur Indonesia.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan berbagai sumber pangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, seperti sagu, ubi, beras, serta komoditas pangan lokal lainnya. Pengembangan tersebut dilakukan dengan memadukan kekuatan pangan lokal dan penerapan teknologi pertanian modern.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan kemandirian pangan di Papua perlu bertumpu pada potensi yang telah dimiliki masyarakat setempat. Menurut dia, kebutuhan pangan masyarakat Papua perlu semakin mampu dipenuhi dari produksi wilayah sendiri.

“Kita ingin membangun kemandirian pangan di seluruh pulau, termasuk Papua. Pangan untuk saudara-saudara kita di Papua harus dipenuhi dari Papua sendiri. Beras, sagu, ubi, dan pangan lokal lainnya harus kita kembangkan bersama masyarakat setempat,” ujar Amran.

Selain pengembangan pangan lokal, pemerintah juga mendorong pembangunan sawah berbasis komunitas serta optimalisasi lahan potensial. Program tersebut didukung mekanisasi dan penguatan kelembagaan petani agar produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Pendekatan pembangunan pertanian di Papua juga diarahkan dengan tetap menghormati hak ulayat dan kearifan lokal masyarakat adat. Program cetak sawah berbasis komunitas, misalnya, dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan.

Pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui kelembagaan pertanian dan dukungan mekanisasi modern. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi petani dan generasi muda Papua untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor pangan.

Pengembangan sawah pun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Sagu, ubi, dan berbagai komoditas pangan lokal tetap menjadi bagian dari strategi penguatan pangan daerah.

Dengan optimalisasi potensi lahan, komoditas lokal, teknologi, dan keterlibatan masyarakat adat, Papua memiliki peluang memperkuat kemandirian pangannya. Dalam jangka panjang, peningkatan produksi tersebut juga diharapkan mampu menjadikan Papua sebagai salah satu sentra pangan baru yang dapat mendukung kebutuhan wilayah lain di kawasan timur Indonesia.

Jakarta – Penguatan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah mulai dirasakan petani melalui meningkatnya produktivitas, kemudahan memperoleh sarana produksi, hingga membaiknya pendapatan. Capaian tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 yang mencapai 127,84, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian NTP menjadi salah satu indikator bahwa berbagai reformasi pertanian mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapat pangan dengan harga yang stabil,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta.

Pemerintah melakukan pembenahan sektor pertanian dari hulu hingga hilir, antara lain melalui penyederhanaan regulasi, penguatan sarana produksi, pembangunan irigasi, pompanisasi, bantuan benih dan alat mesin pertanian, serta penguatan perlindungan harga hasil panen.

Salah satu perubahan yang dirasakan petani adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menyederhanakan mekanisme distribusi agar pupuk lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Di sisi produksi, penguatan jaringan irigasi dan pompanisasi membantu petani menjaga ketersediaan air serta meningkatkan intensitas tanam. Sementara di sisi hilir, penetapan Harga Pembelian Pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan kepastian harga dan pasar.

“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” ujar Amran.

Upaya memperkuat sektor pertanian juga dilakukan melalui perlindungan lahan pangan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah mempercepat integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW agar lahan pertanian memiliki kepastian perlindungan.

“RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah,” kata Nusron.

Dengan penguatan dari sisi produksi, biaya usaha tani, kepastian harga, hingga perlindungan lahan, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Jakarta – Kesejahteraan petani menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepastian harga, tata niaga yang lebih baik, hilirisasi komoditas, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian menjadi bagian penting agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor pangan.

Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan pangan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan ketahanan negara. Menurutnya, pangan tidak semestinya hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi.

“Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, prasyarat mutlak ketahanan nasional,” ungkap Achmad.

Ia menjelaskan kemampuan suatu negara membangun kemandirian pangan menjadi semakin penting di tengah gejolak geopolitik global, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok internasional.

“Kerapuhan pangan adalah titik lemah kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Achmad menyebut ketahanan pangan bertumpu pada empat pilar utama, yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Karena itu, keberhasilan sektor pangan tidak hanya tercermin dari besarnya produksi secara nasional, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di berbagai daerah memperoleh pangan secara cukup dan berkelanjutan.

Upaya memperkuat posisi petani juga dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai besarnya potensi produksi pertanian perlu diikuti tata kelola yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat, terutama petani.

“Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Provinsi Lampung, kekuatan utama kita bukanlah tambang mineral, melainkan keunggulan di sektor pertanian dan pangan,” ujar Rahmat.

Lampung merupakan salah satu daerah penghasil utama padi, jagung, singkong, kopi, lada, tebu, dan nanas. Potensi tersebut diperkuat melalui perbaikan tata niaga komoditas, stabilisasi harga di tingkat petani, perlindungan hasil panen lokal, serta pengembangan hilirisasi pertanian dan perkebunan.

Hilirisasi menjadi salah satu langkah untuk memperbesar manfaat ekonomi dari komoditas yang dihasilkan petani. Dengan lebih banyak produk diolah di daerah, nilai tambah diharapkan tidak berhenti pada komoditas mentah, tetapi ikut menggerakkan industri pengolahan, membuka aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya beli masyarakat.

“Intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar roda perekonomian benar-benar berputar di tingkat bawah. Ketika harga komoditas stabil dan membaik, daya beli petani meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Rahmat.

SORONG — Pemerintah memperkuat produktivitas pertanian pangan di Papua melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketersediaan air. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya, untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, khususnya saat kondisi cuaca kering.

Pembangunan JIAT menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan. Pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dan pompa memungkinkan pasokan air tetap tersedia bagi lahan yang belum terjangkau jaringan irigasi permukaan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan JIAT diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua.

“Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat,” ujar Menteri Dody.

Menurut Dody Hanggodo, pembangunan jaringan irigasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Karena itu, fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa sumur dan pompa, tetapi juga dilengkapi jaringan saluran tersier.

“Pengembangan JIAT tidak hanya berfokus pada pembangunan sumur dan pompa air tanah, tetapi juga harus dilengkapi jaringan saluran tersier sehingga air dapat dialirkan secara efektif hingga ke lahan pertanian,” tegas Dody.

JIAT di Kampung Kalobo dan Waibu dirancang melayani lahan pertanian sekitar 100 hektare dengan penerima manfaat sekitar 90 petani. Infrastruktur tersebut memiliki panjang jaringan sekitar 10 kilometer dan dilengkapi 80 bangunan pendukung.

Sistem penyediaan air diperkuat 10 titik sumur bor dengan kapasitas debit sekitar 12 liter per detik pada setiap titik. Air kemudian dialirkan melalui jaringan dengan debit layanan sekitar 2,5 liter per detik per titik serta didukung bak penampung berkapasitas 50 meter kubik.

Dody Hanggodo menilai ketersediaan sumber air alternatif penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian ketika curah hujan tidak mencukupi.

“Dengan tersedianya sumber air alternatif, lahan pertanian tetap memiliki dukungan pasokan air selama periode kering sehingga kegiatan budi daya dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tambah Dody.

Pembangunan tersebut sekaligus menunjukkan perluasan infrastruktur sumber daya air hingga wilayah dengan tantangan geografis. Kehadiran JIAT diharapkan menjaga produktivitas lahan, mendukung produksi pangan, serta memperkuat aktivitas ekonomi petani di Papua Barat Daya. (*)

JAKARTA — Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi dan pasokan pangan nasional. Tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan perlindungan AUTP untuk 100.000 hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.

Program tersebut menjadi jaring pengaman bagi petani menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Perlindungan ini semakin relevan di tengah potensi El Nino yang dapat memengaruhi produksi pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga produksi pangan menghadapi tantangan iklim. Selain perlindungan asuransi, pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat program pompanisasi.

“El Nino itu diperkirakan sampai enam bulan, insya Allah sektor pangan tetap aman,” ujar Amran.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah menjelaskan, AUTP melengkapi mitigasi teknis yang dilakukan pemerintah. Dengan skema ini, petani tidak harus menanggung sendiri seluruh risiko ketika gagal panen terjadi.

“Ketika terjadi gagal panen, persoalannya bukan hanya kehilangan hasil, tetapi juga hilangnya modal untuk memulai musim tanam berikutnya. AUTP memberikan ruang bagi petani untuk segera bangkit dan kembali berproduksi,” kata Andi.

Pemerintah memberikan subsidi sebesar 80 persen dari premi AUTP Rp180.000 per hektare per musim tanam. Dengan demikian, petani cukup membayar Rp36.000. Apabila kerusakan tanaman mencapai sedikitnya 75 persen sesuai ketentuan program, petani dapat memperoleh klaim Rp6 juta per hektare per musim tanam.

Ekonom senior Indef Bustanul Arifin menilai penguatan AUTP perlu dibarengi peningkatan pemahaman petani mengenai pengelolaan risiko. Menurutnya, program tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai proyek, tetapi bagian dari perubahan perilaku dalam menghadapi risiko produksi dan rantai pangan.

“AUTP bukan urusan program dan proyek, tapi perubahan perilaku untuk mengelola risiko produksi dan risiko rantai nilai pangan,” ujarnya.

Dengan perlindungan finansial tersebut, risiko gagal panen diharapkan tidak memutus kemampuan petani untuk kembali menanam. Keberlanjutan usaha tani pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menjaga produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Jakarta – Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga Harga Pokok Penjualan atau Harga Pokok Produksi (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, memperkuat penyerapan Bulog, serta mempertahankan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton.

“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi petani dan dampaknya tercermin pada NTP nasional Juli 2026 yang mencapai 127,84, sekaligus memperkuat produksi dan kesejahteraan petani sebagai fondasi pasokan pangan nasional”, ungkap Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah saat berada di Jakarta.

Sementara, keberhasilan kebijakan pertanian itu membawa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi puncak sebagai menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan hasil penilaian Government Performance Assessment IndexPolitica Indonesia yang dirilis pada September 2026.

Amran meraih skor tertinggi 91 lewat evaluasi berbasis bukti (Evidence-Based Government Performance Evaluation) dan analisis keputusan kriteria majemuk (Multi-Criteria Decision Analysis) menggunakan data statistik sektoral serta dokumen resmi pemerintah.

Capaian ini diraih atas keberhasilan Orkestrasi Kebijakan Pertanian yang berdampak langsung pada kenaikan produksi padi nasional sebesar 13,29 persen. Kemudian penggandaan alokasi pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Menurut Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, pengakuan ini mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani di lapangan.

“Petani tahu siapa yang bekerja untuk mereka. Ketika produksi meningkat, pupuk diperkuat, dan harga gabah dijaga, petani bisa melihat langsung keberpihakan pemerintah,” ujar Jundi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia pada 2025 melonjak menjadi 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 7,06 juta ton dari tahun sebelumnya. Produksi beras konsumsi juga naik menjadi 34,69 juta ton dan luas panen meluas menjadi 11,32 juta hektare.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon menyebutkan kenaikan produksi ini ditopang oleh penguatan sarana produksi yang signifikan dari pemerintah.

“Pemerintah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025, naik sekitar 100 persen dari sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar meminta petani meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kebutuhan utama mereka dari sisi input,” jelas Aulia.

Penguatan tersebut berlanjut pada 2026 dengan alokasi pupuk bersubsidi yang tetap dijaga sebesar 9,55 juta ton, dengan realisasi penyaluran mencapai 54,28 persen per 25 Juni 2026.

Dari sisi hilir, pemerintah menjaga kepastian harga dengan menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram serta mendorong penyerapan optimal oleh Bulog dan pelaku usaha.

Dampak kebijakan hulu-hilir ini pun tercermin pada indikator kesejahteraan petani. BPS mencatat NTP nasional pada Juli 2026 mencapai angka 127,84, dengan subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan 1,32 persen secara bulanan.

KAMMI pun mendorong agar keberhasilan pengelolaan komoditas padi ini dijadikan percontohan untuk komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan. Selain itu, peningkatan produksi di masa depan diharapkan terus memperhatikan efisiensi pupuk, kesehatan tanah, ketersediaan air, dan adaptasi perubahan iklim demi keberlanjutan lingkungan.

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menegaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran merupakan fondasi utama dalam memperkuat posisi petani sebagai penopang utama perekonomian dan ketahanan pangan negeri.

Usman juga mendesak agar pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi diperketat secara berkala, guna mencegah penyalahgunaan di tingkat bawah.

“PT Pupuk Indonesia agar memperkuat pengawasan dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” kata Usman.

Selain itu, penentuan kuota harus benar-benar mempertimbangkan perkembangan luas lahan, jumlah petani, pola tanam, serta kebutuhan komoditas di masing-masing wilayah.

Dirinya menekankan pentingnya penyesuaian kuota pupuk yang berbasis pada luas lahan serta kebutuhan riil petani di lapangan.

Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan keadilan distribusi dan efektivitas penggunaan pupuk demi hasil panen yang optimal.

Kepastian akses pupuk bagi petani menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas, keberlanjutan usaha tani, dan ketersediaan pangan nasional.

Dengan tata kelola distribusi yang transparan, tepat volume, dan tepat sasaran, Komisi IV DPR RI optimistis kesejahteraan petani akan meningkat sekaligus mengokohkan kemandirian pangan Indonesia di tengah berbagai tantangan global. [-RWA]