Oleh: Ricky Rinaldi*)

Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiap saat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulangan bencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar respons kedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secara matang atau by design. Langkah visioner ini membuktikan bahwa negara terus belajar dari setiap catatan risiko masa lalu, menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam setiap tarikan nafas perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah demi kedaulatan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem mitigasi bencana yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada kesiapsiagaan peradaban jangka panjang. Penataan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas publik, dan penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan diarahkan untuk membentuk masyarakat tangguh yang mampu merespons ancaman secara cepat dan tepat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah alokasi investasi pembangunan harus memperhitungkan peta kerentanan bencana, sehingga kemajuan fisik tidak sirna dalam sekejap ketika peristiwa alam terjadi.

Pratikno menjelaskan bahwa ketahanan yang dirancang sejak awal menuntut integrasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah secara disiplin. Kebijakan tata ruang tidak boleh lagi tunduk pada tekanan eksploitasi ekonomi sesaat yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan zona bahaya sesar aktif maupun sempadan pantai rawan tsunami. Melalui penegakan regulasi zonasi yang ketat dan audit kelayakan konstruksi gedung tahan gempa, negara hadir memberikan perlindungan hakiki bagi generasi masa depan agar terhindar dari risiko korban jiwa dan kerugian material yang berulang di masa mendatang.

Transformasi mitigasi bencana by design bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan di atas meja birokrasi, melainkan ikhtiar kebangsaan demi menegakkan kedaulatan keselamatan publik. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa kerugian akibat bencana bukanlah takdir mutlak yang harus diterima tanpa daya, melainkan konsekuensi yang dapat ditekan seminimal mungkin melalui penerapan ilmu pengetahuan, disiplin tata ruang, dan keandalan teknologi rekayasa sipil modern. Keberanian menata ulang kawasan rawan adalah bukti nyata kedewasaan sebuah bangsa yang menghargai harkat hidup setiap warganya.

Menurut Pratikno, penguatan ketahanan kultural masyarakat di tingkat tapak menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur fisik. Pemerintah terus menggencarkan simulasi evakuasi mandiri, pelestarian kearifan lokal mitigasi bencana, serta pemberdayaan relawan desa tangguh bencana agar kesadaran risiko menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat di kawasan rentan secara berkesinambungan.

Kesiapsiagaan struktural tersebut dipadukan dengan penguatan rantai komando operasional dan pemanfaatan sistem teknologi peringatan dini terpadu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pembenahan sistem penanggulangan bencana nasional terus diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi ancaman sebelum fase kedaruratan muncul. Menurutnya, pemutakhiran peta bahaya multi-risiko bencana berbasis data satelit dan sensor seismik presisi tinggi menjadi rujukan wajib bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang rencana kontinjensi yang adaptif di lapangan.

Suharyanto memaparkan bahwa sinergi operasional antara BNPB, TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah kini terikat dalam satu sistem komando tanggap darurat yang jauh lebih lincah dan terstandarisasi. Pembangunan depo logistik kebencanaan terdesentralisasi di pulau-pulau strategis memastikan bantuan penyelamatan, perlengkapan sanitasi darurat, obat-obatan, dan jembatan bailey dapat menjangkau titik bencana dalam hitungan jam. Langkah penguatan kesiapsiagaan berbasis sains ini membuktikan bahwa negara memiliki kesiapan penuh dalam meredam dampak krisis kemanusiaan secara mandiri, bermartabat, dan profesional.

Ditinjau dari kacamata pembangunan berkelanjutan, pendekatan ketahanan bencana by design menghadirkan efisiensi ekonomi jangka panjang yang luar biasa bagi stabilitas fiskal. Setiap alokasi anggaran yang diinvestasikan untuk pencegahan dan rekayasa konstruksi tahan gempa terbukti mampu menghemat biaya rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana hingga berkali-kali lipat. Stabilitas ekonomi makro pun terjaga karena aktivitas produktif masyarakat dapat segera pulih kembali tanpa mengalami keterpurukan fiskal daerah yang berkepanjangan.

Di sisi lain, partisipasi aktif kalangan akademisi, praktisi arsitektur, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi pilar penopang yang sangat vital. Sektor swasta didorong untuk mematuhi standar keselamatan bangunan dan mengasuransikan aset publik, sementara masyarakat berperan aktif menjaga fungsi kelestarian hutan bakau pantai dan sabuk hijau perbukitan. Kolaborasi harmonis antara otoritas negara, keunggulan riset ilmiah, dan kesadaran kolektif warga negara menjadi benteng terkuat dalam menghadapi potensi bencana alam Nusantara.

Dengan demikian, ketahanan bencana by design merupakan bukti nyata bahwa negara senantiasa belajar dari sejarah dan bertindak visioner dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Penegakan disiplin tata ruang, konstruksi infrastruktur berdaya tahan tinggi, modernisasi teknologi peringatan dini, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat adalah pilar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang maju, tangguh, dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dinilai penting dilakukan secara terencana dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo menilai posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api membuat risiko bencana harus menjadi perhatian berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran sekaligus menyiapkan sarana penanggulangan bencana.

“Jadi persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah berbagai unsur pemerintah yang telah bekerja menangani bencana di sejumlah daerah. Respons tersebut tetap perlu dievaluasi agar setiap penanganan dapat menjadi dasar penyempurnaan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan berikutnya.

“Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire harus selalu siap menghadapi bencana,” tegasnya.

Selain penguatan sarana, pemerintah juga didorong memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi. Penggunaan drone untuk membawa dan menjatuhkan air serta pengembangan teknologi modifikasi cuaca menjadi bagian dari opsi yang perlu dipersiapkan.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai penguatan mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan anggaran lembaga tersebut. Kementerian dan lembaga lain perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing agar upaya pencegahan bencana dapat berjalan lebih menyeluruh.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Berton menjelaskan, integrasi mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha. Di sektor pendidikan, misalnya, anggaran dapat diarahkan untuk penyusunan kurikulum kebencanaan, pelatihan guru, hingga pembangunan sekolah yang lebih tahan terhadap bencana.

Menurutnya, BNPB tetap memiliki posisi penting sebagai pengarah dan koordinator agar berbagai program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya mitigasi digunakan secara efektif.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkas Berton. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan bencana alam melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta risiko. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memperhitungkan potensi ancaman, mengurangi kerentanan, serta melindungi masyarakat dan hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan bencana perlu dibangun sejak tahap perencanaan pembangunan dan tidak hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi.

Menurutnya, sistem ketahanan harus dirancang secara melekat dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Bukan hanya seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima.

Ia menegaskan, Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan, menurutnya, dapat berkontribusi terhadap pengurangan risiko apabila aspek kebencanaan telah dipertimbangkan sejak awal.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, seperti BNPB, BPBD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Penguatan berikutnya diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, serta pembagian peran antarlembaga.

“Tantangan utama kita saat ini bukan lagi sekadar membentuk lembaga, tetapi membangun sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur penanggulangan bencana,” kata Bima.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pengurangan risiko perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat.

Menurutnya, dampak bencana dapat ditekan dengan mengurangi keterpaparan dan kerentanan.

“Risiko bersifat sistemik karena dampaknya dapat beruntun dan kompleks, serta berinteraksi dengan pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya keterpaparan,” ujar Raditya.

Ia menambahkan, pengelolaan risiko perubahan iklim dan ancaman bencana perlu dilakukan secara terintegrasi melalui adaptasi dan mitigasi. Penggunaan peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, serta data kondisi wilayah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang tepat.

Melalui pendekatan berbasis data dan peta risiko, pemerintah juga memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun ketahanan bencana sesuai karakteristik setiap wilayah.

Oleh : Muhammad Nofer

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan investasi strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin aman dan pembangunan yang semakin tangguh.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana. Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko sejak tahap awal.

Peningkatan dukungan anggaran mitigasi memiliki arti penting karena setiap rupiah yang diarahkan untuk kesiapsiagaan merupakan investasi bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sarana evakuasi, serta membangun infrastruktur yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko di setiap wilayah.

Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menekankan bahwa BNPB merupakan salah satu aktor dalam sistem kebencanaan, sementara kementerian dan lembaga lainnya memiliki peran sesuai dengan tugas dan sektor masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun sistem kebencanaan yang semakin terpadu.

Ketahanan bencana pada dasarnya merupakan agenda lintas sektor. Di bidang pendidikan, pemerintah dapat terus memperkuat literasi kebencanaan melalui pembelajaran, pelatihan, simulasi evakuasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pusat pembentukan budaya kesiapsiagaan sejak usia dini.

Sektor kesehatan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Fasilitas kesehatan perlu memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan. Penguatan tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan, sistem logistik, serta prosedur kedaruratan menjadi bagian penting dari upaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama mitigasi. Infrastruktur pengendali banjir, sistem drainase, jalan, jembatan, fasilitas publik, serta berbagai sarana pendukung lainnya perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan potensi risiko. Pembangunan yang tangguh akan membantu menjaga konektivitas sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan perekonomian ketika menghadapi situasi darurat.

Pandangan Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengenai pentingnya membangun ketahanan bencana sejak awal pembangunan juga menjadi bagian dari penguatan perspektif tersebut. Ketahanan bencana perlu dibangun melalui keselarasan antara perencanaan, data, pendanaan, tata ruang, dan pembagian peran antarlembaga. Dengan pendekatan yang terintegrasi, prinsip pengurangan risiko dapat menjadi bagian alami dari proses pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Tata ruang juga memiliki posisi penting dalam membangun Indonesia yang semakin tangguh. Pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan peta risiko dan karakteristik lingkungan dapat membantu pemerintah mengarahkan pembangunan secara lebih aman dan berkelanjutan. Informasi mengenai kondisi geologi, hidrologi, cuaca, sistem peringatan dini, serta karakteristik wilayah dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kekuatan penting dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang dekat dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayahnya, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk memperkuat kebijakan, pendanaan, standardisasi, serta koordinasi nasional. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus preventif.

Masyarakat juga menjadi bagian penting dari ekosistem ketahanan bencana. Peningkatan literasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, kesiapan keluarga, serta kemampuan merespons informasi peringatan dini akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan dan kesiapsiagaan publik, semakin kuat pula kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Dunia usaha dapat mengambil peran melalui penerapan standar keselamatan, penguatan keberlanjutan rantai pasok, perlindungan aset, serta integrasi risiko bencana dalam perencanaan investasi. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan memperluas kapasitas nasional sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Pada akhirnya, ketahanan bencana merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran. Langkah tersebut perlu terus diperkuat agar setiap proses pembangunan memiliki perspektif pengurangan risiko.

Indonesia memang memiliki tantangan kebencanaan yang beragam, tetapi bangsa ini juga memiliki modal besar berupa sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, semangat gotong royong, dan kepemimpinan nasional yang dapat diarahkan untuk membangun ketahanan bersama. Dengan sinergi pemerintah, daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat terus bergerak menuju pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid meski menghadapi tekanan eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga perubahan harga komoditas. Optimisme tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi domestik, kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis, serta upaya memperkuat konsumsi dan aktivitas sektor riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 merupakan hasil yang cukup baik di tengah tekanan global. Pemerintah melihat angka tersebut sebagai pijakan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada periode berikutnya.

“Kita bisa tumbuh 5,29 persen itu sudah cukup baik di tengah tekanan global,” katanya.

Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat hingga mendekati 6 persen pada kuartal IV 2026. Pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan, termasuk konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas produksi sektor riil. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak global.

Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan stabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepemimpinan baru BI membawa pendekatan yang menempatkan stabilitas dan pertumbuhan sebagai dua agenda yang harus berjalan beriringan, terutama ketika perekonomian dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

“Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar Destry.

Ia menjelaskan BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk merespons tekanan eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus menciptakan ruang yang lebih besar bagi sektor riil. Sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan juga akan diperkuat agar kebijakan ekonomi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Ketahanan ekonomi domestik menjadi modal penting karena pertumbuhan Indonesia tetap berada di atas 5 persen meski lingkungan global belum sepenuhnya kondusif. Pemerintah dan BI kini diarahkan untuk memastikan momentum tersebut tidak berhenti pada capaian statistik, melainkan diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, investasi, daya beli, dan kesempatan kerja.

Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang semakin terkoordinasi, pemerintah optimistis tekanan global dapat dihadapi tanpa mengorbankan agenda pertumbuhan. Penguatan ekonomi domestik sekaligus menjadi fondasi untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta – Perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut didukung oleh penguatan investasi dan kebijakan hilirisasi yang terus dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah menilai investasi memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain meningkatkan kapasitas produksi nasional, investasi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas industri, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah terus menyiapkan strategi untuk menarik investasi yang dapat memperkuat industri domestik dan menciptakan ekosistem rantai pasok di Indonesia.

“Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, strategi tersebut diarahkan untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai modal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Pemerintah mendorong investasi yang mampu memperkuat kapasitas industri, meningkatkan penguasaan teknologi, memperluas lapangan kerja, serta membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi di dalam negeri.

Penguatan investasi juga berjalan seiring dengan kebijakan hilirisasi. Pemerintah terus mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Hilirisasi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan ekosistem usaha baru di berbagai daerah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas investasi dengan mengarahkan modal masuk ke sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah investasinya, tetapi juga kualitas investasi dan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi,” kata Rosan.

Sejumlah sektor strategis seperti mineral, energi, manufaktur, kendaraan listrik, serta industri berbasis sumber daya alam menjadi bagian dari pengembangan hilirisasi. Pemerintah berharap penguatan sektor tersebut dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dengan investasi yang terus tumbuh dan hilirisasi yang semakin diperkuat, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh : Adi Hertanto )*

Perlambatan ekonomi global selalu menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, tekanan perdagangan internasional, serta dinamika pasar keuangan global dapat memengaruhi ekspor, investasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat. Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa fondasi domestik masih cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Data pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, aktivitas investasi, serta kebijakan pemerintah menjadi modal penting untuk mempertahankan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I, capaian tersebut tetap menunjukkan ketahanan ekonomi karena terjadi ketika lingkungan eksternal menghadapi tekanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang menghadapi berbagai tekanan.

Optimisme tersebut semakin menguat setelah perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah melihat ruang akselerasi pada paruh kedua 2026. Purbaya menyatakan perekonomian nasional sudah siap bergerak menuju pertumbuhan 6 persen dan menilai Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen, meskipun pergerakannya masih berlangsung secara fluktuatif.

Salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia adalah besarnya pasar domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu mesin penting pertumbuhan, sementara belanja pemerintah dan investasi memberikan dorongan tambahan terhadap aktivitas ekonomi. Ketika permintaan global melemah, kemampuan mempertahankan aktivitas ekonomi dari dalam negeri menjadi semakin penting. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mempercepat investasi, serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif merupakan bagian dari strategi mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, ekspor, serta berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan baru. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan kapasitas pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi fiskal, pemerintah dapat terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli sekaligus menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Belanja negara yang produktif perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor produktif. Dengan pendekatan tersebut, APBN bukan hanya menjadi instrumen administratif, melainkan katalis pertumbuhan ketika kondisi eksternal kurang mendukung.

Kemudian Investasi juga menjadi kunci. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif melalui kepastian regulasi, percepatan perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan infrastruktur. Peningkatan investasi akan memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat basis ekspor nasional. Optimisme pemerintah terhadap investasi juga tercermin dari target pertumbuhan investasi hingga 7 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

Perlambatan ekonomi global tidak harus dimaknai sebagai ancaman semata. Situasi tersebut justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Ketahanan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan menjadi kombinasi penting untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.

Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah akan memastikan bahwa momentum pertumbuhan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia juga memiliki peluang untuk mempercepat transformasi struktur ekonominya. Pengembangan industri bernilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin dinamis.

Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan yang terlalu bergantung pada siklus ekonomi global. Dengan memperkuat produktivitas, memperluas lapangan kerja, menjaga daya beli, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat investasi, momentum pertumbuhan dapat dipertahankan secara lebih berkelanjutan. Optimisme menuju pertumbuhan mendekati 6 persen juga harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan konsistensi kebijakan. Di tengah ekonomi global yang melambat, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan pasar domestik dan kebijakan yang responsif dapat menjadi bantalan sekaligus mesin baru untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.

)* Pemerhati Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki bantalan yang cukup kuat ketika lingkungan ekonomi global menghadapi berbagai tekanan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif mencerminkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi sehari-hari yang tetap berlangsung menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga pertumbuhan nasional.

Ketahanan tersebut juga terlihat dari struktur pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,34 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Permintaan domestik, investasi, dan konsumsi pemerintah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan pada semester I-2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pada kuartal II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 6,1 persen menurut Mandiri Spending Index, sementara konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi eksternal masih menghadapi tekanan, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah, menurut Purbaya, masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan pada semester II-2026, termasuk melalui penguatan likuiditas dan penurunan biaya pembiayaan.

Optimisme tersebut juga ditopang oleh kinerja investasi. Pemerintah mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,87 persen pada kuartal II-2026. Investasi langsung turut meningkat, terutama didorong kenaikan penanaman modal asing. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki prospek bagi ekspansi usaha meskipun ketidakpastian ekonomi global meningkat.

Namun, ketahanan tersebut bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, memperkirakan ekonomi global akan melambat dari sekitar 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Dalam kondisi tersebut, Indonesia diproyeksikan tetap mampu tumbuh sekitar 5,2 persen karena ditopang investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi domestik.

Irman melihat hilirisasi industri, industri logam dasar, ekonomi digital, dan pengembangan pusat data berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dalam jangka menengah dan panjang. Meski demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi tingginya harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

Ketahanan ekonomi juga perlu diperkuat melalui stabilitas sektor keuangan. Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan pendalaman pasar valuta asing, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan instrumen lindung nilai diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan arus modal dan gejolak pasar global.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih ambisius. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan investasi hingga sekitar 7 persen, dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan sektor-sektor strategis sebagai mesin pertumbuhan.

Target tersebut tentu bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan kualitas kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar stimulus yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat yang sama, stabilitas fiskal dan nilai tukar harus tetap dijaga. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan stimulus tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan justru berisiko menciptakan tekanan baru terhadap perekonomian. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II-2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan ketika pertumbuhan global melambat. Konsumsi domestik yang relatif kuat, investasi yang tetap berjalan, belanja pemerintah, serta kebijakan stabilisasi menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ketahanan tersebut berubah menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Jika investasi produktif terus meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, sektor swasta semakin aktif, dan kebijakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda yang luas, ambisi pertumbuhan 6 persen bukan sekadar target administratif.

Target tersebut dapat menjadi tahap berikutnya dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketangguhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya diukur dari kemampuan bertahan ketika dunia melambat, tetapi dari kemampuan memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi pertumbuhan yang semakin produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah memastikan harga dan pasokan bahan pokok di daerah terdampak bencana alam tetap stabil dan terkendali. Kondisi tersebut juga terpantau di sejumlah wilayah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kepastian itu diperoleh berdasarkan pemantauan secara intensif dan real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem tersebut menjangkau seluruh kabupaten dan kota sehingga perubahan harga maupun kondisi pasokan di setiap daerah dapat diketahui dengan cepat.

“Jadi kalau kami bisa pantau juga dari SP2KP, karena SP2KP itu ada di semua kabupaten dan kota. Kalau kita lihat, sebenarnya harganya stabil,” kata Budi.

Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang mengalami bencana. Pemantauan dilakukan untuk memitigasi potensi terhambatnya jalur distribusi serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Selain menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, pemerintah juga berupaya melindungi produsen dari penurunan harga yang terlalu dalam. Perhatian tersebut diberikan antara lain terhadap komoditas telur dan daging ayam ras.

Harga acuan telur ayam ras telah disepakati pemerintah bersama asosiasi sebesar Rp30.000 per kilogram. Namun, harganya sempat turun hingga Rp22.000 per kilogram di tingkat peternak. Sementara itu, harga daging ayam ras sempat turun menjadi Rp34.000 per kilogram dari harga acuan Rp40.000 per kilogram.

Penurunan itu berpotensi mengganggu kelangsungan usaha peternak karena biaya pakan dan produksi masih relatif tinggi. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras telah berangsur pulih ke kisaran Rp26.600 per kilogram dan bergerak mendekati harga acuan.

Menurut Mendag Budi, penyesuaian menuju harga acuan tersebut penting demi memastikan keberlanjutan produksi di tingkat hulu.

“Jadi pemerintah itu mengintervensi tidak hanya harga yang naik saja, tetapi juga harga yang turun. Harga yang turun jangan sampai membuat produsen gulung tikar,” ujar Budi.

Kecepatan respons tersebut penting agar gangguan sementara pada transportasi dan aktivitas masyarakat tidak berkembang menjadi kelangkaan pangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku distribusi, dan pedagang diperlukan untuk menjamin kebutuhan pokok tersedia merata dengan harga tetap wajar bagi masyarakat setempat.

Konsistensi pemerintah dalam memantau pasar, menjaga distribusi, serta melindungi konsumen dan produsen patut diapresiasi. Upaya tersebut diharapkan terus diperkuat agar stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam.

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah risiko gangguan pasokan akibat bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem.

Pemerintah daerah diminta segera mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengantisipasi penurunan produksi akibat kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya.

Intervensi tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika gangguan produksi dan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

Melalui koordinasi pusat dan daerah, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pascabencana.

Sejumlah langkah dapat ditempuh, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyelenggaraan pasar murah.

“Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS, agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain,” kata Tito.

Selain mengendalikan harga, pemerintah daerah juga diminta memperhitungkan risiko penurunan produksi pangan akibat tekanan cuaca dan bencana.

“Kemudian, kita juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun, karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain,” ujar Tito.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian karena gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Itu yang kita harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa, pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat,” tuturnya.

Arahan tersebut kemudian diterapkan pemerintah daerah melalui berbagai intervensi langsung untuk menjaga keterjangkauan pangan di tengah tekanan akibat bencana.

Di Jawa Timur, misalnya, pemerintah provinsi menggelar pasar murah sekaligus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama di wilayah yang menghadapi kondisi sulit.

“Pasar Murah ini rutin kita lakukan. Hari ini di Lumbang yang kebetulan sedang menderita kekeringan. Tadi kita sudah memberikan bantuan air bersih, dan sekarang disusul dengan Pasar Murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Khofifah.

Pelaksanaan pasar murah di Jawa Timur menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak berhenti pada pemantauan, tetapi diterjemahkan menjadi intervensi konkret sesuai kondisi di lapangan.

Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat gotong royong agar dampak bencana tidak semakin membebani kelompok rentan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui stabilisasi pasokan, pasar murah, bantuan dasar, serta pengawasan harga menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat.