Jakarta – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon.

PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema komersialisasi.

“Selain terus mengembangkan energi terbarukan, pembangkit nuklir, carbon capture, utilization and storage (CCUS), energy storage, dan creen energy super grid, PLN Group juga menjadikan hidrogen dan amonia sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung sistem energi rendah karbon,” ujar Anita.

Menurut Anita, PLN EPI akan berperan sebagai agregator dan penyedia pasokan hidrogen bagi berbagai sektor yang membutuhkan energi bersih. Pada tahap awal, pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk dan amonia, kilang minyak, petrokimia, industri baja, logam, hingga industri kimia.

Selain itu, PLN EPI juga melihat peluang besar pada pengembangan electro-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF) sebagai bahan bakar penerbangan rendah karbon yang memanfaatkan hidrogen hijau dan teknologi penangkapan karbon.

“Sebagai subholding yang mengelola energi primer, kami melihat hidrogen sebagai komoditas energi masa depan.” ujar Anita.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain penting dalam industri hidrogen hijau karena didukung sumber energi terbarukan yang melimpah.

Tantangan selanjutnya adalah mempercepat pembangunan ekosistem, penguasaan teknologi, serta menciptakan pasar yang mampu mendukung pengembangan hidrogen secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputy Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Erina Mursanti, menilai Nusa Tenggara Timur memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan hidrogen hijau nasional karena didukung potensi energi surya yang melimpah.

“Hidrogen hijau hanya dapat disebut benar-benar rendah emisi apabila listrik yang digunakan untuk memproduksinya berasal dari energi terbarukan. Karena itu, pengembangan hidrogen hijau di NTT tidak bisa dilepaskan dari percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, khususnya PLTS,” ujar Erina.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan hidrogen sebagai bagian dari agenda strategis nasional melalui Strategi Hidrogen Nasional, Peta Jalan Hidrogen dan Amonia, serta Kebijakan Energi Nasional.

“Untuk pertama kalinya dalam kebijakan energi, hidrogen hijau disebut sebagai salah satu alat untuk menjadi jalur dekarbonisasi,” ujar Erina.

[w.R]

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan energi hidrogen melalui puluhan proyek yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi memperkuat transisi menuju energi bersih dan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hidrogen memiliki potensi strategis karena didukung ketersediaan sumber daya domestik yang melimpah. “Karena hidrogen ini dihasilkan dari air, gas, batu bara, biomassa, bahan baku hidrogen yang ada pada bangsa kita itu tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mencatat terdapat 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia dengan total investasi mencapai Rp32 triliun. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

PT PLN (Persero) turut berperan dalam pembangunan ekosistem hidrogen nasional melalui pengembangan infrastruktur dan produksi hidrogen hijau. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung agenda tersebut. “Hidrogen merupakan solusi transisi dari energi fosil ke energi masa depan. PLN siap memimpin pengembangan ekosistem hidrogen nasional secara terintegrasi,” katanya.

Sejak 2023, PLN telah mengoperasikan 24 Green Hydrogen Plant (GHP) di berbagai lokasi dengan kapasitas produksi mencapai 203,6 ton per tahun. Selain itu, pengembangan Hydrogen Refueling Station (HRS) dan Hydrogen Center juga terus dilakukan guna memperkuat ekosistem hidrogen dari hulu hingga hilir.

Dari sisi riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi produksi biohidrogen berbasis biomassa dan mikroba melalui proses fermentasi. Peneliti BRIN Prof Dwi Susilaningsih menjelaskan bahwa teknologi tersebut dirancang sebagai bagian dari sistem energi terintegrasi. “Targetnya adalah wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang masih kekurangan energi. Hidrogen dapat memperkuat sistem energi yang sudah ada,” jelasnya.

Kepala BRIN Prof Arif Satria menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan hidrogen nasional. “Persoalan transisi energi, khususnya pengembangan hidrogen, harus dibangun melalui sebuah ekosistem,” tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset, pengembangan hidrogen diharapkan dapat mempercepat hilirisasi inovasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, serta mendukung terwujudnya sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing. .

(*/rls)

Oleh: Idnan Firdaus )*

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif.

Perubahan yang berlangsung sangat cepat itu menuntut hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI sebagai pijakan awal sebelum membentuk Undang-Undang AI yang lebih komprehensif.

Kehadiran Perpres AI menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memanfaatkan AI secara aman, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Pendekatan bertahap dipilih agar pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sebelum menyusun regulasi yang lebih luas melalui undang-undang.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa substansi Perpres AI pada dasarnya telah selesai disusun. Menurutnya, proses penyelesaian regulasi memerlukan waktu lebih panjang karena pemerintah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi internasional.

Proses penyempurnaan itu menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan yang inklusif dalam menyusun kebijakan. Regulasi tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga memperhatikan dinamika perkembangan teknologi dan aspirasi berbagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan maupun pemanfaatan AI di Indonesia.

Perpres AI akan mengatur berbagai aspek mendasar, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, hingga tata kelola risiko penggunaan AI. Pemerintah juga menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan mengelompokkan pemanfaatan AI ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pengawasan dilakukan secara proporsional sesuai tingkat dampak dari masing-masing penggunaan AI.

Selain mengatur tata kelola, pemerintah juga menyusun peta jalan pengembangan AI nasional. Dokumen itu memuat arah pengembangan AI pada sepuluh sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan. Seluruh sektor tersebut diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional sehingga pemanfaatan AI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa Perpres AI memang dipersiapkan sebagai tahap awal sebelum pemerintah membentuk Undang-Undang AI. Menurutnya, regulasi tingkat presiden akan menjadi landasan untuk menguji penerapan tata kelola AI di berbagai sektor. Pengalaman dari implementasi Perpres nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Nezar juga mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI telah diselesaikan melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Dokumen tersebut kini tinggal menunggu penetapan Presiden. Kehadiran dua regulasi itu diharapkan mampu memberikan arah yang jelas mengenai pengembangan AI sekaligus memastikan penerapannya tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab.

Menurut Nezar, pembangunan ekosistem AI nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai regulasi digital lain yang telah disiapkan pemerintah. Tata kelola AI akan saling terhubung dengan kebijakan Satu Data Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber. Integrasi tersebut diyakini mampu memperkuat perlindungan data sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan AI di Indonesia.

Komitmen pemerintah juga terlihat melalui kebijakan memasukkan AI sebagai salah satu subsektor baru dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Langkah tersebut menandai semakin besarnya peran teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Penambahan AI bersama subsektor baru lainnya memperluas cakupan ekonomi kreatif menjadi 21 subsektor yang diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi baru.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai pengembangan AI harus tetap memberikan perlindungan terhadap karya, hak cipta, serta kepentingan para kreator. Menurutnya, keberadaan AI semestinya menjadi mitra yang membantu meningkatkan produktivitas, bukan menggantikan peran manusia sebagai pencipta karya. Oleh karena itu, aspek perlindungan kreator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem AI nasional.

Riefky menjelaskan bahwa setelah Perpres diterbitkan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyusun berbagai kebijakan turunan sesuai karakteristik sektor ekonomi kreatif. Pedoman pemanfaatan AI akan disiapkan sebagai acuan implementasi pada seluruh subsektor sehingga pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual.

Pendekatan yang ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa regulasi AI tidak hanya berorientasi pada pengendalian teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi inovasi. Perpres menjadi instrumen awal yang memberikan kepastian hukum, sementara berbagai kebijakan turunan akan memastikan implementasi berjalan sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Ke depan, pengalaman penerapan Perpres AI akan menjadi modal penting dalam penyusunan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Regulasi yang lebih luas nantinya diharapkan mampu menjawab perkembangan teknologi yang terus berubah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang aman, inovatif, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pembangunan nasional.

*) Pengamar Kebijakan Publik

Oleh: Sigit Suryawan )*

Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai negara. Indonesia pun tidak ingin tertinggal dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global.

Di tengah pesatnya adopsi AI pada berbagai sektor, pemerintah memilih membangun fondasi regulasi secara bertahap agar pemanfaatan teknologi ini tetap berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pendekatan bertahap itu diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Kehadiran Perpres diposisikan sebagai landasan awal sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak terburu-buru menetapkan regulasi yang bersifat permanen, melainkan terlebih dahulu membangun kerangka kebijakan yang dapat menjadi pijakan dalam praktik implementasi AI di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pemerintah memang telah merencanakan pembentukan Undang-Undang AI. Namun, sebelum memasuki tahapan tersebut, Peraturan Presiden akan dijadikan sebagai sarana awal untuk menguji efektivitas tata kelola AI di Indonesia.

Penyusunan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI juga telah memasuki tahapan yang sangat matang. Nezar Patria menyampaikan bahwa dokumen itu sudah melalui pembahasan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Proses lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa regulasi AI tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi merupakan hasil koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi antarkementerian menjadi faktor penting karena pemanfaatan AI menyentuh hampir seluruh bidang pembangunan. Regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, pelayanan publik, hingga keamanan nasional. Pendekatan lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang.

Peran Kementerian Komunikasi dan Digital difokuskan pada penyusunan kerangka regulasi, etika, dan kebijakan yang mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, implementasi teknologi AI akan menjadi kewenangan kementerian, lembaga, maupun pelaku industri sesuai karakteristik layanan yang mereka jalankan. Pembagian peran ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara penyusunan aturan dan penerapan teknologi di lapangan.

Model tata kelola seperti itu memungkinkan setiap sektor mengembangkan inovasi sesuai kebutuhannya tanpa kehilangan arah kebijakan nasional. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi inovasi, tetapi dalam koridor regulasi yang mampu melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekosistem digital.

Pembangunan ekosistem AI nasional juga tidak dilakukan secara terpisah dari kebijakan digital lainnya. Nezar Patria menjelaskan bahwa berbagai regulasi yang sedang disiapkan pemerintah akan saling terhubung sehingga membentuk sistem tata kelola digital yang utuh. Integrasi tersebut mencakup Satu Data Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hingga regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan tata kelola AI juga diperkuat melalui penyelesaian berbagai regulasi yang kini memasuki tahap akhir pembahasan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI periode 2026–2029 serta Perpres tentang Etika AI berjalan seiring dengan meningkatnya peran Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang kecerdasan artifisial.

Langkah itu semakin strategis setelah Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keikutsertaan tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan tata kelola AI di tingkat global. Pemerintah tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan prinsip-prinsip pengelolaan AI yang berlaku secara internasional.

Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara pendiri WAICO membuka peluang untuk mengambil manfaat yang lebih besar dari perkembangan AI dunia. Keterlibatan aktif dalam organisasi tersebut menjadi sarana bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi dalam ekosistem digital global yang terus berkembang.

Pemerintah juga menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengembangan AI. Angga menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pandangan serupa juga diperkuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara pendiri WAICO memberikan ruang untuk ikut menyusun tata kelola AI global yang inklusif, aman, tepercaya, dan berpusat pada manusia. Posisi itu menjadi modal penting agar Indonesia dapat berkontribusi dalam menentukan arah perkembangan teknologi masa depan.

Keberadaan Peraturan Presiden tentang AI pada akhirnya menjadi fondasi yang sangat penting dalam proses pembentukan Undang-Undang AI. Pengalaman implementasi yang diperoleh melalui Perpres akan menjadi dasar penyempurnaan regulasi pada tingkat undang-undang sehingga kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.

*) Pemerhati Ekosistem Media Digital

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Langkah bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjamin keamanan, etika, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat disusun secara tergesa-gesa maupun bersifat reaksioner karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.

“Karena teknologi berkembang begitu cepat, kita tidak boleh latah dan tidak boleh juga teknologi itu diatur secara reaksioner. Teknologi masih terus mencari bentuk ketika diadopsi di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan keuangan,” ujar Nezar.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi global, melainkan mampu menjadi pemain utama yang membangun kedaulatan digital nasional melalui pengembangan AI yang bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan publik, serta tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama dalam setiap pemanfaatan AI.

Dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang AI juga datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, yang menilai Indonesia sudah saatnya memiliki payung hukum yang lebih komprehensif agar pemanfaatan AI memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai potensi penyalahgunaan teknologi.

“Indonesia sudah seharusnya memiliki Undang-Undang tentang Artificial Intelligence agar perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus memiliki kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” kata Marinus.

Menurutnya, kehadiran regulasi nasional juga penting agar Indonesia mampu mengikuti perkembangan global tanpa menghambat inovasi, sekaligus memastikan penggunaan AI tetap selaras dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.

Dukungan serupa juga disampaikan Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza Maulana. Ia menilai penyusunan regulasi AI merupakan kebutuhan mendesak bagi dunia usaha karena akan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab.

“Regulasi AI perlu segera disiapkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian aturan yang jelas sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa mengabaikan aspek perlindungan data, keamanan, dan tata Kelola,” ujar Reza.

Reza juga mengingatkan bahwa tren global menunjukkan regulasi AI semakin ketat, termasuk bagi sektor korporasi dan jasa keuangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan kerangka hukum yang proporsional agar mampu menjaga daya saing sekaligus mengurangi risiko hukum di masa depan.

Sinergi antara pemerintah, DPR, akademisi, dan pelaku industri menunjukkan bahwa penyusunan peta jalan, etika AI, hingga pembentukan Undang-Undang AI bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Dengan fondasi regulasi yang disusun secara bertahap, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan nasional, pemerintah memperlihatkan komitmen kuat membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan berdaya saing sehingga Indonesia semakin siap menjadi salah satu kekuatan digital di kawasan.***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI sebagai landasan awal menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa Perpres AI disusun sebagai fondasi kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.

“Peraturan Presiden tentang AI disiapkan sebagai kerangka tata kelola nasional yang mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan teknologi dilakukan secara etis, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ismail juga menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan menjadi pijakan bagi pemanfaatan AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Perpres ini menjadi landasan awal agar pengembangan dan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen membangun ekosistem AI nasional yang memiliki daya saing global tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

“Indonesia ingin membangun ekosistem AI yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, keamanan, dan perlindungan kepentingan publik,” ujar Ismail.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa penyusunan Perpres AI dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, akademisi, pelaku industri, serta komunitas teknologi agar menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI.

“Saat ini kami sedang merampungkan peta jalan AI nasional dan etika tata kelola AI agar pemanfaatannya berjalan aman dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nezar menekankan bahwa kehadiran Perpres AI akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial.

“Penyusunan Perpres AI merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan teknologi, sekaligus menciptakan kepastian bagi inovasi dan investasi di sektor digital,” ujarnya.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital Indonesia, meningkatkan daya saing ekonomi, mendorong inovasi berbasis teknologi, serta menjadi fondasi yang kuat bagi penyusunan Undang-Undang AI di masa mendatang.

Oleh Andini Putri )*

Di tengah dinamika ekonomi yang masih diwarnai tantangan daya beli, kepemilikan rumah tetap menjadi impian besar bagi jutaan keluarga Indonesia. Harapan tersebut terasa semakin sulit dijangkau, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun akses pembiayaan semudah pekerja sektor formal. Dalam situasi seperti itu, keberadaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu kebijakan publik yang paling nyata manfaatnya. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga menghadirkan kepastian melalui cicilan yang ringan dan terjangkau sehingga mampu menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Hunian merupakan fondasi bagi tumbuhnya kualitas hidup keluarga, tempat anak-anak memperoleh lingkungan yang aman untuk berkembang, sekaligus simbol stabilitas sosial dan ekonomi. Bagi pekerja informal seperti pedagang kecil, pengemudi transportasi daring, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga pekerja harian lepas, kepemilikan rumah sering kali menjadi tujuan yang sulit diwujudkan karena pendapatan yang fluktuatif membuat mereka kesulitan memenuhi persyaratan kredit komersial. Kehadiran FLPP mengubah kondisi tersebut dengan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan Akad Massal KPR Rumah Subsidi yang digelar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi gambaran nyata besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Dalam pelaksanaan akad massal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi penyalur terbesar KPR subsidi FLPP dengan melayani 39.043 debitur, baik secara langsung maupun daring. Capaian tersebut memperlihatkan peran strategis BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang membangun ekosistem pembiayaan perumahan nasional semakin kuat. Dukungan berbagai pemangku kepentingan, memperbesar kapasitas pembiayaan sehingga semakin banyak keluarga dapat memperoleh rumah pertama mereka. Besarnya jumlah debitur yang mengikuti akad juga menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak belum pernah surut.

Rumah subsidi tidak hanya memberikan aset jangka panjang, tetapi juga menciptakan rasa aman dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dampak ekonomi dari kepemilikan rumah subsidi juga sangat luas. Ketika sebuah keluarga berhasil memiliki rumah sendiri, mereka tidak lagi terbebani biaya kontrakan yang terus meningkat setiap tahun. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar sewa dapat dialihkan untuk pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, modal usaha, maupun tabungan keluarga. Efek berganda seperti ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi keluarga.

Selain itu, aktivitas pembangunan rumah mendorong bergeraknya industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga sektor perdagangan lokal. Setiap unit rumah yang dibangun menciptakan lapangan kerja baru serta menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam pembiayaan rumah subsidi bukan semata-mata pengeluaran sosial, melainkan investasi produktif yang memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penyediaan rumah layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan seluruh ekosistem pembiayaan, kapasitas pembangunan dan penyaluran rumah subsidi dapat terus diperluas sehingga semakin banyak keluarga memperoleh kesempatan untuk memiliki rumah sendiri.

Komitmen pemerintah juga tercermin dari peningkatan penyaluran FLPP yang terus menunjukkan tren positif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa keberhasilan program rumah subsidi merupakan hasil kerja berkelanjutan lintas pemerintahan yang terus diperkuat. Data menunjukkan penyaluran FLPP meningkat dari sekitar 228 ribu unit pada 2023 menjadi sekitar 278 ribu unit pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan melalui kebijakan yang semakin konkret.

Peningkatan kuota rumah subsidi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah memahami besarnya kebutuhan masyarakat akan hunian terjangkau. Langkah tersebut memberikan optimisme bahwa akses terhadap kepemilikan rumah tidak lagi menjadi hak eksklusif kelompok berpenghasilan tetap, melainkan semakin terbuka bagi pekerja informal. Karena itu, memberikan akses rumah yang layak kepada kelompok ini merupakan bentuk keadilan sosial sekaligus investasi bagi masa depan bangsa.

Akan tetapi, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan jumlah penyaluran rumah subsidi, tetapi juga memastikan kualitas hunian, serta kemudahan proses pembiayaan. Inovasi layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, dan perluasan jangkauan pembiayaan perlu terus dilakukan agar semakin banyak pekerja informal yang dapat mengakses program ini. Ketika rumah layak dapat dimiliki melalui cicilan yang ringan dan terukur, maka negara sesungguhnya sedang membangun fondasi kesejahteraan yang kokoh. Rumah subsidi akhirnya bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan serta meningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun agar akses terhadap hunian layak semakin luas dengan cicilan yang lebih terjangkau.

Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sudah dapat diterapkan. Menurut Maruarar, implementasi kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat mengambil tenor terpanjang. Maruarar menegaskan masyarakat tetap diberikan keleluasaan memilih jangka waktu kredit sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun hingga maksimal 40 tahun. Fleksibilitas tersebut memungkinkan masyarakat menentukan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan keluarga.

Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kendala terbesar masyarakat bukan hanya harga rumah, tetapi juga besarnya cicilan bulanan. Banyak keluarga memiliki penghasilan tetap, namun belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar yang ditetapkan perbankan. Dengan tenor yang lebih panjang, besaran angsuran menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak MBR berpeluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan perbankan mampu menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah.

Direktur BTN Hirwandi Gafar mengatakan skema pendanaan tersebut membuat perbankan tetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan pemerintah melalui FLPP juga menjaga keberlanjutan pembiayaan rumah subsidi sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Angsuran bulanan yang lebih ringan memungkinkan lebih banyak keluarga memenuhi syarat kelayakan kredit sehingga kesempatan memiliki rumah semakin terbuka.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai kalangan karena diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap sektor perumahan nasional. Meningkatnya jumlah masyarakat yang membeli rumah akan mendorong pembangunan perumahan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan industri pendukung seperti semen, baja, keramik, kaca, furnitur, dan jasa konstruksi. Efek berganda tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, pengembang, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah pekerja yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga kerja.

Meski menawarkan banyak kemudahan, masyarakat tetap perlu memahami bahwa tenor yang lebih panjang akan menghasilkan total pembayaran yang lebih besar dibanding tenor yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemilihan jangka waktu kredit perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga. Fleksibilitas yang diberikan pemerintah justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan impian memiliki hunian layak. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, semakin luas kepemilikan rumah juga diharapkan memperkuat ketahanan sosial, mendorong tumbuhnya kawasan permukiman yang lebih tertata, meningkatkan produktivitas keluarga, serta memberikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal bagi generasi mendatang. Dengan demikian, manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menjadi investasi sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui penyiapan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja muda, serta keluarga baru yang dapat memiliki hunian layak. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah terus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan agar rumah subsidi semakin terjangkau. Menurutnya, perpanjangan tenor KPR menjadi salah satu solusi untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar memiliki cicilan yang lebih ringan tanpa mengurangi kualitas hunian yang disediakan pemerintah.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap rumah layak huni. Dengan skema pembiayaan yang semakin fleksibel, kami berharap generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mewujudkan impian memiliki rumah sendiri,” ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta para pengembang untuk memastikan penyaluran pembiayaan rumah subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain memberikan kemudahan pembiayaan, pemerintah tetap menjaga kualitas pembangunan perumahan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan kawasan permukiman di berbagai daerah.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa penyesuaian tenor KPR hingga 40 tahun merupakan inovasi pembiayaan yang dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah subsidi. Menurutnya, semakin panjang tenor pembiayaan, semakin ringan beban cicilan bulanan yang harus ditanggung oleh debitur sehingga akses kepemilikan rumah menjadi lebih inklusif.

“Kami terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan. Skema tenor yang lebih panjang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah pertama tanpa membebani kondisi keuangan keluarga,” kata Heru.

Pemerintah menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan rumah subsidi merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi backlog perumahan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Melalui sinergi pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha, program rumah subsidi diharapkan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mewujudkan target penyediaan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah subsidi.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendukung target penyediaan hunian yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah MBR. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031.

Tito menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Pembangunan rumah MBR akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan, serta memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun-tahun berikutnya,” jelas Tito.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama, kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses kepemilikan rumah subsidi. Di sisi lain, insentif PPN DTP turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hunian dengan harga yang lebih terjangkau.

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program perumahan rakyat di berbagai daerah. Ia meminta para pengembang untuk melaporkan wilayah yang masih menghambat implementasi program tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat Zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka,” ujarnya.

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak, sektor perumahan juga mampu mendorong pertumbuhan industri pendukung, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengembang, kebijakan pembebasan BPHTB, PBG, serta pemberian insentif PPN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.