Oleh : Doni Wicaksono )*

Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, dan angin kencang, menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan pola cuaca, tingginya curah hujan, serta kondisi lingkungan yang rentan dapat meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dalam situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat untuk meminimalkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan infrastruktur.

Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan ketika ancaman sudah berada di depan mata. Upaya tersebut harus dibangun melalui perencanaan matang, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas petugas, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab memastikan informasi kebencanaan dapat diterima dengan cepat dan mudah dipahami, sehingga warga mampu mengambil langkah penyelamatan sebelum keadaan memburuk.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, mitigasi berbasis risiko, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana. Faisal menjelaskan bahwa informasi ilmiah mengenai cuaca dan iklim menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan risiko hidrometeorologi harus disertai pembenahan infrastruktur dan tata ruang, termasuk normalisasi sungai, pengerukan waduk, serta penataan bantaran sungai. Pandangan tersebut menegaskan bahwa teknologi pemantauan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan lingkungan dan kesiapan masyarakat.

BMKG memiliki peran strategis dalam menyediakan prakiraan cuaca, informasi iklim, dan peringatan dini yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Informasi tersebut membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah rawan, mempersiapkan jalur evakuasi, dan mengerahkan sumber daya secara tepat. Bagi warga, peringatan dini menjadi dasar untuk menghindari kawasan berbahaya, mengamankan barang penting, serta menyesuaikan aktivitas ketika kondisi cuaca berpotensi membahayakan keselamatan.

Namun, informasi yang akurat harus diikuti tindakan nyata. Peringatan dini tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila terlambat diterima atau tidak dipahami oleh masyarakat. Karena itu, penyebaran informasi melalui media massa, media sosial, kanal resmi pemerintah, dan komunikasi langsung di tingkat desa perlu diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan petugas memahami prosedur evakuasi dan mampu memberikan arahan secara cepat ketika ancaman meningkat.

Komitmen penguatan penanggulangan bencana juga ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi yang menyatakan bahwa penanganan bencana membutuhkan prinsip kolaborasi, responsivitas, integrasi, dan sinkronisasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian, lembaga, serta masyarakat harus terlibat bersama dalam menghadapi berbagai kejadian bencana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan warga membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan satu institusi.

Dalam pelaksanaannya, BNPB berperan mengoordinasikan penanggulangan bencana mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan. Koordinasi dengan BMKG menjadi bagian penting karena informasi cuaca dan potensi ancaman dapat digunakan sebagai dasar menentukan langkah operasional. Ketika risiko banjir meningkat, misalnya, pemerintah dapat memperkuat pemantauan sungai, menyiapkan posko, mengerahkan petugas, serta melakukan evakuasi dini apabila diperlukan. Dengan koordinasi yang terpadu, bantuan dan sumber daya diharapkan dapat menjangkau warga terdampak secara lebih cepat.

Kesiapsiagaan juga harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, mengenali tanda bahaya, menyiapkan tas siaga bencana, serta memahami lokasi tempat pengungsian. Simulasi kebencanaan di sekolah, perkantoran, dan permukiman dapat meningkatkan kemampuan warga dalam menghadapi keadaan darurat. Literasi kebencanaan yang berkelanjutan juga penting untuk mengurangi kepanikan dan mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Sistem peringatan dini harus disampaikan melalui berbagai saluran dengan bahasa yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, tempat pengungsian perlu dilengkapi kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan pangan. Dengan demikian, perlindungan tidak berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga menjamin keselamatan dan kebutuhan warga selama masa darurat.

Upaya kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemulihan kawasan resapan air, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembenahan drainase, dan pengendalian alih fungsi lahan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan peta risiko bencana agar tidak menambah kerentanan masyarakat. Investasi pada mitigasi dan pencegahan akan membantu mengurangi kerugian serta mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi.

Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Penguatan peringatan dini oleh BMKG, koordinasi penanggulangan oleh BNPB, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat harus berjalan beriringan. Penegasan Teuku Faisal Fathani mengenai mitigasi berbasis risiko dan komitmen Kristomei Sianturi terhadap kolaborasi serta respons cepat menjadi landasan penting untuk memperkuat kesiapan nasional. Dengan langkah yang konsisten, terukur, dan terpadu, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh sekaligus memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Hilirisasi industri semakin memperkuat perannya sebagai penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ini mendorong transformasi ekonomi dari ekspor bahan mentah menuju industri pengolahan bernilai tambah tinggi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa realisasi investasi hilirisasi pada Januari–September 2026 mencapai Rp480 triliun, tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi 31,2 persen terhadap total investasi nasional.

“Kontribusi hilirisasi meningkat dalam dua tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk,” ujar Rosan.

Rosan juga menegaskan, “Lebih dari 75 persen realisasinya di luar Jawa dari hilirisasi.”

Menurutnya, perkembangan tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas pusat-pusat industri baru. Secara nasional, investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan hampir 5,49 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam memperkuat kemandirian ekonomi.

“Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya.

Bahlil juga menekankan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya alam harus dirasakan masyarakat daerah.

“Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

“Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka,” ujar Bahlil

Peningkatan kontribusi investasi hilirisasi menjadi momentum untuk memperkuat industri nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Dengan konsistensi kebijakan, penguatan teknologi, dan investasi berkualitas, hilirisasi diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat investasi berkualitas seiring meningkatnya kontribusi sektor hilirisasi terhadap realisasi penanaman modal nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi, serta memperkokoh daya saing industri Indonesia dalam rantai pasok global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa kontribusi investasi hilirisasi mencapai 35 persen pada triwulan III 2026, naik dari sekitar 26 persen pada 2024. Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

“Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen,” ujar Rosan.

Menurutnya, peningkatan kontribusi tersebut harus diikuti manfaat ekonomi yang lebih luas. Pemerintah tidak semata mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memperhatikan kemampuan proyek menciptakan pekerjaan, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong transfer teknologi.

“Tapi tentunya kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja,” tegas Rosan.

Pengembangan industri nikel, baterai, dan baterai kendaraan listrik tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, ekspansi industri tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan produksi dan permintaan agar pertumbuhan hilirisasi berlangsung berkelanjutan serta memberikan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat reformasi perizinan investasi melalui integrasi layanan yang melibatkan 28 kementerian dan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui mekanisme fiktif positif, BKPM dapat menerbitkan persetujuan apabila instansi terkait melewati batas waktu pelayanan. Sekitar 328 izin telah diterbitkan melalui mekanisme tersebut.

Koordinasi lintas kementerian juga diperkuat untuk mempercepat pengurusan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing. Layanan imigrasi ditargetkan selesai dalam lima hari, dibandingkan proses sebelumnya yang dapat berlangsung hingga berbulan-bulan.

Rosan menekankan bahwa kepastian regulasi, prosedur, dan waktu pelayanan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan penguatan hilirisasi dan pembenahan birokrasi, pemerintah berharap investasi semakin produktif, menyerap tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)

Oleh: Bara Winatha*)

Peningkatan kontribusi hilirisasi dalam investasi dan ekspor Indonesia menjadi salah satu peluang strategis untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi global. Hilirisasi tidak hanya mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, tetapi juga membuka kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, memperkuat penguasaan teknologi, serta menambah devisa negara. Seiring dengan meningkatnya investasi pada sektor pengolahan mineral dan pengembangan ekosistem industri baterai, keberhasilan hilirisasi akan semakin ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa kontribusi investasi hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan. Pada triwulan III 2026, kontribusi tersebut telah mencapai 35 persen, naik dibandingkan dengan 26 persen pada 2024. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hilirisasi semakin berperan dalam struktur investasi nasional dan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Rosan menjelaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga menghasilkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan teknologi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Pengembangan industri berbasis nikel dan baterai kendaraan listrik menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan produksi bahan baku dan produk turunannya agar peningkatan kapasitas industri berjalan seiring dengan perbaikan kualitas produk serta kemampuan manufaktur nasional.

Pentingnya peningkatan nilai tambah juga tercermin dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai proyeksi ekspor hasil hilirisasi Indonesia. Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, mengatakan bahwa nilai ekspor hasil hilirisasi diproyeksikan mencapai US$50 miliar pada akhir 2026, meningkat sekitar 45 persen dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar US$34,5 miliar. Proyeksi tersebut ditopang oleh perkembangan industri pengolahan nikel, aluminium, dan komponen baterai litium.

Septian menjelaskan bahwa perkembangan hilirisasi Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada nikel. Sektor aluminium juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai ekspor produk aluminium diperkirakan mencapai US$7,2 miliar pada 2026, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan US$3,5 miliar pada 2024. Prospek tersebut didukung oleh pengembangan kapasitas industri dan rencana penambahan investasi pada fasilitas peleburan aluminium atau smelter.

Selain aluminium, pengembangan komponen baterai litium juga memperlihatkan peluang bagi Indonesia untuk memperluas basis industri berteknologi tinggi. Septian mengatakan bahwa Indonesia mulai berperan dalam produksi komponen baterai kendaraan listrik, termasuk anoda dan katoda. Indonesia juga telah memiliki fasilitas pemurnian litium meskipun tidak mempunyai sumber daya litium domestik. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kemampuan industri tidak selalu bergantung pada kepemilikan seluruh bahan baku di dalam negeri.

Peluang penguatan industri tersebut juga terlihat dari berbagai proyek hilirisasi yang mulai dikembangkan. Pada 2026, sebanyak 19 proyek hilirisasi yang diinisiasi Danantara telah memasuki tahap peletakan batu pertama. Enam proyek tahap pertama dengan nilai sekitar US$7 miliar memulai pembangunan pada Februari 2026, kemudian diikuti 13 proyek tahap kedua dengan perkiraan investasi Rp116 triliun pada akhir April 2026. Selain proyek yang diinisiasi Danantara, pemerintah juga mendorong investasi swasta, termasuk pengembangan industri berbasis nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park pada Oktober 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pengembangan sektor pertambangan perlu disertai dengan pemerataan kesempatan berusaha. Pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi daerah agar dapat mengambil bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pelaku usaha tersebut mencakup pemberian kesempatan memperoleh izin pertambangan, legalisasi sumur minyak rakyat, prioritas kepada kontraktor lokal, serta penataan kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kepastian perizinan juga menjadi faktor penentu keberhasilan investasi. Pemerintah telah mengintegrasikan sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Salah satu mekanismenya adalah fiktif positif, yang memungkinkan penerbitan persetujuan melalui kewenangan BKPM ketika instansi terkait tidak menyelesaikan proses sesuai batas waktu yang ditentukan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dalam pengurusan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing agar prosesnya lebih cepat dan memiliki kepastian waktu.

Peningkatan kontribusi hilirisasi membuka peluang besar bagi penguatan industri nasional apabila diikuti kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang terukur. Proyeksi kenaikan ekspor, bertambahnya investasi, dan berkembangnya industri komponen baterai menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam rantai pasok global. Akan tetapi, manfaat tersebut perlu diperluas melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kemampuan teknologi lokal, keterlibatan UMKM, serta peningkatan daya saing produk nasional.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Dwi Saputri)*

Hilirisasi menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperluas peran nasional dalam rantai pasok global. Melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan ekspor, tetapi juga membangun fondasi industri yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan nilai ekspor produk hilirisasi Indonesia mencapai US$50 miliar pada akhir 2026. Proyeksi tersebut mencakup produk olahan nikel, aluminium, serta komponen baterai litium yang menunjukkan perkembangan signifikan. Apabila target tersebut tercapai, nilai ekspor produk hilirisasi akan meningkat hampir 45 persen dibandingkan capaian 2024 yang tercatat sekitar US$34,5 miliar. Angka ini menggambarkan besarnya peluang Indonesia untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan industri pengolahan di dalam negeri.

Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa perkembangan hilirisasi kini semakin beragam. Jika sebelumnya perhatian banyak tertuju pada industri nikel, kajian terbaru DEN menunjukkan bahwa aluminium dan komponen baterai litium turut memberikan kontribusi yang semakin besar. Perkembangan tersebut memperlihatkan peluang Indonesia untuk membangun struktur industri yang lebih kuat, beragam, dan memiliki ketahanan terhadap perubahan permintaan pasar global.

Salah satu sektor yang menunjukkan prospek pertumbuhan menonjol adalah industri aluminium. DEN memperkirakan nilai ekspor produk aluminium Indonesia pada 2026 mencapai sekitar US$7,2 miliar, meningkat tajam dibandingkan sekitar US$3,5 miliar pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengolahan mineral dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih besar ketika didukung investasi, kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar.

Ke depan, ekspor aluminium diperkirakan berpotensi melampaui US$10 miliar seiring bertambahnya investasi pembangunan smelter aluminium baru. Prospek ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok produk aluminium bagi berbagai industri internasional. Untuk merealisasikannya, pengembangan kapasitas produksi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan energi yang kompetitif, kepastian regulasi, efisiensi logistik, serta penguatan permintaan pasar. Dengan demikian, pertumbuhan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi investor maupun pelaku usaha nasional.

Selain aluminium, Indonesia juga memperluas keterlibatannya dalam rantai pasok industri baterai litium. Menurut Septian, Indonesia telah memproduksi sejumlah komponen baterai, termasuk anoda dan katoda, serta memiliki fasilitas pemurnian litium meskipun tidak mempunyai sumber daya litium di dalam negeri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peluang industri nasional tidak terbatas pada kepemilikan bahan tambang, tetapi juga mencakup kemampuan mengolah bahan baku, mengembangkan teknologi, dan menghasilkan komponen manufaktur bernilai tambah tinggi.

Seiring meningkatnya kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi, penguatan industri tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai global. Pengembangan industri baterai dapat mendorong investasi baru, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja terampil, dan memperluas kesempatan bagi perusahaan lokal untuk menjadi bagian dari ekosistem manufaktur. Peningkatan kualitas produk, penguasaan teknologi, riset, dan pemenuhan standar lingkungan akan menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.

Manfaat hilirisasi juga perlu diukur dari dampaknya terhadap perekonomian domestik. Peningkatan ekspor dapat menambah devisa, sedangkan tumbuhnya industri pengolahan berpotensi memperluas kesempatan kerja dan membuka peluang usaha bagi industri pendukung. Karena itu, keterlibatan pemasok lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu menjadi bagian penting dari pengembangan industri. Dengan pendekatan tersebut, manfaat investasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi turut memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Agenda hilirisasi pemerintah juga diarahkan melampaui sektor pertambangan. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, khususnya komoditas kratom dan kemenyan. Pemerintah tengah menyiapkan pusat riset genome sequencing di kawasan Toba untuk mendukung pengembangan produk pertanian bernilai tambah tinggi. Luhut menargetkan persiapan program tersebut berjalan sesuai rencana agar dapat diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2027.

Perluasan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan keanekaragaman hayati melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Komoditas pertanian yang selama ini dipasarkan sebagai bahan mentah berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi. Penguatan riset, standardisasi mutu, keberlanjutan bahan baku, dan kepastian akses pasar akan membantu memastikan bahwa pengembangan komoditas tersebut memiliki dasar ilmiah dan prospek usaha yang jelas. Dengan demikian, hilirisasi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang menjangkau lebih banyak sektor dan wilayah.

Pada akhirnya, hilirisasi merupakan upaya membangun kemampuan Indonesia agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen barang olahan dan komponen industri yang kompetitif. Proyeksi ekspor sebesar US$50 miliar pada 2026 menjadi salah satu indikator perkembangan agenda tersebut. Dengan penguatan investasi, teknologi, sumber daya manusia, dan keterlibatan industri lokal, hilirisasi berpeluang memperluas basis ekonomi nasional, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dunia, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Keberhasilan agenda ini akan ditentukan oleh kemampuan menjaga pertumbuhan industri agar sejalan dengan produktivitas, pemerataan manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

)* Pemerhati isu sosial – ekonomi

JAKARTA – Peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) pada 2026 berpeluang dicapai melalui percepatan investasi, penguatan pembiayaan, serta optimalisasi produksi dalam negeri. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan energi nasional yang terus bertambah, sekaligus mengantisipasi penurunan produktivitas lapangan migas yang telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menegaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan industri hulu migas. Koordinasi yang efektif dinilai mampu menyatukan kepentingan berbagai pihak dan mendorong terciptanya langkah penyelesaian yang tepat sasaran.

Menurut Desti, peningkatan produksi minyak dan gas serta pencapaian target lifting nasional membutuhkan dukungan menyeluruh. Selain itu, kepastian regulasi, kondisi investasi yang menarik, dan kebijakan fiskal yang bersaing menjadi faktor penting untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan eksplorasi maupun menemukan cadangan baru.

“Fokus utama kita adalah mencari langkah nyata agar sumber daya migas yang tersedia bisa dikembangkan menjadi produksi. Kami mengharapkan FOREK dapat melahirkan berbagai rekomendasi dan solusi yang mendukung pencapaian target nasional,” ujar Desti.

Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Bayu Kusuma Dewanto, juga menyoroti perlunya sinergi berbagai pihak untuk menjaga ketahanan energi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa potensi migas dalam negeri masih terbuka luas, tetapi pemanfaatannya membutuhkan modal besar, penerapan teknologi yang sesuai, serta sistem pembiayaan yang berkesinambungan.

“Sebagai bagian dari industri hulu migas, kami terus berupaya membangun solusi bersama demi menjaga ketahanan energi nasional. Sumber daya yang tersedia masih potensial, namun pengembangannya membutuhkan investasi dan kerja keras yang besar,” kata Bayu.

Bayu menjelaskan bahwa pengembangan proyek hulu migas umumnya membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun, mulai dari tahap eksplorasi hingga memasuki produksi. Durasi tersebut bergantung pada karakteristik lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, penurunan hasil produksi dari lapangan yang semakin tua meningkatkan kebutuhan investasi baru.

Karena itu, pemerintah, SKK Migas, lembaga perbankan, investor, dan mitra strategis perlu memperkuat kerja sama dalam penyediaan modal serta pengelolaan risiko proyek. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung penerimaan negara. Meski demikian, proyeksi penerimaan migas yang melampaui target 2026 tetap perlu dikonfirmasi melalui data resmi mengenai target dan realisasi penerimaan pemerintah. (*)

JAKARTA — Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan prospek positif dalam memperkuat penerimaan negara pada 2026. Di tengah dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga minyak mentah, penerimaan hulu migas diproyeksikan mencapai 109 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menyampaikan proyeksi tersebut dalam konferensi pers persiapan Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 80 persen dari target tahunan.

“Tahun 2026 ini insyaallah kami berhasil mencetak 109 persen lebih tinggi daripada target APBN yang telah ditetapkan. Tentunya ini tidak lepas dari adanya peningkatan harga komoditas dari minyak mentah itu sendiri,” kata Desti.

Optimisme tersebut didukung kenaikan Indonesian Crude Price (ICP). Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga ICP telah menembus US$100 per barel.

Desti menjelaskan, peningkatan harga minyak dapat mendorong penerimaan negara melalui mekanisme bagi hasil. “Pada saat harga naik walaupun lifting tidak naik signifikan, itu tetap mampu menaikkan target penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Desti, peluang tersebut perlu dioptimalkan melalui strategi komersialisasi yang adaptif dan percepatan lifting. “Yang bisa kita optimalkan adalah skema komersialisasi untuk percepatan lifting,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Bahlil menegaskan tidak ada perubahan harga BBM bersubsidi, sedangkan BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga minyak memang berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi. Namun, peningkatan penerimaan hulu migas diharapkan membantu memperkuat kapasitas fiskal nasional.

Desti menegaskan, pencapaian target membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Tanpa upaya dan strategi komersialisasi yang dilakukan oleh SKK Migas dan kontraktor kerja sama serta para pemangku kebijakan, target penerimaan negara tentunya sulit untuk dapat terealisasi,” tandasnya.

Melalui optimalisasi produksi dan komersialisasi, sektor hulu migas diharapkan semakin berperan dalam mendukung ketahanan energi, penerimaan negara, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh: Dimas Setiawan*

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berpeluang menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut mampu mencapai 109 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prospek ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya energi secara optimal dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi keuangan negara, asalkan didukung peningkatan produksi, investasi, dan tata kelola yang berkelanjutan.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia di tengah perkembangan geopolitik internasional turut membuka peluang peningkatan penerimaan negara. Namun, mengandalkan pergerakan harga minyak semata bukanlah strategi yang cukup kuat untuk menjaga kesinambungan pendapatan. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa momentum kenaikan harga tersebut diikuti langkah konkret untuk memperbesar produksi serta meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan hulu migas.

Desti menegaskan bahwa pencapaian penerimaan negara membutuhkan strategi komersialisasi yang tepat dengan melibatkan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, dan kebijakan fiskal yang kompetitif. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan lapangan migas maupun melakukan eksplorasi guna menemukan cadangan baru.

Dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global, SKK Migas juga perlu mengembangkan pendekatan komersialisasi yang fleksibel melalui berbagai skenario bisnis. Strategi tersebut penting agar peluang pendapatan tetap dapat dimanfaatkan ketika harga minyak berfluktuasi atau kondisi geopolitik mengalami perubahan. Pada saat yang sama, perbaikan akuntabilitas, penyempurnaan regulasi, dan penguatan tata kelola harus dijalankan secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan kegiatan usaha memberikan manfaat optimal bagi negara.

Penguatan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mendorong perkembangan industri hulu migas. Ketersediaan modal diperlukan untuk mempercepat pengeboran, mengembangkan lapangan produksi, dan mengoptimalkan cadangan yang belum dimanfaatkan. Menurut Desti, potensi sumber daya migas harus dapat dikonversi menjadi produksi nyata, sementara daya saing investasi perlu ditingkatkan melalui stimulus fiskal yang menarik dan respons kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Upaya tersebut sejalan dengan target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menetapkan penerimaan negara dari sektor energi sebesar Rp136,18 triliun. Hingga semester pertama, realisasi penerimaan telah mencapai Rp96,26 triliun atau sekitar 70,96 persen dari sasaran, termasuk kontribusi minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara. Angka tersebut memperlihatkan adanya peluang untuk mencapai target tahunan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kinerja produksi, perkembangan harga komoditas, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Dalam satu tahun pemerintahan, berbagai upaya penguatan sektor energi, mulai dari percepatan program produksi, optimalisasi lapangan migas, hingga penyempurnaan kebijakan investasi, menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi dan penerimaan negara. Capaian realisasi penerimaan sektor energi yang telah melampaui 70 persen dari target tahunan pada semester pertama juga memperlihatkan kemajuan dalam penghimpunan pendapatan dari sumber daya alam. Meski demikian, keberhasilan tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan produktivitas dan pengawasan yang konsisten agar manfaatnya tidak hanya bergantung pada kenaikan harga komoditas, tetapi juga berasal dari perbaikan kinerja industri secara mendasar.

Dari sisi produksi, tantangan yang harus diselesaikan masih cukup besar. Pemerintah menetapkan target lifting minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa realisasi lifting hingga Juli berada di kisaran 570 ribu barel per hari, sedangkan proyeksi hingga akhir tahun mencapai 600 ribu sampai 610 ribu barel per hari. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Djoko menjelaskan bahwa pencapaian tersebut membutuhkan percepatan kegiatan operasional dan optimalisasi berbagai program peningkatan produksi.

SKK Migas berencana mempercepat pengeboran sumur pengembangan, termasuk di wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan (PHR). Selain itu, program Triple 100 dan Field Trial Gathering (FTG) terus dioptimalkan untuk membantu meningkatkan produksi minyak nasional. Langkah tersebut penting karena penambahan produksi dari lapangan yang sudah beroperasi dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit kesenjangan antara realisasi lifting dan target pemerintah.

Pada akhirnya, peluang memperkuat pendapatan negara dari sektor migas harus diikuti kebijakan yang konsisten, investasi yang berkelanjutan, serta kerja sama erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Kenaikan harga minyak dapat menjadi keuntungan jangka pendek, tetapi peningkatan produksi dan penemuan cadangan baru merupakan fondasi yang lebih kuat bagi penerimaan negara dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong efisiensi, kepastian regulasi, dan inovasi teknologi agar kekayaan migas benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dengan langkah terukur dan kolaborasi yang solid, sektor migas berpeluang menjadi penopang keuangan negara sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah gejolak global.

*Penulis Pengamat Kebijakan Energi Nasional

Oleh: Ardiansyah Pratama*

Penguatan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas peluang penguatan keuangan negara. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan penurunan produksi dari sejumlah lapangan matang, percepatan investasi, inovasi pembiayaan, serta kebijakan fiskal yang kompetitif menjadi faktor penting untuk mengubah potensi sumber daya alam menjadi produksi dan penerimaan negara yang berkelanjutan. Optimalisasi sektor ini juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai hambatan pengembangan industri hulu migas. Menurutnya, diperlukan wadah komunikasi yang mampu menyatukan kepentingan pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Ia menyampaikan bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi merupakan kebutuhan mendasar untuk mempercepat pengembangan industri hulu migas.

Pencapaian target produksi dan peningkatan lifting minyak maupun gas tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Sebaliknya, seluruh pihak harus mengambil peran sesuai kapasitasnya agar kebijakan, investasi, dan pelaksanaan proyek berjalan selaras. Pendekatan bersama tersebut juga diperlukan untuk menemukan solusi atas kendala teknis, administratif, dan pendanaan yang selama ini dapat memperlambat pengembangan lapangan. Dengan koordinasi yang kuat, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih efektif dan mendukung pencapaian target produksi nasional.

Selain kolaborasi, Desti menyoroti pentingnya kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, serta kebijakan fiskal yang kompetitif. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan investor dalam menentukan kelanjutan eksplorasi dan pengembangan cadangan baru. Fleksibilitas skema pembiayaan serta koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar potensi migas dapat dikembangkan secara optimal. Kepastian mengenai regulasi dan keekonomian proyek akan membantu perusahaan memperhitungkan risiko investasi jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan yang tepat tidak hanya mendorong aktivitas industri, tetapi juga berpeluang meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Bayu Kusuma Dewanto. Ia menilai ketahanan energi nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena kemampuan produksi domestik masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Padahal, peluang pengembangan migas masih terbuka luas, meskipun pemanfaatannya memerlukan modal besar, teknologi yang memadai, pendanaan berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Karena itu, upaya memperkuat produksi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat.

Bayu menegaskan bahwa pelaku usaha hulu migas berkomitmen mencari solusi bersama demi menjaga ketahanan energi. Potensi sumber daya yang belum dikembangkan perlu diimbangi kesiapan pembiayaan dan keberanian mengambil keputusan investasi. Mengingat besarnya biaya dan risiko pengembangan, kemitraan strategis menjadi penting agar proyek potensial dapat direalisasikan. Keterlibatan perbankan dan investor juga dapat memperluas sumber pendanaan sehingga perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi. Pembagian risiko yang tepat akan membantu menjaga keberlangsungan proyek tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan modal.

Tantangan lain terletak pada panjangnya siklus investasi hulu migas. Proses sejak eksplorasi hingga produksi umumnya membutuhkan waktu sekitar lima sampai tujuh tahun, bergantung pada karakteristik lapangan, kompleksitas teknis, dan kesiapan infrastruktur. Selama periode tersebut, perusahaan menghadapi ketidakpastian sebelum memperoleh hasil produksi. Oleh sebab itu, perencanaan matang, kepastian regulasi, dan struktur pembiayaan yang sesuai menjadi prasyarat penting untuk menjaga kelangsungan proyek sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Konsistensi kebijakan juga diperlukan karena perubahan aturan yang tidak terprediksi dapat memengaruhi perhitungan keekonomian dan keputusan investasi.

Di sisi lain, sejumlah lapangan migas Indonesia telah memasuki fase matang dan mengalami penurunan produksi secara alamiah. Tanpa investasi tambahan, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi. Eksplorasi wilayah baru, pengembangan lapangan potensial, serta peningkatan produktivitas aset yang sudah beroperasi perlu dilaksanakan secara beriringan. Pemanfaatan teknologi dan efisiensi operasional juga menjadi bagian penting untuk menjaga produksi sekaligus mengendalikan biaya pengembangan. Langkah tersebut perlu disertai pengelolaan proyek yang disiplin agar sumber daya dan anggaran yang tersedia menghasilkan manfaat maksimal.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah terus menempatkan ketahanan energi, perbaikan iklim investasi, dan optimalisasi sumber daya nasional sebagai agenda pembangunan. Upaya menjaga pasokan energi serta mendorong investasi menjadi modal bagi pembenahan sektor migas. Namun, keberhasilan langkah tersebut perlu tercermin dalam indikator terukur, mulai dari realisasi investasi, peningkatan produksi, penemuan cadangan baru, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Evaluasi berbasis hasil diperlukan agar kebijakan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar untuk menyempurnakan strategi pengembangan energi pada periode berikutnya.

Pada akhirnya, optimalisasi hulu migas merupakan investasi strategis bagi ketahanan energi dan kesehatan fiskal Indonesia. Pemerintah dan pelaku industri perlu memperkuat kolaborasi, mempercepat investasi, serta menciptakan kebijakan yang memberikan kepastian usaha. Melalui langkah konsisten dan terukur, potensi migas dapat menghasilkan produksi, penerimaan negara, dan manfaat ekonomi yang lebih luas. FOREK Hulu Migas 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong solusi nyata, memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, dan mewujudkan masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri serta berkelanjutan.

*Penulis merupakan Pengamat Energi dan Industri Migas

Jakarta – Pemerintah bersama sektor perbankan terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi pekerja muda melalui percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Program ini diharapkan memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus memperluas kesempatan generasi muda memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi solusi untuk membantu pekerja muda menghadapi tantangan kepemilikan rumah, terutama kenaikan harga properti dan kebutuhan uang muka.

“Ini adalah program yang bisa menjawab tantangan yang ada saat ini, terutama bagi pekerja muda,” ujar Sid Herdi Kusuma.

Menurutnya, program FLPP diharapkan semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah sejak usia produktif sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank Syariah Nasional (BSN), Mochamad Yut Penta, mengatakan BSN mendukung penyaluran KPR subsidi melalui skema pembiayaan dengan angsuran tetap sehingga memberikan kepastian bagi pekerja muda dalam merencanakan keuangan.

“Kepastian angsuran menjadi salah satu keunggulan kami dalam pembiayaan rumah subsidi,” ujar Yut Penta.

BSN menyediakan fasilitas KPR subsidi FLPP dengan uang muka mulai satu persen, tenor hingga 40 tahun, serta margin tetap lima persen untuk rumah tapak. Kemudahan tersebut diharapkan semakin mendorong generasi muda mewujudkan kepemilikan rumah pertama.

“Rumah pertama tidak harus menjadi rumah impian terakhir. Pekerja muda dapat menerapkan konsep starter home atau memulai dari rumah yang sesuai dengan kapasitas finansial saat ini,” jelasnya.

Sedangkan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengajak generasi muda yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program FLPP.

Berdasarkan realisasi sementara kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z menjadi penerima manfaat FLPP tertinggi. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran generasi muda dalam merencanakan kepemilikan rumah sejak dini.

Sinergi pemerintah dan perbankan diharapkan terus mempercepat penyaluran KPR subsidi serta memperluas akses hunian bagi masyarakat. Melalui penguatan sinergi BP Tapera dan perbankan, akses pembiayaan perumahan diharapkan semakin luas sehingga lebih banyak pekerja muda dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. (*)