Jakarta – Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif menegaskan pemerintah terus memperkuat akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BP Tapera bersama perbankan dan pengembang terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif agar masyarakat non-fixed income dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses rumah subsidi.

“Tidak melulu tentang fixed income, tidak melulu tentang TNI Polri, tidak melulu tentang ASN. Tapi hari ini negara hadir untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR segmen non-fixed income,” ujarnya.

BP Tapera juga terus meningkatkan target penyaluran pembiayaan untuk pekerja informal setiap tahunnya. Setelah menetapkan porsi minimal 15 persen bagi pekerja non-fixed income pada tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kuota tersebut menjadi 20 persen pada tahun mendatang.

“Kebijakan 15 persen nanti akan ditingkatkan. Tahun depan jadi 20 persen,” ucap Alfian.

Selain memperbesar kuota, pemerintah juga mendorong berbagai inovasi pembiayaan agar pekerja informal semakin mudah memperoleh rumah subsidi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan skema uang muka nol persen atau DP 0 persen untuk mengurangi beban biaya awal masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Nelly Suryani menilai langkah pemerintah memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun juga menjadi solusi penting dalam memperluas akses rumah bagi pekerja informal.

“Begitu tenor 40 tahun diberlakukan, maka kebijakan ini akan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk segmen pekerja informal. Perpanjangan tenor ini adalah sebuah solusi, dan kita tunggu regulasinya,” kata Nelly Suryani.

Ia menjelaskan bahwa kuota FLPP saat ini masih cukup besar mencapai 350 ribu unit rumah subsidi. Karena itu, kebijakan tenor panjang dinilai dapat meningkatkan daya serap KPR subsidi sekaligus memperluas pasar perumahan nasional.

“Kita patut memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo, karena langkah strategis ini positif memperluas pasar perumahan,” ucap Maria.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tengah mematangkan kebijakan tenor cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah dengan cicilan lebih ringan.

“Kami sedang mempersiapkan berbagai kebijakan agar tenor cicilan rumah subsidi bisa sampai 40 tahun. Sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Menteri Ara.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan sektor perumahan nasional guna memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Fokus kebijakan diarahkan pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kuota rumah subsidi, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan rumah layak bagi masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, negara harus hadir memastikan masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memiliki hunian dengan harga terjangkau dan proses yang lebih mudah.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak dengan akses pembiayaan yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai terobosan agar program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan hunian terjangkau bagi MBR di berbagai daerah.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat program rumah subsidi agar semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak,” ujarnya.

Berbagai kalangan menilai penguatan kebijakan rumah subsidi menjadi momentum penting dalam mempercepat penyelesaian backlog perumahan di Indonesia. Selain memberikan manfaat sosial, sektor perumahan juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas industri konstruksi, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan sektor pendukung lainnya. Dengan meningkatnya akses hunian, kualitas hidup masyarakat juga diyakini akan semakin baik.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi layanan perumahan guna mempermudah proses pengajuan pembiayaan dan meningkatkan transparansi penyaluran subsidi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Pengawasan terhadap kualitas pembangunan rumah subsidi juga terus diperkuat untuk memastikan hunian yang dibangun memenuhi standar kenyamanan dan keamanan.

Penguatan kebijakan rumah subsidi diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Di tengah harga properti yang terus meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi, memiliki rumah masih menjadi impian yang sulit dijangkau bagi banyak kelompok masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan terbatas dan sektor informal.

Padahal, hunian yang layak memiliki kaitan erat dengan produktivitas, stabilitas sosial, hingga kualitas hidup masyarakat. Ketika akses terhadap rumah semakin terbuka, maka peluang masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih stabil juga ikut meningkat.

Karena itu, langkah pemerintah memperluas akses rumah subsidi bagi kelompok produktif patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang bahwa akses kepemilikan rumah tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal bergaji tetap, tetapi juga masyarakat yang memiliki penghasilan non-formal dan selama ini sulit menembus sistem pembiayaan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hunian layak. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, yakni negara harus hadir bukan hanya untuk pekerja bergaji tetap, tetapi juga masyarakat yang memiliki penghasilan meski berasal dari sektor non-formal.

Selama ini, ukuran kelayakan kredit sering kali terlalu bertumpu pada status pekerjaan formal, padahal banyak masyarakat sektor informal memiliki kemampuan finansial yang cukup baik dan stabil untuk membayar cicilan rumah.

Ara juga menilai keberhasilan akses KPR bagi kelompok non-formal tidak lepas dari penerapan manajemen risiko yang lebih matang oleh pihak perbankan. Proses survei, profiling, dan pemetaan calon debitur menjadi bagian penting agar akses pembiayaan tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Pendekatan seperti ini penting karena memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak harus mengorbankan aspek keamanan perbankan. Justru dengan sistem penilaian yang lebih adaptif, lembaga pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat produktif yang selama ini berada di luar sistem formal.

Selain memperluas akses penerima manfaat, pemerintah juga tengah menggodok rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah dengan cicilan yang lebih ringan.

Dalam simulasi yang dilakukan BP Tapera, masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp 2 jutaan per bulan dapat mengakses KPR subsidi dengan cicilan sekitar Rp 773 ribu per bulan apabila tenor diperpanjang hingga 40 tahun. Angka tersebut tentu jauh lebih terjangkau dibandingkan skema cicilan dengan tenor lebih pendek.

Ara menjelaskan bahwa kebijakan tenor panjang bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki kebebasan memilih tenor 10, 20, atau 30 tahun sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun merupakan langkah positif untuk menekan angka backlog perumahan nasional yang jumlahnya masih mencapai jutaan unit. Ia mengungkapkan kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih cepat mengambil keputusan memiliki rumah.

Pandangan itu cukup beralasan. Selama ini, salah satu hambatan terbesar masyarakat membeli rumah adalah tingginya cicilan bulanan dibandingkan penghasilan. Ketika tenor diperpanjang, cicilan menjadi lebih rendah sehingga daya jangkau masyarakat ikut meningkat.

Namun demikian, kebijakan tenor panjang juga perlu diikuti mitigasi risiko yang matang. Semakin panjang tenor kredit, semakin besar pula potensi risiko yang mungkin muncul di tengah perjalanan ekonomi masyarakat yang dinamis. Karena itu, perlindungan terhadap konsumen dan sistem pembiayaan harus diperkuat secara seimbang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan tenor KPR 40 tahun akan sangat membantu masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa yang harga rumahnya relatif lebih tinggi akibat mahalnya biaya material bangunan.

Ia menilai cicilan sekitar Rp 773 ribu per bulan membuka peluang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Menurutnya, skema tersebut membuat rumah subsidi menjadi lebih realistis dijangkau kelompok masyarakat produktif.

Jaya juga mengingatkan pentingnya pembahasan lanjutan mengenai mitigasi risiko, termasuk melalui instrumen asuransi kredit, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Langkah tersebut penting agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjaga dan masyarakat tidak menghadapi risiko berat di kemudian hari.

Dengan demikian, memperluas manfaat rumah subsidi bukan hanya soal menyediakan hunian fisik, tetapi juga membangun harapan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika kelompok produktif memiliki akses lebih besar terhadap rumah layak, maka stabilitas keluarga, produktivitas kerja, dan kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat.

Karena itu, kebijakan rumah subsidi yang lebih inklusif perlu terus diperkuat dengan sistem pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Negara tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi juga harus memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk tinggal dengan layak dan bermartabat.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Garvin Reviano )*

Program rumah subsidi terus menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menghadapi tantangan besar untuk memiliki hunian layak. Di tengah dinamika ekonomi global, kenaikan harga tanah, dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, pemerintah menghadirkan berbagai inovasi kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memperoleh rumah yang aman, sehat, dan terjangkau. Kehadiran rumah subsidi bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat stabilitas sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kebijakan rumah subsidi menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun, persoalan backlog perumahan menjadi tantangan serius karena banyak keluarga muda, pekerja informal, buruh, nelayan, petani, hingga pegawai dengan penghasilan terbatas kesulitan menjangkau harga rumah komersial. Dalam situasi tersebut, negara hadir melalui berbagai skema bantuan pembiayaan, subsidi bunga, hingga kemudahan uang muka agar masyarakat kecil tidak kehilangan harapan memiliki tempat tinggal sendiri. Langkah ini menjadi penting karena rumah merupakan kebutuhan primer yang berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas keluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus mendorong program rumah subsidi sebagai solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian layak. Pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah subsidi tahun 2026 mencapai 350 ribu unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah program perumahan nasional.

Inovasi kebijakan yang terus dilakukan pemerintah memperlihatkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi layanan pengajuan kredit, integrasi data kependudukan, percepatan proses perizinan pembangunan, hingga kolaborasi dengan perbankan dan pengembang menjadi bukti bahwa sektor perumahan terus dibenahi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga semakin memperhatikan kualitas rumah subsidi dengan mendorong pembangunan kawasan yang memiliki akses jalan, sanitasi, transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan demikian, rumah subsidi tidak lagi dipandang sebagai hunian kelas dua, melainkan sebagai bagian dari pembangunan kawasan layak huni yang mampu meningkatkan martabat masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya menerapkan strategi penyaluran kredit perumahan melalui program KPR subsidi dan bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut diambil untuk memperluas akses pembiayaan hunian bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan resmi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data internal perusahaan, emiten berkode saham BBTN ini mencatat realisasi penyaluran kuota subsidi yang masif.

Lebih jauh lagi, pembangunan rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Sektor properti memiliki efek berganda terhadap banyak bidang usaha seperti industri semen, baja, keramik, kayu, transportasi, hingga tenaga kerja konstruksi. Artinya, ketika pemerintah memperkuat program rumah subsidi, maka roda perekonomian nasional juga ikut bergerak. Ribuan tenaga kerja memperoleh kesempatan kerja, pelaku usaha bahan bangunan mendapatkan pasar, dan daerah berkembang melalui pembangunan kawasan pemukiman baru. Dengan kata lain, rumah subsidi bukan hanya membantu masyarakat memiliki tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Banyak pekerja muda kini mulai memanfaatkan program subsidi pemerintah untuk memiliki hunian pertama mereka. Kesadaran ini menunjukkan perubahan pola pikir bahwa investasi terbaik bukan hanya pada gaya hidup konsumtif, tetapi juga pada kepastian masa depan keluarga. Pemerintah melalui berbagai inovasi kebijakan telah membuka jalan agar generasi produktif memiliki akses terhadap hunian yang lebih mudah dan terjangkau. Dukungan tersebut menjadi penting untuk menciptakan generasi yang mandiri secara ekonomi dan memiliki fondasi kehidupan yang lebih stabil.

Di sisi lain, penguatan pengawasan terhadap pembangunan rumah subsidi juga menjadi langkah positif yang patut diapresiasi. Pemerintah terus meningkatkan kualitas tata kelola agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Transparansi data penerima, evaluasi terhadap pengembang, serta pengawasan kualitas bangunan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program ini. Langkah tersebut penting agar rumah subsidi tidak hanya mengejar kuantitas pembangunan, tetapi juga menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni dalam jangka panjang.

Rumah subsidi merupakan simbol nyata bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan mendasar rakyat kecil. Inovasi kebijakan yang terus dilakukan pemerintah mencerminkan komitmen menghadirkan keadilan sosial melalui akses hunian yang lebih merata. Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka lahir rasa aman, semangat bekerja, serta optimisme terhadap masa depan. Dari rumah yang sederhana, tumbuh keluarga yang sehat, pendidikan anak yang lebih baik, dan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Karena itu, penguatan program rumah subsidi tidak hanya penting sebagai agenda pembangunan perumahan, tetapi juga sebagai investasi besar untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

)* Pemerhati Isu -Isu Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan Program Desa Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran nelayan dalam penyediaan protein bagi masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Keinginan agar petani dan nelayan dapat merasakan hasil kerja yang lebih baik dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi nelayan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bahan pendukung aktivitas melaut.

“Masih banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan es batu dan bahan bakar solar. Ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan intervensi,” katanya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun desa nelayan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti instalasi es dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.

“Pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan, dengan 1.300 desa mulai direalisasikan pada tahun ini,” lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan desa nelayan menjadi bagian dari transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Program Desa Nelayan tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pesisir,” kata Trenggono.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa nelayan sebab program itu sudah dinantikan komunitas nelayan di pesisir.

“Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026,” kata Daniel Johan

Menurut dia, pemerintah juga perlu menjamin bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kapal-kapal nelayan. Jangan sampai rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus di desa nelayan tidak didukung kelancaran distribusi solar.

Selain itu, dia juga mendukung upaya Presiden Prabowo meningkatkan nilai tukar petani.

Menurut dia, petani tidak hanya membutuhkan indeks yang naik di atas kertas, tetapi juga kepastian pendukung lainnya.

“Keterjangkauan pupuk, kepastian harga jual, dan akses pasar yang nyata,” katanya.

Pemerintah optimistis program tersebut mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup jutaan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa nelayan sebagai bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional dan memperkuat kedaulatan bangsa. Penguatan sektor perikanan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan protein masyarakat tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan nasional. Menurutnya, penguatan pangan dilakukan melalui sinergi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan desa nelayan yang ditopang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.

“Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan,” ujar Prabowo.

Ia mengatakan, sektor perikanan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menjadi salah satu sumber utama pemenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti instalasi es batu, cold storage, hingga SPBU khusus nelayan.

“Kita ingin nelayan-nelayan kita, yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pembenahan sektor hulu perikanan untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut Trenggono, KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi yang melibatkan nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

“Kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan,” ujar Trenggono.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi hasil perikanan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.

Penguatan desa nelayan dan pembangunan ekosistem perikanan terintegrasi dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.

Oleh: Segara Budi Wijaya)*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia justru memiliki modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui potensi laut dan masyarakat pesisirnya. Dalam konteks itulah, program pembangunan 5.000 desa nelayan menjadi langkah strategis yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan 5.000 desa nelayan merupakan bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tahun ini saja, pemerintah menargetkan lebih dari 1.300 desa nelayan mulai direalisasikan.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan paradigma pembangunan nasional. Laut tidak lagi dipandang sekadar ruang geografis, tetapi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nelayan bukan lagi kelompok marginal, melainkan aktor penting dalam penyediaan protein nasional sekaligus penjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Presiden juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan hidup layak sangat relevan dengan kondisi nelayan saat ini. Masyarakat ingin hasil tangkapan yang dihargai secara adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, serta kepastian ekonomi untuk masa depan anak-anak mereka. Karena itu, pembangunan desa nelayan tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi rakyat kecil.

Program desa nelayan terpadu yang digagas pemerintah memiliki pendekatan yang relatif komprehensif. Setiap kawasan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, dermaga, bengkel kapal, hingga akses logistik dan pemasaran. Kehadiran fasilitas tersebut akan memangkas biaya operasional nelayan sekaligus menjaga kualitas ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya inovasi teknologi seperti penggunaan slurry ice. Penggunaan es berbasis air laut dingin ini mampu menjaga kualitas ikan jauh lebih baik dibanding es balok konvensional. Dengan kualitas ikan yang tetap segar hingga beberapa hari, daya saing produk perikanan Indonesia akan meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Transformasi ini sangat penting karena ketahanan pangan modern tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas, distribusi, dan keberlanjutan rantai pasok. Ketika hasil tangkapan nelayan dapat tersimpan dengan baik, distribusi menjadi lebih efisien dan kehilangan hasil perikanan dapat ditekan. Dampaknya tentu sangat besar terhadap stabilitas pasokan protein nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi produktif berbasis rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan pola bantuan sesaat atau “bagi-bagi”, melainkan dibangun melalui skema koperasi agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi bersama.

Pendekatan koperasi tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks desa nelayan, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar nelayan, memperluas akses pembiayaan, dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.

Program Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan desa nelayan juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Kehadiran gudang, klinik desa, farmasi murah, layanan pembiayaan mikro, hingga distribusi barang subsidi secara langsung akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dan produktif.

Selain memperkuat pangan nasional, pembangunan desa nelayan juga memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja. KKP memperkirakan program Kampung Nelayan Merah Putih mampu menghasilkan produksi perikanan hingga 2,82 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp56 triliun. Program ini juga diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan.

Artinya, sektor kelautan bukan lagi sektor pelengkap, melainkan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika desa pesisir tumbuh, maka konsumsi masyarakat meningkat, aktivitas UMKM bergerak, industri pengolahan berkembang, dan ekonomi daerah ikut terdorong.

Yang menarik, pemerintah juga mulai membangun pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak boleh menggusur mata pencaharian masyarakat. Karena itu, proses sosialisasi dan penyediaan ruang bagi nelayan untuk tetap melaut menjadi bagian penting dalam implementasi program.

Pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nelayan harus merasa menjadi bagian utama dari transformasi ekonomi maritim Indonesia.

Ke depan, desa nelayan berpotensi berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis maritim. Apalagi Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa pesisir yang menyimpan potensi besar dalam perikanan tangkap, budidaya laut, hingga industri pengolahan hasil laut. Jika dikelola secara modern dan terintegrasi, sektor ini dapat menjadi kekuatan strategis Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Maritim

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia. Karena itu, pengembangan desa nelayan dan penguatan ekonomi pesisir kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Komitmen tersebut terlihat melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang didorong pemerintah di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi pelayanan guna mendukung aktivitas nelayan. Salah satunya melalui penerapan aplikasi X-Star yang mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kegiatan melaut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas nelayan yang selama ini kerap terkendala akses BBM.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir mengatakan aplikasi X-Star telah terhubung dengan sistem BPH Migas sehingga proses pengajuan hingga penerbitan barcode untuk penebusan BBM subsidi menjadi lebih praktis dan cepat. Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar nelayan.

“Alhamdulillah saat ini Dinas Perikanan telah sukses menerbitkan aplikasi X-Star untuk nelayan mendapatkan BBM subsidi baik solar maupun pertalite,” ujar Azmir dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Kamis 21 Mei 2026.

Azmir menjelaskan, nelayan cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau kartu Kusuka serta dokumen kapal untuk memperoleh barcode penebusan BBM subsidi. Setelah proses verifikasi selesai, nelayan dapat langsung melakukan penebusan BBM di SPBU yang telah ditentukan.

Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat pesisir karena akses BBM menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut. Dengan kemudahan layanan dan dukungan sarana yang lebih baik, produktivitas nelayan diharapkan meningkat sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain Bengkalis, penguatan ekonomi pesisir juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta.

Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru. Menurutnya, pembangunan sektor kelautan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan sumber daya laut.

“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar mengusulkan empat program prioritas, salah satunya pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai penguatan ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir. Program lainnya mencakup pengembangan budidaya perikanan berbasis bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Integrasi program tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan kini memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Produksi ikan yang meningkat tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pembudidaya dan nelayan di daerah.

Pemprov Sumbar juga mendorong pengembangan hatchery udang vaname serta optimalisasi kawasan konservasi perairan menjadi kawasan wisata bahari berbasis konservasi. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi pesisir dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut.

Dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sektor pangan dan ekonomi desa juga terus diperkuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan agar berpihak kepada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk nelayan.

“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulkifli Hasan dalam kuliah umum di Lemhannas RI di Jakarta.

Menurut Zulhas, produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Produksi beras nasional mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024. Peningkatan tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan nasional.

Pemerintah juga terus memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 30 ribu koperasi pada Agustus 2026. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pesisir.

Berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Desa nelayan memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang produksi pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, penguatan infrastruktur, kemudahan akses layanan, hingga pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, masyarakat pesisir diharapkan semakin sejahtera. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional yang kuat hanya dapat terwujud apabila kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa pesisir terus meningkat secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi untuk memangkas berbagai aturan dan perizinan yang dinilai menghambat dunia usaha.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior dan pemerintah daerah, yang menilai reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi Indonesia.

“Gagasan Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan,” ujar Prof. Didik.

Ia menilai selama ini banyak investor menghadapi hambatan akibat tumpang tindih regulasi, proses perizinan yang panjang, hingga koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Karena itu, pembentukan satgas khusus yang bekerja secara terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia,” katanya.

Prof. Didik menambahkan, gagasan pembentukan satgas deregulasi sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah negara maju di Asia Timur. Menurutnya, negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi secara cepat juga menerapkan model “war room” reformasi birokrasi langsung oleh pemimpin politik tertinggi agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat dan efektif.

Dukungan terhadap percepatan reformasi birokrasi juga datang dari daerah. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan pentingnya pembenahan sistem pelayanan publik dan penguatan hilirisasi sektor unggulan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

“Investasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan dan keberanian melakukan reformasi birokrasi,” tegas Yulius.

Pemprov Sulawesi Utara telah menetapkan tiga strategi utama dalam memperkuat investasi daerah, yakni monitoring ketat terhadap proyek strategis daerah, percepatan penyelesaian hambatan regulasi dan konflik lahan, serta diversifikasi sektor investasi menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya bernilai tambah tinggi.

Berbagai langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Reformasi birokrasi yang berjalan efektif diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2029.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan memberikan kepastian bagi para investor. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

“Pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Dunia usaha harus diberikan kemudahan sehingga mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan usaha yang selama ini dianggap masih terlalu panjang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan jajaran birokrasi melakukan pembenahan agar pelayanan investasi menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.

“Kalau negara lain mampu menyelesaikan izin dalam waktu singkat, Indonesia juga harus mampu bergerak lebih cepat. Jangan sampai birokrasi justru menjadi penghambat masuknya investasi,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong perusahaan swasta nasional untuk terus meningkatkan daya saing hingga mampu menembus pasar global. Ia mencontohkan sejumlah produk Indonesia yang telah dikenal luas di mancanegara, seperti kopi Mayora dan mi instan Indomie yang berhasil diterima di pasar internasional.

“Kita harus mendorong perusahaan-perusahaan nasional agar semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap instansi yang menghambat percepatan investasi. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendukung kebijakan pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi.

“Kami memiliki kekuatan fiskal untuk memastikan seluruh pihak bergerak selaras dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyederhanaan birokrasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis investasi nasional akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.