Oleh: Alexander Royce*)

Bulan September dinarasikan oleh kelompok kepentingan tertentu sebagai momentum September Hitam. Sebuah masa di mana publik diajak untuk menengok kembali berbagai rentetan peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Namun, niat luhur untuk merawat ingatan kolektif ini belakangan mulai terasa melenceng dari esensinya. Ada kecenderungan nyata bahwa peringatan ini tidak lagi murni menjadi ajang refleksi kebangsaan, melainkan telah bermetamorfosis menjadi komoditas politik oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mendelegitimasi upaya perbaikan yang sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Pemerintahan yang berkuasa sejatinya tidak pernah menutup mata terhadap sejarah. Berbagai upaya penyelesaian non-yudisial dan pemulihan hak-hak korban telah dieksekusi dengan langkah-langkah yang konkret, terstruktur, dan bermartabat. Sangat disayangkan jika iktikad baik dan kerja keras aparatur negara ini justru tertutup oleh bayang-bayang provokasi jalanan yang dirancang semata-mata untuk memicu kegaduhan. Kita harus menyadari bahwa menjaga stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan nasional, terutama di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan ekonomi serta persatuan dari seluruh elemen bangsa.

Kesadaran untuk menjaga kondusivitas ini sebenarnya sudah mulai tumbuh subur di kalangan akar rumput, sebagaimana yang disuarakan oleh Ketua Aliansi Nusantara Tangerang Raya (ANTFA). Pihaknya menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian di tengah masyarakat dalam menyikapi momentum sejarah di bulan ini. Menurut pandangannya, peringatan sejarah seharusnya tidak diwarnai dengan aksi-aksi anarkistis yang berpotensi melumpuhkan ketertiban umum. Kelompok aktivis ini secara tegas menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah kerukunan sosial, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengedepankan ruang dialog dan doa bersama dibandingkan turun ke jalan yang rentan ditunggangi oleh kepentingan gelap.

Harapan akan kedamaian dari kelompok sipil tersebut sangat beralasan jika kita melihat betapa mudahnya sebuah isu sejarah dieksploitasi pada masa kini. Di era disrupsi informasi, narasi yang dibangun melalui media sosial sering kali membakar sentimen massa tanpa memberikan ruang bagi rasionalitas. Provokasi semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat luas yang aktivitas kesehariannya terganggu akibat demonstrasi, tetapi juga menodai simpati publik. Masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi yang nyata, bukan sekadar pelampiasan amarah yang terus didaur ulang setiap tahun tanpa ujung pangkal yang jelas.

Fenomena pengulangan narasi amarah ini turut memantik perhatian serius dari Pengamat Politik Indeks Data Nasional, Ayip Tayana. Dalam analisisnya, ia mengingatkan publik agar wacana peringatan peristiwa masa lalu ini tidak bertransformasi menjadi sekadar ajang mobilisasi emosi massa belaka. Ia menilai bahwa kemarahan yang sengaja diorkestrasi tidak akan pernah menghasilkan rumusan penyelesaian yang komprehensif. Lebih jauh, ia memberikan pandangan alternatif yang sangat konstruktif bagi kalangan akademis, yakni dengan mendorong mahasiswa agar mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pemulihan para korban. Keterlibatan mahasiswa dalam ranah kebijakan sosial dinilai akan memberikan dampak positif yang jauh lebih nyata dibandingkan dengan aksi protes yang konfrontatif.

Pergeseran paradigma dari gerakan jalanan menuju kolaborasi strategis dengan pemerintah adalah kunci kedewasaan berdemokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan sejatinya memiliki kapasitas intelektual untuk mengawal kebijakan negara dari dalam, memastikan bahwa setiap program pemulihan berjalan optimal di lapangan. Sinergi antara kaum intelektual muda dan pemerintah yang sedang bekerja keras membangun fondasi kemajuan bangsa akan menciptakan sebuah ekosistem penyelesaian masalah yang elegan, bermartabat, dan berorientasi pada masa depan, bukan sekadar jalan di tempat meratapi masa lalu.

Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, juga memberikan pandangan yang sangat jernih dalam merefleksikan catatan sejarah ini. Ia secara persuasif mengajak seluruh elemen mahasiswa di penjuru tanah air untuk menjadikan momen ini sebagai wadah memperkokoh persatuan bangsa, bukan malah menjadikannya alat untuk memecah belah persaudaraan. Baginya, refleksi sejarah harus mampu melahirkan energi positif bagi para pemuda untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional. Ia meyakini bahwa generasi muda yang kritis namun tetap mengedepankan integrasi nasional akan mampu menjadi benteng pertahanan dari berbagai ancaman infiltrasi yang memanfaatkan isu-isu masa lalu.

Kesadaran kolektif dari berbagai elemen masyarakat, pengamat, dan tokoh pemuda ini sepatutnya menjadi alarm bagi kita semua agar tidak mudah terprovokasi. Jangan biarkan ruang publik kita dibajak oleh oknum-oknum pemicu keresahan yang sekadar berlindung di balik topeng kepedulian HAM. Pemerintah telah membuktikan komitmennya melalui kerja nyata, kebijakan yang berpihak pada rekonsiliasi, dan jaminan stabilitas yang membuat roda kehidupan bangsa terus berputar maju. Mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan mendukung langkah progresif pemerintahan saat ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih damai, sejahtera, dan tangguh di masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Andika Pratama )*

Setiap momentum untuk mengingat kembali persoalan hak asasi manusia memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Ingatan publik terhadap berbagai peristiwa masa lalu bukan sekadar upaya membuka kembali luka, melainkan dapat menjadi ruang untuk memastikan bahwa persoalan yang pernah terjadi tidak dilupakan dan pelajaran darinya dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan. Dalam konteks tersebut, September Hitam semestinya ditempatkan sebagai momentum refleksi yang mendorong masyarakat membicarakan penyelesaian persoalan secara dewasa, bukan sebagai ruang untuk membakar kemarahan yang berpotensi meluas menjadi konflik sosial.

Perkembangan isu September Hitam di ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki perhatian terhadap persoalan HAM dan sejarah bangsa. Aktivisme digital dapat menjadi sarana untuk menjaga ingatan kolektif, memperluas diskusi, serta mendorong negara dan masyarakat untuk terus memperhatikan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, ruang digital juga memiliki risiko ketika informasi yang beredar tidak disertai konteks yang memadai. Narasi yang emosional, provokatif, atau tidak terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan membentuk persepsi yang tidak selalu sejalan dengan fakta.

Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana memandang fenomena September Hitam secara umum sebagai bagian dari aktivisme digital yang positif karena menjadi pengingat kolektif publik. Namun, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun kebencian. Pandangan tersebut penting karena perjuangan terhadap isu HAM pada dasarnya membutuhkan ketekunan, argumentasi, data, dan mekanisme penyelesaian yang jelas. Kemarahan mungkin menjadi titik awal munculnya perhatian publik, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan.

Demokrasi memang memberikan ruang bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi merupakan salah satu instrumen yang sah dalam menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berlangsung secara tertib. Namun, sebagaimana disampaikan Ayip, masyarakat sipil juga perlu mengevaluasi apakah demonstrasi harus selalu menjadi satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan HAM masa lalu. Pertanyaan tersebut layak dikembangkan menjadi diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas berbagai jalur advokasi, dialog, penelitian, pendokumentasian, pendidikan publik, hingga mekanisme pemulihan bagi korban.

Karena itu, tuntutan yang muncul dalam momentum September Hitam akan lebih bermakna apabila diarahkan pada persoalan konkret. Ayip menekankan pentingnya melihat kembali jumlah korban yang belum terverifikasi, memastikan program pemulihan benar-benar dirasakan penerima manfaat, serta memperkuat langkah negara agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dengan pendekatan semacam itu, peringatan tidak berhenti pada ekspresi kemarahan, tetapi berkembang menjadi agenda yang dapat diukur dan dievaluasi.

Persoalan HAM masa lalu memang tidak sederhana. Pemerintah disebut telah melakukan sejumlah kemajuan dalam penanganannya, tetapi masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Ada langkah yang telah ditempuh, tetapi pada saat yang sama masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas pemulihan, pendataan korban, penyelesaian berbagai kasus, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Ruang kritik tetap dibutuhkan, tetapi kritik akan memiliki daya dorong lebih kuat apabila dibangun berdasarkan fakta dan tuntutan yang terukur.

Di sisi lain, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dibawa dalam agenda Black September. Ia menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan serta mengingatkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan hukum. Kepolisian juga menyatakan kesiapan untuk melakukan mediasi dan mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah terkait. Pendekatan dialog semacam ini penting agar penyampaian aspirasi memiliki ruang komunikasi yang jelas dan tidak berkembang menjadi benturan.

Kedewasaan dalam memperingati September Hitam bukan berarti menghapus ingatan terhadap persoalan masa lalu. Sebaliknya, kedewasaan berarti menjaga agar ingatan tersebut tetap hidup melalui cara-cara yang konstruktif. Masyarakat dapat memperingati momentum tersebut dengan memperkuat literasi sejarah, mendiskusikan persoalan HAM berdasarkan data, mendukung proses verifikasi korban, mengawasi pelaksanaan program pemulihan, serta mendorong kebijakan yang dapat mencegah terulangnya pelanggaran.

Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Peran tersebut bukan hanya mengkritik, tetapi juga menghadirkan gagasan, menguji informasi, mengawal proses kebijakan, dan memastikan suara korban tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Demikian pula pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan mekanisme penyelesaian berjalan secara nyata.

September Hitam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ingatan dan memperbaiki masa depan. Kemarahan yang tidak diarahkan hanya berpotensi melahirkan ketegangan baru, sementara dialog yang berbasis fakta dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih substantif. Mengingat masa lalu tidak harus berarti terjebak di dalamnya. Justru dengan kedewasaan, masyarakat dapat menjadikan setiap ingatan sebagai pelajaran, setiap kritik sebagai masukan, dan setiap aspirasi sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih tertib, terbuka, serta menghormati hak asasi manusia.

*) Penulis adalah Pengamat Sosial

JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih tinggi. Stabilitas makroekonomi, kondisi perbankan yang solid, serta investasi yang terus bergerak menjadi sejumlah faktor yang menopang ketahanan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro mengatakan sistem keuangan Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tekanan dan dinamika global. Menurutnya, ketahanan tersebut ditopang fundamental ekonomi yang memadai sekaligus kemampuan sistem keuangan beradaptasi terhadap perubahan.

“Layaknya akar bambu yang kokoh untuk bertahan menghadapi tekanan namun lentur mengikuti arah angin, demikian pula sistem keuangan kita dengan fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi guncangan, namun tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi,” ujar Solikin.

Solikin menjelaskan, resiliensi sistem keuangan perlu diwujudkan melalui kemampuan membaca perubahan global, memperkuat sinergi antarlembaga, beradaptasi terhadap perkembangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kerentanan. Ketahanan sistem keuangan juga perlu diarahkan untuk memperkuat pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif.

BI terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan ke sektor produktif dan prioritas. Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan implementasi program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) menjadi bagian dari upaya tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ketahanan sektor perbankan tercermin dari kondisi permodalan dan risiko kredit yang tetap terjaga. Pada Juni 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat 23,70 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Dari sisi perekonomian, Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,2 persen pada 2026. Investasi, belanja pemerintah, aktivitas domestik, serta pengembangan sektor hilirisasi dan ekonomi digital disebut menjadi penopang pertumbuhan.

“Perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan global,” kata Irman.

Meski demikian, risiko eksternal tetap perlu diantisipasi, termasuk volatilitas pasar keuangan, perubahan kebijakan moneter global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan transaksi berjalan. Penguatan pasar valuta asing domestik menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global yang dibayangi meningkatnya fragmentasi ekonomi, ketegangan geopolitik, serta perubahan pola investasi dan rantai pasok dunia. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi baru.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sebagai fondasi menghadapi ketidakpastian global. Menurut dia, ketahanan ekonomi nasional perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru agar Indonesia mampu merespons perubahan lanskap ekonomi internasional.

“Pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat pilar-pilar pertumbuhan ekonomi baru di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi dan tensi geopolitik internasional,” ujar Destry.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) serta konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Upaya itu mencakup perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara di antara seluruh anggota aliansi BRICS.

Penguatan kerja sama keuangan lintas negara tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi. Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk meredam dampak ketidakpastian ekonomi global dan mendorong terbentuknya kerja sama keuangan yang lebih konkret.

Senior Economist DBS Group Research Radhika Rao mengatakan perkembangan ekonomi global yang semakin multipolar memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru. Diversifikasi investasi, manufaktur, dan rantai pasok global menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperbesar peran ekonominya.

“Keunggulan Indonesia ke depan tidak hanya terletak pada sumber daya alam dan ukuran pasar, tetapi juga kemampuannya menarik investasi berbasis teknologi, memperkuat rantai nilai domestik, mengembangkan ekonomi digital, serta menjaga stabilitas kebijakan dan makroekonomi,” ujarnya.

Menurut Radhika, perubahan konfigurasi ekonomi global membuat negara-negara berlomba membangun rantai pasok yang lebih beragam dan tahan terhadap berbagai gangguan. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik, memperluas investasi berbasis teknologi, serta memperkuat konektivitas ekonomi digital.

Penguatan stabilitas makroekonomi, diversifikasi sumber pertumbuhan, dan kerja sama ekonomi lintas negara menjadi sejumlah faktor penting bagi Indonesia untuk mempertahankan ketahanan ekonomi sekaligus menangkap peluang dari perubahan struktur perekonomian global. (*)

Oleh: Bagas Nurahman )*

Perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang tetap kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang 2026. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dan sistem perbankan yang solid menjadi dua penopang utama resiliensi ekonomi nasional. Keduanya memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan, menjaga kepercayaan pelaku usaha, serta memperluas pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Dengan fondasi tersebut, tantangan global dapat direspons melalui kebijakan yang adaptif dan peluang pertumbuhan yang semakin beragam.

Perekonomian global diperkirakan masih menghadapi tekanan berupa tingginya harga energi, suku bunga global yang bertahan tinggi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi sekitar 3,0 persen pada akhir 2026 sebelum kembali membaik pada 2027. Namun, dinamika tersebut berlangsung ketika Indonesia memiliki aktivitas domestik yang relatif solid, investasi yang terus mengalir, serta dukungan sektor strategis yang memperkuat struktur ekonomi nasional.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), Irman Faiz, mengatakan bahwa kenaikan harga energi akibat ketegangan geopolitik global telah memicu tekanan inflasi dan memperketat kondisi keuangan di berbagai negara. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5,2 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang investasi, belanja pemerintah, aktivitas ekonomi domestik, serta kebijakan yang mendorong pergerakan ekonomi nasional.

Investasi asing langsung atau foreign direct investment terus menunjukkan tren positif, terutama pada sektor hilirisasi, industri logam dasar, dan pengembangan pusat data. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan Indonesia semakin beragam. Hilirisasi memperkuat nilai tambah sumber daya alam, industri logam dasar memperluas kapasitas produksi, sedangkan pusat data mendukung transformasi digital dan membuka peluang ekonomi baru. Kombinasi tersebut memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari upaya menjaga keseimbangan eksternal dan ketahanan pasar keuangan. Defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring tingginya impor energi dan perlambatan ekonomi sejumlah mitra dagang utama. Volatilitas pasar keuangan global serta perubahan arah kebijakan moneter negara maju juga menjadi faktor yang perlu dikelola secara cermat. Penguatan instrumen stabilisasi menjadi bagian penting agar dinamika eksternal tetap dapat direspons secara terukur.

Bank Indonesia terus memperkuat pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valuta asing domestik. Pasar valuta asing yang lebih dalam, likuid, dan berdaya tahan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, memperluas akses pengelolaan risiko, serta meningkatkan kepercayaan investor. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan fondasi makroekonomi agar perekonomian nasional memiliki daya tahan yang semakin baik terhadap perubahan arus modal internasional.

Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan bahwa penguatan pasar valuta asing dilakukan melalui pengembangan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction, penyempurnaan ketentuan transaksi pasar valuta asing, serta implementasi Ketentuan Transaksi Pasar Valas Transaksi Lindung Nilai melalui Bank Mitra atau VASTRA.

Kebijakan VASTRA dirancang untuk memperluas akses investor global terhadap instrumen lindung nilai rupiah di pasar domestik. Selain memperkuat daya tarik aset keuangan Indonesia, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan likuiditas pasar valuta asing, memperbaiki transparansi transaksi, dan mendukung stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang. Pendalaman pasar keuangan dengan demikian memperkuat kemampuan ekonomi nasional dalam mengelola risiko sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan.

Di sisi lain, kekuatan sistem perbankan menjadi fondasi penting yang menerjemahkan stabilitas makroekonomi ke dalam pembiayaan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, mengatakan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global. Fundamental ekonomi yang terjaga memberikan ruang bagi sistem keuangan untuk merespons tekanan sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan perekonomian.

Sistem keuangan yang resilien tidak hanya mampu bertahan menghadapi guncangan, tetapi juga mampu mengubah ketahanan tersebut menjadi pembiayaan yang lebih kuat bagi sektor produktif dan prioritas. Karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kebijakan ini menjaga keseimbangan antara perluasan pembiayaan dan pengelolaan risiko.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM serta implementasi program Percepatan Intermediasi Indonesia atau Pinisi. Kebijakan ini diharapkan memperluas ruang pembiayaan bagi dunia usaha, meningkatkan aktivitas sektor produktif, dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dengan ketahanan yang solid dan ruang pembiayaan yang masih terbuka, kredit atau pembiayaan perbankan pada 2026 diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 8–12 persen.

Resiliensi ekonomi Indonesia pada akhirnya bertumpu pada hubungan yang saling menguatkan antara stabilitas makroekonomi dan kekuatan perbankan. Fondasi makroekonomi menjaga keseimbangan, kepercayaan, dan daya tahan ekonomi, sementara perbankan menyediakan pembiayaan untuk menggerakkan kegiatan produktif. Sinergi keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan, memperluas investasi, dan memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Rivka Mayangsari *)

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung sepanjang 2026. Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak melalui investasi produktif, penguatan sektor riil, dan pendalaman pasar keuangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang semakin kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Tantangan ekonomi global tidak dapat diabaikan. Tingginya harga energi, suku bunga global yang masih bertahan pada level tinggi, ketegangan geopolitik, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia memberikan tekanan terhadap banyak negara. Namun, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas makroekonomi yang terus dijaga, konsumsi domestik yang relatif solid, arus investasi yang berkembang, serta kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menegaskan bahwa sistem keuangan yang resilien tidak cukup hanya mampu bertahan menghadapi tekanan. Sistem tersebut juga harus mampu mengubah ketahanan keuangan menjadi pembiayaan yang lebih kuat bagi perekonomian. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas keuangan yang berhasil dipertahankan perlu dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi sektor produktif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi dunia usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong intermediasi perbankan ke sektor-sektor produktif dan prioritas. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus diperkuat dan diikuti implementasi program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI). Seluruh kebijakan tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga peningkatan pembiayaan dapat berjalan seiring dengan terjaganya kesehatan sistem perbankan.

Kebijakan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah dan otoritas moneter tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas, tetapi juga aktif menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan ketahanan sistem keuangan yang solid dan ruang pembiayaan yang masih terbuka, Bank Indonesia optimistis kredit dan pembiayaan perbankan pada 2026 mampu tumbuh pada kisaran 8–12 persen. Pertumbuhan kredit tersebut diharapkan semakin memperkuat aktivitas sektor riil dan mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya.

Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, prospek ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan. Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,2 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut didukung investasi, belanja pemerintah, aktivitas ekonomi domestik yang masih solid, serta kebijakan pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum perekonomian nasional.

Investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi tersebut. Pemerintah terus mendorong masuknya investasi yang memberikan dampak langsung terhadap penguatan struktur ekonomi nasional. Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menunjukkan tren positif, terutama pada sektor hilirisasi, industri logam dasar, dan pengembangan pusat data. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia semakin mampu menarik investasi pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan sekaligus nilai strategis bagi perekonomian.

Hilirisasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam agenda transformasi ekonomi. Pengembangan industri pengolahan memungkinkan sumber daya nasional tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diproses menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, memperluas rantai pasok, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.

Pada saat yang sama, pengembangan pusat data menjadi bagian dari munculnya sektor ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Kehadiran investasi pada sektor tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga mulai memperkuat fondasi ekonomi berbasis teknologi dan kebutuhan industri masa depan.

Penguatan pasar keuangan juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga ketahanan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valuta asing domestik. Pasar valuta asing yang semakin dalam, likuid, dan berdaya tahan akan membantu perekonomian menghadapi perubahan arus modal internasional serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia dibangun melalui strategi yang menyeluruh. Stabilitas makroekonomi dijaga, pembiayaan diperluas, investasi produktif didorong, hilirisasi dikembangkan, sektor digital diperkuat, dan pasar keuangan terus diperdalam. Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia menjadi fondasi penting agar berbagai tantangan global dapat direspons dengan kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan perekonomian nasional.

Dengan fondasi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah perubahan lingkungan global. Investasi yang menghasilkan nilai tambah dan sistem keuangan yang tangguh bukan hanya menjadi instrumen menghadapi tekanan jangka pendek, tetapi juga bagian dari agenda membangun ekonomi nasional yang lebih produktif, kompetitif, dan berdaya tahan. Konsistensi kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan momentum pembangunan tetap berjalan.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Indah Prameswari)*

Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat.

Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat.

Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat.

Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi.

Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan informasi digital memiliki konsekuensi nyata di lapangan. Ketika informasi yang belum teruji mendorong massa bertindak, dampaknya dapat merembet pada gangguan aktivitas masyarakat, konflik antarwarga, dan menurunnya rasa aman.

Karena itu, penanganan isu September Hitam membutuhkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan pencegahan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Aparat memiliki kewajiban menjaga keamanan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab menggunakan ruang demokrasi secara tertib.

Sementara itu, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, menempatkan mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi saat ini. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Fad juga mendorong masyarakat membangun ruang-ruang pertemuan yang positif untuk memperkuat solidaritas dan edukasi. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga persatuan tidak harus berarti menghilangkan kritik, melainkan menciptakan cara menyampaikan perbedaan secara dewasa.

Mahasiswa memiliki modal intelektual dan tradisi gerakan sosial yang kuat untuk menjalankan peran tersebut. Ketika modal itu digunakan untuk memeriksa data, mengkaji sejarah, berdialog dengan korban, dan menyusun rekomendasi, maka gerakan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi demokrasi.

Sebaliknya, ketika isu sosial dikonsumsi dari sebatas potongan informasi, maka ruang publik akan mudah dipenuhi kesimpulan yang tergesa-gesa. Polarisasi kemudian tumbuh karena orang lebih cepat memilih pihak daripada memahami persoalan secara utuh.

Di sinilah pentingnya membedakan antara mengingat sejarah dan mengeksploitasi sejarah. Ingatan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM semestinya menghasilkan kesadaran untuk mencegah pengulangan, bukan menjadi alasan untuk membangun kebencian baru antarkelompok.

Pemerintah pun memiliki peran penting dalam memastikan ruang dialog tetap terbuka. Komunikasi yang transparan, kehadiran di tengah masyarakat, serta kesediaan mendengar kritik dapat mengurangi ruang yang sering diisi oleh rumor dan informasi menyesatkan.

Dengan demikian, September Hitam dapat ditempatkan sebagai momentum pendidikan demokrasi dan kemanusiaan. Masyarakat dapat mengenang sejarah sambil membangun keberanian untuk berdiskusi secara rasional mengenai persoalan yang belum selesai.

Demokrasi memang membutuhkan suara kritis ketika ketidakadilan harus dikritik, tetapi demokrasi juga membutuhkan kepala yang dingin ketika informasi bergerak tanpa kendali. Kritik yang kuat justru kehilangan daya ketika dibangun melalui hoaks, kebencian, atau tindakan yang merugikan warga lain.

September seharusnya tidak menjadi panggung mobilisasi kebencian yang memperlebar jarak antarmasyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gerakan demokrasi bukan semata-mata seberapa besar kerumunan yang berhasil digerakkan, namun sejauh mana aspirasi mampu menghasilkan kesadaran, kebijakan yang lebih baik, perlindungan bagi korban, serta kehidupan masyarakat yang semakin damai dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat publik

Oleh: Rania Zafirah)*

September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, proses mengingat berbagai peristiwa masa lalu semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Berbagai arsip, dokumentasi, kesaksian, maupun kajian mengenai kasus HAM dapat diakses oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini membuka peluang terbentuknya ingatan kolektif yang lebih luas, sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi tanpa konteks, opini, maupun narasi yang belum terverifikasi.

Dalam situasi tertentu, pembahasan mengenai sejarah dan HAM dapat bergeser menjadi pertentangan emosional antarkelompok. Perbedaan pandangan yang semestinya menjadi bagian dari proses demokrasi berpotensi berkembang menjadi saling tuding dan memperlebar polarisasi masyarakat. Karena itu, September Hitam perlu ditempatkan sebagai ruang refleksi bersama agar ingatan terhadap masa lalu dapat mendorong pembelajaran, bukan sekadar memelihara konflik.

Pengamat Politik dari Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana mengatakan pihaknya menilai narasi September Hitam yang berkembang di media sosial perlu dijaga agar tidak berubah menjadi mobilisasi massa yang didorong semata oleh emosi maupun kebencian. Menurutnya, demonstrasi sebagai sarana penyampaian pendapat merupakan bagian yang sah dalam demokrasi. Namun, mahasiswa dan masyarakat sipil perlu menilai kembali efektivitas aksi tersebut dalam mendorong penyelesaian kasus secara konkret. Ayip menyebut pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu serta berkomitmen terhadap pemulihan korban. Karena itu, gerakan mahasiswa saat ini dinilai perlu diarahkan pada upaya pengawalan kebijakan dan penyampaian solusi substantif. Mahasiswa tidak seharusnya hanya berperan sebagai kelompok penekan, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak solusi.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya mengarahkan peringatan September Hitam pada upaya memperkuat ingatan kolektif. Penghormatan terhadap korban dan keluarganya dapat dilakukan dengan menjaga agar berbagai peristiwa masa lalu tetap tercatat dan dipelajari. Masyarakat yang mampu memahami sejarah secara kritis memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun kesadaran serta mekanisme pencegahan agar kekerasan dan pelanggaran HAM tidak kembali terjadi.

Membangun ingatan kolektif bukan berarti mempertahankan konflik tanpa akhir. Pembahasan mengenai korban, kronologi peristiwa, dampak yang ditimbulkan, serta respons negara dan masyarakat perlu dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sejarah dapat menjadi pembelajaran bersama dan tidak berhenti sebagai materi perdebatan.

Dalam konteks demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan tersebut perlu dihormati, tetapi harus berjalan bersama tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hak masyarakat lain, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kekerasan.

Sebelumnya, Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa jajaran kepolisian siap untuk mengantisipasi potensi aksi September Hitam. Ia meminta personel mempersiapkan langkah pencegahan guna menghindari konflik yang dapat terjadi apabila penanganan aksi tidak dilakukan secara tepat. Menurutnya, potensi gangguan keamanan perlu ditangani melalui pendekatan komprehensif sejak tahap pra hingga pascaaksi. Apabila tidak dikelola dengan baik, gangguan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tantangan tersebut semakin relevan ketika isu September Hitam diperbincangkan melalui media sosial. Karakter media sosial yang cepat memungkinkan suatu isu berkembang dalam waktu singkat. Unggahan emosional juga dapat memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan penjelasan yang membutuhkan konteks panjang. Masyarakat karena itu perlu memiliki kemampuan membedakan informasi faktual, opini, interpretasi, dan informasi yang berpotensi memancing reaksi.

Literasi digital menjadi penting dalam memastikan pembahasan mengenai sejarah dan HAM tetap berada dalam koridor informasi yang bertanggung jawab. Mahasiswa dan masyarakat sipil dapat mengambil peran sebagai penjaga ingatan sekaligus penggerak diskusi berbasis pengetahuan melalui kajian akademik, forum dialog, dokumentasi sejarah, maupun kegiatan edukatif. Dengan cara tersebut, momentum September Hitam dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, potensi aksi massa perlu diantisipasi melalui komunikasi terbuka, koordinasi, dan pendekatan yang proporsional. Pengelolaan keamanan tidak hanya dilakukan ketika kerumunan telah terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak sebelum kegiatan berlangsung. Pendekatan yang tepat dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi berkembangnya ketegangan menjadi konflik sosial.

Dengan demikian, memperingati September Hitam bukan berarti menutup ruang kritik maupun menghilangkan tuntutan terhadap penyelesaian persoalan HAM. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengingat, bertanya, mengkritik, dan mengawal proses penyelesaian. Namun, seluruh pihak juga memiliki tanggung jawab menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik.

*) Penulis adalah Content Writer di Biro Kajian Hukum Indonesia

Jakarta – Isu yang berkembang dengan narasi “September Hitam” mendapat perhatian pemerintah dan aparat keamanan seiring munculnya ajakan penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan tuntutan secara terbuka, namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, aspirasi masyarakat perlu dihormati dan diberikan ruang sepanjang dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum, kepentingan masyarakat lainnya, serta mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, setiap aksi memiliki tahapan dan mekanisme yang perlu dipatuhi agar kegiatan berlangsung aman dan tidak berkembang menjadi tindakan anarkistis.

“Kami sampaikan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi ada tahapan-tahapan ataupun mekanisme,” kata Budi.

Pihak kepolisian juga memperkuat langkah preventif melalui komunikasi, edukasi, pemetaan potensi kerawanan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kerusakan fasilitas umum maupun mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya meminta jajaran kepolisian mengantisipasi potensi aksi yang dikaitkan dengan isu Black September. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui deteksi dini, sistem peringatan dini, dialog dengan berbagai pihak, serta pemantauan terhadap narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik.

“Kita harus melakukan tindak preventif lebih awal, jangan menunggu aksi penyampaian aspirasi berujung ricuh,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution juga menilai kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Ia meyakini masyarakat bersama aparat dapat menjaga situasi tetap kondusif dengan mengedepankan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab, tertib, damai, dan sesuai hukum agar aspirasi tersampaikan tanpa menimbulkan kericuhan,” pungkas Abdul.

Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Pengamat politik Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai isu September Hitam di media sosial sebagai bentuk aktivisme digital yang positif, namun perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi mobilisasi massa berbasis kebencian.

“Fenomena September Hitam ini, secara umum bagian dari aktivisme digital yang positif, sebagai pengingat kolektif publik. Tapi jangan sampai berubah menjadi mobilisasi emosi,” ujar Ayip.

Menurut Ayip, aksi penyampaian pendapat terkait September Hitam merupakan bagian dari demokrasi. Kendati demikian, mahasiswa dan masyarakat sipil perlu mengevaluasi apakah demonstrasi menjadi satu-satunya cara untuk mendorong penyelesaian persoalan HAM masa lalu.

“Demonstrasi terkait September Hitam bagian dari demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah demonstrasi hanya satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan. Di sini mahasiswa dan masyarakat sipil perlu evaluasi,” kata Ayip.

Ia menilai pemerintah telah melakukan sejumlah kemajuan dalam penanganan persoalan HAM masa lalu, meski masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan. Karena itu, tuntutan yang disampaikan dalam aksi dinilai perlu diarahkan pada persoalan yang lebih konkret.

“Artinya, ada kemajuan yang dilakukan pemerintah, tapi PR-nya juga banyak. Makanya kalau ada demonstrasi, harusnya tuntutannya berubah. Misalnya, berapa korban yang belum terverifikasi, bagaimana memastikan pemulihan tidak di atas kertas, atau pelanggaran serupa tidak terjadi lagi,” katanya.

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu juga mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengedepankan diskusi yang lebih substantif mengenai upaya penyelesaian persoalan HAM.

“Mahasiswa atau masyarakat sipil harus mampu mendorong diskusi yang lebih substantif. Misalnya apakah program pemulihannya sudah berjalan efektif, siapa saja korbannya yang sudah menerima haknya, apa yang dilakukan negara agar peristiwa serupa tak terulang,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh isu “Black September” dan tetap menjaga kedamaian serta keamanan.

“Saya mengimbau masyarakat di wilayah Papua Barat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda ‘Black September’. Kalau kita terprovokasi berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Alfred.

Alfred menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia memastikan kepolisian siap memediasi dan mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah terkait untuk menyampaikan tuntutan.

“Kita akan mediasi, kita akan membantu untuk mempertemukan dengan instansi pemerintah yang terkait. Jadi harapan saya ke depan tidak lagi terjadi seperti ini,” ucapnya.

Imbauan tersebut menekankan pentingnya menjaga penyampaian aspirasi terkait September Hitam tetap substantif dan tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. (*)