JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai mengurangi penyaluran gas alam ke Singapura sebanyak 31 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) sejak 24 Oktober 2026. Langkah ini bertujuan memprioritaskan kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung pemeliharaan fasilitas produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan disebabkan oleh konflik maupun memburuknya hubungan diplomatik dengan Singapura.

Pengurangan pasokan dilakukan terhadap gas yang bersumber dari Natuna dan Sumatra. Dari total kontrak ekspor sebesar 409,55 BBTUD pada 2026, volume yang dikurangi setara dengan sekitar 8 persen. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kebutuhan energi untuk industri, pembangkit listrik, serta berbagai sektor strategis di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pengaturan volume ekspor merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan domestik dan keberlangsungan perdagangan energi dengan negara mitra. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan hubungan antarnegara.

“Hubungan Indonesia dan Singapura tetap berjalan baik tanpa adanya perselisihan. Pengurangan penyaluran gas dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat serta dunia usaha di dalam negeri bisa terpenuhi,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa pengurangan volume ekspor tidak ditetapkan secara permanen. Pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan energi nasional dan kondisi operasional fasilitas produksi sebelum menentukan jumlah gas yang dapat dikirim ke pasar internasional.

“Besaran pengurangan pasokan masih dapat dievaluasi sesuai kebutuhan energi di dalam negeri dan perkembangan operasional fasilitas produksi,” jelasnya.

Mengenai kesepakatan ekspor gas dengan Singapura, Bahlil menyatakan bahwa penyesuaian sebesar 31 BBTUD masih berada di bawah ambang pengurangan yang diperhitungkan dalam kontrak. Ia menyebut angka 91–92 BBTUD, atau sekitar 10 persen dari kuota ekspor, sebagai batas yang menjadi pertimbangan pemerintah.

“Pengurangan pasokan saat ini belum mencapai 10 persen. Karena itu, pemerintah tetap menjalankan kebijakan dengan memperhatikan isi kontrak dan kesepakatan yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, ekonom Dipo Satria Ramli menilai kebutuhan energi domestik harus menjadi perhatian, terutama setelah muncul laporan pemadaman listrik di Batam dan sejumlah daerah Kepulauan Riau yang berlangsung lebih dari 24 jam dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, pengurangan ekspor dalam jumlah terbatas diperkirakan tidak menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi Singapura. Walaupun berpotensi menekan penerimaan devisa, dampaknya perlu dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik berkepanjangan.

Pemerintah diharapkan mampu menjaga komitmen perdagangan sekaligus mengutamakan kepentingan nasional. Optimalisasi gas domestik diharapkan memperkuat keandalan listrik, mendukung produktivitas industri, dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata urusan makanan yang tersaji bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Di baliknya ada rangkaian kegiatan ekonomi yang menghubungkan petani, peternak, pedagang pasar, pengolah makanan, hingga jasa distribusi. Ketika kebutuhan pangan program dipenuhi dari daerah sendiri, manfaatnya dapat bergerak melampaui meja makan, menjadi peluang pendapatan dan pasar yang lebih pasti bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

MBG layak dibaca sebagai investasi sosial sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan pasokan pangan secara berulang di banyak wilayah. Permintaan tersebut berpotensi memperluas pelanggan dan kapasitas produksi UMKM, asalkan pengadaan berjalan adil dan mutu pangan tetap terjaga. Kebutuhan ini juga memberi ruang bagi usaha rumahan untuk mengolah pangan lokal menjadi produk siap olah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa sekitar 68 ribu UMKM telah menjadi pemasok MBG, dengan produk yang beragam sesuai kebutuhan wilayah, mulai dari makanan olahan hingga telur. Namun, ia menilai keterlibatan itu belum cukup luas sehingga partisipasi pelaku usaha perlu terus diperbesar. Kementerian UMKM, menurut Maman, sedang menyiapkan formulasi kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih banyak usaha lokal dapat masuk ke rantai pasok program tersebut.

Pandangan Maman penting karena skala program nasional tidak otomatis membuat peluang tersebar merata. UMKM sekitar dapur perlu mendapat informasi pengadaan, persyaratan jelas, dan pendampingan standar. Penataan administrasi serta sistem pembelian yang sesuai karakter usaha lokal dapat mencegah peluang hanya dinikmati pelaku bermodal besar dan berjaringan luas.

Data BGN yang dirujuk RRI mencatat bahwa per 9 Oktober 2026 terdapat 63.608 pemasok MBG di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 di antaranya merupakan UMKM atau sekitar 82,83 persen. Rantai pasok tersebut juga melibatkan 9.388 koperasi, 1.105 badan usaha milik desa, dan 426 Koperasi Desa Merah Putih. Maman menyebut sekitar 68 ribu UMKM pada 25 Oktober, sehingga angka tersebut perlu dipahami berdasarkan waktu dan basis pemutakhiran yang berbeda. Data transparan akan membantu publik menilai perluasan partisipasi secara akurat.

Kepala BGN Sudaryono memandang MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi, melainkan juga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, petani, dan peternak. Kebutuhan rutin dapur pelayanan dapat membuka pasar bagi hasil pertanian, telur, daging, ikan, sayuran, buah, dan produk olahan. Dengan mengutamakan produsen sekitar, belanja program berpeluang berputar di masyarakat dan mendukung usaha yang selama ini memiliki pasar terbatas.

Sudaryono juga menekankan bahwa manfaat ekonomi harus berjalan seiring dengan ketepatan bahan dan pemenuhan standar keamanan pangan. Perluasan kesempatan pemasok tidak boleh mengurangi kualitas makanan. UMKM perlu menjaga kebersihan, konsistensi mutu, ketepatan pengiriman, dan kesinambungan pasokan. Pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta kepastian mekanisme pembayaran dapat membantu pelaku usaha memenuhi tuntutan tersebut tanpa kehilangan daya saing. Pelatihan pencatatan stok dan pengemasan juga dapat mencegah pemborosan.

Arah kebijakan itu diperkuat melalui Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta BUMDes. BGN mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melibatkan pelaku usaha setempat dan memprioritaskan pemasok di kecamatan tempat layanan berada. Apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi di wilayah tersebut, jangkauan pemasok bisa diperluas secara bertahap ke wilayah lain. Aturan ini menjadikan potensi ekonomi lokal bagian dari pelaksanaan MBG.

Meski peluangnya besar, keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah pemasok yang terdaftar. Pemerintah perlu memastikan UMKM benar-benar memperoleh kontrak yang berkelanjutan, pembayaran tepat waktu, dan akses yang setara. Evaluasi perlu melihat perubahan omzet, kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, dan keterlibatan petani kecil. Dengan demikian, dampak dinilai dari kehidupan usaha, bukan sekadar luasnya jaringan pemasok.

Di tingkat daerah, pemerintah, pengelola dapur, koperasi, dan pelaku usaha dapat membangun pemetaan kebutuhan bahan pangan agar produksi lokal lebih siap mengikuti permintaan. UMKM dapat berkelompok ketika pesanan melampaui kapasitas satu usaha, tetap dengan standar mutu. Kolaborasi memperkuat posisi tawar dan mengurangi risiko keterlambatan serta ketergantungan pasokan dari luar wilayah.

Pada akhirnya, kekuatan MBG terletak pada kemampuannya menyatukan agenda pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Seporsi makanan yang berkualitas dapat sekaligus menjadi pintu pasar bagi produk lokal, sumber penghasilan bagi pelaku usaha, dan dorongan bagi produksi pangan daerah. Dengan pengawasan yang konsisten, tata kelola terbuka, serta keberpihakan nyata pada UMKM, pemerintahan Prabowo berpeluang menjadikan MBG bukan hanya program sosial berskala nasional, tetapi juga fondasi pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Kartika Widiati )*

Indonesia menghadapi risiko bencana geologi yang kompleks, mulai dari letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, hingga gerakan tanah. Kondisi geografis yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, ditambah keberadaan gunung api aktif, menuntut masyarakat memiliki akses terhadap informasi ancaman yang akurat dan mudah dipahami.

Tanpa informasi yang memadai, masyarakat berisiko terlambat mengenali bahaya dan menentukan langkah perlindungan. Karena itu, upaya pemerintah mengintegrasikan teknologi dalam mitigasi bencana patut diapresiasi sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan dan melindungi keselamatan masyarakat.

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pengembangan Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia (MAGMA) Indonesia versi 2.0 oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aplikasi ini mengintegrasikan informasi mengenai aktivitas gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah dalam satu layanan digital. Versi terbaru yang diluncurkan di Jakarta memperkuat fungsi MAGMA sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengenali ancaman geologi dan memperoleh informasi yang relevan dengan keselamatan mereka.

Manfaat paling nyata MAGMA bagi masyarakat adalah membantu mengenali potensi bahaya sebelum melakukan aktivitas di suatu wilayah. Melalui fitur informasi lokasi rawan bencana, pengguna dapat memahami apakah kawasan di sekitar mereka memiliki ancaman geologi yang perlu diwaspadai. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan ketika merencanakan perjalanan, mengunjungi destinasi wisata alam, melakukan pendakian, atau menjalankan kegiatan sehari-hari di daerah berisiko.

MAGMA juga membantu masyarakat memahami perkembangan aktivitas gunung api melalui informasi status dan rekomendasi resmi. Informasi tersebut berguna bagi warga yang tinggal di sekitar gunung api, wisatawan, pendaki, serta pelaku kegiatan ekonomi di kawasan terdampak. Perubahan tingkat aktivitas dapat menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan rencana perjalanan atau menghindari kawasan yang dibatasi. Pengguna tetap perlu mengikuti zona larangan dan arahan petugas karena informasi aplikasi tidak menggantikan keputusan keselamatan di lapangan.

Pengembangan aplikasi ini telah dimulai sejak Januari 2015 dan terus disempurnakan, termasuk melalui penambahan peta digital serta pilihan bahasa Inggris pada 2019. MAGMA dapat diakses melalui portal daring dan perangkat telepon pintar sehingga informasi kebencanaan lebih mudah dijangkau masyarakat Indonesia maupun pengunjung dari luar negeri. Kemudahan akses ini penting karena informasi yang bermanfaat harus tersedia bagi orang yang membutuhkannya, bukan hanya bagi kalangan teknis atau instansi pemerintah. Kehadiran satu layanan terpadu juga membantu pengguna memperoleh beragam informasi kebencanaan dalam satu platform.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan bahwa pengembangan MAGMA diarahkan pada penyediaan informasi yang lebih terperinci melalui atlas kerawanan bencana geologi, informasi tapak untuk mengenali karakteristik tanah, serta pemetaan sumber dan potensi gempa. Informasi ini dapat membantu masyarakat memahami karakteristik wilayah tempat tinggal maupun lokasi yang hendak dikunjungi. Data yang lebih terperinci juga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan rumah dan fasilitas umum, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tertentu.

Manfaat MAGMA tidak berhenti pada kepentingan individu, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan permukiman dan fasilitas publik. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pembangunan bangunan dan infrastruktur di wilayah rawan bencana geologi perlu disesuaikan dengan karakteristik ancaman setempat. Peta kerawanan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih hati-hati, sehingga potensi kerusakan dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dapat dikurangi. Pendekatan ini penting agar pertimbangan keselamatan tidak baru muncul setelah bencana menimbulkan kerugian.

Untuk mendukung tujuan tersebut, informasi MAGMA direncanakan terintegrasi dengan sistem informasi tata ruang atau GISTARU di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Data kebencanaan juga dapat mendukung perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Integrasi ini memungkinkan pertimbangan risiko geologi masuk ke dalam proses penentuan tata ruang, lokasi permukiman, dan pembangunan infrastruktur. Bagi masyarakat, perencanaan yang memperhitungkan ancaman sejak awal berpotensi mengurangi paparan terhadap bahaya dan memperkuat keselamatan dalam jangka panjang.

Upaya pemerintah mengembangkan MAGMA Indonesia menunjukkan perhatian terhadap pentingnya perlindungan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan mitigasi berbasis data. Inisiatif ini patut diapresiasi karena informasi kebencanaan tidak hanya disediakan sebagai bahan pemantauan, tetapi juga diarahkan untuk membantu masyarakat mengenali ancaman dan menentukan langkah antisipasi.

Pengembangan fitur serta rencana integrasi dengan sistem tata ruang lintas kementerian menjadi langkah penting untuk menghubungkan informasi risiko dengan kebijakan pembangunan. Konsistensi pemerintah dalam memperluas akses, memperbarui data, dan memperkuat koordinasi antarlembaga akan menentukan sejauh mana manfaat teknologi tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Komitmen pemerintah mengintegrasikan teknologi dalam mitigasi bencana layak mendapat dukungan berkelanjutan. Keberhasilan MAGMA Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengenali ancaman, menyesuaikan aktivitas, dan mengikuti arahan keselamatan.

Dukungan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan peta kerawanan serta koordinasi antarlembaga akan memperkuat manfaat tersebut. Ketika teknologi diikuti pemahaman dan tindakan nyata, upaya mitigasi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi risiko bencana bagi masyarakat.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Frans Nawipa )*

Kedamaian dan rasa aman merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mengembangkan potensi ekonomi, memperoleh pendidikan, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Di Papua, terpeliharanya situasi keamanan menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat. Karena itu, keberadaan kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan menjadi tantangan yang perlu ditangani secara profesional agar warga dapat menjalankan kehidupannya tanpa dibayangi ancaman keselamatan.

Peristiwa kontak tembak antara personel TNI dan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sekitar Kampung Nonggoloit, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menyoroti pentingnya upaya menjaga stabilitas keamanan. Kontak tembak tersebut mengakibatkan dua anggota kelompok bersenjata meninggal dunia. Peristiwa ini bermula ketika personel Satgas Rajawali VI Koops TNI Habema melakukan patroli untuk menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman masyarakat.

Kehadiran aparat dalam situasi tersebut merupakan bagian dari upaya merespons potensi ancaman keamanan di wilayah tugasnya. Ketika aktivitas kelompok bersenjata berada di sekitar permukiman, keselamatan warga harus menjadi perhatian utama. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan konflik berhak memperoleh perlindungan agar dapat bekerja, bersekolah, menjalankan kegiatan sosial, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kekhawatiran terhadap risiko kekerasan.

Dalam penanganan di Nduga, aparat dilaporkan telah mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengajak kelompok bersenjata meletakkan senjata sebelum kontak tembak terjadi. Namun, menurut keterangan aparat, upaya tersebut tidak berhasil karena kelompok bersenjata justru melepaskan tembakan ke arah personel TNI. Situasi itu memperlihatkan bahwa pendekatan dialogis perlu disertai kesiapan menghadapi ancaman, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyampaikan bahwa kedua orang yang meninggal dunia teridentifikasi sebagai anggota aktif kelompok bersenjata OPM. Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas keduanya, termasuk ketika menyiapkan senjata dan menyerang pasukan, terekam melalui kamera pengintai atau drone. Informasi tersebut menjadi bagian dari penjelasan aparat mengenai keterlibatan kedua orang tersebut dalam insiden bersenjata di Nduga.

Sementara itu, Panglima Koops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa kontak tembak bermula ketika personel patroli melakukan pemeriksaan wilayah berdasarkan informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata. Setelah situasi terkendali, aparat menemukan dua orang meninggal dunia di lokasi, sedangkan sejumlah anggota lainnya dilaporkan meninggalkan tempat kejadian. Dalam penyisiran berikutnya, personel mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senapan angin, busur dan anak panah, senjata tajam, telepon seluler, perangkat komunikasi, dokumen, atribut kelompok, serta uang tunai Rp88 juta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penindakan terhadap kelompok bersenjata perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan pemulihan rasa aman. Aktivitas kekerasan tidak hanya menimbulkan risiko fisik, tetapi juga dapat memengaruhi ketenangan psikologis warga, mengganggu mobilitas, serta menghambat kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi demikian, pengendalian situasi keamanan menjadi penting agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Peristiwa keamanan di wilayah rawan konflik dapat memunculkan beragam informasi yang beredar dengan cepat, termasuk informasi yang belum terverifikasi. Penyampaian keterangan secara akurat dan proporsional diperlukan agar masyarakat dapat memahami perkembangan situasi berdasarkan fakta yang tersedia. Langkah ini juga membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat memperbesar kekhawatiran warga.

Kedamaian Papua juga memerlukan dukungan dari berbagai unsur masyarakat. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dapat berperan dalam memperkuat komunikasi sosial serta mendorong penyelesaian persoalan melalui cara-cara damai. Keterlibatan unsur masyarakat diperlukan untuk membangun kepercayaan, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa kebutuhan serta kekhawatiran warga di wilayah rawan konflik memperoleh perhatian yang memadai.

Dalam jangka panjang, situasi keamanan yang kondusif akan memberikan ruang lebih luas bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Warga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan anak-anak bersekolah dengan tenang, pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi, serta keluarga memenuhi kebutuhan hidup tanpa dibayangi ancaman kekerasan. Karena itu, upaya menjaga keamanan harus berjalan beriringan dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penindakan terhadap anggota OPM di Nduga menjadi salah satu bagian dari upaya menghadapi ancaman bersenjata dan menjaga ketertiban. Namun, keberhasilan menjaga kedamaian perlu dilihat pula dari terpeliharanya keselamatan warga, pulihnya aktivitas masyarakat, dan meningkatnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penegakan hukum yang profesional, pendekatan persuasif, komunikasi yang transparan, serta keterlibatan masyarakat, upaya menciptakan Papua yang aman dan damai dapat terus diperkuat. Pada akhirnya, kedamaian bukan hanya tentang terkendalinya situasi setelah kontak tembak, melainkan juga tentang terjaminnya hak masyarakat untuk hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera

)* Penulis adalah Tokoh Muda Papua

NDUGA – Aparat keamanan berhasil menindak kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam kontak tembak di sekitar Kampung Nonggoloit, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua anggota OPM tewas setelah terlibat kontak tembak dengan personel Satgas Rajawali VI Koops TNI Habema.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI Lucky Avianto, menjelaskan bahwa tindakan aparat bermula dari patroli untuk menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman masyarakat. Menurutnya, aparat terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif sebelum situasi berkembang menjadi kontak tembak.

“Sebelum peristiwa kontak tembak itu terjadi, pasukan telah berupaya melakukan tindakan persuasif untuk mengajak mereka meletakkan senjata. Namun ajakan kami ini justru dijawab dengan tembakan yang membabi buta ke arah pasukan kita,” kata Lucky.

Lucky menegaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi aparat, kedua korban diketahui merupakan anggota aktif kelompok bersenjata OPM, bukan warga sipil. Ia juga menyebutkan bahwa pergerakan kedua anggota tersebut, termasuk ketika menyiapkan senjata dan menyerang pasukan, terekam melalui kamera pengintai atau drone yang dioperasikan aparat keamanan.

Sementara itu, Panglima Koops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa kontak tembak terjadi ketika personel patroli menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman masyarakat. Saat melakukan pemeriksaan wilayah, kelompok tersebut dilaporkan melepaskan tembakan ke arah aparat hingga terjadi kontak tembak.

“Setelah situasi terkendali, tim menemukan dua orang yang diduga anggota kelompok bersenjata meninggal dunia di lokasi kejadian. Sejumlah anggota lainnya dilaporkan meninggalkan lokasi. Identitas kedua korban masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Riyanto.

Lucky menegaskan bahwa tindakan aparat dilakukan secara terukur dengan mengacu pada aturan pelibatan serta tetap memperhatikan koridor hukum dan hak asasi manusia. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan wilayah dan memulihkan rasa aman masyarakat Papua Pegunungan.

Penindakan ini menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil di wilayah rawan konflik. Upaya menjaga keamanan di Papua perlu terus disertai pendekatan persuasif, penegakan hukum yang profesional, serta komunikasi terbuka agar masyarakat memperoleh informasi akurat dan terhindar dari disinformasi mengenai situasi keamanan di daerahnya. (*)

JAKARTA – Sejak 24 Oktober 2026, Pemerintah Indonesia mulai mengurangi pengiriman gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMscfd). Kebijakan tersebut ditempuh guna mengutamakan kebutuhan energi di dalam negeri sekaligus menunjang perawatan fasilitas produksi. Pasokan yang dipangkas berasal dari Natuna dan Sumatera, dan jumlahnya dijamin tetap sesuai batas minimum yang tertuang dalam kontrak.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa Singapura menjadi satu-satunya negara yang terdampak penyesuaian ekspor gas sejak kebijakan tersebut diberlakukan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa volume gas yang dikurangi setara dengan sekitar delapan persen dari total ekspor gas pipa Indonesia sebesar 409,55 MMscfd. Rinciannya meliputi 15 billion british thermal unit per day (BBTUD) dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.

“Penyesuaian ekspor yang dilakukan mencapai 31 MM, atau sekitar delapan persen dari total pengiriman gas pipa Indonesia ke luar negeri,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, langkah tersebut tetap sesuai perjanjian karena volume penyaluran masih berada pada batas minimum kontrak, yaitu sekitar 91–92 persen.

“Pengurangan pasokan sebesar 31 MM masih memenuhi ketentuan minimum yang tercantum dalam kontrak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak menyimpang dari kesepakatan yang berlaku,” jelasnya.

Menurut Bahlil, keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yakni kebutuhan penghentian sementara operasional fasilitas untuk pemeliharaan atau shutdown dan meningkatnya permintaan gas domestik. Pemerintah berupaya menjaga pasokan energi nasional tanpa mengabaikan komitmen perdagangan internasional.

Dampak pengurangan ekspor terhadap Singapura diperkirakan hanya sekitar dua persen dari konsumsi gas negara tersebut. Namun, penghentian seluruh ekspor gas pipa Indonesia berpotensi menimbulkan pengaruh lebih besar.

“Dari informasi yang saya ketahui, konsumsi gas Singapura melebihi 1.000 MMscfd. Apabila pasokan Indonesia sebesar 409 MMscfd dihentikan sepenuhnya, dampaknya diperkirakan mencapai 30 persen,” ungkap Bahlil.

Ia turut mengingatkan bahwa lambang ASEAN berupa ikatan padi dan kapas merepresentasikan kesejahteraan bersama dan kesetaraan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kemandirian energi nasional semakin kuat, sementara hubungan regional tetap terjaga secara saling menguntungkan.

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebutuhan bahan pangan yang berlangsung secara rutin menciptakan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, nelayan, serta koperasi. Apabila rantai pasok dikelola dengan baik dan mengutamakan potensi daerah, belanja program dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan bahwa keterlibatan UMKM sebagai pemasok MBG perlu terus diperluas agar semakin banyak pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam program nasional tersebut. Maman menyebut sekitar 68 ribu UMKM di Indonesia telah tercatat menjadi pemasok. Namun, jumlah tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antarlembaga dan pengembangan skema pengadaan yang memberi ruang lebih besar bagi usaha mikro dan kecil.

Menurut Maman, keterlibatan UMKM bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengadaan makanan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Pelaku usaha lokal diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak kebijakan, tetapi turut mengambil peran sebagai pemasok yang memperoleh manfaat dari perputaran anggaran pemerintah. Untuk mendukung tujuan tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan skema kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kolaborasi itu penting karena pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan sistem pengadaan yang mampu menjangkau beragam jenis usaha dan karakteristik daerah. Penataan administrasi, standar operasional, serta sistem pengadaan barang dan jasa menjadi bagian dari fondasi yang perlu diperkuat. Dengan tata kelola yang jelas, kesempatan bagi pemasok lokal dapat diperluas sekaligus mendukung pelaksanaan program yang terstruktur.

Besarnya peluang tersebut terlihat dari data BGN per 9 Oktober 2026. Dari total 63.608 pemasok yang tersebar di 37 provinsi, sebanyak 52.689 atau sekitar 82,83 persen merupakan pelaku UMKM. Selain itu, rantai pasok MBG juga melibatkan 9.388 koperasi, 1.105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 426 Koperasi Desa Merah Putih. Data tersebut menggambarkan bahwa usaha masyarakat telah menjadi bagian penting dari ekosistem pengadaan program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa pelaksanaan MBG perlu memberikan dampak terhadap ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan peternak. Prioritas penggunaan bahan pangan dari daerah setempat menjadi salah satu cara agar manfaat belanja program dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi pelayanan. Meski demikian, bahan makanan yang dipasok tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan agar tujuan peningkatan gizi berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan penerima manfaat.

Prioritas pemasok lokal juga bukan berarti seluruh kebutuhan harus selalu dipenuhi dari satu wilayah. Apabila ketersediaan bahan pangan setempat belum mencukupi, sumber pasokan lain dapat digunakan sesuai mekanisme yang berlaku. Prinsip utamanya adalah memberi kesempatan kepada produsen terdekat selama mereka mampu memenuhi kebutuhan dari segi volume, kualitas, harga, dan ketepatan waktu pengiriman.

Skema tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara penyelenggara program dan pelaku usaha daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan dapur dengan produsen dan pemasok. Pengadaan bahan pangan dari wilayah sekitar berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus menciptakan permintaan yang lebih teratur bagi usaha yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pemasaran.

Contoh penerapannya terlihat dalam pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu. Harga acuan yang tercantum sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan sebesar 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur. Skema ini menunjukkan bagaimana kebutuhan program dapat membuka peluang penjualan bagi produsen setempat.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni mengatakan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk operasional SPPG dapat menjadi pasar bagi petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi pelayanan. Ia menjelaskan bahwa anggaran operasional SPPG dapat mencapai sekitar Rp1 miliar per bulan, bergantung pada jumlah penerima manfaat dan komponen pembiayaan yang berlaku. Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan potensi perputaran belanja yang dapat dinikmati pelaku usaha daerah apabila pengadaan melibatkan pemasok lokal.

Nurjaeni juga menekankan pentingnya menyesuaikan pengadaan dengan ketersediaan bahan pangan di wilayah terdekat. Jika komoditas tersedia di tingkat kecamatan, pembelian diharapkan dapat dilakukan dari wilayah tersebut sebelum diperluas ke kabupaten atau daerah lain sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pendekatan ini mendorong pemerintah daerah dan pengelola SPPG memetakan kapasitas produksi, jadwal panen, hasil peternakan, serta potensi perikanan agar kebutuhan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Belanja pangan MBG dapat memberi manfaat lebih besar apabila pengadaan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan makanan, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dengan produsen lokal.  Dengan rantai pasok yang inklusif dan tata kelola yang akuntabel, MBG berpeluang menghubungkan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi daerah. Belanja pemerintah tidak hanya menggerakkan operasional program, tetapi juga dapat menjadi pasar bagi usaha masyarakat, mendorong produksi lokal, dan memperluas kesempatan kerja.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Wiratama Putra )*

Indonesia menghadapi risiko bencana geologi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sewaktu-waktu, mulai dari erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, hingga gerakan tanah. Ancaman tersebut dapat berkembang dengan cepat, sementara dampaknya sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat dalam mengenali bahaya dan mengambil langkah antisipasi.

Dalam situasi seperti ini, kecepatan memperoleh informasi yang akurat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian. Karena itu, kehadiran negara tidak cukup hanya melalui penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem pemantauan dan peringatan dini yang membantu masyarakat bersiap sebelum ancaman berkembang menjadi bencana.

Salah satu upaya memperkuat perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembaruan MAGMA Indonesia yang dikembangkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Versi terbaru aplikasi ini diluncurkan di Kantor Kementerian ESDM, dengan mengintegrasikan berbagai informasi kebencanaan geologi dalam satu layanan digital. Pembaruan tersebut memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman di lingkungan sekitar.

Salah satu fitur unggulan MAGMA Indonesia adalah Geohazard Location Awareness yang memungkinkan pengguna mengetahui posisi mereka terhadap kawasan berpotensi bahaya geologi. Fitur ini membantu masyarakat mengenali ancaman di sekitar lokasi sehingga dapat mempertimbangkan langkah antisipasi yang sesuai. Aplikasi tersebut juga menyediakan informasi aktivitas gunung api, riwayat kejadian kebencanaan, pemantauan melalui kamera pengawas atau CCTV, serta tampilan seismogram yang lebih stabil.

Ketersediaan informasi saja tidak cukup apabila hasil pemantauan berhenti sebagai data teknis. Informasi perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilakukan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait sebelum keadaan berkembang menjadi darurat. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa MAGMA dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan tindakan dini secara tepat sasaran, sehingga risiko dan dampak bencana geologi dapat diminimalkan.

Akses terhadap aplikasi juga diperluas melalui situs web serta perangkat Android dan iOS. Dengan jangkauan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi kebencanaan secara lebih mudah tanpa bergantung pada satu saluran komunikasi. MAGMA Indonesia turut menyediakan informasi Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA), yang berkaitan dengan aktivitas gunung api dan keberadaan abu vulkanik yang perlu diperhatikan untuk keselamatan penerbangan.

Selain kemudahan akses, efektivitas peringatan dini bergantung pada kemampuan berbagai instansi berbagi informasi dan menindaklanjutinya secara terkoordinasi. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa informasi yang dikembangkan melalui MAGMA dapat dibagikan kepada kementerian dan lembaga untuk memperkuat pelayanan kebencanaan. Hasil pemantauan juga perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi pada setiap instansi agar upaya mitigasi menghasilkan langkah konkret untuk melindungi masyarakat.

Dukungan integrasi teknis tersedia melalui Application Programming Interface (API), yang memungkinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi lainnya mengakses informasi MAGMA melalui sistem masing-masing. Aplikasi ini juga menggunakan Common Alerting Protocol (CAP), yaitu format standar untuk penyebaran informasi peringatan. Melalui dukungan tersebut, pertukaran data diharapkan berjalan lebih efektif sehingga informasi dapat menjangkau pengambil kebijakan dan masyarakat yang membutuhkannya.

Pentingnya pendekatan terpadu turut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam kegiatan penguatan pengurangan risiko bencana bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) di Serang, Banten. Ia menjelaskan bahwa teknologi penginderaan jauh, citra satelit, dan integrasi informasi risiko berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ancaman alam memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi risiko dan dampaknya dapat dikelola melalui mitigasi serta kesiapsiagaan yang terencana.

Penguatan sistem peringatan dini karena itu harus disertai kemampuan mengubah data menjadi kebijakan dan tindakan di lapangan. Informasi yang akurat perlu diterima oleh pihak yang tepat, dipahami dengan baik, lalu ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas. Pemerintah daerah, petugas kebencanaan, dan masyarakat juga perlu memiliki kapasitas untuk merespons peringatan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Pengembangan MAGMA Indonesia perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi kebencanaan dan koordinasi lintas sektor. Masyarakat perlu memahami cara membaca informasi, mengenali potensi bahaya, serta mengikuti arahan resmi ketika peringatan disampaikan. Sementara itu, instansi terkait harus memanfaatkan hasil pemantauan dalam perencanaan mitigasi, penyusunan langkah kesiapsiagaan, dan penentuan prioritas perlindungan warga.

Pada akhirnya, kehadiran negara sebelum bencana tercermin dari kemampuan membangun sistem yang membantu masyarakat mengenali ancaman dan mengambil tindakan lebih awal. Keberhasilan MAGMA Indonesia tidak hanya diukur dari kelengkapan fitur, tetapi juga dari manfaatnya dalam mempercepat penyampaian informasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga. Ketika data dapat diakses, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan tepat, sistem peringatan dini menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko serta melindungi keselamatan masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal melalui pembenahan mekanisme kepemilikan saham, peningkatan pengawasan perdagangan, serta komunikasi dengan lembaga indeks global. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga integritas bursa dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyempurnaan mekanisme high shareholding concentration (HSC), yakni kondisi ketika kepemilikan saham terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu. OJK mendorong peningkatan keterbukaan informasi dan keterlibatan unsur independen dalam proses evaluasinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan pentingnya pembenahan tersebut.

“Kami mendorong Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penyempurnaan metodologi dan mekanisme terkait dengan high shareholding concentration, antara lain melalui penguatan transparansi,” kata Hasan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BEI memperluas komite HSC menjadi sembilan anggota. Empat anggota berasal dari jajaran direksi organisasi pengatur mandiri, sementara lima lainnya merupakan unsur eksternal independen, termasuk pelaku industri, akademisi, dan perwakilan investor.

Pembenahan ini diharapkan memperkuat objektivitas penilaian terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima pelaku pasar.

Di sisi lain, upaya reformasi memperoleh tanggapan positif dari penyedia indeks global FTSE Russell. Dalam pertemuan dengan BEI pada 23 Oktober 2026, FTSE menegaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak masuk daftar pantauan.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan apresiasi tersebut sebagai perkembangan penting bagi pasar modal nasional.

“FTSE menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di pasar modal Indonesia,” ujar Jeffrey.

BEI turut memaparkan perkembangan reformasi yang berfokus pada transparansi, likuiditas, dan pengawasan perdagangan. Agenda tersebut dilengkapi penguatan keterbukaan kepemilikan saham, peningkatan persyaratan saham beredar publik, serta penegakan aturan terhadap pelanggaran pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa kepercayaan investor harus ditopang hasil reformasi yang terukur.

“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Friderica.

Dengan implementasi yang konsisten, reformasi diharapkan menciptakan perdagangan lebih sehat, memperkuat perlindungan investor, dan menjaga daya saing pasar modal Indonesia serta memperluas akses pembiayaan bagi perusahaan nasional dalam jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kualitas tata kelola bursa.

Jakarta – Presiden Prabowo mendorong penghematan anggaran dalam skala besar untuk menjaga efisiensi belanja negara dan mengoptimalkan alokasi APBN demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan ekonomi Indonesia.

“Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kalau lebih hemat lagi nanti,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa masa pemerintahannya masih panjang. Ia mengibaratkan periode kepemimpinan selama lima tahun seperti pertandingan sepak bola yang belum memasuki babak kedua. Karena itu, Presiden meminta jajaran pemerintah bersabar dan menjalankan tugas sesuai peran serta tanggung jawab masing-masing.

“Ibarat ini pertandingan sepak bola, kita sesungguhnya belum sampai ke half time. Kita ini lima tahun, jadi dua setengah tahun baru babak pertama habis, setelah itu kita akan ke babak kedua,” ujarnya.

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu agenda pemerintahan Prabowo sejak awal masa jabatannya. Upaya tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara lebih terarah, sehingga belanja yang tidak mendesak dapat ditekan dan anggaran tersedia untuk membiayai program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan efisiensi dan penghematan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar anggaran dapat difokuskan pada belanja negara yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“APBN itu terus kita melakukan upaya-upaya efisiensi dan penghematan, supaya kita bisa membiayai item-item belanja negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, maksudnya gitu,” ujar Suahasil.

Menjelang akhir tahun anggaran 2026, pemerintah memperketat belanja kementerian dan lembaga (K/L), antara lain dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen serta menunda pengadaan kendaraan bermotor baru dan renovasi gedung perkantoran.

Suahasil menegaskan, langkah tersebut bertujuan menjaga optimalisasi belanja pemerintah dan disiplin anggaran menjelang penutupan tahun. Ia meminta kementerian dan lembaga memperkuat pelaksanaan kebijakan penajaman belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sehubungan dengan pelaksanaan APBN telah memasuki akhir tahun anggaran, guna memastikan optimalisasi belanja pemerintah dan disiplin anggaran tetap terjaga, Kementerian/Lembaga agar melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penajaman,” jelasnya.

Melalui kebijakan penghematan dan efisiensi, pemerintah berupaya memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan sesuai kebutuhan prioritas. Dengan demikian, APBN diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.